Tag: Ekonomi Indonesia

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Audiensi Empat Jam Bersama Lima Pengusaha Nasional di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Audiensi Empat Jam Bersama Lima Pengusaha Nasional di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan lima pengusaha nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2) malam. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih empat jam, mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB.

    Audiensi ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Mereka berdiskusi terbuka mengenai kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor strategis.

    Pertemuan ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Prabowo. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan dan memperkuat daya saing nasional.

    Para pengusaha yang hadir antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerap berbagai masukan dari pelaku usaha. Ini terkait tantangan dan peluang ekonomi di Indonesia.

    “Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo juga mengajak pengusaha untuk terus berkolaborasi. Tujuannya membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat sektor riil.

    Selain itu, mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi.

    Komitmen Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah

    Para pengusaha menyatakan komitmen untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Ini meliputi pengentasan kemiskinan dan peningkatan gizi.

    Peningkatan kualitas pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri juga menjadi fokus. Semuanya berpihak pada kepentingan bangsa.

    Pengusaha Nasional Grup Perusahaan
    Prajogo Pangestu Barito Pacific Group
    Anthony Salim Salim Group
    Franky Widjaja Sinar Mas Group
    Boy Thohir Adaro Energy
    Sugianto Kusuma Agung Sedayu Group

    Sebelumnya, pada Senin (9/2) malam, Prabowo menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Pertemuan itu juga bertempat di kediaman Padepokan Garudayaksa, Hambalang.

    Dalam pertemuan tiga jam itu, Prabowo mengajak sektor industri menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini sejalan dengan visi ekonomi nasional.

    Prabowo dan APINDO bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional. Mereka juga membahas tantangan dunia usaha ke depan.

    Prabowo mendengarkan masukan dan aspirasi dari pelaku usaha. Termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional.

  • MPR Dorong Penguatan Link and Match Pendidikan dan Dunia Usaha di Jakarta

    MPR Dorong Penguatan Link and Match Pendidikan dan Dunia Usaha di Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan pentingnya sinergi kuat antara sektor pendidikan dan dunia usaha. Hal ini krusial untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Ia menekankan perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan adaptif.

    SDM ini harus selaras dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Dorongan ini disampaikan Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    "Meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini harus segera direspons dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga terampil yang dibutuhkan dunia usaha saat ini dan masa datang," kata Rerie.

    Laporan Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum (WEF) menyoroti sejumlah tantangan. Indonesia akan menghadapi isu serius pada periode 2026-2028.

    Permasalahan ini mencakup tingginya angka pengangguran usia muda. Layanan publik juga berpotensi memburuk di masa mendatang.

    Lemahnya perlindungan sosial, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, juga menjadi perhatian. Selain itu, ada risiko kemerosotan ekonomi yang harus diwaspadai.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan. Angkatan kerja Indonesia mencapai 155,27 juta orang.

    Sebanyak 147,91 juta orang di antaranya sudah bekerja. Namun, 7,35 juta orang masih menganggur.

    Menurut Rerie, catatan ini harus menjadi perhatian bersama pemangku kebijakan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif. Tujuannya agar langkah-langkah yang diambil mampu menghadirkan solusi konkret dari permasalahan yang ada.

    Adaptasi SDM di Era Teknologi

    Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI, menekankan perkembangan teknologi yang pesat. Dunia usaha membutuhkan tenaga terampil yang mampu beradaptasi dengan perubahan.

    Oleh karena itu, ia mendorong agar pendidikan sejak dini mempersiapkan peserta didik. Persiapan ini harus mencakup keterampilan khusus dan kemampuan beradaptasi. Keterampilan ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    Berikut adalah beberapa tantangan ketenagakerjaan di Indonesia:

    Tantangan Deskripsi
    Pengangguran Usia Muda Angka pengangguran tinggi di kalangan generasi muda.
    Kesenjangan Keterampilan Ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.
    Perkembangan Teknologi Dibutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi.
    Kualitas Layanan Publik Potensi memburuknya layanan publik, termasuk pendidikan.
    Perlindungan Sosial Lemahnya jaring pengaman sosial, terutama di pendidikan dan infrastruktur.

    Lebih lanjut, Rerie menekankan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Komitmen ini penting dalam membangun keterhubungan berkelanjutan antara pendidikan dan dunia usaha. Link and match antara SDM hasil pendidikan dan kebutuhan industri harus diwujudkan. Hal ini agar mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

    Rerie berharap semua pihak terkait dapat bergerak bersama. Tujuannya adalah mewujudkan SDM nasional yang berdaya saing. SDM ini harus mampu menjawab berbagai tantangan dalam proses pembangunan. Akhirnya, kesejahteraan merata bagi setiap anak bangsa dapat terwujud.

  • Kementerian Sosial Salurkan Dua Jenis Bansos, Total Anggaran Rp 39,8 Triliun

    Kementerian Sosial Salurkan Dua Jenis Bansos, Total Anggaran Rp 39,8 Triliun

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan penyaluran dua jenis bantuan sosial (bansos) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 39,8 triliun.

    Salah satu fokus utama adalah penyediaan sembako untuk 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

    Bansos reguler meliputi Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menargetkan 18 juta keluarga penerima manfaat.

    Anggaran yang disiapkan untuk bansos reguler ini mencapai Rp 17,5 triliun.

    “Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu Bansos Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan, yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 17,5 triliun,” kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Alokasi Dana Bansos Kebencanaan

    Jenis bansos kedua adalah bansos kebencanaan, yang dialokasikan untuk penanganan dampak bencana alam. Dana ini akan menjangkau berbagai wilayah terdampak.

    Total anggaran untuk bansos kebencanaan mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun.

    “Kemudian yang kedua adalah bansos adaptif. Yang pertama ini bansos adaptif untuk bansos kebencanaan, termasuk untuk Sumatera dan juga untuk bencana di beberapa tempat lain dengan nilai lebih daripada Rp 2,3 triliun,” jelas Gus Ipul.

    Anggaran Rehabilitasi Sosial dan Atensi

    Selain itu, Kementerian Sosial juga menyiapkan anggaran signifikan untuk rehabilitasi sosial. Program ini bertujuan membantu individu dan keluarga yang membutuhkan.

    Anggaran yang disiapkan untuk asistensi rehabilitasi sosial mencapai Rp 20 triliun.

    “Lalu yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah Rp 20 triliun. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun,” ucapnya.

    Sisa dana akan disalurkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Penyaluran lanjutan akan dilakukan pada triwulan kedua, yaitu April, Mei, dan Juni.

    “Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insyaallah sampai Lebaran, dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni,” sambung dia.

    Data Penerima Bansos Bersifat Dinamis

    Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui. Data pada setiap triwulan dapat berbeda.

    Perubahan ini berdasarkan pemutakhiran data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Penerima manfaat itu sifatnya dinamis, karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan ketiga tidak dapat, atau sebaliknya,” katanya.

    Berikut adalah rincian alokasi anggaran bansos:

    Jenis Bansos Target Penerima Anggaran (Triliun Rupiah)
    Bansos Reguler (Sembako & PKH) 18 Juta Keluarga 17,5
    Bansos Kebencanaan (Adaptif) Wilayah Terdampak > 2,3
    Rehabilitasi Sosial (Atensi) Keluarga/Individu Membutuhkan 20,0

    Partisipasi Publik Pemutakhiran Data

    Presiden Prabowo Subianto mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam pemutakhiran data penerima bansos. Partisipasi publik sangat diharapkan.

    Masyarakat dapat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui RT/RW atau pusat komando.

    “Saluran pertama adalah jalur formal yang itu bisa diproses mulai tingkat RT, RW, nanti ke kelurahan, terus ke Dinsos, ditandatangani oleh bupati/wali kota, baru kita proses selanjutnya bersama BPS. Sementara itu kita membuka jalur partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat,” jelasnya.

    Ada beberapa saluran yang dibuka untuk partisipasi masyarakat. Ini memudahkan proses pengajuan atau sanggahan.

    “Jadi kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Pertama lewat command center kami yang beroperasi selama 24 jam di 021-171. Yang kedua ada WA center kami, nanti nomornya akan kita susulkan. Dan yang ketiga ada aplikasi Cek Bansos, di mana semua masyarakat bisa melakukan usul sanggah di situ,” imbuhnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan APINDO di Hambalang, Ajak Industri Ciptakan Lapangan Kerja

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan APINDO di Hambalang, Ajak Industri Ciptakan Lapangan Kerja

    Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, pada Senin malam (9/2/2026). Pertemuan ini fokus membahas kondisi ekonomi nasional serta tantangan dunia usaha ke depan.

    Dikutip Tim Media Presiden, pertemuan berlangsung selama tiga jam, sejak pukul 18.50 hingga 22.00 WIB. Prabowo Subianto mengajak sektor industri menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo mendengarkan masukan dan aspirasi dari para pelaku usaha. Ini termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional yang akan datang.

    Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated. Ini adalah kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya guna mempercepat pembangunan ekonomi bangsa.

    "Pembangunan industri harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan memperkuat kemandirian bangsa," kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Khususnya, fokus pada sektor riil yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.

    Dorong Industri Tekstil dan Strategis

    Pemerintah mendorong pengembangan industri tekstil seperti garmen, sepatu, dan mebel. Selain itu, sektor-sektor strategis lainnya juga menjadi perhatian utama.

    Sektor makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM didorong untuk tumbuh. Ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

    Para pengusaha yang hadir menyatakan komitmen solid. Mereka mendukung visi dan misi Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan.

    Dukungan tersebut melalui peningkatan pemenuhan gizi dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Serta mewujudkan industrialisasi yang berorientasi pada kepentingan negara dan bangsa.

    Daftar Peserta Pertemuan APINDO

    Berikut adalah daftar sebagian pengusaha APINDO yang hadir dalam audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang:

    Nama Pengusaha Jabatan/Perusahaan (Jika Diketahui)
    Sofjan Wanandi –
    Sudamek –
    Suryadi Sasmita –
    Haryanto Adikoesoemo –
    Mucki Tan –
    Harijanto –
    Johny Darmawan –
    Shinta W. Kamdani –
    Sanny Iskandar –
    Eddy Hussy –
    Soegianto Nagaria –
    Lindrawati Widjojo –
    Hendra Widjaja –
    Budiarsa Sastrawinata –
    Ronald Walla –
    Adhi Lukman –
    Raymond Gunawan –
    Dedy Rochimat –
    Kris Adidarma –
    Leo Julianto Sutedja –
    Harry Lukminto –

    Dalam audiensi tersebut, Prabowo didampingi oleh beberapa pejabat. Mereka adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • FTSE Russell Tunda Rebalancing Saham Indonesia hingga Maret 2026

    FTSE Russell Tunda Rebalancing Saham Indonesia hingga Maret 2026

    Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell mengumumkan penundaan rebalancing atau peninjauan saham Indonesia. Keputusan ini berlaku hingga Maret 2026.

    Penundaan ini menyusul masukan dari Komite Penasihat Eksternal FTSE Russell. Masukan tersebut terkait kondisi pasar modal Indonesia.

    Dalam pengumumannya, FTSE Russell menyatakan kekhawatiran atas potensi gejolak pasar modal RI. Gejolak ini dianggap dapat merugikan investor.

    Penundaan juga dipengaruhi oleh kepastian penghitungan free float saham. Selain itu, reformasi pasar modal yang sedang berlangsung turut menjadi pertimbangan.

    “FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Maret 2026 untuk Indonesia,” tulis pengumuman FTSE Russell, dikutip Selasa (10/2/2026).

    Penundaan rebalancing indeks FTSE Russell sesuai aturan khusus. Aturan tersebut adalah 2.4 Gangguan Pasar Luar Biasa dari Kebijakan Indeks.

    Aturan ini berlaku jika Klien Tidak Dapat Memperdagangkan Pasar atau Sekuritas. FTSE Russell akan terus memantau reformasi pasar modal RI.

    Dampak pada Saham Indonesia

    Dengan demikian, FTSE Russell tidak akan menambah atau menghapus saham Indonesia sementara ini. Perubahan segmen ukuran berdasarkan kapitalisasi pun ditunda.

    Penyesuaian bobot investasi, perubahan saham beredar, dan aksi korporasi right issue juga tidak diterapkan. Hal ini berdampak pada pergerakan saham di pasar modal.

    Namun, sejumlah aksi korporasi tetap berlaku untuk saham Indonesia. Ini termasuk penghapusan komponen indeks akibat pengambilalihan/merger, suspensi, kebangkrutan, dan delisting.

    Aksi korporasi yang tidak menghasilkan modal tambahan juga diperbolehkan. Contohnya stock split, konsolidasi, penerbitan saham bonus, spin-off wajib, hingga pembagian dividen.

    Berikut adalah ringkasan aksi korporasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan:

    Aksi Korporasi Diterapkan Aksi Korporasi Ditunda
    Penghapusan akibat merger/akuisisi Penambahan/penghapusan saham
    Penghapusan akibat suspensi Perubahan segmen kapitalisasi
    Penghapusan akibat kebangkrutan Penyesuaian bobot investasi
    Penghapusan akibat delisting Perubahan saham beredar
    Stock split Aksi korporasi right issue
    Konsolidasi saham
    Penerbitan saham bonus
    Spin-off wajib
    Pembagian dividen

    Pemantauan dan Evaluasi Mendatang

    “FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi dan akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan triwulanan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026 pada hari Jumat, 22 Mei 2026,” pungkasnya.

    Sebelumnya, indeks global MSCI juga membekukan sementara rebalancing saham Indonesia. Evaluasi MSCI paling lambat hingga bulan Mei 2026.

    Rebalancing MSCI disebabkan kekhawatiran investor. Kekhawatiran itu terkait transparansi data kepemilikan saham dan aspek kelayakan investasi di Indonesia.

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan Apindo di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan Apindo di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto menerima rombongan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Pertemuan penting ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

    Audiensi tersebut digelar pada Senin, 9 Februari 2026, membahas arah dan prospek dunia usaha ke depan.

    Prabowo Subianto juga mengajak para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Apindo diselenggarakan untuk bertukar pandangan.

    Fokus utama pembahasan adalah arah dan prospek dunia usaha di masa depan.

    Informasi ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, pada Selasa (10/2/2026).

    Diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret bagi perekonomian nasional.

    Sektor Penciptaan Lapangan Kerja

    Dalam pertemuan, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengusaha untuk fokus pada penciptaan lapangan kerja.

    Sektor-sektor yang disoroti meliputi industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

    Selain itu, sektor mebel, serta makanan dan minuman, juga menjadi prioritas.

    Upaya ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

    Dukungan Apindo untuk Visi Presiden

    Para pengusaha yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto.

    Visi tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, penyediaan gizi, dan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

    Penguatan industrialisasi yang memberikan manfaat besar bagi bangsa juga menjadi poin penting.

    Dukungan ini menunjukkan komitmen Apindo dalam pembangunan nasional.

    Petinggi Apindo yang Hadir

    Beberapa petinggi Apindo turut hadir dalam pertemuan strategis ini.

    Dari Dewan Pertimbangan, terlihat Ketua Dewan Sofjan Wanandi dan Wakil Ketua Dewan Sudhamek.

    Keduanya memberikan kontribusi dalam forum diskusi yang digelar di Hambalang tersebut.

    Kehadiran mereka menegaskan pentingnya agenda yang dibahas.

    Berikut adalah beberapa petinggi Apindo yang hadir:

    Jabatan Nama Petinggi
    Ketua Dewan Pertimbangan Sofjan Wanandi
    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Sudhamek
    Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Shinta Widjaja Kamdani

    Dari susunan Dewan Pimpinan Harian, tampak Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani turut hadir.

    Beberapa anggota Dewan Pimpinan Harian lainnya juga terlihat mengikuti pertemuan tersebut.

    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan keseriusan Apindo dalam menyikapi arahan Presiden.

    Diskusi berjalan produktif dengan fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

  • Istana Respons Pemangkasan Outlook Kredit Indonesia oleh Moody’s

    Istana Respons Pemangkasan Outlook Kredit Indonesia oleh Moody’s

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service (Moody's) telah memangkas outlook kredit Indonesia. Outlook yang semula stabil kini ditetapkan menjadi negatif, Senin (9/2/2026).

    Meski demikian, Moody's masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2. Keputusan ini memicu respons dari Istana Kepresidenan terkait pengelolaan anggaran negara.

    Salah satu fokus respons Istana adalah menjaga defisit anggaran belanja di bawah tingkat 3%. Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap disiplin fiskal.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak melanggar batasan defisit 3%. Proyeksi defisit tahun 2025 bahkan masih berada di tingkat 2,92%.

    “Kan selama ini tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Pemerintah bertekad memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Upaya tersebut meliputi penggenjotan sektor riil dan pemacu belanja pemerintah.

    “Saat ini sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah kita di awal tahun semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kita optimis dengan pengelolaan kita,” ujar Prasetyo.

    Berikut adalah perbandingan outlook kredit Indonesia dari Moody's:

    Tahun Outlook Kredit Peringkat Kredit
    Sebelumnya (Stabil) Stabil Baa2
    Senin, 9 Februari 2026 Negatif Baa2

    Strategi Komunikasi dengan Lembaga Rating

    Mengenai kekhawatiran lembaga rating terhadap pengelolaan pemerintahan, Prasetyo menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan.

    Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman jelas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Iya komunikasi terus dilaksanakan ya, itu di luar yang tadi sudah saya sampaikan,” kata Prasetyo.

  • Menkeu Purbaya Sakit-sakit Kejar Rasio Pajak 11-12% di 2026

    Menkeu Purbaya Sakit-sakit Kejar Rasio Pajak 11-12% di 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan beratnya upaya menaikkan rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB). Target kenaikan dari 9,31% di tahun 2025 menjadi 11-12% pada tahun 2026, membutuhkan kerja keras lintas sektor. Bahkan, hal tersebut sampai membuatnya jatuh sakit.

    "Kalau kita bisa naikkan level sekarang menuju 11-12% itu sudah aman sekali, tetapi biasanya memang nggak gampang, perlu extra effort. Makanya sampai sakit-sakit nih, nanti kita beresin," kata Purbaya di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Purbaya memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target rasio pajak tanpa menaikkan tarif. Langkah pertama adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dengan ekonomi yang tumbuh lebih cepat, masyarakat cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi. Ini akan meningkatkan kesadaran serta kemampuan mereka dalam membayar pajak secara otomatis.

    "Jadi yang pertama, ekonominya tumbuh lebih cepat. Sekarang sudah lumayan tuh," ucap Purbaya.

    Perbaikan Pengumpulan Penerimaan Negara

    Strategi kedua berfokus pada perbaikan kemampuan pengumpulan penerimaan negara. Hal ini mencakup Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perbaikan ini penting untuk mencegah kebocoran.

    Praktek kongkalikong antara wajib pajak dengan petugas pajak maupun bea cukai masih marak. Purbaya menyatakan adanya penggantian personil di sektor pajak dan bea cukai.

    Selain itu, pemerintah akan menggunakan sistem coretax yang lebih efektif. Ini guna mengantisipasi penggelapan pajak.

    "Minggu lalu kan pajak kita ganti orang-orangnya, sebelumnya bea cukai. sekarang kita gunakan coretax yang lebih efektif. Kita tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara petugas pajak dengan para pelaku usaha," tuturnya.

    Berikut tabel ringkasan tantangan dan upaya peningkatan rasio pajak:

    Tantangan Upaya
    Rasio pajak rendah Dorong pertumbuhan ekonomi
    Kebocoran penerimaan Perbaiki sistem pengumpulan pajak, ganti petugas
    Praktek kongkalikong Terapkan coretax yang lebih efektif
    Pengawasan kurang optimal Gunakan teknologi AI

    Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI

    Langkah terakhir adalah memperkuat penggunaan teknologi digital. Ini diterapkan baik dari sisi pengawasan maupun administrasi layanan pajak dan bea cukai.

    Pemerintah berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi under-invoicing. Kasus ekspor CPO (minyak kelapa sawit) yang harganya dimurahkan di dalam negeri dan dijual dua kali lipat lebih tinggi di luar negeri telah terdeteksi.

    "Kita juga menerapkan AI untuk mendeteksi under-invoicing. Sudah ketahuan tuh yang saya pernah sebut, ekspor CPO (minyak kelapa sawit), banyak sekali yang ketahuan under-invoicing. harganya dimurahin di sini, di luar negeri sana dijualnya lebih tinggi, dua kali lipat. Nanti akan kita kejar," tegas Purbaya.

  • Asing Jual Bersih Rp 11 Triliun di Bursa Saham Indonesia Selama 2026

    Asing Jual Bersih Rp 11 Triliun di Bursa Saham Indonesia Selama 2026

    Investor asing terus mencatatkan aksi jual bersih (net sell) yang signifikan di pasar saham Indonesia sejak awal tahun 2026. Data terbaru menunjukkan jumlah net sell mencapai triliunan rupiah.

    Meskipun demikian, ada sedikit perubahan tren pada pekan terakhir. Investor asing terpantau melakukan beli bersih.

    Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (8/2/2026), investor asing telah mencatatkan jual bersih sebesar Rp 11,02 triliun sepanjang tahun 2026.

    Angka ini menunjukkan besarnya dana yang ditarik keluar dari pasar saham domestik.

    Namun, dalam periode 2-6 Februari 2026, investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar Rp 944,31 miliar.

    Pergerakan IHSG dan Kapitalisasi Pasar

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan pekan ini. IHSG turun 4,73% dan ditutup pada level 7.935,260.

    Angka ini turun dari posisi 8.329,606 pada pekan sebelumnya.

    Kapitalisasi pasar BEI juga ikut terdampak, mengalami penurunan 4,69%. Total kapitalisasi pasar menjadi Rp 14.341 triliun.

    Sebelumnya, kapitalisasi pasar BEI mencapai Rp 15.046 triliun.

    Dinamika Transaksi Harian BEI

    Rata-rata frekuensi transaksi harian juga berubah, menurun 28,62% menjadi 2,72 juta kali transaksi. Angka ini dari 3,82 juta kali transaksi pada pekan lalu.

    Data volume transaksi harian BEI pada pekan ini juga mengalami perubahan. Penurunan sebesar 31,75% menjadi 43,2 miliar lembar saham.

    Jumlah ini turun dari 63,3 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

    Rata-rata nilai transaksi harian BEI turut mengalami perubahan signifikan. Penurunan sebesar 43,45% menjadi Rp 24,75 triliun.

    Pada pekan sebelumnya, rata-rata nilai transaksi harian sempat mencapai Rp 43,76 triliun.

    Indikator Pasar Pekan Lalu (Rp) Pekan Ini (Rp) Perubahan (%)
    Kapitalisasi Pasar 15.046 triliun 14.341 triliun -4,69%
    Rata-rata Frekuensi Transaksi Harian 3,82 juta kali 2,72 juta kali -28,62%
    Rata-rata Volume Transaksi Harian 63,3 miliar lembar 43,2 miliar lembar -31,75%
    Rata-rata Nilai Transaksi Harian 43,76 triliun 24,75 triliun -43,45%
  • Moody’s Pangkas Outlook Lima Bank Besar Indonesia

    Moody’s Pangkas Outlook Lima Bank Besar Indonesia

    Moody's Investors Service memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini secara langsung berdampak pada lima bank besar Tanah Air.

    Outlook lima bank tersebut turut dipangkas dari stabil menjadi negatif, sejalan dengan outlook peringkat negara.

    Bank yang terdampak adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, permasalahan penurunan outlook ini dapat diatasi. Penjelasan memadai dari masing-masing perbankan kepada lembaga pemeringkat internasional diperlukan.

    "Kalau itu kan nanti perlu penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody's. Karena semua rating agency itu kuncinya juga perlu dijelaskan apa yang menjadi concern mereka dan concern itu tentu perlu diberikan jawaban yang memadai," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Airlangga menegaskan, secara nasional peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade. Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2.

    Level Baa2 ini satu tingkat di atas batas investment grade. Pemerintah memastikan komitmen menjaga fiskal negara.

    "Tetapi dari segi pemerintah fiskal kita commit untuk budget deficit maksimum 3% dan loan to PDB itu sekitar di bawah 40%, nah itu secara makro kita jaga," sambung Airlangga.

    Berikut adalah daftar bank yang outlooknya dipangkas Moody's:

    No. Nama Bank Outlook Sebelumnya Outlook Baru
    1 PT Bank Mandiri Tbk Stabil Negatif
    2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Stabil Negatif
    3 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Stabil Negatif
    4 PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Stabil Negatif
    5 PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Stabil Negatif

    Rekomendasi Moody's dan Tindak Lanjut Pemerintah

    Laporan Moody's menyoroti pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan. Komunikasi publik dan koordinasi antarkementerian/lembaga juga perlu diperhatikan di tengah perubahan tata kelola ekonomi.

    Moody's menekankan pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk belanja prioritas. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Menanggapi hal tersebut, Airlangga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjelaskan arah fiskal. Penjelasan ini ditujukan kepada lembaga pemeringkat Moody's.

    "Ya artinya ketidakpastian itu kan membutuhkan penjelasan, jadi dijelaskan saja karena tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran terutama terkait dengan investasi karena dividen dan yang lain kan sekarang semuanya masuk di Danantara dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi, nah ini yang perlu penjelasan," tegasnya.