Mahkamah Agung (MA) memutuskan memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keputusan ini diambil setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.
Pemberhentian sementara ini juga berlaku untuk aparatur Pengadilan Negeri Depok lainnya yang terlibat. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen MA dalam membersihkan lembaga peradilan.
Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Wayan dan Bambang.
"Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut," ujar Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Yanto menambahkan bahwa hakim yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian tersebut akan dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
"Terhadap hakim, maka Mahkamah Agung secepatnya akan mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung," lanjut Yanto.
Tindakan serupa juga akan diberlakukan kepada jurusita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, yang turut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Yohansyah akan diberhentikan melalui Sekretaris MA.
"Begitu juga dengan aparatur Pengadilan negeri depok yang terbukti bersalah maka akan diberhentikan oleh pembina kepegawaian Mahkamah Agung dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung," ujarnya.
Kronologi dan Daftar Tersangka
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, dan Yohansyah sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan.
Penangkapan ketiganya dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang diwarnai aksi kejar-kejaran. Kasus ini melibatkan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara.
Pihak PT KD, melalui Direktur Utama Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal Berliana Tri Ikusuma, kemudian menyanggupi pembayaran sebesar Rp 850 juta.
Berikut adalah daftar identitas para tersangka yang terlibat dalam kasus suap di PN Depok:
| No | Nama Tersangka | Jabatan/Peran |
|---|---|---|
| 1 | I Wayan Eka Mariarta (EKA) | Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok |
| 2 | Bambang Setyawan (BBG) | Wakil Ketua PN Depok |
| 3 | Yohansyah Maruanaya (YOH) | Jurusita di PN Depok |
| 4 | Trisnadi Yulrisman (TRI) | Direktur Utama PT KD |
| 5 | Berliana Tri Ikusuma (BER) | Head Corporate Legal PT KD |

