Tag: Hukum

  • Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politikus PKS Cilegon, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Langkah hukum ini diambil untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Heru Anggara sebagai tersangka oleh kepolisian.

    Pihak kepolisian menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Mereka memastikan akan mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan yang berlaku.

    Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak setiap warga negara. Pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

    "Iya, kita hormati proses yang sedang berjalan, praperadilan merupakan hak warga negara," kata AKBP Martua Raja Silitonga, Selasa (10/2/2026).

    Martua menjelaskan, praperadilan diatur dalam KUHAP. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh polisi.

    "Praperadilan mengacu pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ujarnya.

    Pasal tersebut menyebut pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka.

    Polres Cilegon menyatakan proses penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Mereka siap menghadapi persidangan praperadilan.

    Prosedur Hukum Praperadilan

    Penangkapan dan penahanan Heru Anggara diklaim sesuai Pasal 158 huruf a KUHAP. Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau advokatnya.

    Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, sesuai Pasal 160 ayat (1) KUHAP.

    Meski status tersangka diuji, permohonan praperadilan hanya dapat diajukan satu kali. Proses ini tidak menyediakan jalur banding.

    "Tetapi permohonan itu hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding sesuai Pasal 164 ayat (1) KUHAP," jelas Martua.

    Berikut poin penting mengenai ketentuan praperadilan:

    Aspek Keterangan
    Dasar Hukum Pasal 158 sampai Pasal 160 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
    Wewenang Pengadilan Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka
    Pihak Pengaju Tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya
    Jumlah Pengajuan Hanya satu kali untuk hal yang sama
    Upaya Hukum Tidak dapat dimintakan banding

    Latar Belakang Pengajuan Praperadilan

    Tersangka Heru Anggara mengajukan permohonan praperadilan pada Senin (26/1). Nomor perkaranya adalah 1/Pid.Pra/2026/PN Srg.

    Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Cilegon tercatat sebagai termohon dalam perkara ini. Kuasa hukum tersangka, Sahat, menjelaskan tujuan praperadilan.

    "Praperadilan itu hanya untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka oleh penyidik," kata Sahat, Jumat (6/2).

    Sahat menyatakan, sebelum mengajukan praperadilan, pihaknya telah mempelajari proses penetapan kliennya sebagai tersangka. Wawancara dengan tersangka juga sudah dilakukan.

    "Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum sebelum kami mengajukan permohonan gugatan praperadilan ini kan kami sudah pelajari," tambahnya.

    Menurut Sahat, pihaknya ingin memastikan apakah penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sesuai KUHAP. Hakim yang akan menilai proses tersebut.

  • MA Tangani 3 Juta Lebih Perkara Sepanjang 2025, Produktivitas Konsisten di Atas 97%

    MA Tangani 3 Juta Lebih Perkara Sepanjang 2025, Produktivitas Konsisten di Atas 97%

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto memaparkan capaian penanganan perkara di semua tingkat peradilan. Sebanyak 3 juta lebih perkara telah ditangani sepanjang tahun 2025.

    Hal itu disampaikan Sunarto dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Dari jumlah tersebut, 2,9 juta perkara berhasil diselesaikan.

    MA dan badan peradilan di bawahnya mencatat penanganan perkara yang signifikan. Konsistensi produktivitas ini menunjukkan efisiensi dalam sistem peradilan nasional.

    "Sepanjang 2025 Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menangani 3.025.152 perkara. Sebanyak 97,11% atau 2.937.634 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu sehingga sisa perkara hanya 2,89%," kata Sunarto.

    Sunarto menuturkan, jumlah capaian tersebut mempertahankan rasio produktivitas di atas 97% selama 6 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan kinerja yang stabil dan baik.

    Kinerja Mahkamah Agung

    Penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung juga mengalami peningkatan. Angka ini mencerminkan beban kerja dan upaya penyelesaian kasus di tingkat tertinggi.

    Adapun perkara yang ditangani MA sepanjang 2025 sebanyak 38 ribu lebih. Jumlah tersebut meningkat 22,51% dibandingkan 2024.

    "Selama 2025 beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung berjumlah 38.148 perkara. Terdiri atas 31.918 perkara baru dan 230 perkara sisa tahun 2024," ujarnya.

    Data berikut merangkum peningkatan beban dan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung:

    Tahun Beban Perkara (MA) Perkara Diputus (MA) Persentase Putus
    2024 31.138 31.138 100%
    2025 38.148 37.973 99,54%

    Sebanyak 37 ribu lebih perkara telah diputus. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandakan efisiensi yang lebih baik.

    "Dari keseluruhan beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus 37.973 perkara atau sebesar 99,54%. Jumlah ini meningkat 22,87% dibanding 2024 yang memutus 31.138 perkara. Dengan capaian tersebut sisa perkara pada akhir tahun hanya sebesar 0,46%," jelasnya.

    Konsistensi Produktivitas

    Sunarto bersyukur capaian kinerja ini mampu mempertahankan produktivitas MA selama 6 tahun berturut-turut. Konsistensi ini menjadi indikator positif bagi lembaga peradilan.

    Dia menyebut produktivitas MA mencapai 99%.

    "Saya bersyukur selama 6 tahun berturut-turut Mahkamah Agung secara konsisten mampu mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% dan sisa perkara di bawah 1%."

  • Pelajar SMA Pasar Rebo Demo Tuntut Keadilan Kasus Dugaan Pelecehan Oknum Guru

    Pelajar SMA Pasar Rebo Demo Tuntut Keadilan Kasus Dugaan Pelecehan Oknum Guru

    Puluhan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pasar Rebo, Jakarta Timur, menggelar aksi demonstrasi pada Senin (9/2). Aksi tersebut dipicu oleh dugaan pelecehan yang melibatkan oknum guru di sekolah mereka.

    Para pelajar menuntut keadilan serta transparansi penuh dalam penanganan kasus ini. Mereka mendesak pihak sekolah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelecehan yang telah berlangsung.

    Dalam aksi yang dilansir Antara, para siswa membawa poster dan menyampaikan orasi. Ini merupakan bentuk solidaritas mereka terhadap para korban.

    Mereka menegaskan bahwa dugaan pelecehan tersebut tidak terjadi sekali, melainkan sudah berlangsung sejak lama. Beberapa alumni sekolah juga mulai berani menyuarakan pengalaman serupa.

    Jumlah Korban dan Penyelidikan Berkelanjutan

    Wanda Al-Fathi Akbar, kuasa hukum salah satu korban berinisial N, mengungkapkan bahwa kasus ini diduga melibatkan lebih dari dua siswi.

    “Yang kita dapat ada beberapa korban. Memang mungkin selama ini mereka enggak berani speak up. Estimasi mungkin lebih dari dua orang,” kata Wanda, dilansir Antara, Rabu (10/2/2026).

    Menurut Wanda, para korban memilih diam karena belum berani mengungkap peristiwa yang mereka alami. Korban lain mulai bermunculan setelah salah satu korban memberanikan diri melapor ke kepolisian.

    “Jadi, kasus ini diam selama ini. Ketika korban yang sekarang, yang kita tangani ini, baru bermunculan korban-korban lainnya,” imbuhnya.

    Wanda telah melaporkan dugaan pelecehan ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan berpeluang naik ke tahap penyidikan.

    “Saat ini, masih tahap penyelidikan. Kemungkinan akan segera naik ke tahap penyidikan,” ucap Wanda.

    Tindakan Pihak Kuasa Hukum dan Sekolah

    Selain melapor ke kepolisian, pihak kuasa hukum juga telah mendatangi pihak sekolah. Mereka ingin mengonfirmasi status terduga pelaku yang merupakan guru di sekolah tersebut.

    Wanda meminta agar sekolah tidak lepas tangan dan turut mengawal proses hukum yang berjalan. Pihak sekolah diminta untuk bertanggung jawab.

    “Ini kita bermusyawarah supaya ada solusi dari pihak sekolah. Kita meminta bahwa dengan adanya laporan dan pemberhentian terhadap oknum dua guru tadi, pihak sekolah tidak lepas tangan,” jelas Wanda.

    Modus Pelecehan dan Bukti yang Ada

    Wanda menjelaskan bahwa bentuk pelecehan yang diduga dilakukan oknum guru terjadi dalam grup WhatsApp. Terduga pelaku membicarakan korban dan siswi lainnya dengan nada tidak pantas.

    “Oknum guru itu saling chat-chat-an lewat WhatsApp. Dari situ, saling membicarakan korban dan siswa-siswa lainnya mengenai fisik,” kata Wanda.

    Saat ini, bukti yang dimiliki pihak kuasa hukum masih terbatas pada dugaan pelecehan verbal melalui pesan singkat. Namun, dia mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah korban juga diduga mengalami pelecehan fisik.

    Berikut adalah ringkasan perkembangan kasus dugaan pelecehan di SMA Pasar Rebo:

    Tahapan Keterangan
    Awal Kejadian Dugaan pelecehan terjadi di grup WhatsApp dan lisan
    Aksi Pelajar Demonstrasi menuntut keadilan dan transparansi
    Laporan Hukum Dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur
    Status Penanganan Masih dalam tahap penyelidikan, berpotensi naik ke penyidikan
    Tindakan Kuasa Hukum Mengonfirmasi ke pihak sekolah dan meminta tanggung jawab

    “Bukti yang kita pegang saat ini baru verbal, lewat WA (WhatsApp). Tapi info dari teman-teman yang lain, ada yang main fisik juga, hanya saja korbannya belum diketahui,” ujar Wanda.

  • Sopir Penabrak Turis Indonesia di Chinatown Singapura Jadi Tersangka

    Sopir Penabrak Turis Indonesia di Chinatown Singapura Jadi Tersangka

    KBRI Singapura mengonfirmasi perkembangan terbaru kasus kecelakaan di kawasan Chinatown. Insiden tersebut menewaskan seorang anak berusia 6 tahun asal Indonesia.

    Sopir penabrak yang menewaskan balita tersebut dan melukai ibunya, kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyelidikan masih terus berlangsung.

    Rizki Kusumastuti, Perwakilan KBRI Singapura Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya, menyampaikan informasi terkini. Kepolisian Singapura masih terus mendalami kasus kecelakaan itu.

    "Singapore Police Force masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman kejadian tersebut. Sejauh informasi yang kami terima, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Rizki, Selasa (10/2/2026).

    Sopir tersebut telah ditahan sejak hari kejadian. Proses hukum dipastikan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Singapura.

    "Sejak hari pertama kejadian, SPF sudah langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan," ujarnya.

    Penahanan tidak bisa lebih dari 48 jam jika belum ada keputusan pengadilan. "Namun sesuai dengan aturan hukum di Singapura, seseorang tidak bisa ditahan lebih dari 48 jam jika belum ada keputusan penahanan oleh Pengadilan," lanjut Rizki.

    Detail Kecelakaan di Chinatown

    Sebelumnya diberitakan, seorang anak perempuan berusia 6 tahun meninggal dunia akibat luka-luka. Ia dan ibunya ditabrak mobil di Chinatown, Singapura.

    Keduanya diketahui merupakan turis asal Indonesia. Insiden ini menarik perhatian publik dan media setempat.

    Kronologi Kejadian Keterangan
    Tanggal Kejadian 6 Februari
    Lokasi Tempat parkir Kuil Relik Gigi Buddha, South Bridge Road
    Waktu Pukul 11.50 pagi
    Korban Ibu (31 tahun) dan anak (6 tahun)

    Dilansir Malaymail, mengutip The Straits Times, Minggu (8/2), peristiwa terjadi di tempat parkir sebelah Kuil Relik Gigi Buddha di South Bridge Road. Insiden itu terjadi sekitar pukul 11.50 pagi pada 6 Februari lalu.

    Polisi menyatakan ibu berusia 31 tahun dan anak perempuannya sadar saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Singapura. Namun, gadis kecil itu kemudian meninggal dunia akibat luka-lukanya.

    Foto-foto kejadian diunggah ke halaman Facebook SG Road Vigilante. Terlihat seorang pria tengah memegang gadis kecil itu di pinggir jalan.

    Keterangan foto itu menyebutkan kecelakaan terjadi ketika pengemudi berbelok keluar dari tempat parkir.

  • Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pengelolaan royalti di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak pihak dinilai belum memahami ketentuan pembayaran royalti yang berlaku.

    Supratman menyampaikan hal ini dalam acara What's Up Campus Calls Out di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    Menkum Supratman Agtas mengaku terkejut melihat kondisi pengelolaan royalti setelah menjabat. Dia menilai banyak oknum mengambil hak orang lain.

    “Setelah saya menjadi menteri, saya melihat bahwa pengelolaan royalti di Indonesia itu amburadul. Banyak sekali orang mengambil hak orang lain,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    Sebagai contoh, Supratman menyoroti pendapatan musisi dari royalti. Seorang musisi seharusnya menerima Rp 1 juta, namun pada kenyataannya hanya dibayarkan Rp 200 ribu.

    Peran LMK dan LMKN

    Untuk mengatasi masalah ini, Supratman menekankan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK bertugas mendistribusikan royalti, sementara LMKN menariknya dari pengguna.

    “Jadi mereka (LMK dan LMKN) saling kontrol nih sekarang makanya sekarang berhenti ribut. Karena nggak mungkin dibayarkan royaltinya kalau datanya tidak lengkap, tidak akan mungkin,” ujarnya.

    Berikut adalah tabel perbedaan tugas LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti:

    Lembaga Tugas Utama
    Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Mendistribusikan royalti kepada musisi
    Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Menarik royalti dari pengguna (misalnya kafe, restoran)

    Jenis Royalti dan Imbauan Menkum

    Supratman menjelaskan bahwa royalti terbagi dua, yaitu analog dan digital. Royalti analog didapat dari pemutaran lagu di tempat umum seperti kafe dan restoran. Sementara royalti digital berlaku melalui skema langganan aplikasi premium.

    Supratman mengimbau masyarakat agar tidak termakan provokasi pihak tertentu untuk menghindari pembayaran royalti. Terutama dari kalangan dunia usaha seperti restoran atau kafe.

    “Sesungguhnya kalau (royalti) yang analog itu yang berkewajiban membayar royalti itu bukan kawan-kawan yang suka mendengar musik ke kafe, ke karaoke,” imbuhnya.

    Menkum menegaskan bahwa biaya royalti relatif murah dan tidak akan memengaruhi harga produk atau jasa. Ini sekaligus menepis anggapan yang menyatakan bahwa harga kopi akan naik karena royalti.

    “Ada mungkin yang bilang kalau dikenakan royalti maka harga secangkir kopi itu mungkin bisa dinaikkan. Percaya sama saya karena bayaran royalti itu murah tidak sebesar yang dibayangkan orang maka tidak mungkin royalti itu mempengaruhi harga yang temen-temen bayar kalau berkunjung ke kafe,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    “Jadi kalau ada yang bilang kemarin bahkan disebarin tiba-tiba ada angka royalti sekian ratus sekian ribu rupiah itu pasti bohong. Karena total royalti yang dibayarkan itu sesungguhnya sangat kecil dibandingkan omset yang ada. Jadi itu nggak akan mungkin mempengaruhi harga. Jangan kalian mau dikerjain itu!” pungkasnya.

  • Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI kembali berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2026. Acara ini diselenggarakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Keikutsertaan kali kelima ini menunjukkan komitmen MPR.

    MPR berupaya mendekatkan nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat luas. Pendekatan yang digunakan adalah edukatif dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan misi MPR untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan.

    Tenant Perpustakaan MPR RI menarik perhatian besar pengunjung. Mereka antusias berebut berbagai merchandise yang tersedia. Kegiatan pameran ini berlangsung selama dua hari.

    Pameran dibuka pada Senin, 9 Februari, hingga Selasa, 10 Februari. Hadiah yang dibagikan meliputi jam meja, mug, notebook, dan buku terbitan Perpustakaan MPR. Semua hadiah menjadi incaran pengunjung pameran.

    Kepala Biro Humas MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, meriahnya tenant Perpustakaan MPR sesuai harapan. MPR ingin semakin dekat dengan masyarakat, khususnya pengunjung pameran.

    Survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap MPR terus meningkat. Ini menjadi dorongan bagi MPR untuk terus aktif berinteraksi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pameran.

    “Kita ingin lebih membumikan MPR kepada masyarakat. Apalagi kita juga memiliki pesan tentang Empat Pilar MPR RI. Dengan mengikuti Pameran Kampung Hukum, diharapkan Empat Pilar MPR bisa lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal atau dimengerti saja,” ungkap Anies dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Pesan Empat Pilar dan Kajian Ketatanegaraan

    Anies menjelaskan bahwa sesuai tugasnya menerima aspirasi masyarakat. Tenant Perpustakaan MPR menampilkan hasil kajian ketatanegaraan. Kajian ini dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR bersama berbagai kampus di Indonesia.

    Tema kajian disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada event ini, masyarakat diajak lebih kritis. Mereka diajak menanggulangi masalah sampah di lingkungan.

    Oleh karena itu, tenant Perpustakaan MPR dibangun menggunakan bahan kardus. Kardus tersebut dapat dipakai kembali untuk kegiatan serupa. Ini menunjukkan komitmen terhadap lingkungan.

    “Selain itu, sisa kardus juga bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna, itu berarti ramah lingkungan dan tidak terbuang sia-sia, seperti kalau kita menggunakan bahan yang lain,” ungkap Anies.

    Pameran Kampung Hukum 2026 diikuti 28 peserta. Peserta berasal dari kementerian, lembaga, dan perbankan. Acara dibuka oleh Ketua MA Sunarto pada Senin, 9 Februari.

    Pembukaan acara berlangsung meriah dengan pertunjukan tari dan pembacaan puisi. Ini menambah semarak suasana pameran. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

    Informasi Pameran Kampung Hukum 2026

    Berikut adalah beberapa informasi penting terkait Pameran Kampung Hukum 2026:

    Aspek Detail
    Lokasi Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat
    Tanggal Senin-Selasa, 9-10 Februari 2026
    Peserta 28 institusi (Kementerian, Lembaga, Perbankan)
    Tujuan MPR Mendekatkan Empat Pilar, edukasi ramah lingkungan
    Pembukaan Ketua MA Sunarto, Senin (9/2)
  • Polda Metro Jaya Periksa 27 Saksi Kasus Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono

    Polda Metro Jaya Periksa 27 Saksi Kasus Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono

    Polda Metro Jaya terus mendalami laporan terkait materi stand-up comedy 'Mens Rea' yang dibawakan oleh komika Pandji Pragiwaksono. Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan dari puluhan saksi untuk menguak ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, total 27 orang telah dimintai keterangan terkait gaduh materi tersebut. Pemeriksaan ini mencakup pelapor dan sejumlah saksi lainnya.

    "Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli. Ini berkembang," kata Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Pandji Pragiwaksono sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Jumat (6/2) pekan lalu. Sebanyak 63 pertanyaan diajukan penyelidik guna mendalami materi stand-up comedy tersebut.

    "Ini pemeriksaan penyidik mendalami materi terkait latar belakang siapa yang menyusun materi serta tujuan penyampaian di acara Mens Rea," ujarnya.

    Setelah seluruh rangkaian pengumpulan fakta dinilai cukup, penyelidik akan melakukan gelar perkara. Hal ini untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana.

    "Setelah seluruh rangkaian pengumpulan fakta dinilai cukup, penyelidik akan melakukan gelar perkara, untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak," imbuh Budi.

    Pandji dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Majelis Pesantren Salafiyah karena materi 'Mens Rea' yang dinilai menistakan agama Islam. Laporan lain juga datang dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah.

    Tanggapan Pandji Pragiwaksono

    Komika Pandji Pragiwaksono menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Ia juga membuka diri untuk berdialog dengan berbagai pihak yang merasa keberatan.

    "Yang pasti saya akan jalanin prosesnya saja. Saya tidak akan menghindar dari ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar dari panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir," ujar Pandji di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

    Pandji menegaskan, pertunjukan 'Mens Rea' dibuat dengan niat baik untuk menghibur masyarakat. Seluruh materi stand-up yang dibawakan merupakan refleksi dari keresahan masyarakat, bukan keinginan pribadi semata.

    Berikut adalah ringkasan laporan dan proses hukum terkait kasus 'Mens Rea':

    Aspek Keterangan
    Pelapor Majelis Pesantren Salafiyah, Angkatan Muda NU, Aliansi Muda Muhammadiyah
    Jumlah Saksi Diperiksa 27 orang
    Jumlah Pertanyaan untuk Pandji 63 pertanyaan
    Tahap Selanjutnya Permintaan keterangan ahli, Gelar Perkara
    Tuduhan Penistaan agama, penghasutan di muka umum
  • Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, mengungkapkan keyakinannya terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakilnya Bambang Setyawan. Suharto menduga tindak pidana tersebut terjadi jauh sebelum tunjangan hakim mengalami kenaikan.

    Suharto memaparkan proses eksekusi perkara dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan tahapan panjang yang harus dilalui dalam setiap eksekusi putusan pengadilan.

    "Kalau sebuah proses eksekusi itu bermula dari proses perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, mungkin juga PK. Setelah itu yang dinyatakan menang mengajukan permohonan eksekusi," terang Suharto.

    Proses selanjutnya melibatkan telaah berkas sebelum Ketua PN menerbitkan aanmaning. Aanmaning adalah teguran bagi pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap secara sukarela.

    "Setelah aanmaning, ada penetapan eksekusi. Nah, di proses mana (suap yang terjadi), ini yang sedang berjalan. Nanti anda lihat, gitu. Saya yakin, 100 persen yakin, bahwa proses ini jauh sebelum hakim naik gaji atau naik tunjangan fasilitas keuangannya," tutur Suharto.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap detail dugaan suap ini. Kasus terkait gugatan PT Karabha Digdaya (KD) soal lahan seluas 6.500 meter persegi di Depok.

    PN Depok mengabulkan gugatan tersebut pada tahun 2023, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

    Pada Januari 2025, PT KD mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok. Namun, hingga Februari 2025, eksekusi tak kunjung terlaksana.

    PT KD berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan. Di sisi lain, masyarakat juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang sama pada Februari 2025.

    KPK menyebut Wayan Eka, selaku Ketua PN Depok, meminta uang Rp 1 miliar kepada PT KD untuk memperlancar eksekusi. PT KD menyepakati pemberian Rp 850 juta.

    Pada Januari 2026, Bambang, Wakil Ketua PN Depok, menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil. Resume ini menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan pada 14 Januari 2026.

    Beberapa kali penyerahan uang terjadi setelah itu. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dilakukan pada 5 Februari 2026.

    Pihak yang Terjerat Kasus Suap PN Depok

    Berikut daftar pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap di PN Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan
    1. I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2. Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3. Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4. Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5. Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Kenaikan Gaji Hakim

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% pada Juni 2025. Aturan ini ditetapkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Pada Februari 2026, pemerintah juga menyatakan bahwa hakim ad hoc akan menerima kenaikan gaji serupa.

  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka tidak hadir karena alasan sakit.

    Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengonfirmasi pemeriksaan ini kepada wartawan. "Pemanggilan sudah dilayangkan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait petinggi PT DSI. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka," kata Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Senin (9/2/2026).

    Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TA, MY, dan AR. TA menjabat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI.

    MY merupakan mantan Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Sementara itu, AR berposisi sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Ade Safri menjelaskan, TA dan AR diperiksa hari ini. "Satu tersangka atas nama TA, yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit," jelasnya.

    Penelusuran Aliran Dana dan Penjeratan Pasal

    Penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana dan aliran dana yang terjadi. "Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," tutup Ade Safri.

    Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    No. Pasal Undang-Undang
    1 Pasal 488, 486, 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    2 Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    3 Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
    4 Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tindak Pidana Pencucian Uang)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

    Optimalisasi Penelusuran Aset

    Penyidik saat ini tengah mengoptimalkan penelusuran aset. Metode follow the money digunakan untuk mengidentifikasi harta para tersangka. Tujuannya adalah memulihkan kerugian para korban.

    "Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," pungkas Ade Safri.

    Sebagai informasi, Bareskrim Polri mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

  • MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keduanya merupakan tersangka kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Dua hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa MA tidak akan memberikan advokasi kepada I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.

    "Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan," ujar jubir MA Yanto saat konferensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan, Ketua MA Sunarto telah menandatangani surat permohonan izin penahanan yang diajukan KPK. Hal ini menjadi bukti komitmen MA untuk tidak menghalangi penindakan hukum terhadap hakim yang melanggar.

    "Terhadap izin penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 KUHAP, Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani segera, setelah permohonan izin penahanan terhadap hakim dalam perkara di PN Depok diajukan oleh penyidik KPK sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung," terang Yanto.

    Apresiasi KPK dan Upaya Bersih-Bersih

    MA menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pengusutan dugaan pelanggaran hukum oleh hakim. Langkah ini dinilai membantu MA dalam membersihkan institusi dari tindakan tercela.

    "Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk 'bersih-bersih' terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor," ungkap Yanto.

    MA berharap hanya tersisa hakim yang memiliki komitmen antijudicial corruption. Mereka harus selalu menjaga integritas, harkat, dan martabat hakim.

    Detail Kasus dan Penahanan

    KPK telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan sebagai tersangka. Beberapa pihak lain juga menjadi tersangka dalam kasus pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat.

    Para tersangka kini telah ditahan oleh KPK.

    Penetapan dan penahanan tersangka dilakukan pada Jumat (6/2). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa surat penahanan untuk dua hakim telah dikirim ke MA.

    "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumat Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," sebut Asep saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

    Daftar Tersangka Kasus Suap Lahan Depok

    Berikut adalah daftar tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan di Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD kemudian menyanggupi pembayaran sejumlah Rp 850 juta.