Tag: Hukum

  • DPR Soroti Kasus Ayah di Pariaman Tersangka Pembunuhan Pelaku Pelecehan Anak

    DPR Soroti Kasus Ayah di Pariaman Tersangka Pembunuhan Pelaku Pelecehan Anak

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus seorang ayah berinisial ED atau E di Pariaman, Sumatera Barat. Ayah tersebut menjadi tersangka pembunuhan usai menikam pelaku pelecehan terhadap anaknya. Habiburokhman menyatakan sangat berempati terhadap ED.

    "Komisi III menyerukan perlakuan yang adil terhadap Pak ED, seorang ayah yang membunuh F, pelaku kekerasan seksual kepada anaknya di Pariaman, Sumatera Barat. Kami sangat berempati pada Pak ED," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan pembunuhan tidak dapat dibenarkan. Namun, penegakan hukum terhadap ED harus mempertimbangkan situasi yang dialaminya secara mendalam.

    "Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak ED melakukan pembunuhan, yaitu situasi yang terguncang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F," ujarnya.

    ED dinilai tidak dapat dijatuhi hukuman mati. KUHP baru mengatur penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan motif dan sikap batin pelaku tindak pidana.

    "Bahkan jika nanti terbukti Pak ED melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, maka berdasarkan Pasal 43 KUHP baru Pak ED tidak dipidana," kata Habiburokhman.

    "Setidaknya terhadap Pak ED tidak dapat dikenakan hukuman mati atau seumur hidup karena berdasarkan Pasal 54 KUHP dalam penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan motif dan tujuan pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana," jelasnya.

    Kasus ini berawal setelah F (38) ditemukan tergeletak di area tepi jurang Korong Koto Muaro, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Tim Satreskrim Polres Pariaman kemudian mengamankan E sebagai pelaku pembunuhan.

    Latar Belakang Kasus Pelecehan

    E merupakan ayah dari NB (17), yang sebelumnya melaporkan dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan F. Peristiwa ini bermula dari laporan keluarga NB ke Polres Pariaman pada 23 September 2025.

    Keesokan harinya, F ditemukan kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basung, namun nyawanya tidak tertolong. Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan bahwa F melakukan tindakan pelecehan terhadap NB.

    Selain F, NB juga mengaku mengalami perlakuan serupa dari pria berinisial N. Kapolres Pariaman saat itu, AKBP Andreanaldo Ademi, menyampaikan bahwa dugaan pencabulan oleh F terjadi sejak 2022.

    Tabel Kasus Kriminal Terkait

    Kasus Pelaku Korban Waktu Kejadian Status
    Pembunuhan ED F Setelah 23 September 2025 Tersangka
    Pelecehan Seksual F NB Sejak 2022 Meninggal
    Pelecehan Seksual N NB Agustus-September 2025 Dilimpahkan ke Jaksa

    Sementara itu, kasus yang melibatkan N segera dilimpahkan ke jaksa. N dijerat pasal terkait perlindungan anak, dan mengakui tindakannya yang dilakukan sejak awal Agustus hingga September 2025. Perbuatan N dipergoki keluarga korban.

    Barang-barang yang ditinggalkan N di lokasi menjadi alat bukti saat dia ditangkap pada 27 September 2025. Polisi menegaskan komitmen menyelesaikan dua perkara yang saling berkaitan, yakni penusukan terhadap F dan pencabulan terhadap NB secara menyeluruh.

  • Pameran Kampung Hukum 2026 di Mahkamah Agung Resmi Ditutup

    Pameran Kampung Hukum 2026 di Mahkamah Agung Resmi Ditutup

    Pameran Kampung Hukum 2026 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta Pusat telah resmi berakhir. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Gedung Mahkamah Agung ini menarik perhatian tinggi dari mahasiswa dan masyarakat umum.

    Berbagai rangkaian acara edukasi hukum dari beragam lembaga, termasuk MPR RI, turut meramaikan pameran. Hal ini bertujuan memperluas literasi hukum dan ketatanegaraan di tengah masyarakat.

    Pustakawan Madya, Yusniar, menekankan bahwa Pameran Kampung Hukum terbukti sangat efektif. Kegiatan ini menjadi media untuk mendekatkan produk hukum kepada publik.

    "Melalui pameran ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat bertanya langsung kepada perwakilan lembaga mengenai berbagai produk hukum yang dihasilkan," ujar Yusniar, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Dia menjelaskan, layanan paling diminati di booth MPR RI adalah produk publikasi. Buku sosialisasi, risalah amandemen, serta buku kajian dari Badan Pengkajian MPR RI sangat diminati.

    Pengunjung booth MPR RI juga mendapatkan buku-buku tersebut secara gratis. Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan literasi hukum ketatanegaraan dan konstitusi.

    "Buku sosialisasi dan buku kajian kami berikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, di booth MPR RI juga menyediakan permainan edukasi tanya jawab seputar pengetahuan masyarakat tentang MPR RI yang menjadi daya tarik tersendiri karena dilengkapi dengan hadiah dan souvenir menarik," tambahnya.

    Membumikan Peran MPR RI

    Yusniar berharap keikutsertaan MPR RI dalam Pameran Kampung Hukum mampu memperkenalkan peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI. Ini termasuk sebagai lembaga negara serta penghasil produk penting seperti konstitusi dan risalah.

    "Kita ingin membumikan lembaga MPR RI kepada masyarakat. Dengan mengikuti pameran Kampung Hukum ini, diharapkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal dan dipahami saja," ujarnya.

    Apresiasi dari Mahkamah Agung

    Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) sekaligus Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) RI, Sobandi, menyampaikan apresiasi. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada seluruh peserta dan mitra lembaga, termasuk MPR RI, yang telah berpartisipasi.

    "Pameran Kampung Hukum tidak hanya menjadi ajang sosialisasi hukum, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas lembaga," ungkap Sobandi.

    Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2026, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dikembangkan. Agenda strategis ini penting dalam meningkatkan pemahaman dan pelayanan hukum bagi masyarakat di tahun-tahun mendatang.

    Rangkaian Kegiatan Pameran

    Sebelumnya, pada hari pertama, pameran dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Sunarto. Acara pembukaan ini dihadiri para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

    Pameran ini melibatkan sekitar 16 institusi dan internal MA, serta 5 bank dan mitra. Berikut adalah daftar peserta pameran:

    ão

    Institusi/Lembaga Keterangan
    Bank Indonesia Mitra
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Institusi
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Institusi
    Kejaksaan Agung Institusi
    Kementerian Hukum Institusi
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institusi
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Institusi
    MPR RI Institusi
    Internal MA Bagian dari Mahkamah Agung
    Bank dan Mitra lainnya Lain-lain

    Di hari kedua, pameran diisi berbagai rangkaian kegiatan. Ini meliputi laporan kegiatan pameran, pembagian plakat kepada peserta, dan pemberian penghargaan booth terbaik serta terfavorit. Acara ditutup dengan penampilan grup band Andra and the BackBone.

  • Pria di Blora Dikeroyok dan Ditelanjangi Warga usai Diduga Selingkuh

    Pria di Blora Dikeroyok dan Ditelanjangi Warga usai Diduga Selingkuh

    MM (23) alias Cimut, seorang pria di Kabupaten Blora, melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Cimut mengaku dipukuli, ditelanjangi, dan diarak ke balai desa oleh warga. Perlakuan tidak menyenangkan ini terjadi setelah dirinya diduga menjadi selingkuhan wanita bersuami.

    Peristiwa tragis itu berlangsung di rumah seorang perempuan berinisial RR di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, pada Senin (2/2) dini hari. Cimut mengungkapkan bahwa ia sedang bertamu ke rumah RR sebelum digerebek massa.

    "Sebelum dikeroyok divideoin dulu, setelah itu digerebek, setelah itu langsung ditonjokin di dalam rumah," kata MM, seperti dikutip dari detikJateng.

    Ia mengklaim dihajar oleh sekitar 30 orang dan sempat diancam akan dibakar serta dibunuh. Cimut juga menjelaskan bahwa setelah dipukuli, ia ditelanjangi dan diarak dalam kondisi tangan terikat.

    Kuasa hukum Cimut, Yusuf Nurbaidi, akrab disapa Mbah Yus, menyatakan fokus laporan mereka adalah pada dugaan penganiayaan yang dialami kliennya. Pihaknya tidak mempermasalahkan dugaan perselingkuhan yang melatarbelakangi insiden tersebut.

    "Kita bicara dalam konteks penyiksaannya. Kalau hal-hal di luar itu silahkan tanya ke Kepolisian, suwun," kata Mbah Yus.

    Mbah Yus menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga tidak dapat dibenarkan. Apalagi, kliennya diperlakukan secara kejam.

    "Ini bukan pemerkosaan lho. Delik aduannya absolut itu. Kita fokus pada penganiayaan aja. Penyiksaan lebih dari 20 orang. Ini bukan pemerkosaan, klien saya dihajar, disiksa, ditelanjangi, diarak 30-an orang," bebernya.

    Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum dan tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Kliennya diarak dalam kondisi telanjang bulat sejauh sekitar satu kilometer.

    "Bukan selingkuhnya, tapi penganiayaannya. Perlakuan biadabnya. Bugil lo mas. Sampai telanjang bulat. Digebukin baru diarak sampai tiang bendera," ungkapnya.

    Dampak dan Proses Hukum

    Akibat insiden tersebut, Cimut dilaporkan mengalami luka berat dan gangguan dalam berkomunikasi. Kondisi ini membuat Mbah Yus menduga ada cedera serius di kepala kliennya.

    "Sampai detik ini, kalau diajak komunikasi klien saya nggak nyambung, mungkin ada bagian tertentu di kepala atau gimana kita nggak tahu, biar pihak kepolisian yang memeriksa," katanya.

    Berikut ringkasan kronologi dan tindakan hukum yang diambil:

    Waktu Kejadian Detail Peristiwa Laporan Polisi
    Senin (2/2) dini hari Cimut digerebek, dipukuli, ditelanjangi, diarak oleh warga di Desa Srigading, Ngawen, Blora. STTLP/44/II/2026/Res Blora/Jateng
    Minggu (lalu) Laporan dugaan penganiayaan masuk ke Polres Blora. Diterima Polres Blora
    Saat ini Penyelidikan kasus oleh kepolisian, pemanggilan terlapor dan saksi-saksi. Sedang Berlangsung

    Cimut, didampingi kuasa hukumnya, telah melapor ke Polres Blora. Laporan ini tercatat dengan nomor STTLP/44/II/2026/Res Blora/Jateng, mengenai dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat.

    Mbah Yus berharap kepolisian dapat menemukan dalang atau inisiator kejadian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi seluruh pelaku yang turut serta, melakukan, atau membiarkan peristiwa ini terjadi.

    Tanggapan Kepolisian

    Kasat Reskrim Polres Blora, Zaenul Arifin, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan bahwa MM datang ke Polres Blora bersama kuasa hukumnya untuk mengadukan dugaan penganiayaan.

    "Laporan sudah masuk Polres minggu kemarin mas," ucap Zaenul.

    "Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perkara penganiayaan. Mungkin dia laporan merasa dikeroyok itu," tambahnya.

    Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa terlapor dan saksi-saksi.

    "Prosesnya penyelidikan. Kita panggil teradu sama saksi, mas," katanya.

    Sementara itu, Kapolsek Ngawen AKP Lilik Eko Sukaryono juga membenarkan adanya penggerebekan warga di rumah RR. Kejadian itu pada Senin (2/2) sekitar pukul 00.30 WIB.

    "Benar. Di rumah si perempuan (RR). Di Desa Srigading, Ngawen," ujarnya, Senin (9/2/2026).

    Ia menyebut polisi menerima laporan terkait dugaan perbuatan asusila sebelum mengamankan Cimut. Anggota menemukan luka-luka pada Cimut saat proses pengamanan.

    "Setelah kami menerima laporan ada tindakan asusila, kejadian dugaan perbuatan perzinaan. Anggota mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek. Ya memang ada luka-luka saat menangani itu," jelasnya.

  • Rizky Febian Hadiri Sidang Ahli Waris Bintang di PA Bandung

    Rizky Febian Hadiri Sidang Ahli Waris Bintang di PA Bandung

    Rizky Febian menghadiri sidang permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama (PA) Bandung, Selasa (10/2/2026). Ia datang untuk mengikuti agenda mediasi dengan Teddy Pardiyana. Sidang ini kembali bergulir setelah sebelumnya menyeret nama Teddy Pardiyana dengan komedian Sule.

    Kedatangan Rizky Febian, yang akrab disapa Iki, ke PA Bandung sekitar pukul 10.00 WIB. Dirinya langsung dipertemukan dengan Teddy Pardiyana. Mediasi membahas permohonan hak ahli waris anak Teddy dan almarhumah Lina, Bintang.

    Setelah mediasi, Rizky Febian memberikan pernyataan kepada awak media. Pelantun 'Sembilan Nyawa' ini memastikan bahwa keluarganya akan menjamin kehidupan Bintang.

    "Alhamdulillah berjalan dengan lancar, intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan (hak ahli waris) dari dede Bintang. Jadi kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga, memang enggak bisa dipungkiri, karena kita satu ibu ya itu, memang sudah jadi hak dede Bintang," kata Rizky Febian, Selasa (10/2/2026).

    Rizky Febian mengonfirmasi bahwa mediasi telah menyepakati permohonan perkara Teddy dikembalikan ke Majelis Hakim PA Bandung. Hal ini berarti sidang permohonan akan berlanjut. Tujuannya adalah untuk menentukan hak ahli waris Bintang.

    Sule merupakan mantan suami mendiang Lina yang meninggal dunia pada 2020. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat anak, yaitu Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Fadilah, dan Ferdinand Adriansyah Sutisna. Setelah bercerai dengan Sule, Lina menikah dengan Teddy. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Bintang.

    Rizky Febian menyadari bahwa Bintang adalah kewajiban keluarganya untuk mengurusnya. Ini termasuk menanggung kehidupannya hingga dewasa. Namun, di sisi lain, suami Mahalini itu ingin memastikan pembagian hak. Baik itu hak untuk keluarganya maupun hak untuk Bintang dalam sidang perkara tersebut.

    "Sejauh tadi sih karena berjalan cukup cepat ya, jadi kalau dari aku pribadinya juga difokuskan di mana memang yang dipertanyakan. Hanya penetapan Dede Bintang, yah. Tadi juga saya sudah memeriksa berapa kali. Ya memang itu sudah haknya, mari kita urus bersama aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang dede Bintang. Dari mereka juga mengiyakan," ungkap Rizky Febian.

    "Enggak akan ke mana-mana. Dosa atuh buat aku juga, apalagi aku anak pertama. Jadi lebih mengutamakan memang haknya," ujarnya.

    "Tadi juga kan untungnya pa hakimnya juga mempertegas. Kalau misalkan memang bukan haknya, jangan diabaikan. Kata Pak Hakim juga, 'Kalau bukan haknya, ya berarti harus bisa menerima.' Tapi kalau haknya juga harus menjadikan itu jadi haknya mereka. Kita mah jalanin aja sesuai yang memang nantinya seperti apa," tambahnya.

    Fokus Permohonan Teddy Pardiyana

    Pengacara keluarga Sule, Bahyuni Zaili, menyatakan pihaknya masih menunggu kejelasan permohonan Teddy. Mediasi menunjukkan bahwa Teddy tidak hanya menginginkan keperluan Bintang semata.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait kasus ahli waris Bintang:

    Pihak Terlibat Status Keterangan
    Rizky Febian Anak Sule dan Lina Mewakili keluarga Sule, menjamin hak Bintang
    Teddy Pardiyana Suami Lina Pemohon penetapan ahli waris
    Bintang Anak Lina dan Teddy Objek sengketa ahli waris
    PA Bandung Lembaga Hukum Tempat diselenggarakannya sidang

    "Tadi saya sempat diskusi, kan dalam permohonannya kan untuk keperluan sekolah yang kita baca. Tapi katanya tadi itu salah satunya saja. Nah, itu ada kuasanya menyebut begitu," katanya.

    "Berarti kalau salah satunya saja itu kuasanya, berarti ada keperluan lain gitu ya. Ya, mungkin saja dugaan kita untuk urusan waris. Kan gitu. Nah, tinggal kita lihat nih apakah benar ada warisan yang menjadi haknya Teddy atau kalau memang ada haknya Bintang saya pikir enggak akan dikesampingkan, itu akan diberikan," pungkas Bahyuni Zaili.

  • SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Lahan, Ahli Waris Klaim Kepemilikan

    SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Lahan, Ahli Waris Klaim Kepemilikan

    Bangunan SMAN 13 Bandung di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, terancam dieksekusi. Ancaman ini muncul menyusul klaim kepemilikan lahan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris.

    Ancaman eksekusi mencuat setelah sejumlah orang dari pihak penggugat mendatangi sekolah. Mereka memasang papan plang sengketa di depan gerbang sekolah pada Senin (9/2/2026).

    Peristiwa ini bermula pada pagi hari. Pihak ahli waris bahkan sempat berupaya menggembok gerbang SMAN 13 Bandung. Namun, upaya tersebut berhasil dicegah sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menceritakan kejadian tersebut. Ia menerima telepon dari petugas keamanan sekolah yang melaporkan kedatangan pihak penggugat dan kuasa hukum.

    “Untuk kronologis kemarin, jam setengah enam saya ditelepon pihak keamanan sekolah, katanya sedang bersama lawyer dan pihak penggugat. Katanya sekolah akan dilakukan penggembokan,” ujar Henhen, Selasa (10/2/2026).

    Menghadapi situasi tersebut, pihak sekolah meminta kebijaksanaan agar proses belajar siswa tidak terganggu. Permintaan tersebut akhirnya diakomodasi setelah komunikasi dan negosiasi di lokasi.

    “Saya di situ meminta kebijaksanaan karena memang mendadak. Jadi saya minta agar siswa sekolah masuk saja dulu. Adapun ke depan seperti apa nanti tunggu pimpinan,” katanya.

    Situasi di sekitar sekolah sempat ramai, termasuk kawasan SPBU yang berdekatan. Negosiasi kemudian dilakukan setelah pimpinan sekolah hadir.

    “Alhamdulillah permintaan itu didengar. Memang posisinya sudah ramai, termasuk yang di sebelah SPBU juga ramai, dan begitu datang pimpinan terjadi negosiasi,” ucap Henhen.

    Klaim Kepemilikan Tanah

    Dalam pertemuan itu, pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Klaim ini didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Putusan tersebut menyatakan lahan itu milik ahli waris Nyi Mas Entjeh. Pihak penggugat mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri.

    “Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri,” kata Henhen.

    Namun, Henhen menegaskan bahwa pihak sekolah tidak melihat dokumen resmi yang ditunjukkan secara langsung. “Yang saya lihat secara berkas tidak ada, tapi mereka menunjukkan handphone, mungkin ada di situ ya,” ungkapnya.

    Tanggapan Dinas Pendidikan Jawa Barat

    Setelah pihak penggugat meninggalkan lokasi, Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) datang ke sekolah. Disdik Jabar memberikan penegasan terkait sengketa lahan tersebut.

    Henhen menyebut Disdik menilai objek sengketa tidak jelas. Mereka juga tidak membenarkan adanya eksekusi sepihak.

    “Setelah mereka semua pergi, datang dari pihak Disdik dan menyatakan jika objek yang dituju itu tidak jelas dan tidak boleh ada eksekusi baik pengosongan atau penyegelan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa persoalan sengketa lahan semestinya menjadi ranah pemerintah daerah. Bukan pihak sekolah sebagai pengguna fasilitas pendidikan.

    “Jadi berdasarkan itu ya mungkin mengarahnya ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Karena kami di sini hanya penerima manfaat,” katanya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait sengketa lahan SMAN 13 Bandung:

    Aspek Keterangan
    Pihak Penggugat Ahli waris Nyi Mas Entjeh
    Dasar Klaim Putusan PK Nomor 653 PK/Pdt.G
    Tindakan Penggugat Memasang plang sengketa, upaya penggembokan
    Tanggapan Sekolah Meminta kebijaksanaan, melakukan negosiasi
    Tanggapan Disdik Jabar Objek sengketa tidak jelas, eksekusi sepihak tidak dibenarkan

    Henhen memastikan tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar siswa. Meskipun demikian, kejadian tersebut sempat memicu kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.

    “Kalau dampak langsung nggak ada alhamdulillah. Yang terganggu mungkin kemarin arus lalu lintas ya. Untuk hari ini juga alhamdulillah aman lancar,” tuturnya.

    Henhen berpesan kepada siswa agar tetap tenang dan fokus belajar. “Tenang saja menyikapi ini, tetap jaga kondusifitas belajar karena kita mengejar waktu jelang Ramadan sehingga sedang padat,” pungkasnya.

  • Terpidana Penembakan Masjid Christchurch Ajukan Banding, Klaim Dipaksa Mengaku Bersalah

    Terpidana Penembakan Masjid Christchurch Ajukan Banding, Klaim Dipaksa Mengaku Bersalah

    Wellington – Pria yang membunuh 51 jemaah Muslim dalam penembakan massal di Selandia Baru, Brenton Tarrant, mengajukan banding ke pengadilan. Ia mengklaim dirinya terpaksa mengaku bersalah karena kondisi mentalnya memburuk akibat perlakuan keras selama di penjara.

    Majelis hakim di Pengadilan Banding Wellington akan mendengar bukti selama lima hari. Bukti ini terkait klaim Tarrant yang tidak layak secara mental untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan terorisme, pembunuhan, dan percobaan pembunuhan.

    Jika permohonan bandingnya dikabulkan, perkara tersebut akan kembali disidangkan. Sebelumnya, proses persidangan batal digelar setelah Tarrant mengaku bersalah pada Maret 2020. Selain itu, pria asal Australia tersebut juga mengajukan banding atas hukumannya berupa penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Vonis ini merupakan yang pertama kali dijatuhkan di Selandia Baru.

    Kesaksian Tarrant pada Senin itu menjadi pertama kalinya ia berbicara secara substantif di ruang publik. Terakhir kali ia tampil adalah saat menyiarkan langsung aksi penembakan massal tersebut melalui Facebook pada 2019.

    Rencana Pembantaian dan Korban

    Tarrant, yang mengaku sebagai penganut supremasi kulit putih, disebut pindah ke Selandia Baru dengan tujuan melakukan pembantaian. Ia merencanakan aksi itu secara rinci, mengumpulkan senjata semiotomatis, berupaya menghindari deteksi, serta menulis manifesto panjang sebelum menembaki dua masjid di Christchurch.

    Dalam serangan itu, 51 orang tewas, termasuk seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun. Puluhan lainnya mengalami luka serius. Peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu hari tergelap dalam sejarah Selandia Baru.

    Klaim Kondisi Mental Tarrant

    Sidang banding digelar dengan pengamanan ketat dan akses terbatas. Hanya sejumlah jurnalis serta korban atau keluarga korban yang diizinkan mengikuti jalannya persidangan. Tarrant memberikan kesaksian melalui sambungan video dari dalam penjara.

    Ia mengaku kondisi mentalnya memburuk akibat penahanan di sel isolasi. Minimnya bahan bacaan serta terbatasnya interaksi dengan narapidana lain menjadi faktor. Menurutnya, saat mengaku bersalah ia mengalami "kelelahan saraf", kebingungan identitas, dan ketidakpastian keyakinan.

    "Saya mengaku bersalah karena tidak ada pilihan lain yang bisa saya ambil," ujar Tarrant di hadapan hakim, Senin (9/2/2026).

    Jaksa penuntut umum, Barnaby Hawes, menilai klaim tersebut tidak berdasar. Ia menyebut Tarrant memiliki opsi lain, termasuk meminta penundaan sidang dengan alasan kesehatan mental atau tetap menjalani persidangan dan membela diri.

    Hawes juga menegaskan tidak ada bukti kuat dari catatan tenaga kesehatan mental maupun petugas penjara yang menunjukkan Tarrant mengalami krisis mental serius.

    Menanggapi hal itu, Tarrant mengklaim gejala gangguan mental yang dialaminya tidak tercatat karena ia berusaha menutupinya.

    "Saya melakukan segala cara untuk terlihat percaya diri dan sehat secara mental," katanya. Ia menyebut sikap tersebut berkaitan dengan citra politik yang ingin ia tampilkan.

    Tarrant mengakui dirinya mendapat pendampingan hukum selama proses peradilan. Para pengacaranya saat ini mendapatkan perlindungan identitas karena khawatir keselamatan mereka terancam.

    Proses Banding dan Jadwal Sidang

    Dalam hukum Selandia Baru, permohonan banding harus diajukan maksimal 20 hari kerja setelah putusan. Namun, Tarrant baru mengajukan banding sekitar dua tahun kemudian, tepatnya pada September 2022.

    Ia berdalih keterlambatan tersebut terjadi karena tidak memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Sidang banding dijadwalkan berlangsung hingga akhir pekan ini. Putusan majelis hakim akan disampaikan pada waktu terpisah.

    Jika banding atas pengakuan bersalah ditolak, pengadilan akan melanjutkan sidang khusus untuk membahas banding atas vonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

    Linimasa Kasus Brenton Tarrant

    Tanggal/Periode Peristiwa Penting
    Maret 2019 Serangan penembakan massal di dua masjid Christchurch
    Maret 2020 Tarrant mengaku bersalah atas semua dakwaan
    September 2022 Tarrant mengajukan banding atas pengakuan bersalah dan hukuman
    9 Februari 2026 Sidang banding dimulai di Pengadilan Banding Wellington
    Akhir Pekan 9 Februari 2026 Sidang banding dijadwalkan berakhir
    Waktu Terpisah Putusan majelis hakim akan disampaikan
  • Polda Riau Tetapkan 5 Tersangka Bentrokan Lahan Sawit Bonai Darussalam

    Polda Riau Tetapkan 5 Tersangka Bentrokan Lahan Sawit Bonai Darussalam

    Polda Riau melalui Polres Rokan Hulu (Rohul) menetapkan lima tersangka dalam kasus bentrokan berdarah di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rohul. Insiden ini menewaskan satu orang dan melukai lima lainnya.

    Bentrokan melibatkan dua kelompok pengamanan swakarsa dalam pengelolaan lahan sawit dengan skema kerja sama operasi (KSO).

    Brigjen Pol Hengki Haryadi, Wakapolda Riau, menyatakan kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Penegasan ini disampaikan di Mapolres Rokan Hulu, Selasa (10/2/2026).

    “Ini kan baru ditetapkan lima tersangka, nanti akan berkembang. Ada DPO juga,” ujar Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, Selasa (10/2/2026).

    Lima tersangka berinisial SG, OH, AZ, AL, dan JL. Tiga di antaranya telah ditangkap, sementara AL dan JL masih buron (DPO).

    Brigjen Hengki menegaskan setiap orang terlibat aksi kekerasan akan diproses hukum. Pihak kepolisian akan menangkap semua pelaku yang terbukti terlibat.

    “Kalau ada bukti digital terlihat banyak orang yang melakukan penyerangan, tetapi yang dihukum tidak hanya lima orang saja. Semua yang terlibat akan kami lakukan penangkapan,” imbuhnya.

    Termasuk mereka yang memerintahkan penyerangan akan dijerat hukum. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera.

    “Termasuk siapa yang memerintahkan untuk melakukan, semua yang melakukan penyerangan agar ditangkap, agar tidak berulang terjadi penyerangan-penyerangan yang menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegas Hengki.

    Barang Bukti dan Niat Jahat

    Polisi mengamankan 30 bilah senjata tajam, batu, dan kayu berpaku sebagai barang bukti. Hal ini mengindikasikan kuat aksi penyerangan telah diniatkan oleh para pelaku.

    “Artinya, di sini pelakunya yang sudah memiliki niat jahat (mens rea) itu lebih dari 5 orang,” ucapnya.

    Para tersangka dijerat Pasal 262 ayat 1,2,3,4 juncto Pasal 20 ke b,c,d dan/atau Pasal 246 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

    Kronologi Bentrokan Bonai Darussalam

    Bentrokan terjadi di lahan eks PT BS, Dusun IV Rintis, Desa Bontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Rohul, Sabtu (7/2).

    Sebelum bentrokan, kedua pihak telah berjanji untuk menahan diri. Namun, puluhan orang mendatangi kantor Camat Bonai Darussalam membawa senjata tajam dan senapan angin.

    Mereka kemudian melakukan penyerangan, menyebabkan bentrokan pecah. Kelompok pengamanan swakarsa KSO melakukan perusakan dan melepaskan tembakan.

    Dampak Korban Jiwa

    Satu anggota pengamanan swakarsa KUD, Bernadus Betu alias Jon, tewas di tempat kejadian. Lima orang lainnya mengalami luka-luka.

    Berikut rincian informasi terkait kasus bentrokan di Bonai Darussalam:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Lahan eks PT BS, Dusun IV Rintis, Desa Bontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu
    Waktu Kejadian Sabtu, 7 Februari
    Pihak Terlibat Dua kelompok pengamanan swakarsa (KSO)
    Korban Meninggal Bernadus Betu alias Jon (anggota KUD)
    Korban Luka 5 orang
    Tersangka Ditetapkan 5 orang (SG, OH, AZ, AL, JL)
    Status Tersangka 3 ditangkap, 2 DPO (AL, JL)
    Barang Bukti 30 sajam, batu, kayu berpaku
    Pasal Disangkakan Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 dan/atau Pasal 246 huruf a UU No. 1 Tahun 2023
    Ancaman Hukuman Maksimal 12 tahun penjara
  • Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh pimpinan Komisi di DPR menggelar rapat evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. RUU tersebut sudah disahkan pada Desember 2025 lalu.

    Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026) ini, Komisi III DPR menyampaikan perkembangan empat RUU yang masih dalam proses pembahasan.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana memaparkan empat RUU yang menjadi prioritas Komisi III DPR. Ia menyebutkan keempat RUU tersebut krusial untuk segera diselesaikan.

    "Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede, Selasa (10/2/2026).

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanggapi pernyataan Dede. Bob Hasan mengatakan beberapa komisi lain menganggap Komisi III membahas terlalu banyak RUU.

    "Iya Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini, karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob Hasan.

    Tantangan RUU Lex Specialis

    Bob Hasan menjelaskan, banyaknya RUU yang dibahas Komisi III DPR karena sifatnya yang lex specialis. RUU tersebut berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Tapi kebetulan RUU-nya sangat lex specialis, terkait KUHAP, KUHP, ya memang bidangnya, jabatan hakim, sama juga dengan Komisi II nanti tentang kependudukan dan sebagainya, perampasan aset juga jadi beban Komisi III, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," ucap Bob Hasan.

    RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan segera tuntas. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

    Daftar RUU Prioritas Komisi III DPR 2026

    Berikut adalah empat RUU prioritas yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR pada tahun 2026:

    No. Nama RUU Keterangan
    1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Revisi undang-undang kepolisian
    2 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana
    3 RUU tentang Jabatan Hakim Mengatur kedudukan dan tugas hakim
    4 RUU tentang Hukum Acara Perdata Perubahan dari usulan pemerintah menjadi usulan DPR

    Bob Hasan berharap Komisi III DPR mampu menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut. Ia secara khusus menyoroti RUU Hukum Acara Perdata.

    "Mudah-mudahan Pak bisa selesai, KUHPerdata tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya masih kental, masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, mengandung hal-hal yang rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks kemerdekaan saat ini," tutur Bob Hasan.

  • MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto membeberkan hasil pengawasan internal terhadap para hakim di seluruh Indonesia. Tercatat, sebanyak 220 hakim telah dijatuhi sanksi disiplin. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya dikenakan sanksi berat.

    Pengungkapan ini disampaikan dalam Laporan Tahunan MA 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan bahwa MA terus berupaya meningkatkan sistem pengaduan masyarakat.

    Sepanjang tahun 2025, MA menerima total 5.561 aduan dari masyarakat. Dari angka tersebut, 4.263 pengaduan telah berhasil diselesaikan. Sementara 1.298 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.

    "Pengelolaan pengaduan masyarakat juga terus dioptimalkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2025, tercatat 5.561 pengaduan, dengan 4.263 pengaduan telah diselesaikan dan 1.298 masih dalam proses," kata Sunarto dalam sambutannya.

    Selain pengawasan eksternal, Mahkamah Agung secara aktif melaksanakan pengawasan internal melalui Badan Pengawas (Bawas) MA. Pengawasan ini memastikan kepatuhan dan integritas para hakim.

    Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan

    Sunarto juga mengapresiasi peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. KY telah memberikan kontribusi signifikan dalam memantau perilaku para hakim.

    Sepanjang 2025, KY mengusulkan sanksi untuk 61 hakim. MA menindaklanjuti usulan tersebut dengan cermat dan transparan.

    "Mahkamah Agung mengapresiasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima 61 usulan sanksi terhadap hakim, dengan hasil 12 hakim dijatuhi hukuman disiplin, 33 usulan tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi teknis yudisial, dan 16 usulan masih dalam proses," ucap Sunarto.

    Berikut rincian status usulan sanksi dari Komisi Yudisial:

    Jenis Tindak Lanjut Jumlah Hakim
    Dijatuhi Hukuman Disiplin 12
    Tidak Dapat Ditindaklanjuti 33
    Dalam Proses 16

    Total sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Bawas MA mencapai 220 kasus. Hukuman ini diberikan kepada hakim dan aparatur peradilan yang terbukti melanggar kode etik atau peraturan.

    "Selain pengawasan eksternal tersebut, Mahkamah Agung juga secara aktif melaksanakan pengawasan internal. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menjatuhkan 220 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan, yang terdiri atas 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan," imbuhnya.

  • MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    Mahkamah Agung (MA) memperkuat penyelesaian perkara. Ini dilakukan melalui mekanisme restorative justice hingga diversi. Total ada 3.000 perkara yang ditargetkan selesai pada tahun 2025.

    Ketua MA Sunarto menyatakan, penguatan ini juga mencakup penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dan prosedur gugatan sederhana menjadi fokus utama.

    Dalam perkara pidana, MA mengedepankan mekanisme diversi. Penerapan keadilan restoratif juga menjadi prioritas. Hal ini disampaikan Sunarto di Gedung MA, Jakarta Pusat.

    Pendekatan mediasi dinilai sejalan dengan budaya Indonesia. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan sangat diutamakan. Sepanjang 2025, puluhan ribu perkara pidana tuntas melalui mediasi.

    Sunarto menyampaikan, mediasi berhasil menyelesaikan 39.520 perkara pidana dari 88.365 yang dimediasi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.

    “Pendekatan ini sejalan dengan tradisi dan karakter budaya bangsa Indonesia. Sepanjang tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 39.520 dari total 88.365 perkara yang dimediasi,” kata Sunarto, Selasa (10/2/206).

    “Keberhasilan ini meningkat 56,11% dari tahun 2024 yang berjumlah 28,65% menjadi sebesar 44,72%,” lanjutnya.

    Diversi dan Keadilan Restoratif

    MA juga mencatat keberhasilan dalam penanganan perkara anak. Diversi digunakan untuk menyelesaikan ratusan perkara. Sementara itu, ribuan perkara pidana diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

    Sunarto menyebut, 645 perkara pidana anak diselesaikan melalui diversi. Angka ini setara dengan 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat.

    “Selanjutnya, dalam penanganan perkara tindak pidana anak, sebanyak 645 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, atau sebesar 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat untuk diversi. Rasio keberhasilan diversi meningkat 82,77% dari 42,57% pada tahun 2024 menjadi 77,80%,” ucap Sunarto.

    Keadilan restoratif diterapkan pada 3.353 perkara pidana. Ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

    Statistik Penyelesaian Perkara MA Tahun 2025
    Mekanisme Penyelesaian Jumlah Perkara Terselesaikan Persentase Keberhasilan
    Mediasi 39.520 44,72% (dari 88.365 perkara)
    Diversi (Perkara Anak) 645 77,80% (dari 829 perkara)
    Keadilan Restoratif (Pidana) 3.353 Tidak Disebutkan