Tag: jawa barat

  • Pemprov Jabar Pastikan THR untuk PPPK Paruh Waktu Cair

    Pemprov Jabar Pastikan THR untuk PPPK Paruh Waktu Cair

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjamin Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan dicairkan. Dana sebesar Rp60,8 miliar telah dialokasikan, sembari menunggu dasar hukum dari pemerintah pusat.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan komitmen ini sebagai wujud perhatian pemerintah daerah kepada seluruh aparatur sipil negara, termasuk PPPK Paruh Waktu.

    Herman menyatakan pada Sabtu (28/3/2024), "Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran untuk THR PPPK Paruh Waktu. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp60,8 miliar."

    Besaran THR yang akan diterima oleh para pegawai PPPK Paruh Waktu dipastikan senilai satu bulan gaji terakhir, selaras dengan pola pemberian THR bagi ASN secara umum.

    "Besaran THR yang diterima adalah senilai satu bulan gaji terakhir," kata Herman.

    Namun, secara administratif, pencairan THR tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian THR bagi ASN tahun ini.

    Herman menjelaskan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti proses pencairan setelah PP diterbitkan. "Kami masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait pemberian THR bagi ASN. Begitu PP terbit, kami akan segera menindaklanjuti proses pencairannya," tegas Herman.

    Regulasi ini menjadi landasan hukum agar pembayaran dapat dilakukan sesuai ketentuan. Tanpa adanya PP, pemerintah daerah belum memiliki dasar formal untuk menyalurkan anggaran yang sudah disiapkan.

    Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu dalam menyambut Hari Raya, mengingat kebutuhan yang meningkat menjelang Lebaran. Kabar mengenai THR ini menjadi hal yang paling dinantikan oleh para aparatur.

  • Rangkuman Jabar 27 Februari 2026: Sinkhole hingga Pemakaman Korban

    Rangkuman Jabar 27 Februari 2026: Sinkhole hingga Pemakaman Korban

    Sejumlah kejadian mewarnai Jawa Barat pada hari Jumat, 27 Februari 2026. Mulai dari munculnya sinkhole yang menutup akses jalan di Kuningan, pemakaman korban longsor Cisarua yang belum teridentifikasi, hingga kasus viral wanita Cirebon yang mengaku menjadi korban 'pengantin pesanan'.

    Sinkhole Muncul di Ciawigebang Kuningan

    Sebuah sinkhole muncul di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, mengakibatkan jalan kabupaten penghubung Ciawigebang-Cihaur amblas dan mengganggu lalu lintas. Indra Bayu, Kepala BPBD Kuningan, menjelaskan bahwa sinkhole tersebut pertama kali muncul pada Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 16.27 WIB, dengan diameter sekitar 6 meter, panjang 4 meter, dan tinggi 4 meter.

    Badan jalan di sekitarnya ikut amblas dengan panjang 3 meter, lebar 4 meter, dan kedalaman 4 meter. Akibatnya, jalan penghubung antara Ciawigebang dan Cihaur ditutup sementara. Pengendara diarahkan untuk melewati jalur alternatif melalui Dusun Babakan, Desa Ciawilor.

    Indra menambahkan bahwa intensitas hujan ringan hingga lebat dari pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB menyebabkan struktur tanah menjadi labil tergerus air. BPBD Kuningan telah menerjunkan tim assessment dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, dengan perbaikan gorong-gorong dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak.

    "Jalannya amblas tidak bisa dilewati kendaraan baik roda dua ataupun empat. Sehingga akses jalan kami tutup sementara demi keselamatan pengguna jalan dan sudah dipasang rambu peringatan," tutur Indra, Jumat (27/2/2026).

    Sopir Truk Divonis 2 Tahun Penjara dalam Kasus Tewasnya WN Jepang di Karawang

    Mamat (39), sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan maut di Gebang Tol Karawang Barat pada 30 Juli 2025, divonis 2 tahun penjara karena menewaskan Yukihiro Nabae (63), seorang WN Jepang. Kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan Mamat menabrak mobil Toyota Voxy yang ditumpangi korban.

    Kecelakaan bermula ketika mobil korban mengurangi kecepatan karena kepadatan lalu lintas. Mamat yang panik karena jarak truknya hanya 4 meter dari mobil korban, mencoba mengerem namun gagal karena muatan yang berat. Ia membanting setir ke kiri dan menabrak tiang besi serta tembok beton pengaman gardu tol, hingga truk terbalik menimpa mobil korban.

    Mamat didakwa melanggar Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. JPU Kejari Karawang menuntutnya dengan hukuman 4 tahun penjara, namun Hakim PN Karawang memvonisnya 2 tahun penjara, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

    "Menyatakan terdakwa Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia', sebagaimana dakwaan alternatif kedua," demikian bunyi vonis Hakim PT Bandung.

    Pemakaman 10 Korban Longsor Cisarua yang Belum Teridentifikasi

    Sepuluh jenazah korban longsor Cisarua yang belum teridentifikasi dimakamkan dalam satu lubang di TPU Tanah Mati, Kampung Barunyatuh. Pemakaman dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengingat jenazah telah lama berada di RS Sartika Asih.

    Kasubbidkespol Biddokkes Polda Jawa Barat, AKBP dr. Ani Rasiani, menjelaskan bahwa sepuluh jenazah tersebut berasal dari 12 kantong jenazah, dengan dua kantong merupakan bagian dari identitas yang telah teridentifikasi. Tiga jenazah dimakamkan dalam kondisi tubuh utuh.

    Identifikasi tahap kedua dan ketiga masih dilakukan. Jika teridentifikasi, nisan PM (Post Mortem) akan memudahkan proses identifikasi. Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir Hasyim, menyatakan bahwa seluruh kantong jenazah yang ditemukan telah selesai diproses, meskipun sepuluh jenazah belum teridentifikasi.

    "Jadi kalau bodypack seluruhnya sudah, cuma memang yang sepuluh ini belum teridentifikasi atau belum ada yang cocok dengan identitas keluarga korban yang melaporkan kehilangan," kata Ade Zakir.

    Viral Video Wanita Cirebon Mengaku Jadi Korban 'Pengantin Pesanan' di China

    Sebuah video viral menunjukkan seorang perempuan asal Cirebon bernama Vina, meminta pertolongan karena menjadi korban praktik 'pengantin pesanan' dan terjebak di Tiongkok. Vina mengaku seluruh dokumen pribadinya ditahan dan mengalami kekerasan fisik.

    Kuasa hukum Vina dari YLBHI Garuda Sakti, Asep Maulana Hasanudin, menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat Vina bekerja di Jakarta. Seorang pria WNA Tiongkok bersama rekannya mendatangi kediaman Vina hingga empat kali, yang berujung pada pemberian mahar sebagai tanda keseriusan pernikahan.

    Menu MBG Anak TK di Pangandaran Berjamur, Orang Tua Resah

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, menuai keluhan karena menu kudapan kering yang dibagikan kepada siswa TK dan MI ditemukan berjamur dan diduga basi. Salah satu orang tua murid mengungkapkan kekecewaannya karena makanan yang diberikan tidak layak konsumsi.

    Paket makanan yang dibagikan berisi kue putu ayu, pizza roti, dua kotak susu kemasan full cream, serta pisang yang masih mentah. Orang tua menilai komposisi menu tidak rasional dan kualitas makanan bermasalah. Ketua Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Pangandaran, Virgin Kristina Ayu, membenarkan kejadian tersebut dan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengganti makanan yang tidak layak.

  • Polda Jabar Matangkan Strategi Hadapi Arus Mudik Lebaran 2026

    Polda Jabar Matangkan Strategi Hadapi Arus Mudik Lebaran 2026

    Polda Jawa Barat mulai menyusun strategi untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran 2026. Pengalaman dari tahun sebelumnya menjadi acuan kepolisian dalam memetakan lima klaster krusial yang berpotensi menjadi titik kepadatan selama Operasi Ketupat Lodaya 2026.

    Persiapan tersebut dimulai dengan rapat koordinasi yang diadakan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar. Seluruh Kasatlantas dan KBO Lantas Polres jajaran dikumpulkan di Gedung Ditlantas Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, pada Jumat (27/2/2026).

    Dalam Operasi Ketupat Lodaya 2026, Ditlantas Polda Jabar akan memfokuskan perhatian pada lima klaster pengamanan yang dianggap paling rawan.

    Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Raydian Kokrosono menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam mempersiapkan operasi dan pengamanan mudik. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan melatih skema bertindak di lapangan, terutama dalam penerapan rekayasa lalu lintas di jalur-jalur yang telah ditentukan.

    "Ini kegiatan krusial, yang akan mengiringi perjalanan kita untuk mempersiapkan operasi dan pengamanan. Jadi dari beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya rakor lintas sektoral fungsi lalu lintas, kemudian kita laksanakan survei ke lapangan, kemudian banyak kegiatan yang kita integrasikan dengan stakeholder terkait," kata Raydian.

    Klaster pertama adalah jalur tol, termasuk Tol Trans Jawa dan tol di sekitarnya, yang menjadi urat nadi utama arus mudik antarprovinsi. Klaster kedua adalah jalur arteri di Jawa Barat, termasuk jalur selatan yang sering mengalami peningkatan volume kendaraan saat puncak mudik. "Kemudian yang kedua kluster dari jalan arteri. Di Jawa Barat ada arteri selatan yang agak krodit pada saat nanti ada peningkatan arus mudik yang signifikan," ungkapnya.

    Klaster ketiga adalah kawasan wisata, yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung setelah puncak arus mudik. Klaster keempat mencakup pengamanan di tempat ibadah yang ramai saat salat Id dan kegiatan Lebaran lainnya. "Untuk kluster keempat yakni tempat ibadah dan kluster kelima adalah penyeberangan, bandara ataupun pelabuhan," tambahnya.

    Tujuan dari rapat ini adalah melatih pelaksanaan pengamanan agar lebih lancar saat Operasi Ketupat berlangsung. Raydian juga menambahkan, antisipasi perlu dilakukan karena adanya potensi lonjakan pergerakan masyarakat ke tempat wisata setelah puncak arus mudik terlewati. "Ini perlu kita antisipasi dan kita nanti memperoleh paparan dari para kasat lantas dan mensimulasikan pelaksanaan pengamanannya," ujarnya.

  • Kuningan Jaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan di Rebana

    Kuningan Jaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan di Rebana

    Kabupaten Kuningan, yang terletak di kaki Gunung Ciremai, memiliki peran penting dalam pembangunan Jawa Barat. Di tengah pesatnya industrialisasi Kawasan Rebana Metropolitan, Kuningan berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

    Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menjelaskan bahwa Kuningan adalah salah satu dari tujuh daerah pendukung Kawasan Rebana, bersama dengan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang.

    Kawasan Rebana memiliki potensi pengembangan industri seluas lebih dari 43 ribu hektare, didukung oleh infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Kertajati. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan. Investasi di kawasan ini telah mencapai puluhan triliun rupiah dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

    Kuningan memfokuskan pembangunan pada industri ramah lingkungan, penguatan agroindustri, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat posisinya sebagai daerah konservasi dan paru-paru kawasan timur Jawa Barat.

    Dian menyampaikan dalam keterangannya pada Jumat (27/2/2026), "Kami menyiapkan SDM yang kompeten melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Masyarakat Kuningan harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi Rebana."

    Pemkab Kuningan berkomitmen melindungi kawasan hutan dari praktik illegal logging dan perambahan, serta memastikan setiap proyek pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Menjaga 'atap Jawa Barat' menjadi prioritas.

    Dian menambahkan, "Menjaga Ciremai dan kawasan hutan adalah tanggung jawab kami. Pembangunan boleh tumbuh, tetapi hutan dan sumber air harus tetap lestari. Itulah fondasi masa depan Kuningan dan Rebana."

    Komitmen ini sejalan dengan pesan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat penandatanganan kesepakatan bersama tujuh kepala daerah di Gedung Sate, Kamis (26/2). Dedi mengatakan tentang Kuningan:

    "Saya tahu jumlah pohonnya lebih banyak daripada jumlah uangnya. Tapi lebih baik jumlah pohonnya lebih banyak. Nanti suatu saat jumlah uang akan sama dengan jumlah pohon," ujar Dedi.

    Pemkab Kuningan optimis dapat menjadi penyeimbang dalam pertumbuhan Rebana, membuktikan bahwa kawasan industri dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Kawasan Rebana diharapkan menjadi pusat industri baru sekaligus model pembangunan hijau berkelanjutan di Jawa Barat.

  • Kapolda Jabar Berangkatkan Umrah Guru Pesantren Cipasung

    Kapolda Jabar Berangkatkan Umrah Guru Pesantren Cipasung

    Kunjungan Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan ke Pondok Pesantren Cipasung berujung kebahagiaan bagi seorang guru. Ia mendapatkan hadiah tak terduga berupa kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah bersama suaminya.

    Pada Jumat (27/2/2026), Irjen Pol Rudi Setiawan mengunjungi Ponpes Cipasung dan menyempatkan diri berinteraksi dengan para santri di salah satu ruang kelas.

    "Assalamualaikum. Puasa semua ya?" kata Rudi menyapa santri.

    "Puasa," jawab santri serempak.

    "Belajar yang rajin ya, ikuti apa yang disampaikan ustazah, atau ibu guru," tambah Rudi.

    Selain itu, ia juga berpesan agar para santri tidak meninggalkan salat dan mendoakan kesuksesan mereka.

    "Kedua jangan lupa salat, itu saja pesan dari bapak, selamat belajar ya," ucap Rudi sambil menyalami para santri.

    Setelah menyalami para santri, Rudi berbincang dengan seorang guru bernama De Ucu Nursaidah dan memberikan kejutan berupa hadiah umrah bersama suaminya.

    "Alhamdulillah. Ya Allah Allahu Akbar, terima kasih bapak, terima kasih," kata Nursaidah dengan mata berkaca-kaca.

    "Nanti berikan datanya ya bu," kata Rudi sambil meminta bawahannya segera melakukan pendataan.

    "Pak, ini saya naikkan umrah bersama suaminya," kata Rudi lagi kepada KH Ubaidillah.

    Nursaidah, guru Bahasa Arab di Ponpes Cipasung tersebut, mengaku telah mendaftar haji sejak tahun 2020. Ia merasa sangat bersyukur atas kesempatan umrah yang diberikan oleh Kapolda Jabar.

    "Anugerah yang luar biasa bisa bertemu dengan Bapak Kapolda, ini serasa mimpi ya Allah," kata Nursaidah.

    "Saya baru daftar 2020, kemungkinan berapa lama akan dipanggil," tambahnya.

    "Melalui Bapak Kapolda saya berkesempatan untuk berumrah dulu, bersama suami, terima kasih. Semoga Allah memberi kebaikan bagi bapak, semoga ini menjadi wasilah kebermanfaatan dan ridho dari Allah SWT," pungkas Nursaidah.

  • Jalur Pantura Jawa Barat Siap Dilintasi Pemudik Lebaran 2026

    Jalur Pantura Jawa Barat Siap Dilintasi Pemudik Lebaran 2026

    Kesiapan jalan provinsi di Jawa Barat menjadi perhatian utama menjelang arus mudik Lebaran 2026. Jalur-jalur yang menghubungkan berbagai wilayah akan dilewati oleh pemudik, tetapi tidak semuanya dalam keadaan optimal.

    Menurut data dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, tingkat kemantapan jalan provinsi hingga Desember 2025 mencapai 91,68 persen. Artinya, dari total 2.165,7 kilometer jalan provinsi, masih ada 196,483 kilometer yang masuk kategori tidak mantap atau rusak.

    Kepala DBMPR Jawa Barat, Agung Wahyudi, menyampaikan bahwa angka ini memberikan gambaran umum tentang kondisi infrastruktur menjelang musim mudik Lebaran 2026.

    Agung menjelaskan, "Kondisi kemantapan jalan provinsi Desember 2025 adalah 91,68% dengan kondisi mantap sepanjang 2.165,7 km dan yang tidak mantap 196,483 km."

    Meskipun persentase kemantapan jalan sudah di atas 90%, masih ada ratusan kilometer jalan yang belum mantap dan tersebar di sejumlah titik penting. Beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan terletak di Parung Panjang (Kabupaten Bogor), Cikadu (Kabupaten Cianjur), serta Jampang Tengah (Kabupaten Sukabumi).

    Kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari retak memanjang, gelombang aspal, hingga lubang yang berpotensi membahayakan pengendara, terutama saat volume kendaraan meningkat selama musim mudik.

    Selain faktor usia jalan, kerusakan juga disebabkan oleh beban kendaraan berat dan cuaca ekstrem yang sering terjadi di Jawa Barat dalam beberapa waktu terakhir.

    Agung menambahkan, "Terkait adanya potensi lubang pada ruas jalan provinsi akibat beban kendaraan dan cuaca, DBMPR Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan Tim URC yang setiap saat bisa menutup dan melakukan penambalan lubang tersebut."

    Tim Unit Reaksi Cepat (URC) disiapkan untuk segera menanggapi laporan kerusakan, khususnya lubang jalan yang muncul secara tiba-tiba. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga kelancaran lalu lintas selama periode mudik.

    Sepanjang tahun 2025, DBMPR telah menyelesaikan perbaikan jalan provinsi sepanjang kurang lebih 478,885 kilometer. Upaya ini merupakan bagian dari program bertahap untuk meningkatkan kemantapan jaringan jalan di Jawa Barat.

    Untuk penanganan di tahun 2026, perbaikan jalan ditargetkan sepanjang ±166,752 kilometer, kata Agung.

  • Perempuan Cirebon Jadi Korban Pengantin Pesanan di Tiongkok

    Perempuan Cirebon Jadi Korban Pengantin Pesanan di Tiongkok

    Sebuah video viral di media sosial pada Jumat (27/2/2026) memperlihatkan seorang perempuan muda asal Kabupaten Cirebon menangis histeris. Perempuan bernama Vina tersebut mengaku menjadi korban praktik 'pengantin pesanan' dan kini terjebak di Tiongkok tanpa dokumen resmi, memohon pertolongan.

    Video itu beredar luas di Instagram dan memicu simpati warganet. Vina memohon bantuan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar bisa dipulangkan.

    "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Vina, saya dari Cirebon. Saya sedang berada di China saat ini," ucapnya dalam video tersebut.

    Dengan suara bergetar, Vina mengungkapkan bahwa seluruh dokumen pribadinya, termasuk paspor, ditahan oleh pihak tertentu. Ia juga mengaku kerap mengalami kekerasan fisik selama berada di Tiongkok.

    "Saya telah menjadi korban pengantin pesanan oleh sesama WNI. Mereka mengambil dan menahan semua berkas saya, termasuk paspor saya," katanya.

    Asep Maulana Hasanudin, kuasa hukum Vina dari YLBHI Garuda Sakti, menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika Vina bekerja di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.

    Asep mengatakan, pada Jumat (27/2/2026), "Awalnya Vina bekerja di Jakarta, di salah satu tempat di PIK. Kemudian, Vina itu diam-diam difoto oleh orang Tiongkok."

    Seorang pria WNA asal Tiongkok bersama rekannya mendatangi kediaman Vina hingga empat kali untuk meyakinkan keluarga. Kunjungan pertama diklaim sebagai perkenalan, dengan dihadiri sejumlah WNA Tiongkok dan WNI. Kunjungan kedua menjurus pada rencana pernikahan. Salah seorang WNA Tiongkok diproyeksikan sebagai calon suami, dan yang lainnya diperkenalkan sebagai ayahnya.

    Kunjungan ketiga dilakukan oleh rombongan berbeda dengan maksud yang belum jelas. Hingga akhirnya, pada 5 Agustus 2025, rombongan itu kembali untuk menyerahkan mahar kepada keluarga sebagai tanda keseriusan.

    "Yang keempat ini tujuannya memberikan mahar," kata Asep.

    Diiming-imingi Mahar dan Kiriman Uang

    Vina, kelahiran Cirebon, 21 Agustus 1999, adalah seorang yatim piatu dan tinggal bersama pamannya, Samija.

    Kuasa hukum menjelaskan Vina tergiur karena dijanjikan mahar besar dan kiriman uang bulanan untuk keluarga di Indonesia.

    "Dia dijanjikan mahar dan uang kiriman bulanan untuk keluarganya di Indonesia. Karena kondisi ekonomi, akhirnya Vina tertarik," ujar Asep.

    Dua hari setelah pemberian mahar, pada 7 Agustus 2025, Vina diberangkatkan ke Tiongkok. Namun, kenyataan pahit menantinya di sana.

    Keluarga mengungkapkan Vina baru menyadari kejanggalan setelah menetap di Tiongkok. Calon suaminya yang semula pendiam dan normal di Cirebon, mulai menunjukkan gelagat aneh.

    "Di Tiongkok dia baru sadar ternyata Wang Jun (suaminya) ini sering bergerak sendiri dan berbicara sendiri. Padahal waktu di sini terlihat normal karena hanya diam saja," kata Asep.

    Janji pernikahan secara Islam serta komitmen pengiriman uang bulanan juga tidak terealisasi. Vina bahkan mengaku mengalami kekerasan fisik dan ruang geraknya dibatasi karena dokumen keimigrasiannya dikuasai.

    Keluarga Minta Pemerintah Turun Tangan

    Pihak keluarga terus berupaya meminta bantuan berbagai instansi agar Vina dapat dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia dengan selamat.

    Kasus ini menjadi alarm atas maraknya praktik perdagangan orang dengan modus pernikahan lintas negara yang menyasar perempuan dari kelompok ekonomi rentan.

    Keluarga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait dapat melakukan langkah diplomasi serta pendampingan hukum untuk memastikan keselamatan Vina di luar negeri.

  • Sinkhole Amblas di Kuningan Ganggu Lalu Lintas Ciawigebang

    Sinkhole Amblas di Kuningan Ganggu Lalu Lintas Ciawigebang

    Jalan raya kabupaten yang menghubungkan Ciawigebang dan Cihaur terganggu akibat munculnya lubang tanah amblas atau sinkhole di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

    Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuningan, Indra Bayu, sinkhole ini pertama kali muncul pada Kamis (26/2) sekitar pukul 16.27 WIB. Hasil kajian cepat BPBD Kuningan pada Jumat (27/2/2026) menunjukkan bahwa sinkhole tersebut memiliki diameter sekitar 6 meter, panjang 4 meter, dan tinggi 4 meter.

    Amblasnya jalan di sekitar sinkhole mencapai panjang 3 meter, lebar 4 meter, dan kedalaman 4 meter. Akibatnya, jalan penghubung Ciawigebang dan Cihaur ditutup untuk sementara waktu demi keselamatan pengendara.

    Pengendara yang akan melintas dialihkan ke jalur alternatif melalui Dusun Babakan, Desa Ciawilor, Kecamatan Ciawigebang.

    Indra menjelaskan, "Jalannya amblas tidak bisa dilewati kendaraan baik roda dua ataupun empat. Sehingga akses jalan kami tutup sementara demi keselamatan pengguna jalan dan sudah dipasang rambu peringatan."

    Intensitas hujan ringan hingga lebat yang terjadi dari pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB menjadi penyebab utama munculnya sinkhole. Hujan yang terus menerus mengakibatkan struktur tanah menjadi labil dan tergerus air.

  • Keringanan Pajak Kendaraan Pelat Kuning Jawa Barat Berlaku 2026

    Keringanan Pajak Kendaraan Pelat Kuning Jawa Barat Berlaku 2026

    Mulai 1 Januari 2026, Provinsi Jawa Barat memberlakukan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk jenis kendaraan tertentu, khususnya yang berpelat kuning.

    Insentif pajak ini diberikan kepada angkutan umum orang dan barang dengan skema khusus. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meringankan beban operasional para pelaku usaha transportasi umum.

    Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, terdapat perbedaan besaran keringanan PKB antara angkutan umum orang dan barang:

    • Angkutan umum orang: PKB yang semula 60 persen menjadi 30 persen dari pokok pajak terutang, begitu pula BBNKB I.
    • Angkutan umum barang: PKB yang awalnya 100 persen turun menjadi 70 persen dari pokok pajak terutang, sementara BBNKB I menjadi 60 persen.

    Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin angkutan atau trayek.

    Syarat Mendapatkan Insentif

    Tidak semua kendaraan pelat kuning otomatis mendapat keringanan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

    • Angkutan umum orang atau barang harus berbadan hukum Indonesia.
    • Harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau barang.
    • Khusus angkutan umum orang, wajib memiliki izin trayek atau izin angkutan umum orang tidak dalam trayek.

    Badan hukum yang berhak memperoleh pengurangan PKB dan BBNKB adalah yang berbadan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Kendaraan pelat kuning atas nama CV, firma, maupun perorangan tidak mendapatkan insentif sesuai regulasi yang berlaku.

  • Polda Jabar Siapkan Pengamanan Mudik Lebaran 2026

    Polda Jabar Siapkan Pengamanan Mudik Lebaran 2026

    Menjelang Mudik Lebaran 2026, Polda Jawa Barat (Jabar) dan jajaran Polres mulai mempersiapkan pengamanan untuk menjamin kenyamanan pemudik.

    Irjen Pol Rudi Setiawan, Kapolda Jabar, menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan mudik tahun sebelumnya tengah dilakukan untuk menyempurnakan strategi pengamanan tahun ini.

    Fokus pengamanan tidak hanya pada jalan tol, tetapi juga mencakup jalur arteri di seluruh Jawa Barat.

    "Kita menganalisa apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita alami, masalah-masalah tahun yang lalu 2025, yang dibilang mencapai kesuksesan kita ingin lebih sukses kembali," kata Rudi di Kota Tasikmalaya, Jumat (27/2/2026).

    Menurut Rudi, indikator keberhasilan pengamanan mudik adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan kenyamanan selama perjalanan.

    "Kesuksesan indikatornya adalah bahwa nanti masyarakat pemudik benar-benar merasakan menuju tujuannya itu nyaman, aman dan lancar," ungkapnya.

    Antisipasi kepadatan lalu lintas tetap menjadi perhatian. Rudi memastikan personel di lapangan akan berupaya agar kepadatan tidak menghalangi pemudik.

    "Pasti terjadi kepadatan dan kami hadir di sana untuk membuat kepadatan itu tidak jadi sesuatu halangan dan tidak menjadi sesuatu gangguan, itu yang kami upayakan," terangnya.

    Selain kelancaran arus lalu lintas, Polda Jabar juga menyiapkan pelayanan kemanusiaan, seperti pembagian takjil gratis dan kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mengoptimalkan masjid di sepanjang jalur arteri sebagai tempat istirahat.

    "Jadi pelayanan yang di ruas-ruas jalan alteri dan jalan tol itu kita tingkatkan, selain ada pengurai kemacetan, ketika waktu berbuka dan kita akan bagikan takjil kepada pemudik di jalan," tutur Rudi.

    "Kita juga berkerjasama dengan DMI, masjid-masjid yang ada di jalan alteri untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan," pungkasnya.