Tag: jawa barat

  • Korban TPPO di NTT Dipulangkan, Dijanjikan Gaji Tinggi

    Korban TPPO di NTT Dipulangkan, Dijanjikan Gaji Tinggi

    Sebanyak 12 perempuan asal Jawa Barat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka tergiur iming-iming penghasilan tinggi, namun justru mendapati tekanan dan utang.

    Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengirim pesan kepada Suster Ika, Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), yang kemudian melakukan upaya penyelamatan.

    Para korban mengaku mengalami depresi, tekanan, dan tidak diizinkan keluar kamar di tempat hiburan malam tempat mereka bekerja.

    Seluruh korban kini telah dipulangkan ke Jawa Barat dan ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk pemulihan.

    Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, mengatakan bahwa para korban direkrut oleh teman sesama warga Jawa Barat yang sudah lebih dulu bekerja di tempat tersebut. Pola perekrutan ini masih didalami.

    "Informasi awal yang kami dapat bahwa mereka ini diiming-iming dari teman-temannya yang sudah bekerja, orang Jawa Barat juga dan ini yang kami akan dalami," ujar Jutek, Kamis (26/2/2024).

    Gubernur Jawa Barat telah meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan adanya sindikat di balik perekrutan ini.

    "Permintaan Pak Gubernur kepada teman-teman di Polda Jabar ini harus diusut karena ini mereka ini kan termasuk yang sindikat yang mendatangkan. Jadi mereka diiming-iming untuk bekerja mendapatkan upah yang besar," katanya.

    Penghasilan tinggi yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun menerima angka penghasilan tinggi di atas kertas, berbagai potongan dan denda misterius membuat para korban tidak dapat menikmati uang tersebut.

    "Rupanya kemarin kami gali ya, bahwa mereka itu diajak dengan iming-iming untuk mendapatkan satu satu penghasilan, tapi mereka dipotong denda penalti yang mereka sendiri tidak tahu," ungkap Jutek.

    Salah satu aturan yang memberatkan adalah larangan berkunjung ke kamar teman. Denda sebesar Rp100 ribu dikenakan untuk setiap pelanggaran.

    "Contoh misalnya, ada aturan bahwa kalau dia berkunjung sesama teman mereka antar kamar, itu satu kali kunjungan dipotong Rp100 ribu . Dan hitungnya mereka enggak tahu kapan tahu-tahu penghasilannya tinggi. besar, tapi kamu dipotong Rp1,8 juta karena 18 kali melanggar kunjungan ke kamar teman sebelah," lanjut dia.

    Para korban mengaku kunjungan tersebut seringkali hanya untuk berbincang atau saling menguatkan. Akibat sistem yang tidak transparan, sebagian korban justru mengalami minus pendapatan.

    "Jadi ujung-ujungnya akhirnya ada yang minus, bukan dapat gaji tapi apa, minus. Yang paling tinggi pun miris. Makanya kenapa mereka teriak, bahwa ternyata katanya gajinya sisa Rp300 ribu," jelasnya.

    <>

    Selain itu, para korban juga disebut meninggalkan utang hingga ratusan juta rupiah.

    "Bahkan kemarin mereka ini ditagih oleh pemilik pub bahwa mereka meninggalkan utang Rp131 juta kalau enggak salah 12 orang ini meninggalkan hutang katanya Rp131 juta," ujarnya.

  • Pencuri Kambuhan Bekasi Ditangkap Usai Gasak Nenek Penjual Nasi Uduk

    Pencuri Kambuhan Bekasi Ditangkap Usai Gasak Nenek Penjual Nasi Uduk

    Toto Rusdianto alias Billy (46), seorang residivis, kembali ditangkap polisi atas kasus pencurian. Kali ini, korbannya adalah seorang nenek penjual nasi uduk di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ternyata, Billy sudah dua kali melakukan aksi serupa dengan target yang sama.

    Penangkapan Toto alias Billy dilakukan pada Jumat (20/2) pukul 05.40 WIB di Jalan Kramat Utara, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, ia dijerat Pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, yang ancaman hukumannya maksimal sembilan tahun penjara.

    AKP Arief Ryzki Wicaksana, Kanit V Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa pelaku berhasil diidentifikasi berkat analisis bukti digital yang dilakukan petugas. Hal ini kemudian mengarah pada lokasi persembunyiannya di Jakarta Timur.

    Pencurian pertama terjadi pada Jumat (2/1) sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Sosial, Pondok Gede, Kota Bekasi. Saat itu, pelaku berhasil membawa kabur tas korban berisi dompet dan uang senilai Rp 7,5 juta.

    Tas tersebut digantung di pagar tempat korban berjualan. Korban sempat berusaha menghadang pelaku yang hendak melarikan diri dengan sepeda motor, namun justru tersungkur.

    AKP Arief Ryzki Wicaksana menuturkan, "Saat pelaku hendak kabur naik motor, korban sempat menghadang dan memegang tangannya. Namun pelaku tancap gas, korban terjatuh, dan pelaku melarikan diri."

    Anak korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Gede. Sebulan kemudian, Toto alias Billy kembali beraksi dengan modus yang sama.

    Aksi pencurian kedua terjadi pada Selasa (17/2) pagi di Jalan Bulak Tinggi, Pondok Melati, Kota Bekasi. Korban kali ini adalah Nenek Atnah (65), yang kasusnya menarik perhatian publik.

    Nenek Atnah mengaku kehilangan modal usaha akibat pencurian tersebut dan tidak bisa lagi berjualan nasi uduk.

    "Yang hilang duit modal sama keuntungan, sekarang tidak jualan lagi karena tidak ada modal," kata Atnah, Jumat (20/2).

    Uang sebesar Rp 700 ribu yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit raib digasak pelaku. Nenek Atnah mengaku tidak menaruh curiga saat pelaku datang memesan nasi uduk.

    Pelaku memesan empat bungkus nasi uduk. Saat Nenek Atnah sedang membungkus pesanan, pelaku mengambil uang yang disimpan di kaleng biskuit.

    "Saya lagi bungkusin, tidak lihat. Tahu-tahu itu orang langsung ambil uang saya. Pas saya cek, uang saya sudah tidak ada," ujar Atnah.

    Nenek Atnah seorang diri berjualan nasi uduk dan lontong sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mulai memasak sejak pukul 01.00 WIB dini hari di rumahnya.

    Modus Serupa Pencurian

    AKP Arief Ryzki Wicaksana menjelaskan bahwa pelaku berpura-pura memesan nasi uduk sebelum melancarkan aksinya.

    "Pelaku merupakan pencuri dengan modus memesan makanan nasi uduk dengan mengincar kaum rentan, yakni ibu-ibu atau nenek-nenek," kata Arief, Kamis (26/2).

    Toto memanfaatkan momen saat korban sibuk menyiapkan pesanan untuk mencuri uang hasil dagangan. Tercatat, Toto sudah dua kali melakukan pencurian dengan korban yang sama-sama nenek penjual nasi uduk.

    Uang untuk Biaya Hidup

    Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Toto Rusdianto alias Billy menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

    Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan, "Untuk uang hasil curian dipakai oleh tersangka untuk kebutuhan sehari-hari karena yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap," Kamis (26/2).

    Billy menyasar kelompok rentan seperti lansia karena menurutnya mereka lebih mudah menjadi korban pencurian.

    "Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan oleh penyidik, ditemukan fakta bahwa ada 2 TKP (tempat kejadian perkara) yang dilakukan oleh tersangka dengan korban sama-sama ibu penjual nasi uduk. Keduanya berada di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi," bebernya.

  • Sejumlah Kejadian di Jawa Barat: Keracunan hingga TPPO

    Sejumlah Kejadian di Jawa Barat: Keracunan hingga TPPO

    Sejumlah peristiwa terjadi di Jawa Barat pada Kamis (26/2/2026), meliputi kasus keracunan siswa, kecelakaan lalu lintas, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Kecelakaan Maut di Jalan Rumah Sakit Bandung

    Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Rumah Sakit, Kota Bandung, menewaskan satu orang dan menyebabkan satu lainnya luka berat. Insiden ini terjadi pada Rabu (25/2) malam, sekitar pukul 23.19 WIB, di depan pabrik PT SAM No. 114.

    Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana, korban adalah AZ (22) dan RI (20), yang berboncengan motor Suzuki GSX tanpa pelat nomor. AZ, warga Cipadung Kulon, Panyileukan, dan RI, warga Sukamulya, Cinambo.

    Fiekry menjelaskan bahwa motor yang dikendarai AZ melaju dari selatan ke utara di Jalan Rumah Sakit. Di lokasi kejadian, tepatnya di depan PT. ISAM, pengendara hilang konsentrasi sehingga menabrak akar pohon dan pot besar di pinggir jalan.

    Akibatnya, RI meninggal dunia, sedangkan AZ mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Ujungberung. Kerugian materi diperkirakan sekitar Rp2 juta. Fiekry menambahkan bahwa kecelakaan ini diduga akibat pengendara kurang berkonsentrasi.

    TPPO Modus Iming-Iming Gaji Besar

    Sebanyak 12 wanita asal Jawa Barat menjadi korban TPPO di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka telah diselamatkan dan ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

    Kasus ini terungkap berkat pertolongan Suster Ika dari TRUK-F. Salah satu korban mengaku depresi dan tidak diizinkan keluar kamar di tempat hiburan malam. Mereka dijanjikan gaji tinggi untuk bekerja di sana.

    Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, mengatakan bahwa para korban tergiur ajakan teman yang sudah bekerja di sana. Gubernur Jawa Barat meminta polisi mengusut tuntas sindikat perekrutan ini.

    Jutek menambahkan bahwa korban dijanjikan penghasilan besar, tetapi kenyataannya mereka dipotong denda yang tidak jelas. Contohnya, kunjungan antar kamar didenda Rp100 ribu. Akibatnya, ada korban yang gajinya minus dan terlilit utang hingga ratusan juta rupiah.

    Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut.

    ASN Kemenag Jadi Tersangka Penganiayaan Anak

    Kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian NS (13) mengungkap bahwa ibu tiri korban, TR, adalah ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi.

    TR menjabat sebagai Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kalibunder dengan status P3K. Analis Kepegawaian Kemenag Kabupaten Sukabumi, Irmansyah Marpaung, membenarkan hal ini. Namun, pihaknya belum menerima surat penetapan tersangka dari kepolisian.

    Irmansyah menjelaskan bahwa Kemenag telah menugaskan Kepala KUA Kecamatan Kalibunder dan Ketua IPARI Kecamatan Kalibunder untuk meminta salinan penetapan tersangka. Setelah menerima laporan tertulis, status ASN TR akan dinonaktifkan sementara dan menerima 50 persen dari penghasilannya.

    Jika vonis pengadilan di bawah dua tahun, TR bisa diaktifkan kembali. Namun, jika vonis di atas dua tahun, ia akan diberhentikan dengan hormat.

    Puluhan Siswa di Cimahi Keracunan MBG Ramadan

    Jumlah siswa di Kota Cimahi yang mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (25/2/2026) terus meningkat. Saat ini, tercatat 42 anak dan satu guru menjadi korban.

    Sebanyak 32 siswa dan satu guru dirawat di RSUD Cibabat, lima siswa di RS Mitra Kasih, serta lima siswa lainnya di RS Dustira. Sebagian korban sudah mulai membaik dan diizinkan pulang.

    Para korban mengonsumsi menu MBG berupa onigiri, telur rebus, kurma, apel, dan susu UHT yang diterima dari SPPG Karangmekar 02. Dinas Kesehatan Kota Cimahi masih menunggu hasil uji sampel makanan yang telah dibawa ke Labkesda Jawa Barat.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, telah meninjau SPPG Karangmekar 02 yang sudah beroperasi sejak November 2025. BGN juga akan melakukan inspeksi mendalam ke fasilitas tersebut.

    Koordinator Wilayah SPPG Kota Cimahi, Hanif Abdul Rafi, belum bisa memastikan penyebab keracunan tersebut. Selama bulan Ramadan, BGN telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait menu yang tahan lama.

    Penganiayaan Wanita di Bandung

    Seorang wanita berinisial JC diduga dianiaya oleh kekasihnya, NT, di kawasan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Video aksi kekerasan ini viral di media sosial.

    Kapolsek Batununggal, IPTU Ahmad Rifai, membenarkan kejadian ini. Namun, korban dan pelaku sudah sepakat berdamai. Kasus ini berlatar belakang utang piutang. Pihak pria harus membayar utang Rp35 juta dan kompensasi Rp15 juta.

    Rifai menyebutkan, pihak pria sudah membayarkan utang dan kompensasinya. Laporan yang dibuat pihak perempuan bukan soal penganiayaan, melainkan soal utang piutang.

  • Jawa Barat Pastikan Tak Naikkan Pajak Kendaraan Bermotor di 2026

    Jawa Barat Pastikan Tak Naikkan Pajak Kendaraan Bermotor di 2026

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan tidak akan menaikkan pajak kendaraan bermotor (PKB) meskipun kebijakan opsen pajak sudah berlaku sejak awal 2025. Keputusan ini diambil di tengah keluhan warga di provinsi lain terkait kenaikan pajak kendaraan.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tarif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jabar tetap sama seperti tahun 2025. Penegasan ini disampaikan di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

    Kebijakan opsen sendiri adalah tambahan pungutan pajak dengan persentase tertentu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Terdapat dua opsen terkait kendaraan bermotor, yaitu opsen PKB dan opsen BBNKB, yang ditetapkan sebesar 66 persen dari besaran pajak terutang.

    Dedi Mulyadi mengaku berkomitmen untuk tidak menaikkan pajak kendaraan. Menurutnya, stabilitas tarif lebih penting untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. "Pajak kita kan Jawa Barat mah tidak naik," kata Dedi.

    Strategi ini dinilai lebih realistis dalam memperkuat pendapatan daerah. Alih-alih menaikkan tarif yang berisiko menurunkan kepatuhan, Pemprov Jabar memilih memperluas basis pembayar pajak.

    Selain menahan kenaikan, Pemprov Jabar juga memberikan relaksasi bagi kendaraan berpelat kuning sejak 1 Januari 2026. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60 persen diturunkan menjadi 30 persen. Sementara angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100 persen, kini menjadi 70 persen.

    "Saya sejak memimpin sampai kemarin Januari saya ditanya saya tidak akan menaikan. Lebih baik yang bayarnya banyak dibanding dengan naik yang bayarnya sedikit," ucap Dedi.

  • Polres Tasikmalaya Kota Miliki Rusun Baru untuk Anggota

    Polres Tasikmalaya Kota Miliki Rusun Baru untuk Anggota

    Anggota Polres Tasikmalaya Kota kini dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih layak. Rumah susun (Rusun) yang berlokasi di komplek Asrama Polisi Bojong Polres Tasikmalaya Kota telah selesai dibangun dan diresmikan pada Kamis (26/2/2026) sore.

    Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan, meninjau dan meresmikan langsung fasilitas tersebut. Kehadiran hunian ini diharapkan menjadi solusi atas kondisi rumah dinas sebelumnya yang dinilai sudah tidak layak huni.

    Pembangunan rusun ini menelan anggaran sebesar Rp 13,4 miliar dan merupakan realisasi dari usulan Polres Tasikmalaya Kota. Proyek yang dimulai sejak April 2025 ini memiliki bangunan dua lantai dengan 40 unit hunian tipe 38. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya 26 unit rumah dinas.

    Selain bangunan fisik, Rusun Bojong juga dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), lapangan olahraga, dan utilitas pendukung lainnya.

    Kapolda Rudi Setiawan mengingatkan agar jajarannya menjaga fasilitas tersebut dengan baik. "Ini berasal dari uang rakyat. Rp13 miliar itu banyak. Kita wajib menjaganya seperti rumah sendiri sebagai rasa syukur," kata Rudi.

    Menurutnya, hunian adalah kebutuhan mendasar dan memiliki korelasi dengan produktivitas kerja. "Rumah adalah sumber energi, setelah lelah bertugas, di rumahlah kita beristirahat. Rumah yang layak akan menunjang produktivitas agar besoknya bisa beraktivitas kembali," ujar Rudi.

    Pembangunan fasilitas ini merupakan bentuk kepedulian pimpinan Polri agar personel memiliki taraf hidup yang layak.

    Selain peresmian rusun, Kapolda Jabar juga memaparkan persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Polda Jabar telah mengambil langkah strategis, termasuk koordinasi dan peninjauan infrastruktur jalan.

    Rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) akan dilaksanakan, mulai dari tingkat nasional di Jakarta pada tanggal 2 Marey mendatang, hingga tingkat provinsi di Bandung dan tingkat kabupaten/kota.

    "Kemudian saya telah melakukan peninjauan langsung, baik di jalan tol maupun jalur yang akan difungsionalkan pada masa mudik nanti, yaitu Bocimi 2 dan Japek 2 Selatan," ungkapnya.

    Tahun ini, strategi juga diterapkan melalui kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Beberapa masjid di jalur arteri akan difungsikan menjadi Pos Terpadu. "Silakan masyarakat dapat berhenti untuk beribadah sekaligus melepas lelah di masjid-masjid tersebut. Kami ingin memastikan mudik tahun ini berjalan aman dan nyaman bagi semua," katanya.

  • Polres Tasikmalaya Kota Miliki Rumah Susun Baru untuk Anggota

    Polres Tasikmalaya Kota Miliki Rumah Susun Baru untuk Anggota

    Kabar gembira bagi anggota Polres Tasikmalaya Kota, kini mereka dapat memanfaatkan fasilitas rumah susun (rusun) yang berlokasi di Asrama Polisi (Aspol) Bojong. Rusun ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan personel kepolisian yang belum memiliki tempat tinggal.

    Bangunan rusun dua lantai ini menyediakan 40 unit yang dilengkapi dengan dua kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi di setiap unitnya. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti ruang terbuka hijau, area parkir, lapangan olahraga, jogging track, serta lapangan voli.

    Fasilitas air bersih dari PDAM dan air tanah, listrik token mandiri di setiap kamar, serta akses jalan beton yang didukung oleh Pemkot Tasikmalaya turut melengkapi rusunawa ini.

    Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan langsung hunian ini bersama jajaran. Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan bahwa rumah adalah sumber kekuatan bagi setiap anggota Polri.

    "Pada Tanggal 26 Februari, saya menyatakan peresmian Aspol Bojong dengan penuh nikmat dan semoga barokah," kata Rudi, Kamis (26/2/2026).

    Rudi menambahkan, "Ini satu rumah dilengkapi dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar mandi, ini sangat layak."

    Ia berharap rusunawa ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan tempat berkumpul yang positif, sehingga meningkatkan energi bagi anggotanya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas yang telah dibangun dengan baik.

    "Kita harus bersyukur, tolong sarana prasarana dijaga. Ini 13 miliar, bukan uang sedikit dan bukan berarti tahun depan bikin lagi. Masih banyak polres lain yang membutuhkan, jadi tidak setiap saat kita hangus," imbaunya.

    Rudi berpesan agar para penghuni tidak menganggap rusunawa ini seperti tempat indekos. Ia meminta agar bangunan dan seluruh fasilitasnya dijaga dan dirawat dengan baik.

    "Kalau pintunya rusak jangan dibiarkan, dibenahi, dijaga, termasuk fasilitas lainnya dijaga, dipelihara sebagai rasa syukur," ucapnya.

    Selain itu, Rudi juga menekankan pentingnya kerukunan dan saling menghargai antar penghuni. "Nanti bakal banyak anak-anak, tapi jangan jadi masalah, hiduplah rukun, bertegur sapa. Kalau ada kelebihan rezeki, kelebihan makanan jangan lupa kasih ke tetangga sebelahnya," tuturnya.

    Peresmian ini juga dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, serta tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya. Rudi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Kota Tasikmalaya, terutama selama bulan Ramadan.

    "Sauyunan jaga lembut, bareng sama pak wali kota, pak kiyai, pak Dandim, semuanya, sama-sama. Kalau aman dan nyaman Insyaallah, bersama-sama sauyunan jaga Kota Tasikmalaya," pungkas Rudi.

  • 12 Warga Jabar Diduga Jadi Korban TPPO di NTT

    12 Warga Jabar Diduga Jadi Korban TPPO di NTT

    Sebanyak 12 warga Jawa Barat menjadi diduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya, mereka dipekerjakan di sebuah tempat hiburan malam.

    Seluruh korban kini telah diselamatkan dan dipulangkan ke Jawa Barat. Mereka tengah menjalani pemulihan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

    Kasus ini diduga belum sepenuhnya terungkap. Tim Hukum Jabar Istimewa menyebutkan ada ratusan warga Jawa Barat lain yang bekerja di tempat hiburan malam di wilayah NTT.

    Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, mengungkapkan bahwa data tersebut berasal dari pendataan aparat dan pemerintah daerah setempat.

    "Masih ada, karena informasi setelah dilakukan pendataan oleh Dir PPO Polda NTT, dan juga Pemerintah Provinsi NTT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di data ada 198 warga Jawa Barat yang bekerja di PUB yang ada di seluruh NTT," kata Jutek, Kamis (26/2/2026).

    Menurut Jutek, angka tersebut merupakan hasil pendataan terakhir yang diterima pihaknya. Meski demikian, status para pekerja tersebut masih dalam proses penelusuran.

    "Itu hasil pendataan terakhir kemarin yang disampaikan ya. Lalu dari 198 pekerja yang ada di PUB ini apakah mereka legal atau tidak atau ilegal itu kami sedang telusuri," ujarnya.

    Dalam kasus ini, Jutek menyebut dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah pasangan suami istri pemilik PUB yang menjadi tempat para korban bekerja.

    "Yang sudah ditetapkan 2 ya, suami istri, pemilik dari PUB sudah ditetapkan jadi tersangka. Kami juga dapat informasi tersangka ini berpotensi bertambah hasil pengembangan Polres Sikka, kita tunggu," pungkasnya.

  • Pencabulan Ponpes Sukabumi: Korban Trauma hingga Putus Sekolah

    Pencabulan Ponpes Sukabumi: Korban Trauma hingga Putus Sekolah

    Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru. Selain proses hukum yang sedang berjalan, terungkap fakta memilukan terkait dampak psikologis yang dialami para korban, termasuk trauma mendalam.

    Rangga Suria Danuningrat, kuasa hukum korban dari LBH Pro Ummat, mengungkapkan bahwa dari enam korban yang teridentifikasi, dua di antaranya terpaksa putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh rasa terpukul dan malu yang mendalam akibat insiden tersebut.

    "Ya, sangat trauma sekali. Sampai ada satu yang putus sekolah, tidak mau sekolah. Ada dua orang yang putus sekolah dan terpaksa menempuh (kejar) paket. Itu juga setelah dipaksa untuk sekolah," kata Rangga saat ditemui di Mapolres Sukabumi pada Kamis (26/2/2026).

    Kedua korban tersebut, menurut Rangga, bahkan sempat berhenti sekolah selama dua tahun setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kondisi ini menggambarkan betapa besar dampak perbuatan oknum tersebut terhadap masa depan para santriwati.

    Setelah berkonsultasi di Polres Sukabumi Kota, pihak keluarga didampingi kuasa hukum dan LSM RIB secara resmi melaporkan kasus ini ke Satreskrim Polres Sukabumi di Palabuhanratu untuk ditindaklanjuti.

    Jumlah korban yang telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian hingga saat ini berjumlah tiga orang dari total enam korban yang teridentifikasi.

    "Korban sendiri yang teridentifikasi sampai saat ini adalah 6 orang. Tapi yang melapor ke Polres Palabuhanratu baru 3 orang," jelas Rangga.

    Pihak kuasa hukum berharap agar kepolisian dapat menunjukkan transparansi penuh dalam mengusut tuntas kasus yang telah berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2025 ini. Mereka menuntut agar pelaku MSL dihukum setimpal sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

    "Harapan kami ada transparansi dalam keadilan, sehingga diusut setuntas-tuntasnya dan pelakunya dihukum setimpal," kata Rangga.

  • Jabar Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun untuk Infrastruktur

    Jabar Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun untuk Infrastruktur

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur berskala besar di wilayah tersebut.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengatasi tekanan fiskal yang sedang dialami daerah.

    Dedi menjelaskan, penurunan kapasitas fiskal Jawa Barat mencapai hampir Rp3 triliun. Akibatnya, ruang gerak pembiayaan pembangunan menjadi terbatas. Padahal, menurutnya, kebutuhan infrastruktur publik terus meningkat.

    Sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan anggaran besar antara lain pembangunan lintas bawah (underpass), jalan layang (flyover), dan pengembangan kawasan Puncak II. Proyek-proyek ini tidak dapat sepenuhnya didanai oleh APBD reguler.

    "Nanti ada beberapa tempat yang kita bangun underpass dengan biaya yang relatif lumayan," ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026).

    "Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," katanya.

    Dedi menegaskan bahwa pinjaman ini bersifat terbatas selama masa kepemimpinannya. Ia memastikan bahwa skema cicilan telah diperhitungkan dengan matang dan tidak akan membebani pemerintahan selanjutnya atau melampaui masa jabatannya.

    Dana pinjaman akan difokuskan untuk proyek-proyek strategis dengan skema pembayaran yang dicicil hingga tahun 2030.

    "Pemda Jawa Barat pinjam uang untuk bangun tadi tuh Puncak Dua, bikin underpass, bikin jembatan layang, yang proyek-proyek besar kan. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," ucap Dedi.

    Rencana pinjaman ini telah disampaikan secara resmi kepada DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, mengonfirmasi bahwa surat dari gubernur mengenai pinjaman daerah telah diterima dan ditandatangani.

    "Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD, di surat itu ada poin gubernur menyampaikan mengikuti arahan Kemendagri terkait APBD 2026," kata Iswara.

    Iswara menambahkan, surat tersebut juga menyinggung kondisi likuiditas daerah. Opsi pinjaman daerah akan ditempuh jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

    "Kedua terkait likuiditas, jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," terangnya.

    Iswara menekankan bahwa rencana pinjaman ini masih berupa pernyataan resmi gubernur kepada legislatif dan belum memasuki tahap realisasi teknis. "Jadi pinjaman daerah itu baru surat pernyataan gubernur yang disampaikan ke DPRD. Kami sudah terima dan sudah tandatangan," katanya.

    Pemprov Jabar berencana meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank bjb melalui skema kredit sindikasi.

    "Dari mana Rp2 triliun itu, kemungkinan sindikasi dari PT SMI dan bjb. Kalau hanya bjb khawatir mempengaruhi likuiditas bjb, jadi sindikasi bjb dan PT SMI," ujarnya.

  • 12 Korban TPPO di NTT Berhasil Diselamatkan dari Jawa Barat

    12 Korban TPPO di NTT Berhasil Diselamatkan dari Jawa Barat

    Sebanyak 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah diselamatkan dan sedang menjalani pemulihan.

    Para korban, yang semuanya perempuan, kini berada di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

    Kasus ini terungkap berkat pesan rahasia para korban kepada Suster Ika, Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F).

    Salah satu korban mengungkapkan dirinya depresi, tertekan, dan dikurung di tempat hiburan malam.

    Di balik keberangkatan mereka, para korban tergiur iming-iming gaji tinggi untuk bekerja di tempat hiburan malam.

    Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa para korban tergiur tawaran teman yang sudah bekerja di sana. "Informasi awal yang kami dapat bahwa mereka ini diiming-iming dari teman-temannya yang sudah bekerja, orang Jawa Barat juga dan ini yang kami akan dalami," ujar Jutek, Kamis (26/2/2024).

    Gubernur Jawa Barat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan sindikat perekrutan ini. "Permintaan Pak Gubernur kepada teman-teman di Polda Jabar ini harus diusut karena ini mereka ini kan termasuk yang sindikat yang mendatangkan. Jadi mereka diiming-iming untuk bekerja mendapatkan upah yang besar," katanya.

    Namun, realitasnya jauh berbeda. Sistem potongan dan denda yang tidak jelas membuat pendapatan mereka tergerus. "Rupanya kemarin kami gali ya, bahwa mereka itu diajak dengan iming-iming untuk mendapatkan satu satu penghasilan, tapi mereka dipotong denda penalti yang mereka sendiri tidak tahu," ungkapnya.

    Contohnya, denda Rp100 ribu dikenakan setiap kunjungan antar kamar sesama teman. Jutek mencontohkan, "Contoh misalnya, ada aturan bahwa kalau dia berkunjung sesama teman mereka antar kamar, itu satu kali kunjungan dipotong Rp100 ribu . Dan hitungnya mereka enggak tahu kapan tahu-tahu penghasilannya tinggi. besar, tapi kamu dipotong Rp1,8 juta karena 18 kali melanggar kunjungan ke kamar teman sebelah," lanjut dia.

    Banyak aturan lain yang berujung denda dan pemotongan gaji. Akibatnya, sebagian korban justru mengalami minus pendapatan. "Jadi ujung-ujungnya akhirnya ada yang minus, bukan dapat gaji tapi apa, minus. Yang paling tinggi pun miris. Makanya kenapa mereka teriak, bahwa ternyata katanya gajinya sisa Rp300 ribu," jelasnya.

    Korban bahkan disebut meninggalkan utang ratusan juta rupiah. Polisi masih mendalami kasus ini. "Bahkan kemarin mereka ini ditagih oleh pemilik pub bahwa mereka meninggalkan utang Rp131 juta kalau enggak salah 12 orang ini meninggalkan hutang katanya Rp131 juta," ujarnya.