Tag: jawa barat

  • Pemkot Bandung Matangkan Skema Pengelolaan Bandung Zoo

    Pemkot Bandung Matangkan Skema Pengelolaan Bandung Zoo

    Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai skema untuk menentukan bagaimana Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo akan dikelola di masa depan. Saat ini, area wisata edukasi satwa tersebut sedang tidak beroperasi setelah disegel sejak awal Februari 2026.

    Sesuai dengan perencanaan, ada waktu selama tiga bulan untuk menentukan skema pengelolaan Bandung Zoo. Nantinya, sebuah komite akan ditunjuk untuk menyiapkan skema tersebut.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam perbincangannya dengan detikJabar, terlihat serius dalam mematangkan skema pengelolaan Bandung Zoo. Ia menargetkan pada Jumat (27/2/2026) sudah dapat menerima draf mengenai bagaimana skema tersebut akan dijalankan oleh komite.

    "Saya sedang menunggu, tapi saya dipanggil oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk diskusi tentang masalah sampah. Jadi nanti mungkin baru hari Jumat saya akan bisa lihat drafnya," katanya dikutip Kamis (26/2/2026).

    Walaupun masih menunggu kejelasan, Farhan memastikan terdapat empat hal krusial yang perlu diselamatkan di Bandung Zoo. Hal tersebut dimulai dari urusan kesejahteraan satwa, lahan yang menjadi aset pemerintah daerah, nasib karyawan, hingga warisan sejarahnya.

    "Jadi ada empat aspek nih di kebun binatang ini yang kemudian harus kita selamatkan. Itu harus gol, bahwa itu harus terpenuhi baik oleh pemkot, pemprov dalam hal ini ditugaskan ke Dinas Perhutanan dan Kementerian Kehutanan," ungkapnya.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan masuknya pengelola baru yang dapat berdampak pada karyawan lama di Bandung Zoo, Farhan memastikan bahwa nasib karyawan Bandung Zoo saat ini sedang diperjuangkan agar tetap dapat bertahan, meskipun ada pengelola baru.

    "Nah jadi ada dua hal yang merupakan afirmasi, afirmasi dari pemerintah. Pertama adalah, siapapun yang jadi pengelola, tetap harus mengutamakan memperkerjakan pegawai yang sekarang. Itu harus diperjuangkan. Ya, dalam perjuangan tidak ada jaminan, tapi harus diperjuangkan," ujarnya.

    "Karena ada banyak sekali aturan-aturan tentang tenaga kerjaan yang mesti kita perjuangkan. Nah, yang kedua itu warisan sejarah. Kita tidak boleh melupakan siapa pendirinya, siapa keturunannya itu tidak boleh dilupakan. Kalau timeline-nya sudah clear, tiga bulan sejak akhir Januari. Jadi akhir April harus sudah beres," pungkasnya.

  • Kecelakaan Beruntun Terjadi di Bandung Kidul, Dua Orang Luka

    Kecelakaan Beruntun Terjadi di Bandung Kidul, Dua Orang Luka

    Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di persimpangan Jalan Soekarno Hatta – Buahbatu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pada Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

    Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana, kecelakaan ini melibatkan tiga truk dan satu minibus. Kendaraan yang terlibat adalah truk tronton Isuzu, minibus Suzuki Carry, truk Mitsubishi Fuso, dan truk box Isuzu.

    Fiekry menjelaskan kronologi kejadian. Truk tronton Isuzu yang dikendarai D (42) melaju dari arah timur ke barat di Jalan Soekarno Hatta. Sesampainya di lokasi, truk tersebut berhenti di lampu merah. Di belakangnya, minibus Suzuki Carry yang dikendarai R (26) dan truk Mitsubishi Fuso yang dikendarai YH (45) juga berhenti karena lampu merah.

    Kemudian, truk box Isuzu yang dikendarai AS (30) datang dengan kecepatan tinggi. Diduga karena kurang konsentrasi atau mengalami microsleep, AS menabrak bagian belakang truk Mitsubishi Fuso.

    "Lalu, truk Mitsubishi Fuso tersebut terdorong ke depan hingga menabrak bagian belakang minibus Suzuki Carry dan truk tronton Isuzu yang dari awal sedang berhenti di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun," kata Fiekry.

    Akibat kecelakaan ini, dua orang dilaporkan mengalami luka-luka. FK (29), penumpang minibus Suzuki Carry, mengalami luka ringan. Sementara itu, pengemudi truk boks Isuzu, AS, mengalami luka berat.

    "Satu luka berat dan satu luka ringan, kedua korban sudah dibawa ke RSHS Bandung dan untuk kerugian materi sekitar Rp50 juta," ujar Fiekry.

    Penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi truk boks Isuzu kurang berkonsentrasi saat berkendara sehingga menabrak kendaraan di depannya, kata Fiekry.

    Dipastikan bahwa seluruh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dalam keadaan laik jalan, dan keempat pengemudi membawa surat berkendara lengkap. Kasus ini sedang dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. "Kesimpulan dalam proses penyelidikan Unit Gakkum," pungkasnya.

  • Safari Ramadan KDM dan Gus Muwafiq Semarakkan Tasikmalaya

    Safari Ramadan KDM dan Gus Muwafiq Semarakkan Tasikmalaya

    Ribuan warga Tasikmalaya memadati Lapangan Desa Tanjungpura, Rajapolah, Rabu (25/2/2026) malam, untuk mengikuti Safari Ramadan yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Acara bertajuk "neuleuman poekna peuting" (menyelami gelapnya malam) ini juga menghadirkan tausiah dari Gus Muwafiq. Masyarakat antusias menyambut kehadiran Dedi Mulyadi (KDM) di sepanjang jalan menuju lokasi.

    Di hadapan warga, KDM menyampaikan berbagai hal, mulai dari perkembangan pembangunan hingga candaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Ia mengakui bahwa selama setahun menjabat sebagai Gubernur, tidak semua pihak bisa ia senangkan, namun ia bertekad memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak. "Ngabagjakeun sarerea teu bisa, tapi minimal ngabageakeun nu loba, (membahagiakan semua tidak bisa, tapi minimal membahagiakan yang banyak)," kata Dedi.

    KDM menjelaskan bahwa membahagiakan banyak orang diwujudkan dengan memfokuskan pembangunan pada kebutuhan dasar, seperti infrastruktur dan kesehatan. Ia juga menyinggung langkahnya menjemput korban TPPO di NTT. "Hade goreng ge anak kuring, rakyat Jawa Barat. (baik atau buruk mereka anak saya, masyarakat Jawa Barat)," kata Dedi.

    Dedi juga menegaskan bahwa Safari Ramadan ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan menjadi bukti kehadirannya tidak hanya saat kampanye. "Bukti kalau Dedi Mulyadi keliling tidak hanya untuk mendapat suara," kata Dedi.

    Kehadiran KH Ahmad Muwafiq juga disambut antusias. Ulama ini membahas filosofi dasar puasa, merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 183. Gus Muwafiq menjelaskan bahwa puasa sudah ada sejak Nabi Adam dan dikenal di Nusantara sebelum Islam masuk.

    "Puasa itu berasal dari istilah Upawasa, bahasa Sansekerta," kata Gus Muwafiq.

    Menurutnya, puasa juga merupakan ibadah yang dilakukan agama lain. "Yang seperti puasa di agama lain ada, Nasrani berpuasa, Budha, Yahudi mereka puasa. Orang mau dioperasi juga harus puasa. Nabi Adam, Idris, Musa semuanya berpuasa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan '…sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu…'" kata Gus Muwafiq.

    Gus Muwafiq menekankan pentingnya puasa untuk mengendalikan makan dan syahwat, dua naluri dasar manusia yang berdampak besar. "Basic insting manusia itu makan dan syahwat, ketika dua hal itu bisa dikendalikan maka kita akan menjadi lebih baik. Bagi kita umat Islam, supaya lebih bertaqwa," kata Gus Muwafiq.

    Acara "menyelami gelapnya malam" ini berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.

  • Jawa Barat Diprediksi Jadi Daerah Asal Pemudik Terbanyak 2026

    Jawa Barat Diprediksi Jadi Daerah Asal Pemudik Terbanyak 2026

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan bahwa Jawa Barat akan menjadi wilayah asal pemudik terbanyak pada periode Angkutan Lebaran 2026.

    Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat dari Jawa Barat diperkirakan mencapai 30,97 juta orang.

    Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur menyusul sebagai daerah asal pemudik terbanyak, dengan perkiraan masing-masing sebesar 19,93 juta dan 17,12 juta orang.

    "Hal inilah yang menjadi dasar kita bersama untuk tetap menyiapkan Angkutan Lebaran 2026 secara komprehensif," kata Dudy dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (25/2).

    Sementara itu, Jawa Tengah diprediksi menjadi tujuan utama arus mudik dengan total 38,71 juta orang. Jawa Timur berada di urutan kedua dengan 27,29 juta orang, dan Jawa Barat di posisi ketiga dengan 25,09 juta orang.

    Data ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah tetap menjadi tujuan utama pemudik, terutama bagi masyarakat dari wilayah sekitar ibu kota dan Jawa Barat.

    Pada tingkat kabupaten/kota, wilayah padat penduduk seperti Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi menjadi titik keberangkatan utama.

    Dudy menambahkan, tujuan perjalanan mudik mayoritas terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah.

    Khusus untuk wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang tercatat sebagai daerah asal pergerakan terbesar, dengan Jawa Tengah sebagai provinsi tujuan yang paling diminati.

    Secara keseluruhan, Kemenhub memprediksi total pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang, atau sekitar 50,60 persen dari total penduduk Indonesia.

    "Angka tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, pengaturan lalu lintas, serta langkah antisipasi kepadatan di berbagai simpul transportasi nasional," terang Dudy.

    Kemenhub mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan mempertimbangkan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi risiko kemacetan dan kecelakaan selama periode mudik Lebaran 2026.

  • Eks Kades di Garut Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 2,3 Miliar

    Eks Kades di Garut Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 2,3 Miliar

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menahan HS, mantan Kepala Desa Panggalih, Garut, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penyelewengan dana negara ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang.

    Kombes Pol. Wirdhanto Hadicaksono, Direskrimsus Polda Jawa Barat, membenarkan adanya penyelidikan kasus korupsi di Desa Panggalih. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2016-2018 yang bersumber dari APBN senilai Rp 2,3 miliar.

    HS menjabat sebagai Kepala Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, periode 2013-2019. Hasil audit Inspektorat Garut menemukan kerugian negara sebesar Rp 643.762.359.

    Modus operandi yang dilakukan HS adalah dengan memerintahkan bawahannya untuk menarik dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Wirdhanto menjelaskan, dana tersebut kemudian diminta dan diserahkan kepada tersangka, tetapi tidak disalurkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

    Selain itu, HS juga menggunakan dana desa secara pribadi tanpa melibatkan bendahara maupun TPK untuk proyek pemberdayaan masyarakat fiktif. "Modus lainnya adalah menyuruh perangkat desa untuk membuat bon atau nota pembelian material palsu, dalam menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran," kata Wirdhanto.

    HS mengakui perbuatannya di hadapan penyidik. "Digunakan untuk pembayaran utang dan biaya sehari-hari tersangka," kata Wirdhanto.

    HS kini ditahan di Mapolda Jabar dan dijerat dengan Undang-undang Tipikor, dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Wirdhanto menegaskan, "Penanganan perkara ini sebagai bentuk komitmen kami, Ditreskrimsus Polda Jabar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diamanatkan kepada kami dan untuk diketahui masyarakat Jawa Barat."

  • Korban TPPO di NTT Tiba di Bandung, Pemulihan Jadi Fokus

    Korban TPPO di NTT Tiba di Bandung, Pemulihan Jadi Fokus

    Sebanyak 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah kembali ke Kota Bandung pada Rabu (25/2/2026) malam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pemulihan para korban.

    Setibanya di Bandung, para korban langsung dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah DP3AKB Provinsi Jabar. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menyatakan bahwa pendataan dan penjelasan program dari Pemprov Jabar akan segera diberikan kepada para korban.

    Selain pendataan, para korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di rumah sakit milik Pemprov Jawa Barat. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi penyakit menular serta mengevaluasi kondisi medis lainnya. Pendampingan psikologis dan pemulihan mental juga menjadi bagian dari penanganan korban TPPO ini, termasuk pemenuhan hak-hak mereka.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program pembinaan dan pendampingan lanjutan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi para korban, agar tidak kembali pada pekerjaan sebelumnya di Maumere. Gubernur menekankan fokus pada aspek kemanusiaan agar korban tidak mengalami trauma berulang.

    "Gubernur menegaskan fokus pemerintah adalah aspek kemanusiaan agar korban tidak mengalami trauma berulang, mengingat mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual," ucapnya.

    Durasi pendampingan akan ditentukan berdasarkan hasil asesmen psikolog terhadap kondisi mental masing-masing korban. Jutek Bongso menambahkan, para korban mengalami trauma berat dan ingin segera pulang. Mereka mendesak untuk dipulangkan secepatnya saat bertemu Gubernur di Maumere, sehingga pemerintah menyewa pesawat Susi Air untuk mempercepat kepulangan mereka.

  • 12 Korban TPPO di NTT Segera Dipulangkan ke Jawa Barat

    12 Korban TPPO di NTT Segera Dipulangkan ke Jawa Barat

    Sebanyak 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur, dijadwalkan tiba di Bandung pada Rabu (25/2/2026).

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa para korban, yang semuanya adalah wanita, akan mendapatkan pendampingan dari aparat dan instansi terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum dan pemulihan psikososial berjalan bersamaan.

    "Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, namun akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Tapi kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO," kata Dedi dalam keterangannya.

    Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar serta DP3AKB Jabar akan dilibatkan dalam pendampingan ini. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan kepala daerah asal korban, seperti dari Kabupaten Purwakarta dan Cianjur, untuk mempersiapkan langkah lanjutan setelah mereka kembali ke kampung halaman.

    Dedi menekankan pentingnya memberikan bekal hidup kepada para korban agar tidak kembali terjerat dalam situasi serupa. Ia berharap agar mereka segera mendapatkan pekerjaan.

    "Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan," katanya.

    Proses hukum, menurut Dedi, tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta agar persoalan utang piutang dari pihak tempat hiburan malam tidak memberatkan korban sebelum hak-hak mereka diperiksa secara menyeluruh.

    "Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan," katanya.

    Dedi juga mengklaim bahwa seluruh biaya kepulangan dan uang pegangan bagi para korban ditanggung secara pribadi.

    "Saya membiayai kepulangan 12 orang korban ini, termasuk memberikan biaya operasional atau pegangan saat mereka pulang ke rumah masing-masing nanti, semuanya dari gubernur," ujarnya.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menambahkan bahwa keberangkatan gubernur ke Sikka didasari pertimbangan kemanusiaan, bukan untuk mengintervensi proses hukum.

    "Pak KDM ke Sikka itu memperhatikan sisi kemanusiaan, tanpa mengurangi dan menghalangi proses hukum. Proses hukum sudah berjalan dan akan didukung, sejauh ini Polres Sikka sudah menetapkan 2 tersangka," katanya.

    Para korban, lanjut Adi, telah berada selama sebulan di safe house milik Tim Relawan Kemanusiaan Untuk Flores (TRUK-F) yang dipimpin oleh Biarawati Suster Fransiska Imakulata. Hal ini menjadi salah satu alasan percepatan pemulangan.

    "Karena sudah sebulan mereka berada di penampungan, dan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, maka KDM berinisiatif memulangkan para korban ke Jabar dengan memakai dana pribadi Pak Gubernur," tuturnya.

    Pemprov Jabar memastikan akan memfasilitasi keberangkatan para korban kembali ke NTT jika dibutuhkan sebagai saksi dalam proses hukum.

    "Apabila ke depan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi, maka akan diberangkatkan lagi ke sana dengan biaya ditanggung gubernur. Ini sebagai bentuk penghormatan pada proses dan penegakan hukum yang berjalan," kata dia.

  • Pemkot Bandung Upayakan Masjid Agung Kembali Ramai di Ramadan 2026

    Pemkot Bandung Upayakan Masjid Agung Kembali Ramai di Ramadan 2026

    Setelah statusnya sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat dicabut per 7 Januari 2026, Masjid Agung Bandung terlihat lebih lengang. Pemerintah Kota Bandung berupaya memakmurkan kembali masjid ikonik tersebut selama bulan Ramadan 2026.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjadikan Masjid Agung Bandung sebagai pusat kegiatan Safari Ramadan. Sebelumnya, Safari Ramadan dilakukan di berbagai kecamatan.

    Namun, tahun ini perangkat daerah dari tiap kecamatan secara bergilir mengikuti Safari Ramadan di Masjid Agung Bandung hingga hari ketujuh puasa.

    "Dan Alhamdulillah kelihatannya antusiasmenya semakin lama semakin meningkat. Tadi yang dari kecamatan juga walaupun ini hari kerja, masih ramai-ramai aja. Jadi, mudah-mudahan (Masjid Agung Bandung bisa makmur kembali)," kata Farhan.

    Upaya lain yang dilakukan adalah mengundang selebritas Irfan Hakim dan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim pada pekan lalu.

    Menurut Farhan, kehadiran Irfan Hakim diharapkan dapat menarik perhatian warga untuk kembali memakmurkan Masjid Agung Bandung.

    Selain itu, Pemkot Bandung juga telah melakukan perbaikan fasilitas, termasuk optimalisasi sistem suara, untuk menunjang kenyamanan ibadah.

    "Makanya harus kita aktifkan. Terus sound system-nya sudah di-setting ulang lebih bagus, lebih enak. Jadi dari sekarang sampai 30 hari ke depan, kita itu dulu (memakmurkan Masjid Agung Bandung)," pungkasnya.

    Pantauan terkini menunjukkan, saat pelaksanaan salat Tarawih, hanya tiga saf jemaah yang mengisi ruang utama masjid.

  • Holding BUMD Jabar: Studi Kelayakan Dikirim ke Kemendagri

    Holding BUMD Jabar: Studi Kelayakan Dikirim ke Kemendagri

    Pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasuki tahap baru. Studi kelayakan (FS) terkait rencana ini telah diselesaikan dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari persyaratan administrasi pendirian holding BUMD.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa penyusunan FS dilakukan dengan cermat, melibatkan tenaga profesional. "Kami sudah melakukan pendalaman feasibility dan melibatkan dari BA Center, Burhanuddin Abdullah Center, profesional. Membantu kami melakukan feasibility study. Kemarin sudah kami kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri," kata Herman, Rabu (25/2/2026).

    Dari total 37 BUMD milik Pemprov Jabar, 28 bergerak di sektor keuangan dan 9 di sektor nonkeuangan. Sebanyak 36 BUMD, kecuali Bank BJB, direncanakan masuk dalam skema holding ini. Herman menekankan bahwa pembentukan holding akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. "Jadi tetap mengikuti PP maupun Permendagri, terkait dengan BUMD. Kami buat feasibility study dan tentu berdasarkan RPJMD," ucapnya.

    Evaluasi menunjukkan adanya sejumlah kelemahan, terutama dalam analisis investasi dan pengelolaan aset. Holding diharapkan menjadi solusi konsolidasi untuk meningkatkan kinerja dan integrasi. Namun, langkah serupa untuk sektor keuangan memerlukan komunikasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Herman menjelaskan, "Jadi sementara kami fokus ke 9 BUMD yang non-keuangan, kalau memungkinkan nanti holding semuanya. Atau bisa jadi nanti dibagi dua, satu holding non-keuangan, kemudian ada yang keuangan," ucapnya.

    Bank BJB tidak termasuk dalam skema holding karena statusnya sebagai bank sistemik dan perusahaan terbuka, yang membuat prosesnya lebih kompleks. "Jadi bjb tidak masuk. Berarti tinggal 27 lembaga Keuangan, apakah gabung di 9 (BUMD non-keuangan), atau konsolidasi tersendiri, nah ini masih masih kita diskusikan dengan OJK," katanya.

    Nama Sanggabuana Menguat

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan finalisasi holding setelah rekomendasi dari Kemendagri. Tahap selanjutnya adalah pembahasan bersama Bapemperda DPRD Jabar untuk menyusun peraturan daerah. "Harapan kami pertengahan tahun ini. Paling telat Agustus sudah bisa diluncurkan," ujarnya.

    Mengenai identitas holding, nama Sanggabuana menjadi usulan yang menguat. Herman mengungkapkan bahwa nama tersebut akan dibahas dan ditetapkan bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah. "Jadi kami ajukan dua Perda. Perda pembentukan Sanggabuana Holding, kedua Perda tentang penyertaan modal," tandasnya.

  • Jawa Barat Siapkan Helikopter Medis untuk Daerah Terpencil

    Jawa Barat Siapkan Helikopter Medis untuk Daerah Terpencil

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai mempersiapkan penyewaan helikopter medis sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan di wilayah selatan. Fokus utama adalah mempercepat proses rujukan pasien dari daerah terpencil.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya mengusulkan ide ini sebagai solusi untuk daerah seperti RSUD Jampang Kulon Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Garut yang membutuhkan akses cepat ke rumah sakit rujukan utama di Bandung.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa meskipun skema pembiayaan dan anggaran sewa belum final, penyiapan infrastruktur helipad menjadi prioritas utama.

    "Ini kan baru seminggu yang lalu ya Pak Gubernur memberikan arahan dan ini luar biasa, yang jelas komitmen Pak Gubernur untuk meningkatkan kualitas kesehatan sangat kuat sampai muncul gagasan untuk rumah sakit yang jauh, kita akan bantu fasilitasi helikopter melalui sewa," ujar Herman, Rabu (25/2/2026).

    Pemprov Jabar memilih untuk memulai dengan menyiapkan helipad di rumah sakit yang diprioritaskan, mengingat pembahasan skema pembiayaan masih berlangsung dan belum ada alokasi anggaran khusus.

    "Tentu langkah sekarang yang kami persiapkan yang memungkinkan adalah menyiapkan helipad-nya ya di rumah sakit-rumah sakit daerah Jawa Barat yang jauh," katanya.

    Dengan cara ini, fasilitas pendaratan akan siap digunakan setelah mekanisme sewa dan penganggaran selesai.

    Herman menambahkan bahwa skema sewa masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan daerah. Setidaknya ada dua opsi pembiayaan sewa helikopter yang sedang dipertimbangkan.

    "Dan kemudian untuk skema sewanya ini masih didalami apakah pergeseran, apakah perubahan, tentu sesuai dengan ketentuan ya," ujarnya.

    "Paling tidak skemanya dua, bisa pergeseran, bisa perubahan. Nanti kita lihat, yang jelas harus akuntabel," sambung Herman.

    Koordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan

    Selain helipad, Dinas Kesehatan Jawa Barat juga berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan di Bandung untuk memastikan integrasi sistem rujukan udara sejak awal.

    "Jadi kita sekarang sekarang langsung mengambil langkah koordinasi dengan rumah sakit rujukannya misalnya ini langsung jalan kepala dinas kesehatan koordinasi dengan RSHS, koordinasi dengan RS Santosa untuk rumah sakit rujukannya," ucap Herman.

    Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) menjadi salah satu tujuan utama, mengingat jarak yang jauh dari wilayah selatan seperti Pameungpeuk ke Bandung.

    "Kan bisa dilakukan sekarang, Helipad di lokasi masing-masing bisa disiapkan sekarang, tinggal nanti sewa helikopternya skemanya seperti apa, pengadaannya seperti apa, biayanya dari mana," lanjut Herman.

    Prioritas akan diberikan kepada RSUD yang jauh dari jangkauan transportasi cepat, sehingga tidak semua rumah sakit milik Pemprov Jabar akan mendapatkan layanan helikopter.

    "Tentu prioritasnya adalah RSUD yang jauh dari jangkauan. Kalau dekat, kenapa harus pakai pakai helikopter. Kan kaburu ku ambulans ge. Logikanya kan begitu. Yang jauh dari jangkauan, kabayang kan dari Pameungpeuk harus ke Hasan Sadikin. Kalau yang deket mah ya manfaatkan transportasi yang ada," ujar Herman.