Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mempertimbangkan penyewaan helikopter untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah selatan. Wacana ini bertujuan mendukung RSUD Jampang Kulon Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Garut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses rujukan pasien. Selain itu, juga mempermudah mobilitas dokter spesialis ke dua rumah sakit tersebut. Selama ini, kedua rumah sakit terkendala oleh kelebihan kapasitas dan keterbatasan tenaga ahli.
Menurut pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, langkah ini tepat sebagai intervensi taktis jangka pendek. Ia menilai helikopter efektif memangkas jarak dan waktu tempuh, terutama untuk evakuasi gawat darurat dan kunjungan spesialis terbatas.
"Menyewa helikopter memang tepat sebagai intervensi taktikal jangka pendek. Helikopter memotong jarak dan waktu tempuh, efektif untuk evakuasi gawat darurat dan kunjungan spesialis berskala terbatas," ujar Kristian saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).
Kristian menambahkan, penggunaan moda udara bukan hal baru dalam situasi darurat. Rumah sakit swasta sering menggunakan air-ambulance untuk kasus darurat. TNI juga kerap mengerahkan operasional udara untuk evakuasi pasien dari wilayah terisolasi. Meski demikian, ia mengingatkan efektivitasnya bersifat sementara.
Menurutnya, penyewaan helikopter hanya mengatasi gejala, yaitu waktu akses, bukan masalah utama. Kekurangan SDM dan kapasitas rumah sakit tetap menjadi persoalan mendasar.
"Helikopter mengobati gejalanya saja, yaitu waktu akses. Bukan penyakit utamanya, yakni kekurangan SDM dan kapasitas rumah sakit," tegasnya.
Dengan demikian, masalah seperti distribusi dokter spesialis, keterbatasan tempat tidur, dan kapasitas instalasi pelayanan memerlukan pembenahan struktural. Tanpa itu, helikopter hanya menjadi solusi sementara di tengah sistem yang belum kuat.
Kristian juga menilai skema sewa helikopter *on call* lebih tepat sebagai respons cepat, bukan solusi jangka panjang. Model *outsourcing* semacam itu fleksibel merespons krisis akses.
Namun, tanpa reformasi menyeluruh pada kapasitas layanan dan pengadaan SDM kesehatan, kebijakan ini berpotensi menjadi beban operasional rutin.
"Secara inkremental, ini respons cepat. Tapi tidak layak disebut solusi jangka panjang kecuali diikuti paket reformasi yang menata ulang kapasitas layanan, pembiayaan, dan pengadaan tenaga ahli kesehatan," katanya.
Ia mengingatkan bahwa program permanen tanpa pembenahan sistemik hanya akan membebani anggaran operasional daerah setiap tahun tanpa menyelesaikan akar masalah.
Dari sisi ekonomi publik, Kristian menyoroti *opportunity cost*. Alokasi anggaran untuk sewa helikopter mengurangi potensi investasi di sektor lain. Misalnya, insentif dokter spesialis, beasiswa pendidikan lanjutan, pembangunan ICU, serta penguatan puskesmas dan telemedicine.
"Apakah program helikopter ini memberi nilai publik lebih tinggi ketimbang menata ulang kapasitas layanan dan SDM?" ujarnya.
Dalam penguatan sistem kesehatan, investasi sumber daya manusia lebih hemat biaya dan berkelanjutan. Rekrutmen berbasis kebutuhan daerah, insentif finansial dan non-finansial, jaminan keamanan kerja, dan infrastruktur dasar lebih strategis untuk menekan kebutuhan rujukan darurat.
Kristian juga mengingatkan risiko ketimpangan baru. Jika mobilitas udara hanya tersedia untuk titik tertentu, kesenjangan akses akan semakin lebar.
"Prinsip distribusi berkeadilan dalam tata kelola keuangan publik menuntut kriteria prioritas yang jelas, bukan sekadar keputusan politis yang menguntungkan lokasi tertentu," tuturnya.
Menurutnya, akar persoalan adalah sulitnya menempatkan dan mempertahankan dokter spesialis di daerah terpencil.
Karena itu, prioritas kebijakan seharusnya berbasis bukti, seperti paket intervensi terintegrasi dari WHO. Pendekatan tersebut meliputi seleksi dan beasiswa bagi calon dokter dari daerah pedesaan dengan kewajiban kembali mengabdi, insentif berkelanjutan, penyediaan rumah dinas dan fasilitas pendidikan anak, penguatan regulasi masa kerja wajib, hingga pengembangan layanan berbasis tim dan telemedicine.
"Kombinasi ini lebih berkelanjutan ketimbang solusi transport semata. Helikopter hanya relevan sebagai pelengkap ketika *golden hour* menentukan nyawa, bukan sebagai pengganti investasi jangka panjang pada SDM dan fasilitas," paparnya.
Kristian pun mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada solusi yang nyaman secara politis, namun mahal dan tidak berkelanjutan.
"Sewa helikopter bisa jadi pahlawan saat badai. Tapi jangan biarkan menjadi dalih untuk menunda reformasi sistem. Warga selatan Jawa Barat butuh layanan yang permanen, bukan hanya helikopter saat ada liputan," katanya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyatakan bahwa belum ada alokasi anggaran untuk rencana penyewaan helikopter ini. Pembahasan akan dilakukan di Badan Anggaran DPRD. Ia memastikan tidak ada pembelian helikopter.
"Helikopternya bukan beli, tapi sewa. Pak Gubernur baru menyampaikan usulan. Nanti kami bahas di DPRD," jelasnya.
Menurut Iswara, konsep penyewaan helikopter lebih fleksibel. Helikopter bisa menjangkau berbagai wilayah, seperti Jampang, Pameungpeuk, Tasik Selatan, Cianjur Selatan, atau Bogor Barat.
"Informasinya sewanya selama satu tahun. Jadi bisa dipakai ke beberapa daerah yang membutuhkan dokter spesialis atau bahkan peralatan medis tertentu," katanya.
Usulan pengadaan helikopter pernah muncul sebelumnya, namun kandas dalam pembahasan.
"Dulu memang pernah ada usulan helikopter, tapi itu untuk operasional gubernur. Itu tidak lolos. Sekarang beda, ini murni untuk layanan kesehatan dan mengangkut dokter spesialis ke daerah yang jauh dan sulit aksesnya," ucapnya.
Iswara memastikan DPRD akan mengkaji efektivitas dan urgensi penyewaan helikopter sebelum memberikan persetujuan anggaran.
"Intinya, kalau memang untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan bisa mempercepat akses dokter spesialis ke wilayah terpencil, tentu kita dapat menyetujui," pungkasnya.