Tag: jawa barat

  • Pria Cibeunying Kaler Diduga Dibunuh di Gedebage, Bandung

    Pria Cibeunying Kaler Diduga Dibunuh di Gedebage, Bandung

    Seorang pemuda berinisial AC, warga Cibeunying Kaler, ditemukan meninggal dunia di saluran air Jalan SOR GBLA, tepatnya di KM 148, sebelum Exit Tol Gedebage KM 149, pada Minggu (22/2) lalu. Korban diduga menjadi korban pembunuhan.

    Dugaan pembunuhan ini muncul karena ditemukannya sejumlah luka tusuk senjata tajam di bagian dada korban.

    "Ditemukan beberapa luka, terutama di bagian dada yang mengindikasikan adanya perbuatan pidana," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Rabu (25/2/2026).

    Selain luka, barang-barang berharga milik korban juga dilaporkan hilang. Pihak keluarga menyatakan bahwa korban datang ke daerah tersebut untuk memancing dengan membawa sepeda motor. Akan tetapi, sepeda motor dan telepon genggam milik korban raib saat ditemukan.

    Anton menambahkan, "Korban membawa kendaraan bermotor. Sementara, ada dua barang korban yang hilang, yakni kendaraan bermotor dan telepon genggam yang dibawa korban. Keduanya belum kami temukan."

    Tidak hanya sepeda motor dan telepon genggam, peralatan memancing yang dibawa korban pun turut hilang.

    "Peralatan memancing juga hilang," imbuhnya.

    Meskipun menduga korban menjadi sasaran begal, Anton menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini. "Indikasinya seperti itu, tapi kami masih melakukan penyelidikan," pungkasnya.

  • 12 Warga Jabar Diduga Jadi Korban TPPO di NTT

    12 Warga Jabar Diduga Jadi Korban TPPO di NTT

    Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa 12 warga Jawa Barat di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terungkap berkat pesan WhatsApp yang dikirim dalam kondisi tertekan. Pesan tersebut menjadi awal mula rangkaian penyelamatan.

    Suster Ika, seorang biarawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), menerima pesan tersebut pada 20 Januari 2026. Salah satu korban dalam pesannya mengaku depresi, tertekan, dan tidak diperbolehkan keluar dari kamar tempatnya bekerja di sebuah tempat hiburan malam.

    Tim relawan segera menindaklanjuti permintaan tolong tersebut dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum setempat. Siska Gerfianti, Kepala DP3AKB Jawa Barat, menjelaskan bahwa respons cepat dilakukan sehari setelah pesan diterima.

    Siska menjelaskan, pada 21 Januari 2026, Suster Ika bersama tim TRUK-F berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sikka untuk melakukan penyelamatan secara prosedural dan persuasif.

    Dari hasil penelusuran awal, diduga 12 perempuan asal Jawa Barat mengalami kekerasan, pelecehan seksual, intimidasi, hingga dipaksa bekerja di luar kontrak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun turun tangan secara serius menanggapi dugaan pelanggaran ini.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memberikan perhatian khusus pada kasus ini. KDM berkoordinasi langsung dengan Suster Ika untuk memastikan kondisi korban dan mengawal proses hukum.

    Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya, KDM bersama Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jabar, Tim Hukum Jabar Istimewa, Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar, serta Bupati Purwakarta dan Bupati Cianjur melakukan penjemputan langsung ke NTT.

    Proses penjemputan dimulai sejak Minggu (22/2/2026), dan para korban dijadwalkan tiba kembali di Jawa Barat pada Rabu (25/2/2026). Setelah tiba, mereka akan mendapatkan pendampingan komprehensif.

    UPTD PPA DP3AKB telah menyiapkan pendampingan yang bukan hanya administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial bagi 12 perempuan tersebut.

    Siska menjelaskan, UPTD PPA DP3AKB akan melakukan asesmen psikologis, penyediaan rumah aman, pendampingan layanan kesehatan serta layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebelum para korban dipulangkan ke keluarga masing-masing.

  • Jasa Raharja Dukung Survei Jalur Mudik Lebaran 2026 di Jabar

    Jasa Raharja Dukung Survei Jalur Mudik Lebaran 2026 di Jabar

    Jasa Raharja turut serta dalam survei jalur di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Idul Fitri 2026 dengan aman, nyaman, serta berkeselamatan.

    Survei ini merupakan bagian dari upaya bersama berbagai pihak terkait untuk memperkuat kesiapan infrastruktur, layanan, dan pengamanan lalu lintas menjelang Operasi Ketupat 2026.

    Rest Area KM 81 Tol Cipali menjadi lokasi pertama yang ditinjau. Selanjutnya, rombongan melanjutkan ke Induk PJR Cipali KM 188 dan Pos Cileunyi melalui Tol Cisumdawu. Lokasi-lokasi ini dianggap strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik dan balik Idulfitri.

    Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 mengusung _tagline_ "Mudik Aman, Keluarga Bahagia". Ini merupakan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat.

    "Negara hadir melalui kolaborasi seluruh _stakeholder_ dalam persiapan pengamanan jalur mudik, baik di Sumatra maupun Jawa. Tahun ini, kami membentuk _check point_ pemeriksaan kendaraan, khususnya untuk bus dan travel, yang meliputi kelaikan kendaraan, kondisi dan kesehatan pengemudi, serta kelengkapan administrasi. Pemeriksaan dilakukan secara terpadu bersama Kementerian Perhubungan, pihak kesehatan, dan didukung oleh Jasa Raharja," ujar Agus, Selasa (24/2/2026).

    Agus menambahkan, sejumlah langkah strategis telah disiapkan. Ini termasuk pemanfaatan Tol Japek Selatan saat arus balik, percepatan perbaikan jalan rusak, serta penguatan pengawasan di jalur arteri dan jalan nasional utama.

    Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan dukungan penuh terhadap arahan Kakorlantas Polri dalam menciptakan mudik yang aman dan berkeselamatan.

    "Jasa Raharja akan menyiapkan 25 Pos Pelayanan Terpadu (Posyanter) di sepanjang lintasan mudik, salah satunya di KM 81 sebagai bagian dari _checkpoint station_. Posyanter ini akan berkolaborasi dengan seluruh _stakeholder_ dalam mendukung pemeriksaan kesehatan pengemudi, penyediaan informasi rute perjalanan, serta edukasi keselamatan," jelasnya.

    Awaluddin menegaskan bahwa fokus utama Jasa Raharja selama periode arus mudik dan balik adalah menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, meminimalkan risiko fatalitas, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan optimal melalui program asuransi kecelakaan Jasa Raharja.

    Kehadiran petugas Jasa Raharja di lapangan adalah wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan prima. Hal ini berlandaskan semangat melayani sepenuh hati. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, perusahaan terus memperkuat perannya sebagai BUMN yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Sinergi antar _stakeholder_ melalui survei jalur ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan operasional. Tujuannya adalah memberikan perlindungan, rasa aman, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan selama masa Idulfitri.

    Dengan mengedepankan sinergi, profesionalisme, dan pendekatan humanis, Jasa Raharja berkomitmen menghadirkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

    Survei jalur ini dipimpin oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta perwakilan BUMN terkait. Dari Jasa Raharja, hadir Direktur Utama Muhammad Awaluddin dan Direktur Operasional Ariyandi.

  • Rangkuman Jabar: Pendampingan Psikolog Ibu Tiri Sukabumi

    Rangkuman Jabar: Pendampingan Psikolog Ibu Tiri Sukabumi

    Beragam peristiwa mewarnai Jawa Barat pada Selasa, 24 Februari 2026. Mulai dari pendampingan psikologis untuk ibu tiri yang diduga melakukan penganiayaan di Sukabumi, hingga pengamanan senjata tajam oleh polisi dari sekelompok pemuda di Bandung.

    DP3A Kabupaten Sukabumi memberikan pendampingan psikologis kepada TR, ibu tiri dari NS (12) yang meninggal dunia. Pendampingan ini dilakukan atas permintaan kepolisian, menyusul dugaan penganiayaan yang dilakukan TR terhadap anak sambungnya.

    Agus Sanusi, Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi, menyampaikan belasungkawa dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian dan tim forensik sebelum memberikan kesimpulan.

    "Kami mengucapkan belasungkawa dengan meninggalnya ananda NS. Saat ini kami mengawal bagaimana hasil pemeriksaan pihak polres dan tim forensik. Jadi belum memberikan statement apa pun terkait dugaan segala macam," kata Agus.

    Fokus utama DP3A saat ini adalah memberikan pendampingan psikologis kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk ibu tiri korban yang disebut mengalami tekanan psikologis akibat ramainya pemberitaan di media sosial.

    Selain ibu tiri, DP3A juga menyiapkan pendampingan bagi ibu kandung korban, L, yang berencana melaporkan dugaan KDRT kepada polisi. Namun, Agus menegaskan bahwa status pelaporan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

    Mengenai informasi medis yang beredar, Agus menyebut adanya dugaan infeksi paru-paru dan kelainan darah, namun kepastiannya tetap menunggu hasil forensik.

    Agus menambahkan, jika terbukti ada unsur kekerasan, hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi DP3A. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi dari pihak berwenang.

    Keluhan Warga Bandung Soal Galian

    Warga Bandung выражают kesal dengan proyek galian ducting atau kabel bawah tanah karena dianggap membahayakan dan menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, telah meminta PT BII dan Diskominfo Kota Bandung untuk memberikan target waktu penyelesaian proyek. Ia juga meminta audit ulang terhadap keselamatan proyek galian tersebut.

    Farhan menduga ada yang salah dengan penanganan pencegahan kecelakaan, dan melihat adanya ketidakseragaman kinerja kontraktor di lapangan.

    Kebakaran Pasar Rebo Purwakarta

    Kebakaran di Pasar Rebo, Purwakarta, menimbulkan kesedihan mendalam bagi para pedagang yang kehilangan tempat mereka mencari nafkah. Banyak pedagang kehilangan stok barang dagangan yang baru saja ditambah untuk Ramadan.

    Acep (52), seorang pedagang sembako, tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kejadian tersebut. Ia memperkirakan kerugian mencapai dua ratus juta rupiah.

    "Dua kios, semuanya habis. Kurang lebih dua ratus jutaan mah ada kerugiannya," ujar Acep.

    Acep berharap pemerintah dapat memberikan bantuan, terutama terkait relokasi kios agar ia bisa kembali berjualan. Pengelola Pasar Rebo memperkirakan lebih dari 200 kios terdampak kebakaran.

    Apip Anwar, Pengelola Pasar Rebo, memperkirakan, "Kalau perkiraan hampir 200 kios, bahkan bisa lebih dengan lapak kaki lima. Di dalam itu kebanyakan gudang-gudang sembako, beras, ikan asin."

    Polisi Amankan Pemuda Bawa Parang di Bandung

    Tim Prabu Lodaya Presisi Polrestabes Bandung mengamankan 17 pemuda di kawasan Mekarwangi, Bojongloa Kidul, saat patroli rutin menjelang sahur. Polisi menemukan dua bilah parang dari kelompok tersebut.

    Kabag Ops Polrestabes Bandung, Asep Saepudin, menjelaskan bahwa penindakan bermula saat patroli rutin. Para pemuda tersebut berusaha melarikan diri saat dihampiri petugas.

    Menurut Asep, seluruh pemuda yang diamankan dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami tujuan kelompok tersebut berkumpul pada dini hari dengan membawa senjata tajam.

    Asep menegaskan, "Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya rencana aksi yang berpotensi mengganggu kamtibmas, terutama menjelang sahur dan selama bulan Ramadan."

    Ia juga mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak selama Ramadan dan melarang kegiatan sahur on the road tanpa koordinasi yang jelas.

    Asep menegaskan, "Polrestabes Bandung tidak akan mentolerir pemuda yang masih melakukan balapan liar, perang sarung, atau kegiatan lain yang sangat mengganggu kamtibmas di Kota Bandung, terlebih pada bulan Ramadan."

  • Kakorlantas Cek Jalur Tol Jabar Jelang Mudik Lebaran

    Kakorlantas Cek Jalur Tol Jabar Jelang Mudik Lebaran

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama stakeholder terkait melakukan pengecekan jalur tol di Jawa Barat. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 menjelang arus mudik Lebaran.

    Survei dilakukan mulai dari KM 01 hingga KM 188 ruas Cikampek-Palimanan (Cipali). Irjen Agus dan rombongan juga meninjau Tol Cisumdawu untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan serta titik pengamanan selama periode mudik.

    Setelah peninjauan jalur tol, rombongan melanjutkan kegiatan ke Pos Cileunyi. Di sana, mereka menerima paparan kesiapan dari Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, serta para Kasatlantas Polresta Bandung, Polres Garut, dan Polres Tasikmalaya. Mereka menjelaskan strategi pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat.

    Kakorlantas menjelaskan bahwa survei ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan dan kesiapan personel. Selain itu, survei juga memastikan manajemen lalu lintas berjalan optimal sebelum Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan.

    "Hari ini kami melakukan survei dari KM 01 sampai KM 188 Cipali, termasuk melewati Tol Cisumdawu untuk memastikan kondisi jalan serta kesiapan titik pengamanan," ujarnya.

    Salah satu fokus utama pengecekan adalah kesiapan _check point_ kendaraan pemudik di Rest Area KM 81. Pemeriksaan akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Polri, hingga unsur kesehatan.

    Prioritas pemeriksaan adalah kendaraan angkutan penumpang seperti bus dan travel. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelayakan kendaraan serta keselamatan perjalanan masyarakat selama mudik.

    "_Check point_ ini kolaborasi lintas sektor. Kendaraan yang mengangkut pemudik, khususnya bus, akan kita periksa secara menyeluruh sebagai langkah preventif keselamatan," kata Kakorlantas.

    Kesiapan Operasi Ketupat 2026 disusun melalui lima klaster pengamanan. Klaster tersebut meliputi pengelolaan jalan tol, pengamanan jalan arteri dan nasional, pengamanan penyeberangan serta simpul transportasi, pengamanan tempat ibadah, dan pengamanan jalur menuju destinasi wisata.

    Mabes Polri juga telah menyiapkan pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu di berbagai titik strategis. Penempatan pos dilakukan guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik.

    Survei lapangan akan terus dilakukan dan ditutup dengan _Tactical Floor Game_ sebagai simulasi pengamanan. Simulasi ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di lapangan.

    Koordinasi dengan kementerian dan pengelola jalan tol menargetkan perbaikan infrastruktur rampung paling lambat H-7 Lebaran, baik di ruas tol maupun jalan arteri.

    "Kami memastikan jalan tol maupun arteri dalam kondisi siap dilalui pemudik. Ini komitmen bersama agar perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar," ujar Kakorlantas.

    Pemeriksaan kendaraan di _check point_ nantinya dilakukan secara situasional. Prioritas utama adalah angkutan umum di jalan tol, terutama bus dan travel. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan serta mengantisipasi potensi kemacetan sejak dini.

    Operasi Ketupat 2026 mengusung _tagline_ 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'. _Tagline_ ini adalah upaya menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan bagi masyarakat Indonesia.

  • Jabar Pertimbangkan Sewa Helikopter untuk Layanan Kesehatan

    Jabar Pertimbangkan Sewa Helikopter untuk Layanan Kesehatan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mempertimbangkan penyewaan helikopter untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah selatan. Wacana ini bertujuan mendukung RSUD Jampang Kulon Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Garut.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses rujukan pasien. Selain itu, juga mempermudah mobilitas dokter spesialis ke dua rumah sakit tersebut. Selama ini, kedua rumah sakit terkendala oleh kelebihan kapasitas dan keterbatasan tenaga ahli.

    Menurut pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, langkah ini tepat sebagai intervensi taktis jangka pendek. Ia menilai helikopter efektif memangkas jarak dan waktu tempuh, terutama untuk evakuasi gawat darurat dan kunjungan spesialis terbatas.

    "Menyewa helikopter memang tepat sebagai intervensi taktikal jangka pendek. Helikopter memotong jarak dan waktu tempuh, efektif untuk evakuasi gawat darurat dan kunjungan spesialis berskala terbatas," ujar Kristian saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).

    Kristian menambahkan, penggunaan moda udara bukan hal baru dalam situasi darurat. Rumah sakit swasta sering menggunakan air-ambulance untuk kasus darurat. TNI juga kerap mengerahkan operasional udara untuk evakuasi pasien dari wilayah terisolasi. Meski demikian, ia mengingatkan efektivitasnya bersifat sementara.

    Menurutnya, penyewaan helikopter hanya mengatasi gejala, yaitu waktu akses, bukan masalah utama. Kekurangan SDM dan kapasitas rumah sakit tetap menjadi persoalan mendasar.

    "Helikopter mengobati gejalanya saja, yaitu waktu akses. Bukan penyakit utamanya, yakni kekurangan SDM dan kapasitas rumah sakit," tegasnya.

    Dengan demikian, masalah seperti distribusi dokter spesialis, keterbatasan tempat tidur, dan kapasitas instalasi pelayanan memerlukan pembenahan struktural. Tanpa itu, helikopter hanya menjadi solusi sementara di tengah sistem yang belum kuat.

    Kristian juga menilai skema sewa helikopter *on call* lebih tepat sebagai respons cepat, bukan solusi jangka panjang. Model *outsourcing* semacam itu fleksibel merespons krisis akses.

    Namun, tanpa reformasi menyeluruh pada kapasitas layanan dan pengadaan SDM kesehatan, kebijakan ini berpotensi menjadi beban operasional rutin.

    "Secara inkremental, ini respons cepat. Tapi tidak layak disebut solusi jangka panjang kecuali diikuti paket reformasi yang menata ulang kapasitas layanan, pembiayaan, dan pengadaan tenaga ahli kesehatan," katanya.

    Ia mengingatkan bahwa program permanen tanpa pembenahan sistemik hanya akan membebani anggaran operasional daerah setiap tahun tanpa menyelesaikan akar masalah.

    Dari sisi ekonomi publik, Kristian menyoroti *opportunity cost*. Alokasi anggaran untuk sewa helikopter mengurangi potensi investasi di sektor lain. Misalnya, insentif dokter spesialis, beasiswa pendidikan lanjutan, pembangunan ICU, serta penguatan puskesmas dan telemedicine.

    "Apakah program helikopter ini memberi nilai publik lebih tinggi ketimbang menata ulang kapasitas layanan dan SDM?" ujarnya.

    Dalam penguatan sistem kesehatan, investasi sumber daya manusia lebih hemat biaya dan berkelanjutan. Rekrutmen berbasis kebutuhan daerah, insentif finansial dan non-finansial, jaminan keamanan kerja, dan infrastruktur dasar lebih strategis untuk menekan kebutuhan rujukan darurat.

    Kristian juga mengingatkan risiko ketimpangan baru. Jika mobilitas udara hanya tersedia untuk titik tertentu, kesenjangan akses akan semakin lebar.

    "Prinsip distribusi berkeadilan dalam tata kelola keuangan publik menuntut kriteria prioritas yang jelas, bukan sekadar keputusan politis yang menguntungkan lokasi tertentu," tuturnya.

    Menurutnya, akar persoalan adalah sulitnya menempatkan dan mempertahankan dokter spesialis di daerah terpencil.

    Karena itu, prioritas kebijakan seharusnya berbasis bukti, seperti paket intervensi terintegrasi dari WHO. Pendekatan tersebut meliputi seleksi dan beasiswa bagi calon dokter dari daerah pedesaan dengan kewajiban kembali mengabdi, insentif berkelanjutan, penyediaan rumah dinas dan fasilitas pendidikan anak, penguatan regulasi masa kerja wajib, hingga pengembangan layanan berbasis tim dan telemedicine.

    "Kombinasi ini lebih berkelanjutan ketimbang solusi transport semata. Helikopter hanya relevan sebagai pelengkap ketika *golden hour* menentukan nyawa, bukan sebagai pengganti investasi jangka panjang pada SDM dan fasilitas," paparnya.

    Kristian pun mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada solusi yang nyaman secara politis, namun mahal dan tidak berkelanjutan.

    "Sewa helikopter bisa jadi pahlawan saat badai. Tapi jangan biarkan menjadi dalih untuk menunda reformasi sistem. Warga selatan Jawa Barat butuh layanan yang permanen, bukan hanya helikopter saat ada liputan," katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyatakan bahwa belum ada alokasi anggaran untuk rencana penyewaan helikopter ini. Pembahasan akan dilakukan di Badan Anggaran DPRD. Ia memastikan tidak ada pembelian helikopter.

    "Helikopternya bukan beli, tapi sewa. Pak Gubernur baru menyampaikan usulan. Nanti kami bahas di DPRD," jelasnya.

    Menurut Iswara, konsep penyewaan helikopter lebih fleksibel. Helikopter bisa menjangkau berbagai wilayah, seperti Jampang, Pameungpeuk, Tasik Selatan, Cianjur Selatan, atau Bogor Barat.

    "Informasinya sewanya selama satu tahun. Jadi bisa dipakai ke beberapa daerah yang membutuhkan dokter spesialis atau bahkan peralatan medis tertentu," katanya.

    Usulan pengadaan helikopter pernah muncul sebelumnya, namun kandas dalam pembahasan.

    "Dulu memang pernah ada usulan helikopter, tapi itu untuk operasional gubernur. Itu tidak lolos. Sekarang beda, ini murni untuk layanan kesehatan dan mengangkut dokter spesialis ke daerah yang jauh dan sulit aksesnya," ucapnya.

    Iswara memastikan DPRD akan mengkaji efektivitas dan urgensi penyewaan helikopter sebelum memberikan persetujuan anggaran.

    "Intinya, kalau memang untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan bisa mempercepat akses dokter spesialis ke wilayah terpencil, tentu kita dapat menyetujui," pungkasnya.

  • Biarawati Sukabumi Jualan Takjil, Wujud Toleransi Ramadan

    Biarawati Sukabumi Jualan Takjil, Wujud Toleransi Ramadan

    Menjelang berbuka puasa, dua biarawati terlihat sibuk menyiapkan takjil berupa es buah dan kolak di sebuah meja sederhana di pinggir jalan Sukabumi. Mengenakan jubah putih, mereka melayani pembeli yang datang membeli takjil.

    Sr Maria Anastasia (24) dari Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan hal baru bagi komunitasnya.

    "Ide awalnya sih karena dari dulu sebelum kami ada di sini, mereka sudah mulai. Kami juga bekerja sama dengan karyawan kami yang muslim. Jadi kami berpartisipasi, bagaimana kami bisa ikut ambil bagian dalam momen Ramadan ini," ujar Maria kepada detikJabar di Jalan Rumah Sakit, Kota Sukabumi, Selasa (24/2/2026).

    Sebelum berjualan, mereka berdiskusi dengan karyawan muslim mengenai menu yang cocok untuk berbuka puasa. Ide seperti es buah, kolak, dan bubur sumsum muncul dari diskusi tersebut. Jumlah porsi yang dibuat setiap hari tidak menentu, tetapi tetap dibatasi.

    "Kami bertanya apa yang biasanya disajikan untuk buka puasa. Karyawan kami memberi ide seperti es buah, kolak, bubur sumsum, dan makanan ringan lainnya. Mereka ikut mendukung kami juga," katanya.

    Partisipasi ini diupayakan hadir setiap Ramadan sebagai wujud kebersamaan. Namun, jika ada kesibukan mendadak, mereka tidak selalu bisa berjualan.

    Kehadiran para biarawati yang menjual takjil mendapat respons positif dari masyarakat. Pembeli datang tanpa memandang latar belakang.

    "Dilihat dari ketika kami berjualan, mereka antusias membeli. Tidak melihat karena kami suster, mereka tetap membeli. Mereka peduli, ramah ketika menyapa kami. Kami senang, jadi ada komunikasi," tuturnya.

    Obet (47), seorang pembeli, mengaku tertarik membeli takjil saat melihat para biarawati berjualan.

    "Saya pas lewat lihat ada jualan es. Kita sama-sama walaupun beda agama tapi toleransinya. Kita positif, apalagi di bulan Ramadan," kata Obet.

    Ia juga menilai bahwa toleransi antarumat beragama di lingkungannya cukup kuat. Obet mengaku sudah beberapa kali membeli takjil di tempat tersebut setiap Ramadan.

    "Ini saya baru sekali beli kalau Ramadan ini, tapi Ramadan sebelumnya juga pernah. Harganya murah lagi, cuma Rp 5 ribu. Saya beli dua, untuk buka puasa di rumah," katanya.

    Menurut Maria, berjualan takjil bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk dukungan dan solidaritas antarumat beragama.

    "Kita sama-sama berpuasa, kita saling mendukung dalam masa puasa. Meskipun proses puasa kita berbeda, tapi kita saling mendukung. Semangat untuk berpuasa, ini salah satu bentuk toleransi beragama," pungkasnya.

  • Kejari Subang Geledah Kantor Terkait Kasus Mafia Tanah VinFast

    Kejari Subang Geledah Kantor Terkait Kasus Mafia Tanah VinFast

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang bersama Polri dan TNI menggeledah kantor hingga kediaman tersangka tindak pidana korupsi (tipidkor) mafia tanah negara terkait investasi pabrik mobil listrik PT VinFast Automobile.

    Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Subang dan izin Ketua Pengadilan Negeri Subang. Petugas menyita sejumlah dokumen penting untuk keperluan penyidikan lebih lanjut dalam aksi yang sesuai prosedur hukum.

    Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Noordien Kusumanegara menjelaskan, penggeledahan dilakukan dalam rangka kepentingan penyidikan perkara Tipidkor atas penjualan tanah negara yang merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan Investasi PT Vinfast Automobile, Selasa (24/2/2026) usai penggeledahan.

    Penggeledahan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB tersebut menyasar sejumlah lokasi, meliputi Kantor Kecamatan Cibogo, Kantor Desa Cibogo, hingga kediaman lima tersangka.

    Lima tersangka tersebut berinisial AM (Kepala Desa), TA (Ketua BPD), IS (Kepala Dusun), US (Bendahara Satgas), dan QK (Kasi Pemerintahan).

    Tujuan dari penggeledahan ini adalah mencari dan mengamankan alat bukti yang relevan guna memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.

    Seluruh barang bukti yang disita akan diperiksa secara mendalam oleh tim penyidik. Kegiatan ini dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak-hak pihak yang berkepentingan.

    Kajari Subang memastikan penanganan perkara ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Subang untuk memberantas praktik mafia tanah dan menindak pihak yang menghambat percepatan investasi.

    Sebelumnya, Kejari Subang telah menetapkan lima perangkat Desa Cibogo sebagai tersangka praktik mafia tanah pada Kamis (12/2/2026) karena diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.492.640.000. Jaksa telah memeriksa sedikitnya 70 orang saksi dalam penetapan tersangka tersebut.

    "Pengembangan terus dilakukan, apakah ada tersangka baru? Kita lihat saja dalam proses penanganannya," tambah Kasipidsus, Bayu.

  • Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Jawa Barat 2026

    Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Jawa Barat 2026

    Menjelang waktu berbuka, umat Muslim biasanya berkumpul untuk menunggu azan Magrib. Momen Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk refleksi diri dan mempererat tali silaturahmi dengan keluarga serta orang terdekat. Oleh karena itu, mengetahui jadwal buka puasa penting agar ibadah dapat berjalan sesuai tuntunan.

    Jadwal imsakiyah dan waktu Magrib di Bandung dan sekitarnya mungkin berbeda beberapa menit karena perbedaan letak geografis. Dengan mengetahui jadwal yang akurat, umat Islam dapat memastikan waktu berbuka yang tepat.

    Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa di beberapa kota di Jawa Barat pada 24 Februari 2026:

    Kota Bandung

    Imsak: 04.28 WIB

    Subuh: 04.38 WIB

    Zuhur: 12.06 WIB

    Asar: 15.12 WIB

    Magrib: 18.18 WIB

    Isya: 19.24 WIB

    Kabupaten Bandung

    Imsak: 04.29 WIB

    Subuh: 04.39 WIB

    Zuhur: 12.07 WIB

    Bandung Barat

    Asar: 15.13 WIB

    Sumedang

    Imsak: 04.27 WIB

    Subuh: 04.37 WIB

    Zuhur: 12.05 WIB

    Asar: 15.11 WIB

    Magrib: 18.13 WIB

    Isya: 19.22 WIB

    Doa Berbuka Puasa

    اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

    Latin: Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu.

    Artinya: Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.

    ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

    Latin: Dzahabazh zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insyaa Allah.

    Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insyaAllah."

    Keutamaan Membaca Doa Buka Puasa

    Membaca doa berbuka puasa bukan hanya sekadar tradisi, melainkan amalan yang memiliki nilai ibadah tersendiri. Berikut beberapa keutamaan membaca doa buka puasa:

    1. Bentuk Syukur kepada Allah SWT

      Doa adalah wujud syukur atas nikmat kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan ibadah puasa. Seorang muslim menyadari bahwa semua kemampuan berasal dari pertolongan Allah SWT.

    2. Menghidupkan Sunah Rasulullah SAW

      Berdoa saat berbuka adalah amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dengan mengamalkannya, seorang muslim mengikuti sunah dan berharap memperoleh pahala.

    3. Waktu Mustajab untuk Berdoa

      Saat berpuasa, hati menjadi lebih khusyuk sehingga menjadi waktu yang tepat untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat.

    Dengan membiasakan membaca doa berbuka puasa, ibadah menjadi lebih bermakna secara rohani.

  • Edarkan Sabu, Pemuda Lembang Sembunyikan dalam Tutut

    Edarkan Sabu, Pemuda Lembang Sembunyikan dalam Tutut

    Modus operandi peredaran narkoba kembali terungkap. RPA (27), seorang pemuda asal Desa Wangunsari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), memanfaatkan tutut atau keong sawah sebagai media untuk mengedarkan sabu.

    RPA diamankan oleh Satresnarkoba Polres Cimahi beberapa hari lalu. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra, RPA mengedarkan sabu dengan cara kamuflase ke dalam makanan tutut.

    Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,08 gram dan beberapa cangkang tutut dari tangan RPA. Tersangka mencari tutut di sawah dekat rumahnya, mengosongkan isinya, dan memasukkan sabu yang sudah dibungkus plastik ke dalamnya.

    Tutut yang sudah diisi sabu itu kemudian dibungkus dalam paket siap edar dan disimpan di lokasi yang telah ditentukan. Lokasi penyimpanan tersebut kemudian diinformasikan kepada pelanggan untuk diambil.

    "Jadi sistemnya dilemparkan di satu tempat, sehingga tidak akan curiga karena orang akan mengira itu sampah," kata Niko.

    Menurut pengakuan RPA, bisnis haram ini telah dijalankan selama tiga bulan dengan keuntungan mencapai Rp6 juta dari setiap penjualan. Barang haram tersebut diperoleh dari pelaku lain bernama Mengko yang saat ini masih dalam pengejaran.

    RPA dijerat dengan Pasal 114 UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 610 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana dan Ayat (1) penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan atau Denda Minimal Rp1 miliar.