Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit (POME) tahun 2022. Perkara ini merugikan negara hingga Rp 14 triliun. Modus rekayasa klasifikasi komoditas ekspor terungkap.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO) sebagai POME. Ini dilakukan dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat CPO.
Rekayasa klasifikasi ini bertujuan menghindari pengendalian ekspor CPO. Akibatnya, CPO diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas dari kewajiban negara.
"Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara," kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung, Selasa (10/2/2026).
Syarief menambahkan, hal ini terjadi karena penyusunan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat spesifikasi teknis tidak dikenal sistem internasional.
Modus lain, ekspor CPO menggunakan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi kewajiban biaya keluar. Penyidik juga menemukan dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.
Estimasi Kerugian Negara dan Audit
Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. Namun, angka ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor Kejagung.
"Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami. Kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga," ucap Syarief.
Daftar Tersangka Korupsi Limbah Sawit
Sebelas tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Berikut adalah daftar 11 tersangka yang dijerat dalam kasus korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit:
| No. | Nama Tersangka | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | LHB | Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia |
| 2. | FJR | Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT) |
| 3. | MZ | Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru |
| 4. | ES | Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS |
| 5. | ERW | Direktur PT BMM |
| 6. | FLX | Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP |
| 7. | RND | Direktur PT TAJ |
| 8. | TNY | Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International |
| 9. | VNR | Direktur PT Surya Inti Primakarya |
| 10. | RBN | Direktur PT CKK |
| 11. | Sdr. YSR | Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP |
Ancaman Hukuman dan Pelacakan Aset
Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ditambah Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kejagung akan segera melacak dan menyita aset dari 11 tersangka. Pelacakan aset dimulai setelah penetapan tersangka.
"Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset," kata Syarief.
Penyitaan aset dipastikan akan dilakukan, menurut Syarief. Proses ini akan dimulai segera setelah penetapan tersangka.
"Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka, hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain," ujarnya.
Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah sebuah money changer. Penggeledahan ini dilakukan untuk melacak dugaan suap dalam perkara tersebut.
"Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu," imbuhnya.









