Tag: Korupsi

  • Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit, Rugikan Negara Rp 14 Triliun

    Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit, Rugikan Negara Rp 14 Triliun

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit (POME) tahun 2022. Perkara ini merugikan negara hingga Rp 14 triliun. Modus rekayasa klasifikasi komoditas ekspor terungkap.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO) sebagai POME. Ini dilakukan dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat CPO.

    Rekayasa klasifikasi ini bertujuan menghindari pengendalian ekspor CPO. Akibatnya, CPO diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas dari kewajiban negara.

    "Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara," kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung, Selasa (10/2/2026).

    Syarief menambahkan, hal ini terjadi karena penyusunan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat spesifikasi teknis tidak dikenal sistem internasional.

    Modus lain, ekspor CPO menggunakan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi kewajiban biaya keluar. Penyidik juga menemukan dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.

    Estimasi Kerugian Negara dan Audit

    Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. Namun, angka ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor Kejagung.

    "Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami. Kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga," ucap Syarief.

    Daftar Tersangka Korupsi Limbah Sawit

    Sebelas tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Berikut adalah daftar 11 tersangka yang dijerat dalam kasus korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit:

    No. Nama Tersangka Jabatan
    1. LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT)
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS
    5. ERW Direktur PT BMM
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP
    7. RND Direktur PT TAJ
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya
    10. RBN Direktur PT CKK
    11. Sdr. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP

    Ancaman Hukuman dan Pelacakan Aset

    Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

    Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ditambah Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Kejagung akan segera melacak dan menyita aset dari 11 tersangka. Pelacakan aset dimulai setelah penetapan tersangka.

    "Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset," kata Syarief.

    Penyitaan aset dipastikan akan dilakukan, menurut Syarief. Proses ini akan dimulai segera setelah penetapan tersangka.

    "Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka, hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain," ujarnya.

    Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah sebuah money changer. Penggeledahan ini dilakukan untuk melacak dugaan suap dalam perkara tersebut.

    "Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu," imbuhnya.

  • Mantan Bupati Bengkulu Utara IR Jadi Tersangka Korupsi Tambang PT Ratu Samban Mining

    Mantan Bupati Bengkulu Utara IR Jadi Tersangka Korupsi Tambang PT Ratu Samban Mining

    Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara, Ir. IR, sebagai tersangka.

    IR ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi sektor pertambangan yang melibatkan PT Ratu Samban Mining (RSM).

    Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Denny Agustian, menyatakan penetapan status tersangka dilakukan Rabu (11/2/2026).

    "Penetapan IR yang merupakan mantan Bupati Bengkulu Utara selama dua periode terhitung sejak 2005-2015 ini, masih terkait penyelidikan tipikor sektor pertambangan batu bara PT RSM," kata Denny dalam keterangannya, Selasa (10/2).

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ir. IR langsung menjalani penahanan oleh pihak Kejati Bengkulu.

    Denny Agustian menjelaskan, penetapan Ir. IR sebagai tersangka merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya.

    Kasus ini sebelumnya menjerat tersangka inisial SA terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 349 PT RSM.

    "Dalam penerbitan IUP tersebut, diduga dalam perjalanannya terdapat praktik gratifikasi. Untuk detail seperti apa dugaan itu, nanti disampaikan langsung penyidik," ucapnya.

    Penerbitan SK Bertentangan Aturan

    Kasidik Kejati Bengkulu Pola Martua Siregar mengungkap peran tersangka Ir. IR dalam kasus ini.

    Pada tahun 2007, saat menjabat Bupati Bengkulu Utara, Ir. IR menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) yaitu Nomor 327 dan 328 Tahun 2007.

    Namun, penerbitan kedua SK tersebut diduga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    "Hanya saja penerbitan kedua SK itu bertentangan dengan Kepmen ESDM No 1453.k/29/MEN/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum," ujar Pola Martua.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan dugaan keterlibatan:

    Tahun Jabatan Ir. IR Tindakan yang Diduga Dilakukan Keterangan
    2005-2015 Bupati Bengkulu Utara (2 Periode) – Masa jabatan Ir. IR
    2007 Bupati Bengkulu Utara Menerbitkan SK No. 327 dan 328 Tahun 2007 SK tersebut bertentangan dengan Kepmen ESDM No. 1453.k/29/MEN/2000
    – – Penerbitan IUP 349 PT RSM Diduga terjadi praktik gratifikasi
    11 Februari 2026 – Ditetapkan sebagai tersangka Tim Penyidik Pidsus Kejati Bengkulu
  • Alwi Mujahit Hasibuan Ajukan PK atas Vonis Korupsi APD di Medan

    Alwi Mujahit Hasibuan Ajukan PK atas Vonis Korupsi APD di Medan

    Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara, dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah divonis 10 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Dinkes Sumut pada tahun 2020 dengan nilai proyek Rp 24 miliar.

    Sidang PK telah digelar dan kini tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Informasi pengajuan PK ini tercatat di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan.

    Menurut laman SIPP PN Medan, permohonan PK tersebut diajukan oleh Alwi pada Senin, 29 Desember 2025. Tertera jelas nama dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes sebagai pemohon atau terdakwa dalam kasus ini.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Hendri Edison Sipahutar, membenarkan pengajuan PK. Ia memastikan proses persidangan telah berlangsung.

    “Benar,” ucap Hendri kepada detikSumut.

    Hendri menjelaskan, sidang PK telah dilaksanakan dua kali. Sidang terakhir merupakan sidang novum, yaitu pemeriksaan bukti baru yang diajukan. Setelah itu, putusan akhir akan sepenuhnya berada di tangan MA.

    “Sudah dua kali digelar sidang, tadi sidang kedua yakni sidang novum. Lalu kita tinggal menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung karena mereka lah yang akan memutuskan,” tandasnya.

    Kronologi Vonis Alwi Mujahit Hasibuan

    Sebelumnya, Alwi Mujahit Hasibuan telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Vonis ini merupakan hasil penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap Alwi dan JPU. Putusan ini menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan No. 41/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN, yang juga menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Medan.

    Berikut rincian tuntutan dan vonis Alwi Mujahit Hasibuan:

    Tahap Peradilan Hukuman Penjara Denda Uang Pengganti (UP)
    Tuntutan JPU 20 tahun Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 1,4 miliar subsider 7 tahun penjara
    Vonis Banding/Kasasi 10 tahun Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan Rp 1,4 miliar subsider 4 tahun penjara

    Pengadilan meyakini Alwi bersalah atas korupsi pengadaan APD Covid-19 tahun 2020. Dakwaan primer yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Selain hukuman penjara dan denda, Alwi dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,4 miliar. Jika uang pengganti tidak dilunasi paling lama sebulan setelah putusan inkrah, harta bendanya akan disita dan dilelang.

    Apabila harta benda tidak mencukupi, uang pengganti akan diganti dengan empat tahun penjara.

  • Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Titipkan Rp 200 Juta di Kejari Kupang

    Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Titipkan Rp 200 Juta di Kejari Kupang

    Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kupang, Irfan, menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyerahan ini dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop di institusi tersebut.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang, Sherley Manutede, menyampaikan bahwa penitipan dana tersebut menunjukkan niat baik dari Direktur Poltekkes. Meskipun begitu, nilai kerugian negara belum dapat disimpulkan secara final.

    "Kemarin ada penitipan dari direkturnya Rp 200 juta. Sebenarnya hasil perhitungan kerugian negara belum ada, tetapi karena yang bersangkutan berniat baik untuk memberikan penitipan jadi itu berupa penitipan," kata Kajari Kota Kupang, Sherley Manutede, Selasa (10/2/2025).

    Sherley menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari ahli. Nilai penitipan itu belum dapat disimpulkan sebagai pengembalian kerugian negara karena proses penghitungan masih berjalan. Jika hasil perhitungan kerugian lebih besar, pihak Poltekkes akan diminta untuk menitipkan dana kembali.

    "Nanti kalau hasil kerugian lebih dari itu nanti beliau menitipkan lagi. Kami hargai niat baik itu," ujar Sherley yang juga merupakan eks Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati NTT.

    Berikut adalah rincian fakta terkait penitipan dana di Kejari Kota Kupang:

    Uraian Detail
    Pihak yang menitipkan Irfan, Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang
    Jumlah dana Rp 200 juta
    Lokasi penitipan Kejaksaan Negeri Kota Kupang
    Terkait kasus Dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop
    Status perhitungan kerugian negara Masih menunggu hasil ahli

    Perkembangan Penanganan Perkara

    Terkait perkembangan penanganan perkara, Sherley menyebutkan Kejari Kota Kupang akan terlebih dahulu menggelar ekspose bersama tim penyidik. Gelar perkara ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap kasus tersebut.

    "Untuk sikap kami perkara itu naik atau tidak, yang jelas kami akan gelar perkara dengan semua tim," tambahnya.

    Sebelumnya, Kejari Kota Kupang yang dipimpin langsung oleh Kajari Sherley Manutede melakukan penggeledahan di Poltekkes Kemenkes Kupang pada 9 Desember 2025. Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop.

    Dalam penggeledahan tersebut, jaksa menyita 60 unit laptop yang diperuntukkan bagi laboratorium kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti oleh pihak kejaksaan.

  • Kejari Banyuwangi Selidiki Dugaan Korupsi Dana CSR PT PJU

    Kejari Banyuwangi Selidiki Dugaan Korupsi Dana CSR PT PJU

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi tengah menyelidiki dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kasus ini juga melibatkan penyalahgunaan wewenang Komisaris Utama PT Petrogas Jatim Utama (PJU).

    Pengusutan kasus ini mendapat dukungan dari Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Jawa Timur. Mereka bahkan menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

    Holik Ferdiansyah, Ketua KCB Jawa Timur, menyatakan aksi mereka bertujuan menyemangati aparat hukum. Khususnya Kejari Banyuwangi, agar menangani perkara serius dan profesional.

    Holik mengatakan, dugaan korupsi di PT PJU kuat mengarah pada tindakan sengaja. Bukan sekadar kelalaian administratif.

    “Kami mendukung penuh Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk mengusut laporan ini secara independen dan transparan. Dugaan yang kami sampaikan bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi ada indikasi kesengajaan dalam pengelolaan dan penyaluran dana CSR,” ujar Holik, Selasa (10/2/2025).

    Laporan Masyarakat dan Indikasi Kesengajaan

    KCB Jawa Timur telah menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Kejari Banyuwangi. Dumas tersebut diajukan pada 1 Desember 2025.

    Laporan ini dilengkapi data dan dokumen awal terkait pengelolaan serta penyaluran dana CSR PT PJU. KCB menduga dana CSR disalurkan tidak sesuai tujuan sosial.

    Ada potensi dana digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar peruntukan. KCB Jatim juga menyoroti dugaan penyimpangan kebijakan.

    Keputusan tersebut dinilai tidak sejalan fungsi CSR. Baik sesuai perundang-undangan maupun SOP perusahaan.

    Penyimpangan ini berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. “Kami melihat adanya keputusan aktif dan tindakan sadar dalam pengelolaan dana CSR. Jika pelaku mengetahui aturan namun tetap melakukan penyimpangan, maka itu sudah masuk pada unsur kesengajaan atau mens rea,” tambah Holik.

    Ancaman Hukuman dan Komitmen Kejari

    Holik menegaskan, jika unsur 'actus dolosus' terbukti, perbuatan itu beririsan dengan penyalahgunaan kewenangan. Termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

    Hal ini diatur Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penentuan unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

    Namun, Holik mengingatkan agar indikasi kesengajaan tidak direduksi sebagai kesalahan administratif. “KCB siap kooperatif dan memberikan data tambahan jika dibutuhkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum,” pungkasnya.

    Kasus ini telah ditangani Kejari Banyuwangi sejak awal 2026. Kejari berkomitmen memprioritaskan kasus ini.

    Komitmen ini tertuang dalam Surat Perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor: Print-4074/M.5.21/Fd.1/12/2025 Tanggal 19 Desember 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Plh Kejari Banyuwangi Ricky Septa Kurniadi, S.H.,M.H.

    Kronologi Penanganan Kasus

    Tanggal Peristiwa Penting Pihak Terlibat
    1 Desember 2025 KCB Jatim menyampaikan Dumas ke Kejari Banyuwangi KCB Jatim, Kejari Banyuwangi
    19 Desember 2025 Penerbitan Surat Perintah Tugas Prioritas Penanganan Kasus Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Plh Ricky Septa Kurniadi)
    Awal 2026 Kasus dugaan korupsi mencuat dan ditangani Kejari Banyuwangi Kejari Banyuwangi
    10 Februari 2025 KCB Jatim gelar aksi dukungan di Kejaksaan Agung RI KCB Jatim, Kejaksaan Agung RI
  • Kejati NTB Digugat Praperadilan Kepala BPN Lombok Tengah Kasus Lahan Sirkuit Samota

    Kejati NTB Digugat Praperadilan Kepala BPN Lombok Tengah Kasus Lahan Sirkuit Samota

    Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Subhan, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Subhan merupakan tersangka korupsi pembelian lahan 70 hektare untuk sirkuit Samota, Sumbawa.

    Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 3/Pid.Pra/2026/PN Mtr di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Klasifikasi gugatan ini adalah sah atau tidaknya penahanan.

    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, menyatakan upaya hukum praperadilan merupakan hak tersangka. Pihaknya telah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan tersebut.

    "Itu hak tersangka," timpal Zulkifli, Senin (9/2/2026).

    Kejati NTB siap memaparkan seluruh dasar hukum penetapan Subhan sebagai tersangka di persidangan. Mereka akan membuktikan penetapan tersangka sesuai prosedur.

    "Kami siap dan akan dibuktikan di pengadilan," katanya.

    Jadwal Sidang Praperadilan

    PN Mataram telah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan yang ditempuh Subhan. Sidang tersebut akan dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026.

    "Kamis (19/2/2026) sidang perdana," dikutip dari laman resmi SIPP PN Mataram.

    Subhan menjadi salah satu dari tiga tersangka dalam kasus korupsi ini. Kasus terkait pembelian lahan untuk pembangunan sirkuit Samota di Sumbawa.

    Kronologi Kasus Korupsi Lahan Samota

    Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pembelian lahan 70 hektare ini. Lahan dibeli oleh Pemkab Sumbawa dari mantan Bupati Lombok Timur, Ali BD, senilai Rp 52 miliar.

    Tiga tersangka yang ditetapkan Kejati adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Subhan. Muhammad Julkarnain dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Saipullah Zulkarnain pemilik KJPP juga menjadi tersangka.

    Ketiga tersangka saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, NTB.

    Berikut rincian peran para tersangka dalam kasus korupsi lahan Samota:

    Nama Tersangka Peran Status
    Subhan Ketua Pelaksana Pengadaan Lahan (saat menjabat Kepala BPN Sumbawa) Tersangka, Ditahan
    Muhammad Julkarnain Tim Penilai (Appraisal) dari KJPP Tersangka, Ditahan
    Saipullah Zulkarnain Pemilik KJPP Tersangka, Ditahan

    Penyidik menemukan kerugian negara sebesar Rp 6,7 miliar dalam proses pembelian lahan. Transaksi pembelian lahan ini berlangsung antara tahun 2022-2023. Kerugian negara telah dikembalikan ke Kejati NTB oleh Ali BD sebagai penerima pembayaran.

    Para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP dan/atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi.

  • Hakim Tolak Nota Keberatan Empat Terdakwa Korupsi PTPN I Deli Serdang

    Hakim Tolak Nota Keberatan Empat Terdakwa Korupsi PTPN I Deli Serdang

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak nota perlawanan atau eksepsi empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan aset PTPN I Regional I. Aset senilai Rp 263 miliar tersebut dialihkan ke Citraland.

    Dengan penolakan ini, agenda persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keempat terdakwa adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Sumut, Askani; eks Direktur Utama PTPN II, Irwan Perangin-angin; Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subakti; dan eks Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Abdul Rahim Lubis.

    "Mengadili, menyatakan nota perlawanan para terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan persidangan sampai dengan putusan akhir," ujar Ketua Majelis Hakim M Kasim di PN Medan, Senin (9/2/2026).

    Tim penasihat hukum terdakwa menyatakan menghormati putusan hakim tersebut. Mereka berjanji akan memberikan tanggapan pada agenda pemeriksaan saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada sidang lanjutan, Jumat 13 Februari 2026 mendatang.

    Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keempat terdakwa diduga secara bersama-sama mengalihkan aset negara milik PTPN I Regional I. Pengalihan ini disebut untuk kepentingan bisnis properti perumahan Citraland.

    Akibat perbuatan ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 263,4 miliar. Dugaan korupsi ini melibatkan dua terdakwa dari unsur BPN yang disebut memuluskan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

    Sertifikat HGB diterbitkan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II tanpa memenuhi kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara. Ini sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.

    Alih-alih mengembalikan lahan menjadi aset negara, lahan tersebut justru dikembangkan dan diperjualbelikan kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Jaksa menilai rangkaian tindakan ini sebagai upaya sistematis menghilangkan aset negara.

    Peran Para Terdakwa

    Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut aktif mengajukan perubahan status lahan. Dari HGU menjadi HGB secara bertahap sepanjang 2022-2023.

    Perubahan status lahan ini membuka jalan bagi pemasaran perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, hingga Tanjung Morawa. Dari total lahan seluas 8.077 hektare yang dikerjasamakan PT Nusa Dua Propertindo dengan PT Ciputra Land melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), sekitar 93 hektare telah berstatus HGB dan dipasarkan kepada masyarakat.

    Terdakwa Jabatan Peran
    Askani Eks Kepala Kanwil BPN Sumut Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan
    Irwan Perangin-angin Eks Dirut PTPN II Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB
    Iman Subakti Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB
    Abdul Rahim Lubis Eks Kepala Kantor BPN Deli Serdang Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan

    Para terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis. Ini termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Alternatif kedua, mereka melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto ketentuan dalam UU KUHP baru.

  • Kejagung Dalami Dugaan Suap Korupsi Ekspor POME, 11 Tersangka Ditetapkan

    Kejagung Dalami Dugaan Suap Korupsi Ekspor POME, 11 Tersangka Ditetapkan

    Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami dugaan suap terkait kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan pihaknya akan segera melacak dan menyita aset para tersangka. Proses ini dimulai sejak penetapan tersangka.

    Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa penyitaan aset akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya telah melakukan persiapan awal sebelum penetapan tersangka.

    "Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset," kata Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

    Syarief menambahkan, penyitaan aset merupakan langkah penting untuk mengembalikan kerugian negara. Proses ini akan dimulai segera setelah penetapan status tersangka.

    "Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain," ujarnya.

    Dugaan Suap Melalui Money Changer

    Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk money changer. Penggeledahan ini bertujuan untuk melacak aliran dana suap dalam perkara ekspor POME.

    Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa penggeledahan money changer merupakan bagian dari upaya membongkar jaringan suap. Ini menunjukkan modus operandi yang digunakan para pelaku.

    "Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu," jelasnya.

    Kerugian Negara dan Perekonomian

    Kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Perkiraan awal menunjukkan kerugian mencapai Rp 14 triliun.

    Kerugian ini berasal dari penurunan pajak crude palm oil (CPO) yang seharusnya jauh lebih tinggi daripada pajak POME. Kebijakan ini dinilai merugikan pendapatan negara.

    "Jadi kerugian negaranya khusus kerugian keuangan negara itu dengan pajak yang diturunkan. Jadi pajak yang diturunkan adalah pajak CPO itu jauh lebih tinggi daripada pajak POME jauh jauh sekali lebih tinggi itu kerugian keuangan negara," jelasnya.

    Selain itu, Kejagung masih menghitung kerugian perekonomian negara. Kerugian ini terkait dengan larinya CPO ke luar negeri.

    "Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga itu dengan larinya CPO ke luar negeri. Dengan demikian kuota untuk CPO di luar dijual di dalam negeri itu jauh akan berkurang dari yang seharusnya," ucapnya.

    Perkiraan Kerugian Negara dan Dampaknya

    Jenis Kerugian Besaran (Estimasi) Dampak
    Kerugian Keuangan Negara Rp 14 Triliun Penurunan pajak CPO yang seharusnya tinggi
    Kerugian Perekonomian Negara Masih dihitung Kuota CPO dalam negeri berkurang akibat ekspor ilegal

    Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi

    Sebagai bagian dari penyidikan, Kejagung telah menggeledah kantor Bea dan Cukai pada Rabu (22/10/2025). Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi untuk mencari alat bukti.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa informasi detail tidak dapat diungkapkan secara luas. Hal ini untuk menjaga integritas proses penyidikan.

    "Karena sifatnya masih penyidikan, tidak bisa juga terlalu terbuka. Kenapa ini dilakukan? Karena dalam rangka kita menemukan alat-alat bukti nantinya untuk proses penegakan hukum," kata Anang.

    Beberapa dokumen penting telah diamankan dari lokasi penggeledahan. Anang menjelaskan bahwa hal ini merupakan prosedur standar dalam penyelidikan.

    "Beberapa dokumen ya pasti (diamankan dari penggeledahan) itu saja," kata Anang, Jumat (24/10/2025).

    Penyidikan kasus ini berfokus pada dugaan korupsi ekspor POME pada tahun 2022. Status perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

    "Jadi, kepada rekan-rekan, kami mohon maaf tidak bisa terbuka dalam hal ini, karena sifatnya masih penyidikan. (Kasusnya terkait) POME (palm oil mill effluent) tempusnya sekitar 2022," tutur Anang.

    Selain penggeledahan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Identitas saksi yang diperiksa tidak dirinci demi kelancaran penyidikan.

    "Yang jelas ini proses penyidikan. Dalam rangka proses penyidikan ini, penyidik sudah melakukan beberapa langkah-langkah hukum, tindakan, di antaranya melakukan penggeledahan ke beberapa tempat untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dalam rangka nantinya untuk penegakan hukum berikutnya," terang dia.

  • Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Rp 14 Triliun di Jakarta

    Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Rp 14 Triliun di Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan rekayasa klasifikasi komoditas untuk menghindari aturan ekspor.

    Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, menyatakan tiga tersangka adalah penyelenggara negara, sisanya berasal dari pihak swasta. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Modus operandi yang diungkap Kejagung adalah penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO). CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Penggunaan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO dilakukan. Ini bertujuan menghindari pengendalian ekspor CPO dan kewajiban negara.

    “Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara,” kata Syarief saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Selasa (10/2/2026).

    “Hal ini terjadi karena ada penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komunitas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat,” lanjutnya.

    Modus lain adalah meloloskan ekspor CPO dengan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi biaya keluar. Ada juga dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.

    “Kemudian modus berikutnya meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO serta mengurangi kewajiban biaya keluar dan pemungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara sehingga pemungutannya menjadi lebih jauh lebih rendah,” ucapnya.

    “Serta adanya feedback tau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluruskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komunitas strategis yang di tengah rasa dan rasa keadilan di dalam masyarakat yaitu di antaranya adanya kehilangan penerimaan negara. Kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO dan ketiga terganggunya tata kelola komunitas strategis nasional,” jelasnya.

    Kerugian Negara dan Daftar Tersangka

    Kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam penghitungan. Namun, estimasi sementara mencapai Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun.

    Angka tersebut hanya kerugian keuangan negara. Potensi kerugian perekonomian negara juga sedang dihitung. Syarief menyebut perkiraan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai Rp 14 triliun.

    Berikut adalah daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian RI.
    2 FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) / Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT (2024-sekarang).
    3 MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4 ES Direktur PT. SMP, PT. SMA, dan PT. SMS.
    5 ERW Direktur PT. BMM.
    6 FLX Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP.
    7 RND Direktur PT. TAJ.
    8 TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9 VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10 RBN Direktur PT CKK.
    11 YSR Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP.

    Para tersangka dijerat Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mereka juga disangkakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Kesebelas tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

  • Transparency International Indonesia Rilis Skor IPK Negara, Indonesia Turun Peringkat

    Transparency International Indonesia Rilis Skor IPK Negara, Indonesia Turun Peringkat

    Transparency International Indonesia (TII) telah merilis skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berbagai negara. Terdapat 10 negara yang dinilai paling bersih dari korupsi, sementara komitmen global terhadap pemberantasan korupsi mengalami kemunduran.

    Indonesia sendiri mengalami penurunan signifikan, berada di peringkat 109 dari 180 negara dengan skor 34.

    Program Manager TII, Ferdian Yazid, menjelaskan bahwa 10 negara dengan skor IPK tertinggi didominasi oleh wilayah Skandinavia. Dua negara dari Asia Pasifik juga turut masuk dalam daftar tersebut.

    "Negara top 10 pemuncak klasemen CPI, mayoritas didominasi negara skandinavia. Ada Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Kemudian ada outlier misalkan dua negara Asia Pasifik yaitu Singapura dan New Zealand," kata Manajer Program TII Ferdian Yazid kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

    Ferdian merinci, Denmark menempati peringkat pertama dengan skor 89. Finlandia menyusul di posisi kedua dengan skor 88. Singapura menempati posisi ketiga dengan skor 84.

    Daftar Negara dengan IPK Tertinggi

    Berikut adalah 10 negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi:

    Peringkat Negara Skor IPK
    1 Denmark 89
    2 Finlandia 88
    3 Singapura 84
    4 Selandia Baru 81
    5 Norwegia 81
    6 Swedia 80
    7 Swiss 80
    8 Luksemburg 78
    9 Belanda 78
    10 Jerman 77

    Meskipun demikian, Ferdian mengutarakan bahwa ada kemerosotan kepemimpinan global dalam pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari menurunnya skor CPI 12 negara yang sebelumnya di atas 80, menjadi hanya lima negara di tahun ini.

    "Di tahun ini, hanya ada lima negara. Jadi mulai banyak kemunduran komitmen pemberantasan korupsi di tingkat global," tutur Ferdian.

    Negara dengan IPK Terendah dan Situasi Indonesia

    Yazid juga membeberkan negara-negara dengan skor IPK terendah. Negara-negara ini berasal dari kelompok Fragile States di Amerika Tengah, Latin, dan Afrika.

    "Misalnya yang paling rendah ada Venezuela yang baru diserang Donald Trump, lalu ada juga Somalia dan Sudan Selatan. Jadi negara yang berkonflik biasanya juga rentan terhadap praktik korupsi," imbuhnya.

    Untuk Indonesia, pada tahun 2025 menempati peringkat 109, turun 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor IPK Indonesia tahun ini adalah 34.

    "Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Ferdian.

    "Jadi skornya ada penurunan tiga poin, peringkatnya turun 10 peringkat," jelasnya.

    Perolehan skor tersebut membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Aljazair, Malawi, Sierra Leone, dan Laos.

    IPK Negara ASEAN

    Berikut skor IPK antarnegara ASEAN, menunjukkan Singapura sebagai yang terbaik dan Myanmar di posisi terendah:

    Negara Peringkat Skor IPK
    Singapura 3 84
    Malaysia 52 52
    Timor Leste 53 44
    Vietnam 81 41
    Indonesia 109 34
    Laos 109 34
    Thailand 116 33
    Filipina 120 32
    Kamboja 163 20
    Myanmar 169 16