Tag: Korupsi

  • IPK Indonesia Turun ke Angka 34, Sejajar dengan Nepal

    IPK Indonesia Turun ke Angka 34, Sejajar dengan Nepal

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kini mencapai angka 34. Perolehan ini menempatkan Indonesia sejajar dengan Nepal, yang juga menghadapi isu korupsi mengakar.

    Manajer Program TII, Ferdian Yazid, mengungkapkan bahwa Nepal tahun lalu sempat mengalami demonstrasi politik. Hal itu disebabkan praktik korupsi yang kuat di sektor publik.

    Dengan nilai 34, peringkat Indonesia merosot tajam ke posisi 109. Angka ini sama dengan capaian tahun lalu, menunjukkan stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Ferdian menjelaskan sembilan sumber data menjadi penentu skor IPK Indonesia. Dari total data tersebut, dua kategori mengalami penurunan signifikan.

    Kategori pertama adalah IMD World Competitiveness. Peneliti bertanya kepada para pebisnis mengenai persepsi suap dan korupsi di Indonesia.

    Skor IPK Indonesia pada tahun 2025 di kategori ini hanya 26. Angka tersebut turun 19 poin dari tahun 2024 yang mencapai 45.

    "Para responden dari pebisnis ini banyak menjawab korupsi itu semakin banyak di Indonesia tahun 2025," jelas Ferdian, Selasa (10/2/2026).

    Kategori berikutnya yang menunjukkan penurunan adalah Bertelsmann Foundation Transform Index. Kategori ini berfokus pada efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap pidana korupsi.

    Sejumlah pakar menjadi responden dalam kategori ini. Pada tahun 2025, Indonesia meraih angka 39.

    Skor itu turun sembilan poin dari tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan persepsi negatif dari para pakar.

    "Ini menunjukkan persepsi pakar yang menjadi responden Indonesia ini sistem (pencegahan korupsi dan penegakan hukum) Indonesia masih tidak efektif," tutur Ferdian.

    Perbandingan dengan Negara Lain

    Skor IPK 34 menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara Afrika. Di kawasan ASEAN, Indonesia menyamai Laos.

    Namun, Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura. Singapura meraih skor IPK 84, menunjukkan perbedaan signifikan.

    Negara Skor IPK 2025 Keterangan
    Indonesia 34 Sejajar dengan Nepal dan Laos
    Nepal 34 Pernah mengalami demonstrasi politik akibat korupsi
    Laos 34 Sejajar dengan Indonesia di ASEAN
    Singapura 84 Jauh meninggalkan Indonesia
    Aljazair 34 Salah satu negara Afrika dengan skor sama
    Malawi 34 Salah satu negara Afrika dengan skor sama
    Sierra Leone 34 Salah satu negara Afrika dengan skor sama

    "Berikut skor CPI negara lain yang memiliki skor yang sama. Jadi ada beberapa negara Afrika misalnya Aljazair, Malawi, Sierra Leone. Indonesia juga memiliki skor yang sama dengan negara tetangga Asean, Laos," kata Ferdian.

  • Skor IPK Indonesia Anjlok 3 Poin pada 2025, Terlempar dari 100 Besar

    Skor IPK Indonesia Anjlok 3 Poin pada 2025, Terlempar dari 100 Besar

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2025 tercatat anjlok tiga poin. Angka ini berada di posisi 34, mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

    Penurunan skor tersebut membawa Indonesia keluar dari jajaran 100 besar negara dengan IPK terbaik. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 99.

    Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, mengonfirmasi data tersebut pada Selasa (10/2/2026).

    "Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Ferdian.

    Ferdian menambahkan bahwa penurunan tiga poin pada skor IPK berdampak pada merosotnya peringkat Indonesia sebanyak 10 posisi.

    "Jadi skornya ada penurunan tiga poin, peringkatnya turun 10 peringkat," jelas Ferdian.

    Perbandingan dengan Negara Lain

    Perolehan skor IPK ini menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara Afrika, seperti Aljazair dan Sierra Leone.

    Indonesia juga memiliki skor yang sama dengan negara tetangga ASEAN, Laos. Berikut adalah perbandingan skor IPK antarnegara ASEAN:

    Skor IPK Negara-negara ASEAN

    Penurunan IPK ini menjadi sorotan utama dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya perbaikan harus segera dilakukan untuk meningkatkan persepsi publik terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

    Negara Peringkat Skor
    Singapura 3 84
    Malaysia 52 52
    Timor Leste 53 44
    Vietnam 81 41
    Indonesia 109 34
    Laos 109 34
    Thailand 116 33
    Filipina 120 32
    Kamboja 163 20
    Myanmar 169 16
  • Adik Ipar Pejabat Kemnaker Akui Rekening Dipakai Suami, Tarik Rp 4,4 Miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Adik Ipar Pejabat Kemnaker Akui Rekening Dipakai Suami, Tarik Rp 4,4 Miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus bergulir. Fakta baru terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (9/2/2026), mengenai penarikan uang Rp 4,4 miliar dari rekening Nova Alisa Putri.

    Nova Alisa Putri merupakan adik ipar dari 'sultan' Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro. Rekening Nova diketahui dipinjam oleh Irvian untuk sejumlah transaksi.

    Nova bersaksi sebagai staf administrasi PT Centra Adminikasi sekaligus adik dari istri Bobby. Ia mengakui rekeningnya digunakan Bobby, namun tidak mengetahui detail transaksi miliaran rupiah tersebut.

    Jaksa mencecar Nova mengenai penarikan dana sebesar Rp 4,4 miliar. Jaksa menunjukkan mutasi rekening halaman 368 yang mencatat penarikan tunai pada 22 Oktober sebesar Rp 2 miliar dan 23 Oktober sebesar Rp 2,4 miliar.

    "Saya tidak tahu, Pak," jawab Nova saat ditanya jaksa mengenai penarikan tersebut.

    Nova sempat mempertanyakan dalihnya yang mengaku tidak tahu penarikan Rp 4,4 miliar. Ia berdalih keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena didesak penyidik KPK.

    "Itu saya karena saya didesak, tapi saya tidak tahu," timpal Nova.

    "Didesak oleh penyidik," jawab Nova saat ditanya siapa yang mendesaknya.

    Nova menjelaskan penyidik KPK mencecarnya soal penarikan Rp 4,4 miliar. Desakan tersebut, menurut Nova, membuatnya mengakui penarikan yang kemudian tertuang dalam BAP oleh penyidik.

    "Ditanya kalau 'Mbak Nova pernah narik uang 4 miliar nggak?'. (Saya jawab) Saya tidak pernah. Saya sudah jawab berkali-kali, tetapi masih didesak. Ya sudah, saya jawab, apa namanya, nggak tahu Pak, gitu. Saya tidak pernah penarikan sebanyak itu," jawab Nova.

    Perintah Penutupan Rekening

    Rekening Nova kemudian diminta untuk ditutup oleh istri Bobby. Hal ini terjadi saat saldo rekening tersebut tersisa Rp 20 ribu.

    "Iya, penutupan rekening saya cuman ambil puluhan (juta) sih, Pak, nggak sampai miliar," jawab Nova.

    Jaksa juga menanyakan alasan penutupan rekening yang sempat dipakai Irvian tersebut. Nova mengaku penutupan rekening itu atas perintah istri Irvian.

    "Perintah dari Bu Fitri (istri Irvian) karena sudah tidak lagi dipakai rekening saya," kata Nova.

    Nova menyatakan saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp 20 ribu sebelum ditutup. Ia mengecek saldo tersebut sebelum menutup rekening.

    Berikut adalah rincian penarikan dana dari rekening Nova Alisa Putri:

    Tanggal Penarikan Jumlah Penarikan (IDR)
    22 Oktober 2.000.000.000
    23 Oktober 2.400.000.000
    Total 4.400.000.000

    Jaksa Tegur Saksi di Persidangan

    Jaksa KPK menegur keras Nova Alisa Putri di persidangan. Jaksa menilai Nova memberikan keterangan yang berbelit-belit.

    "Ini saksi kami ingatkan ya, tadi diingatkan oleh majelis, supaya saksi kooperatif, ya. Jangan memberikan keterangan yang tidak benar," kata jaksa.

    Jaksa juga mencecar Nova terkait status Irvian di PT SSI. Jaksa sempat menyinggung keterangan di BAP Nova mengenai gaji Rp 5 juta yang didapatkan Irvian di perusahaan tersebut.

    Namun, Nova mengaku keterangan tersebut dilontarkan karena kelelahan saat diperiksa penyidik KPK. Ia mengaku tidak menyebutkan detail gaji Irvian.

    "Saya hanya ngomong ke penyidiknya, Pak Boby datang sesekali ke kantor, tapi saya tidak menyebutkan dia ada gaji Rp 5 juta atau apa. Soalnya itu bukan ranah saya, Pak," kata Nova.

    "Karena saya itu tanda tangan udah jam 02.00 WIB, Pak. Jadi saya udah capek, udah ini, tapi saya nggak baca lagi," timpal Nova terkait BAP yang ditandatanganinya.

    "Saya tidak menyangkal, Pak, tapi saya tidak ngomong kayak gitu," kata Nova membantah isi BAP.

  • Presiden Prabowo Soroti Kekayaan Negara Hilang dan Dibawa Lari Oknum ke Luar Negeri

    Presiden Prabowo Soroti Kekayaan Negara Hilang dan Dibawa Lari Oknum ke Luar Negeri

    Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti isu kebocoran kekayaan negara. Menurutnya, banyak aset nasional yang hilang bahkan diam-diam dibawa lari keluar negeri oleh oknum yang tidak memiliki rasa cinta tanah air.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nadhlatul Ulama (NU) yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Prabowo mengaku setelah menjabat sebagai Presiden, ia mempelajari data, fakta, dan kondisi lapangan mengenai potensi kekayaan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia dianugerahi karunia kekayaan yang luar biasa.

    Sayangnya, kekayaan negara ini belum dijaga dan dikelola secara optimal. Prabowo menuding para elit yang tidak pandai menjaga kekayaan negara sehingga banyak aset yang lenyap, bahkan diselundupkan ke luar negeri.

    “Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga, terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri, terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita, terlalu banyak kekayaan yang dibawa lari ke luar negeri,” tegas Prabowo.

    Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan bangsa yang baik. “Padahal, hanya dengan pengelolaan kekayaan bangsa baru kita bisa sungguh-sungguh sejahtera,” tegasnya lagi.

    Komitmen Pemerintah Lawan Korupsi

    Mantan Purnawirawan TNI itu bertekad bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. Pihaknya tidak akan ragu melawan tindak pidana korupsi, penipuan, serta berbagai manipulasi penggarongan aset nasional.

    “Saya dan pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Ia menegaskan komitmennya untuk tidak mundur. “Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun,” sebutnya kembali.

    Distribusi kekayaan negara secara adil diyakini dapat memberantas kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa potensi masalah dalam pengelolaan kekayaan negara:

    Aspek Potensi Masalah
    Pengawasan Lemahnya pengawasan terhadap aset negara
    Regulasi Celah hukum yang dimanfaatkan untuk korupsi
    Transparansi Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana
    Akuntabilitas Minimnya pertanggungjawaban pihak terkait

    Prabowo optimis kekayaan negara cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, asalkan dikelola dengan berani, pandai, dan tekad kuat.

    “Apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insyaallah kekayaan negara kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera,” pungkas Prabowo.

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sosok Jurist Tan. Jurist Tan merupakan mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Pengakuan ini muncul dalam persidangan kasus korupsi proyek Chromebook.

    Bambang Hadi Waluyo menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan ini mengagendakan kesaksian Bambang untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Tim pengacara Nadiem Makarim awalnya mempertanyakan alasan Bambang menerima jabatan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek tahun 2020. Mereka ingin mengetahui apakah ada pengaruh Jurist Tan di balik penunjukan tersebut.

    “Ketika Bapak diangkat menjadi PPK, kenapa Bapak tidak menolak? Apakah ada paksaan dari Bu Jurist Tan harus ikut, harus jadi?” tanya pengacara Nadiem.

    “Jadi saat itu melekat pada jabatan,” jawab Bambang.

    Pengacara Nadiem kemudian kembali menegaskan pertanyaan terkait paksaan dari Jurist Tan.

    “Ketika Bapak menerima, Bapak ikhlas menerimanya? Tidak dipaksa Bu Jurist Tan ya?” tanya pengacara.

    “Itu nggak ada kaitannya Jurist Tan,” timpal Bambang.

    Namun, pertanyaan selanjutnya mengenai ketakutan Bambang terhadap Jurist Tan sempat membuat suasana hening.

    Tim pengacara Nadiem kembali mengulang pertanyaan tersebut. Bambang akhirnya mengakui rasa takutnya. Ia beralasan bahwa seluruh tim struktural di bawahnya juga merasakan hal serupa.

    “Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan?” tanya pengacara Nadiem.

    “Secara nggak langsung takut karena pejabat-pejabat struktural saya juga 'Ini menurut Bu Jurist Tan. Menurut…','” jawab Bambang.

    “Saya tanya, Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan saat itu?” potong pengacara Nadiem.

    “Takut,” jawab Bambang.

    Bambang kemudian menjelaskan alasan di balik ketakutannya terhadap Jurist Tan. Ketakutan tersebut berkaitan dengan potensi dianggap tidak melaksanakan perintah.

    “Takut. Kenapa?” tanya pengacara Nadiem.

    “Takut (dianggap) nggak melaksanakan perintah,” ujar Bambang.

    Profil Jurist Tan dan Kasus Korupsi Chromebook

    Jurist Tan merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek Chromebook. Saat ini, Jurist Tan diketahui berstatus buron.

    Kasus korupsi Chromebook sendiri telah menyeret Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Kasus ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

    Tersangka/Terdakwa Jabatan Status Terkini
    Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek Saksi
    Jurist Tan Mantan Stafsus Nadiem Makarim Tersangka, Buron
    Nadiem Makarim Mantan Mendikbudristek Terdakwa
  • Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, mengungkapkan keyakinannya terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakilnya Bambang Setyawan. Suharto menduga tindak pidana tersebut terjadi jauh sebelum tunjangan hakim mengalami kenaikan.

    Suharto memaparkan proses eksekusi perkara dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan tahapan panjang yang harus dilalui dalam setiap eksekusi putusan pengadilan.

    "Kalau sebuah proses eksekusi itu bermula dari proses perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, mungkin juga PK. Setelah itu yang dinyatakan menang mengajukan permohonan eksekusi," terang Suharto.

    Proses selanjutnya melibatkan telaah berkas sebelum Ketua PN menerbitkan aanmaning. Aanmaning adalah teguran bagi pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap secara sukarela.

    "Setelah aanmaning, ada penetapan eksekusi. Nah, di proses mana (suap yang terjadi), ini yang sedang berjalan. Nanti anda lihat, gitu. Saya yakin, 100 persen yakin, bahwa proses ini jauh sebelum hakim naik gaji atau naik tunjangan fasilitas keuangannya," tutur Suharto.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap detail dugaan suap ini. Kasus terkait gugatan PT Karabha Digdaya (KD) soal lahan seluas 6.500 meter persegi di Depok.

    PN Depok mengabulkan gugatan tersebut pada tahun 2023, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

    Pada Januari 2025, PT KD mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok. Namun, hingga Februari 2025, eksekusi tak kunjung terlaksana.

    PT KD berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan. Di sisi lain, masyarakat juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang sama pada Februari 2025.

    KPK menyebut Wayan Eka, selaku Ketua PN Depok, meminta uang Rp 1 miliar kepada PT KD untuk memperlancar eksekusi. PT KD menyepakati pemberian Rp 850 juta.

    Pada Januari 2026, Bambang, Wakil Ketua PN Depok, menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil. Resume ini menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan pada 14 Januari 2026.

    Beberapa kali penyerahan uang terjadi setelah itu. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dilakukan pada 5 Februari 2026.

    Pihak yang Terjerat Kasus Suap PN Depok

    Berikut daftar pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap di PN Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan
    1. I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2. Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3. Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4. Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5. Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Kenaikan Gaji Hakim

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% pada Juni 2025. Aturan ini ditetapkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Pada Februari 2026, pemerintah juga menyatakan bahwa hakim ad hoc akan menerima kenaikan gaji serupa.

  • MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keduanya merupakan tersangka kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Dua hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa MA tidak akan memberikan advokasi kepada I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.

    "Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan," ujar jubir MA Yanto saat konferensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan, Ketua MA Sunarto telah menandatangani surat permohonan izin penahanan yang diajukan KPK. Hal ini menjadi bukti komitmen MA untuk tidak menghalangi penindakan hukum terhadap hakim yang melanggar.

    "Terhadap izin penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 KUHAP, Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani segera, setelah permohonan izin penahanan terhadap hakim dalam perkara di PN Depok diajukan oleh penyidik KPK sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung," terang Yanto.

    Apresiasi KPK dan Upaya Bersih-Bersih

    MA menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pengusutan dugaan pelanggaran hukum oleh hakim. Langkah ini dinilai membantu MA dalam membersihkan institusi dari tindakan tercela.

    "Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk 'bersih-bersih' terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor," ungkap Yanto.

    MA berharap hanya tersisa hakim yang memiliki komitmen antijudicial corruption. Mereka harus selalu menjaga integritas, harkat, dan martabat hakim.

    Detail Kasus dan Penahanan

    KPK telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan sebagai tersangka. Beberapa pihak lain juga menjadi tersangka dalam kasus pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat.

    Para tersangka kini telah ditahan oleh KPK.

    Penetapan dan penahanan tersangka dilakukan pada Jumat (6/2). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa surat penahanan untuk dua hakim telah dikirim ke MA.

    "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumat Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," sebut Asep saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

    Daftar Tersangka Kasus Suap Lahan Depok

    Berikut adalah daftar tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan di Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD kemudian menyanggupi pembayaran sejumlah Rp 850 juta.

  • MA Berhentikan Sementara Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Suap

    MA Berhentikan Sementara Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Suap

    Mahkamah Agung (MA) memutuskan memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keputusan ini diambil setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.

    Pemberhentian sementara ini juga berlaku untuk aparatur Pengadilan Negeri Depok lainnya yang terlibat. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen MA dalam membersihkan lembaga peradilan.

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Wayan dan Bambang.

    "Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut," ujar Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan bahwa hakim yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian tersebut akan dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

    "Terhadap hakim, maka Mahkamah Agung secepatnya akan mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung," lanjut Yanto.

    Tindakan serupa juga akan diberlakukan kepada jurusita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, yang turut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Yohansyah akan diberhentikan melalui Sekretaris MA.

    "Begitu juga dengan aparatur Pengadilan negeri depok yang terbukti bersalah maka akan diberhentikan oleh pembina kepegawaian Mahkamah Agung dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung," ujarnya.

    Kronologi dan Daftar Tersangka

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, dan Yohansyah sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Penangkapan ketiganya dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang diwarnai aksi kejar-kejaran. Kasus ini melibatkan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara.

    Pihak PT KD, melalui Direktur Utama Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal Berliana Tri Ikusuma, kemudian menyanggupi pembayaran sebesar Rp 850 juta.

    Berikut adalah daftar identitas para tersangka yang terlibat dalam kasus suap di PN Depok:

    No Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD