Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menanggapi rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lokasi pembangunan adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi.
Marwan Dasopang meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan penting tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan terkait lahan bersejarah itu sebelum pembangunan dimulai.
Marwan percaya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam. Terutama mengenai status lahan dan potensi keterkaitannya dengan situs bersejarah yang ada.
"Ya kalau sudah bisa dibangun di situ berarti kan dengan nilai sejarahnya sudah selesai. Artinya kan tidak ceroboh, tidak tiba-tiba dibangun kalau tidak diselesaikan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan tempat berdirinya, lahan itu seperti apa," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Marwan, pemerintah tidak mungkin bertindak ceroboh dalam masalah ini. Semua situs dan aspek lain yang berkaitan harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Kami kira itu tidak mungkin pemerintah seceroboh itu, ya harus diselesaikan, kalau berbagai situs apa atau apakah seperti apa," ujarnya.
Niat Baik Pemerintah untuk Umat
Lebih lanjut, Marwan menilai niat pemerintah menyediakan fasilitas untuk kepentingan umat adalah hal terpenting. Pembangunan gedung ini dianggap bagian dari gagasan besar.
"Yang terpenting ada niat Presiden memberikan harapan kepada kita untuk satu tempat yang bisa untuk mengurus umat dengan baik. Kalau dikelola dengan baik harta dan kemampuan keuangan umat sebetulnya dahsyat sekali," ujarnya.
Pengelolaan potensi keuangan umat melalui zakat, haji, dan wakaf yang terhimpun dengan baik, disebutnya sebagai ide besar. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
"Ada lewat zakat, ada lewat keuangan haji, ada lewat wakaf dan lain-lain terhimpun dengan baik, saya kira ini sudah bagian dari ide besar dan berdampak untuk menyelesaikan berbagai persoalan," imbuh dia.
Koordinasi Pemprov DKI dan Pusat
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana duduk bersama pemerintah pusat dan instansi terkait. Pertemuan ini akan membahas calon Gedung MUI di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.
Pembahasan dilakukan agar rencana penggunaan gedung tetap sesuai aturan pelestarian. Status cagar budaya lahan tersebut menjadi perhatian utama.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.
"Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta men-support, mendukung apa pun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2016. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.
"Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu, nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait status cagar budaya dan rencana pembangunan:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi Pembangunan | Bekas Kedutaan Besar Inggris |
| Status Lahan | Bangunan cagar budaya tingkat provinsi (Heritage) sejak 2016 |
| Pihak Terlibat | Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi terkait |
| Tujuan Pembangunan | Fasilitas untuk kepentingan umat |
| Dukungan Pemprov DKI | Mendukung dengan syarat pemenuhan tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya |




