Tag: MUI

  • DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menanggapi rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lokasi pembangunan adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi.

    Marwan Dasopang meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan penting tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan terkait lahan bersejarah itu sebelum pembangunan dimulai.

    Marwan percaya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam. Terutama mengenai status lahan dan potensi keterkaitannya dengan situs bersejarah yang ada.

    "Ya kalau sudah bisa dibangun di situ berarti kan dengan nilai sejarahnya sudah selesai. Artinya kan tidak ceroboh, tidak tiba-tiba dibangun kalau tidak diselesaikan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan tempat berdirinya, lahan itu seperti apa," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Marwan, pemerintah tidak mungkin bertindak ceroboh dalam masalah ini. Semua situs dan aspek lain yang berkaitan harus diselesaikan terlebih dahulu.

    "Kami kira itu tidak mungkin pemerintah seceroboh itu, ya harus diselesaikan, kalau berbagai situs apa atau apakah seperti apa," ujarnya.

    Niat Baik Pemerintah untuk Umat

    Lebih lanjut, Marwan menilai niat pemerintah menyediakan fasilitas untuk kepentingan umat adalah hal terpenting. Pembangunan gedung ini dianggap bagian dari gagasan besar.

    "Yang terpenting ada niat Presiden memberikan harapan kepada kita untuk satu tempat yang bisa untuk mengurus umat dengan baik. Kalau dikelola dengan baik harta dan kemampuan keuangan umat sebetulnya dahsyat sekali," ujarnya.

    Pengelolaan potensi keuangan umat melalui zakat, haji, dan wakaf yang terhimpun dengan baik, disebutnya sebagai ide besar. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

    "Ada lewat zakat, ada lewat keuangan haji, ada lewat wakaf dan lain-lain terhimpun dengan baik, saya kira ini sudah bagian dari ide besar dan berdampak untuk menyelesaikan berbagai persoalan," imbuh dia.

    Koordinasi Pemprov DKI dan Pusat

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana duduk bersama pemerintah pusat dan instansi terkait. Pertemuan ini akan membahas calon Gedung MUI di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.

    Pembahasan dilakukan agar rencana penggunaan gedung tetap sesuai aturan pelestarian. Status cagar budaya lahan tersebut menjadi perhatian utama.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta men-support, mendukung apa pun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2016. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu, nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status cagar budaya dan rencana pembangunan:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pembangunan Bekas Kedutaan Besar Inggris
    Status Lahan Bangunan cagar budaya tingkat provinsi (Heritage) sejak 2016
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi terkait
    Tujuan Pembangunan Fasilitas untuk kepentingan umat
    Dukungan Pemprov DKI Mendukung dengan syarat pemenuhan tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya
  • MUI Sumatra Utara Tetapkan Fatwa Haram Perayaan Valentine Bagi Umat Islam

    MUI Sumatra Utara Tetapkan Fatwa Haram Perayaan Valentine Bagi Umat Islam

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Utara kembali menegaskan bahwa perayaan Hari Valentine hukumnya haram bagi umat Islam. Keputusan ini bukanlah hal baru. MUI Sumut telah mengeluarkan fatwa serupa sejak tahun 2001. Penegasan kembali disampaikan melalui tausiyah nomor 011/DP-P II/II/2023.

    Fatwa tersebut juga diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017. Fatwa ini melarang perayaan Valentine karena bukan tradisi Islam. Perayaan ini juga berpotensi menjerumuskan pada pergaulan bebas.

    MUI Sumatra Utara secara tegas menyatakan haram bagi umat Islam merayakan Hari Valentine. Sikap ini telah ada sejak tahun 2001 melalui Fatwa No. 28/Kep/MUI-SU/IV/2001.

    Hal ini diperkuat Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017. Larangan ini didasarkan Valentine bukan tradisi Islam. Fatwa juga menyatakan perayaan tersebut berpotensi menjerumuskan pada pergaulan bebas.

    3 Alasan Utama Valentine Diharamkan

    Fatwa MUI didasarkan tiga alasan utama larangan muslim merayakan Hari Valentine. Alasan ini meliputi asal-usul, potensi dampak negatif, hingga perilaku konsumtif.

    Berikut adalah rincian tiga alasan utama pelarangan perayaan Valentine bagi umat Islam:

    • Bukan Berasal dari Tradisi Islam
    • Memicu Pergaulan Bebas dan Zina
    • Berpotensi Membawa Keburukan (Mudarat)

    1. Bukan Berasal dari Tradisi Islam

    Hari Valentine bukanlah bagian dari ajaran atau tradisi Islam. Sejarah Valentine bersumber dari ritual Kristen. Ini untuk mengenang orang suci atau upacara penyembahan berhala Romawi Kuno.

    Selain itu, Valentine juga berasal dari tradisi perjodohan di Eropa abad pertengahan. Oleh karena itu, turut merayakan dikategorikan sebagai tasyabuh. Tasyabuh berarti menyerupai orang kafir.

    Hal ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW yang bersabda:

    مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

    Artinya: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka" (HR. Abu Dawud).

    2. Memicu Pergaulan Bebas dan Zina

    Perayaan Valentine sering disalahartikan muda-mudi sebagai momen kebebasan yang kebablasan. Ada peningkatan penjualan alat kontrasepsi saat perayaan ini. Hal ini mengindikasikan maraknya seks bebas.

    Padahal, Islam sangat keras melarang perbuatan mendekati zina. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 32 menegaskan larangan ini.

    وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝٣٢

    Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.".

    3. Berpotensi Membawa Keburukan (Mudarat)

    Dampak negatif perayaan Valentine tidak terbatas pada pergaulan bebas. Dampak ini juga meliputi perilaku konsumtif. Membeli hadiah atau barang tanpa manfaat jelas termasuk menghambur-hamburkan harta atau tabzir.

    Islam melarang keras perbuatan ini. Sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 26-27.

    وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

    Artinya: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.".

    Bagaimana Hukum Menerima Kado Valentine?

    Setelah mengetahui hukum perayaan Valentine, muncul pertanyaan mengenai hukum menerima hadiah. Jika merayakan dilarang, bagaimana jika seorang muslim menerima hadiah seperti cokelat atau bunga saat Valentine?

    Islam menganjurkan saling memberi hadiah untuk mempererat kasih sayang. Namun, menerima hadiah dalam konteks perayaan yang tidak dituntunkan syariat memerlukan kehati-hatian.

    Syaikh Sholeh Al Munajjid menjelaskan bahwa menerima hadiah dari acara semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung. Oleh karena itu, sikap yang disarankan adalah menolak dengan halus.

    Berikut adalah tabel panduan sikap terhadap hadiah Valentine:

    Sikap Deskripsi
    Menolak dengan Halus Opsi terbaik menghindari syubhat dan dukungan terhadap perayaan.
    Menerima dengan Syarat Jika khawatir merusak hubungan pertemanan, hadiah boleh diterima. Sertai nasihat lembut tidak merayakan Valentine dan tidak akan menerima hadiah serupa di masa depan.

    Berdasarkan penjelasan di atas, muslim tidak diperbolehkan merayakan Hari Valentine. Larangan ini bukan untuk membatasi kasih sayang. Namun, untuk menjaga akidah dan moral umat dari budaya yang bertentangan syariat.

    Sebagai gantinya, umat Islam diimbau mengisi waktu dengan kegiatan positif. Tunjukkan kasih sayang kepada sesama setiap saat. Ini tanpa harus menunggu tanggal 14 Februari.

  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pembangunan gedung ini akan dimulai dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (dimulai dari nol pembangunannya)," kata Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menambahkan, saat ini pemerintah masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI tersebut juga sedang berlangsung.

    "Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain," jelasnya.

    Sumber Anggaran Pembangunan

    Prasetyo Hadi menyatakan, pos anggaran untuk pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bisa saja diambil dari Kementerian Agama. Namun, opsi pengambilan dari pos anggaran lain tidak tertutup.

    "Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berlokasi di jantung Ibu Kota. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI.

    Acara tersebut digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Prabowo menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Prabowo juga menyebut gedung tersebut dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya, Sabtu (7/2).

    Lokasi Gedung MUI

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjelaskan lokasi gedung. Gedung yang disiapkan Presiden Prabowo tersebut berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan tersebut dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris. Lokasinya tepat di samping Jalan Thamrin, dekat Hotel Grand Hyatt.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Pembangunan gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan umat Islam. Selain itu juga dapat mendukung berbagai lembaga keumatan di Indonesia.

    Rencana Pembangunan Gedung MUI Detail
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Metode Pembangunan Dimulai dari nol
    Status Saat Ini Proses desain, perhitungan anggaran
    Sumber Anggaran Potensial Kementerian Agama, pos anggaran lain
    Lahan ± 4.000 meter persegi
    Estimasi Ketinggian 40 lantai
    Pemanfaat MUI, Baznas, lembaga & ormas Islam
  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Gedung ini akan dibangun dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada sebelumnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembangunan akan dimulai dari nol. Pernyataan tersebut disampaikan usai jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pemerintah kini masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI juga sedang berjalan.

    “Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain,” jelas Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Pos anggaran pembangunan gedung MUI di Bundaran HI dapat berasal dari Kementerian Agama. Namun, ia tidak menutup kemungkinan sumber anggaran lain.

    “Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di Bundaran HI. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam.

    Lokasi tersebut disebut berada di jantung Ibu Kota. Lahan strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI. Acara tersebut berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    “Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Rencana Pembangunan Gedung Bertingkat Tinggi

    Gedung ini nantinya dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Prabowo bahkan sempat menyinggung pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    “Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai,” ujarnya.

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid memberikan informasi tambahan. Gedung tersebut akan berada di lokasi bekas Kedutaan Besar Inggris.

    “Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt,” kata Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Estimasi Proyek Pembangunan Gedung MUI

    Pembangunan gedung MUI ini menunjukkan komitmen pemerintah. Berikut beberapa detail yang telah diungkap:

    Aspek Detail Informasi
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat (Bekas Kedubes Inggris)
    Ukuran Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Peruntukan MUI, Badan Zakat Nasional, Lembaga Umat Islam, Ormas Islam
    Estimasi Lantai 40 lantai (masih dalam rencana)
    Status Proses desain dan penghitungan anggaran
    Sumber Anggaran Kementerian Agama atau pos anggaran lain
  • Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan duduk bersama membahas rencana penggunaan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris sebagai calon Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahan tersebut berstatus cagar budaya, sehingga pembahasan dilakukan untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan aturan pelestarian.

    Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta mensupport, mendukung apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2016. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Komitmen Presiden Prabowo untuk Gedung MUI

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berada di jantung ibu kota.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.

    Prabowo menyebut gedung tersebut juga bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa detail penting terkait rencana pembangunan Gedung MUI:

    Aspek Detail
    Lokasi Bekas Kedutaan Besar Inggris, Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Status Lahan Cagar Budaya (sejak 2016)
    Luas Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Tujuan Gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam
    Perencana Pembangunan gedung bertingkat tinggi (40 lantai)
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi Terkait

    Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengonfirmasi lokasi gedung yang disiapkan Presiden Prabowo. Gedung tersebut berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).