Tag: MUI

  • Jumlah Rakaat Salat Tarawih: Penjelasan Lengkap dari MUI

    Jumlah Rakaat Salat Tarawih: Penjelasan Lengkap dari MUI

    Salat Tarawih merupakan ibadah sunah yang dilakukan di bulan Ramadan. Perbedaan pendapat sering muncul terkait jumlah rakaatnya, mulai dari 8, 20, hingga 36 rakaat.

    Lantas, berapa jumlah rakaat minimal yang disyariatkan dalam Salat Tarawih? Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasannya.

    Mengutip dari situs MUI, kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan tata cara pelaksanaan Tarawih menurut empat mazhab. Intinya, Tarawih dilakukan dua rakaat salam, namun ada perbedaan teknis:

    "Disunnahkan salam pada setiap dua rakaat. Jika dilakukan dengan satu salam dan duduk pada setiap dua rakaat, maka sah tetapi makruh, kecuali menurut Syafi'iyah. Mazhab Hanafi menyatakan; 'jika empat rakaat dengan satu salam, itu terhitung dua rakaat; jika lebih dari empat, terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanbali dan Maliki menyatakan sah namun makruh dan dihitung dua puluh rakaat. Mazhab Syafi'i mensyaratkan salam setiap dua rakaat; jika tidak, maka tidak sah." (Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah], juz 1, h. 310-311)

    Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Salat Tarawih 20 rakaat diakui secara luas dalam tradisi fiqih, meskipun ada perbedaan dalam teknis pelaksanaannya.

    Salat Tarawih 8 Rakaat Menurut Ulama Syafi'iyah

    Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa seseorang yang melaksanakan sebagian rakaat Tarawih, termasuk delapan rakaat, tetap mendapatkan pahala. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busyra al-Karim karya Syekh Sa'id Ba'ali Ba'ishn:

    "Demikian pula orang yang melaksanakan sebagian Tarawih, seperti mencukupkan delapan rakaat, tetap diberi pahala sebagai Tarawih, meskipun sejak awal ia memang bermaksud mencukupkan pada jumlah tersebut sebagaimana kebiasaan di sebagian negeri." (Busyra al-Karim bi Syarh Masa'il al-Ta'lim [Jeddah: Dar al-Minhaj], h. 711)

    Dasar bagi yang memilih delapan rakaat adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dalam Tuhfat al-Ahwadzi disebutkan:

    "…. Rasulullah tidak pernah menambah (shalat malam) di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat-jangan engkau tanyakan betapa indah dan panjangnya-kemudian shalat empat rakaat lagi-jangan engkau tanyakan betapa indah dan panjangnya-kemudian shalat tiga rakaat…. Pendapat terakhir ini-yang dipilih oleh Imam Malik untuk dirinya-yaitu sebelas rakaat, didukung oleh hadis Jabir radhiyallahu 'anhu. Ia berkata: 'Rasulullah SAW pernah mengimami kami pada bulan Ramadhan sebanyak delapan rakaat, lalu beliau Witir. Pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid dan berharap beliau keluar untuk mengimami kami. Kami tetap menunggu hingga pagi. Kemudian kami menemui beliau dan berkata: 'Wahai Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid dan berharap engkau mengimami kami.' Beliau bersabda: 'Aku khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian.' Hadis ini diriwayatkan oleh at-Thabarani dalam al-Shaghir, Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam Qiyam al-Lail, serta Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam kitab Sahih mereka." (Tuhfat al-Ahwadzi [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah], juz 3, h. 440-441)

    Hadis ini dipahami sebagai gambaran qiyam Nabi SAW yang diketahui sahabat tidak banyak rakaatnya, yakni delapan rakaat Tarawih dan tiga rakaat Witir.

    Tradisi Salat Tarawih 36 Rakaat

    Praktik 36 rakaat dalam Salat Tarawih dikenal dalam tradisi penduduk Madinah, dinisbatkan kepada ulama Madinah pada masa Umar bin Abdul Aziz, dan diterima dalam mazhab Maliki. Imam Malik menjelaskannya sebagai bagian dari keluasan praktik ibadah.

    Keterangan ini terdapat dalam kitab Al-Fawakih al-Dawani:

    "Para salaf saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu 'anhum, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab melaksanakan qiyam Ramadhan di masjid dengan dua puluh rakaat… dan praktik dua puluh tiga rakaat (termasuk Witir) terus berlangsung di berbagai negeri. Kemudian setelah peristiwa 'Harrah' di Madinah…, pada masa Umar bin Abdul Aziz, mereka melaksanakan shalat sebanyak tiga puluh enam rakaat (Tarawih) selain Syaf' (dua rakaat bagian dari Witir, red.) dan Witir. Semua itu luas (boleh), dan salam dilakukan setiap dua rakaat." (Al-Fawakih ad-Dawani, [Beirut: Dar al-Fikr], juz 1, h. 319)

    Para ulama menjelaskan bahwa tambahan rakaat di Madinah terkait dengan tradisi ibadah di Makkah. Dahulu, penduduk Makkah melakukan thawaf setelah setiap empat rakaat Tarawih.

    Karena penduduk Madinah tidak memiliki keutamaan thawaf di Baitullah, mereka menggantinya dengan tambahan rakaat sebagai pendekatan diri kepada Allah. Jadi, 36 rakaat bukanlah bid'ah baru, melainkan ijtihad ibadah untuk menambah amal.

    Penjelasan ini menegaskan keluasan syariat, di mana 20 rakaat berakar pada praktik sahabat, 36 rakaat dari tradisi ulama Madinah, dan semuanya diakui sebagai ibadah yang sah.

    Masjid yang melaksanakan Salat Tarawih 8 rakaat memiliki dasar, yang 20 rakaat memiliki pijakan kuat, dan tradisi 36 rakaat berakar pada praktik ulama terdahulu dengan ijtihad yang sah.

  • Puasa Ramadan: Latihan Kemanusiaan dan Kedekatan pada Allah

    Puasa Ramadan: Latihan Kemanusiaan dan Kedekatan pada Allah

    KH Cholil Nafis PhD, Wakil Ketua Umum MUI, menjelaskan bahwa puasa Ramadan adalah latihan kemanusiaan dan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah ini diawali dengan panggilan istimewa, "Ya ayyuhalladzina amanu" – Wahai orang-orang yang beriman.

    Menurutnya, respons terhadap kewajiban puasa mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Jika puasa dirasakan menyenangkan dan membawa kebahagiaan, itu menandakan iman sedang tumbuh. Sebaliknya, jika terasa berat dan membebani, itu bisa menjadi indikasi lemahnya iman.

    Puasa, bagi seorang muslim, adalah madrasah insaniyah atau sekolah kemanusiaan, tempat melatih jiwa dan membangun keintiman dengan Allah. Orang yang berpuasa secara lahiriah mungkin tidak berbeda dengan yang tidak, namun di sisi Allah, ia sangat istimewa karena meninggalkan makan dan minum karena iman.

    Berbeda dengan shalat, zakat, atau haji yang terlihat oleh orang lain, puasa adalah ibadah yang sangat personal. Puasa melatih kejujuran dan kepedulian sosial. Dengan merasakan lapar dan dahaga, kita lebih memahami penderitaan sesama.

    Puasa telah diwajibkan sejak zaman para nabi. Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim berpuasa. Nabi Muhammad SAW pun berpuasa ayyamul bidh sebelum puasa Ramadan diwajibkan.

    Allah mensyariatkan puasa Ramadan sebagai pelatihan besar selama satu bulan. Nilainya dilipatgandakan sepuluh kali. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu ditambah enam hari di bulan Syawal, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh.

    Puasa mengembalikan kita kepada fitrah. Jika diterima oleh Allah, ia melahirkan kesehatan jasmani, mental, dan ruhani. Memang, orang bisa berpuasa karena alasan diet atau kesehatan, tetapi dalam Islam, puasa selalu diawali dengan panggilan iman: Ya ayyuhalladzina amanu.

    Imam Al-Ghazali menjelaskan tingkatan puasa. Tingkatan tertinggi adalah puasanya orang-orang khusus (khawasul khawas), yaitu mereka yang berpuasa dengan penuh kerinduan kepada Allah, hati dan pikirannya selalu terhubung kepada-Nya.

    Tingkatan berikutnya adalah orang yang berpuasa, meninggalkan makan minum dan maksiat, sekadar menjalankan syariat. Tingkatan paling bawah adalah yang hanya meninggalkan makan dan minum tanpa penghayatan iman.

    Tumbuhnya nilai kemanusiaan juga menjadi buah dari puasa. Kita menjadi lebih lembut, lebih ramah, dan lebih penyayang. Kita berbuat baik bukan semata karena manusia, tetapi karena perintah Allah.

    Rasulullah SAW bersabda, “Sayangilah yang di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit.”

    Selain itu, puasa melahirkan rasa takut kepada Allah (khauf), yang membuat kita meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah-Nya. Takut akan murka-Nya, tetapi di saat yang sama penuh harap kepada rahmat dan ampunan-Nya.

    Karena itu, di bulan Ramadan kita banyak membaca doa:

    Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni.

    Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah aku.

    Sepuluh hari pertama Ramadan adalah fase turunnya rahmat. Kita membersihkan jiwa, menyucikan hati, menuju Allah Yang Maha Suci. Allah itu baik, dan Allah mencintai kebaikan.

    KH Cholil Nafis berharap puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi menjadi jalan mendekat kepada Allah, melahirkan kerinduan, kasih sayang, dan ketakwaan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba-Nya yang bertakwa.

  • MUI dan BRIN Kolaborasi Riset AI untuk Edukasi Agama

    MUI dan BRIN Kolaborasi Riset AI untuk Edukasi Agama

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan riset bersama, terutama terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam bidang keagamaan dan penanganan bencana.

    Kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap penggunaan AI seperti ChatGPT dan Gemini oleh masyarakat, termasuk pelajar, untuk mencari jawaban atas persoalan hukum agama tanpa sumber yang jelas.

    Kondisi ini berpotensi menimbulkan misinformasi agama di masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) MUI mengadakan audiensi dengan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN di Jakarta, Senin (23/02).

    Anggota KPK MUI, Irfana Steviano, menekankan pentingnya intervensi lembaga resmi seperti MUI dalam pengembangan AI untuk memastikan informasi yang disampaikan memiliki rujukan yang jelas.

    Irfana mengusulkan perlunya kurikulum masyarakat dan panduan etika digital (Adab Digital).

    Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pendidikan, Armai Arief, menyatakan bahwa MUI siap mengerahkan 76 pakar untuk mendukung riset dan inovasi BRIN.

    Selain isu AI, audiensi ini juga membahas peran ulama dalam penanganan pascabencana. Ketua KPK MUI, Kartini, menyoroti masalah pendidikan di daerah terdampak bencana.

    Kartini menjelaskan, pendidikan seringkali terabaikan saat fokus utama adalah bantuan logistik. Ia mengusulkan proyek percontohan pendidikan digital berbasis AI di daerah bencana.

    Wakil Ketua KPK MUI, Maila Dinia Husni Rahiem, menyampaikan data bahwa masyarakat lebih mempercayai nasihat spiritual dari ulama dibandingkan konselor psikologis dalam penyembuhan trauma pascabencana.

    “Ulama adalah trusted messenger yang kuat, namun banyak yang masih “buta data”. Inilah mengapa kolaborasi dengan BRIN menjadi krusial, agar pengetahuan ilmiah dapat disampaikan melalui bahasa ulama yang lebih didengar umat,” ungkap Maila.

    Maila menambahkan, KPK MUI siap berkolaborasi dalam riset, pengembangan kurikulum pendidikan darurat, dan implementasi kebijakan.

    Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah awal sinergi yang lebih luas.

    Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, dan Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN, Aji Sofanudin, menambahkan bahwa kolaborasi akan diperluas ke riset tata kelola haji dan umrah, serta dinamika sosial-politik.

    Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanty, mengusulkan pertukaran data teknis untuk pengembangan AI di sektor pendidikan.

    Kedua pihak juga akan mengkaji kembali Nota Kesepahaman (MOU) untuk dijadikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih operasional.

  • MUI Jawa Timur Tanggapi Tradisi Tarawih Kilat di Blitar

    MUI Jawa Timur Tanggapi Tradisi Tarawih Kilat di Blitar

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memberikan tanggapan terkait tradisi salat tarawih kilat yang tetap dilaksanakan di Ponpes Mambaul Hikam atau Pondok Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Salat tarawih ini dikenal karena durasinya yang singkat, sekitar 13 menit.

    Sekretaris Umum MUI Jatim, KH Hasan Ubaidillah, menekankan pentingnya tuma'ninah (sikap tenang dan tidak terburu-buru) sebagai salah satu syarat dan rukun salat. Ia berharap fenomena salat tarawih kilat ini tidak menimbulkan pergunjingan di masyarakat selama bulan Ramadan.

    Gus Ubaid, sapaan akrabnya, menghimbau agar tercipta kebersamaan dan keteduhan di masyarakat. Ia menekankan perlunya edukasi yang sesuai ajaran agama agar masyarakat dapat memahami dan menyikapi perbedaan dengan bijak. "MUI Jatim mengimbau bahwa kita harus menciptalan kebersamaan, keteduhan di masyarakat," ujarnya kepada detikJatim, Senin (23/2/2026).

    Lebih lanjut, Gus Ubaid menyatakan bahwa jika salat tarawih kilat telah menjadi tradisi yang biasa dilakukan di Ponpes Mambaul Hikam Blitar, maka MUI Jatim meminta masyarakat untuk saling menghormati.

    "Terkait argumentasi bahwa hal itu turun temurun, marilah kita hormati bersama, kita hormati perbedaan yang ada," jelasnya. Ia menambahkan bahwa meskipun tradisi ini telah berlangsung turun temurun, sebaiknya disesuaikan dengan kelaziman yang ada jika menjadi sumber pergunjingan di masyarakat.

    Namun, Gus Ubaid juga menegaskan, "Tapi kalau toh itu menjadi kelaziman di masyarakat sana, dan justru menjadi karakteristik Ramadan itu harus ada di sana, monggo masing-masing memiliki pilihan, masing-masing mempunyai pegangan, juga pedoman masing-masinf Tentunya kita harus menghormati bersama."

  • MUI Jatim Tanggapi Salat Tarawih Kilat di Blitar: Sah Asal Penuhi Syarat

    MUI Jatim Tanggapi Salat Tarawih Kilat di Blitar: Sah Asal Penuhi Syarat

    Tradisi salat Tarawih kilat yang berlangsung sekitar 13 menit masih dijalankan di Ponpes Mambaul Hikam (Pondok Mantenan), Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memberikan tanggapannya terkait hal ini.

    Sekretaris Umum MUI Jatim, KH Hasan Ubaidillah, menekankan bahwa salat memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, termasuk tumakninah (sikap tenang dan tidak terburu-buru).

    Gus Ubaid, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa fenomena salat Tarawih kilat, baik di Blitar maupun daerah lain yang viral di media sosial, dapat dianggap sah secara fikih asalkan memenuhi syarat dan rukun salat. "Dengan demikian ketika kita melihat fenomena Salat Tarawih 23 rakaat, kemudian durasinya sekitar 15 menit itu ya sepanjang itu memenuhi syarat dan rukunnya itu ya secara hukum fikih ya sah," ujarnya kepada detikJatim.

    Meski demikian, Gus Ubaid mempertanyakan kemungkinan terpenuhinya syarat dan rukun salat jika dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia mengingatkan bahwa salat merupakan media komunikasi antara manusia dengan Allah SWT, sehingga aturannya harus dipenuhi.

    Lebih lanjut, Gus Ubaid menjelaskan tuntunan membaca Al-Qur'an adalah dengan tartil, yakni bacaan yang jelas dan benar, tidak cepat dan tergesa-gesa. Tumakninah juga menjadi rukun penting dalam salat, yaitu berdiam sejenak dengan tenang dan sempurna setelah rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud.

    Gus Ubaid juga menegaskan bahwa salat Tarawih sebaiknya dilakukan dengan santai dan boleh diberi jeda untuk istirahat. "Tidak tergesa-gesa, artinya Salat Tarawih adalah salat yang dilaksanakan dengan santai tidak terburu-buru. Dengan demikian kita bisa memahami ketika ada penyelenggaraan Salat Tarawih yang cepat, hal tersebut tidak selaras dengan tuntunan Rasulullah," pungkasnya.

  • Pemerintah Tegaskan Dana Zakat Tidak Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Pemerintah Tegaskan Dana Zakat Tidak Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Isu mengenai penyaluran zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantah keras oleh pemerintah. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang mengaitkan dana zakat dengan program MBG.

    Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag RI, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa penyaluran zakat akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tidak ada kebijakan zakat untuk MBG. Kami pastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, seperti dilansir dari MUI Digital, Jumat (20/2/2026).

    Thobib Al Asyhar menjelaskan, tata kelola zakat nasional berpedoman pada delapan golongan (ashnaf) penerima zakat yang tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60. Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

    Landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 25 UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

    Selanjutnya, Pasal 26 mengatur bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

    Thobib Al Asyhar menekankan pentingnya menjaga amanah umat dalam pengelolaan zakat. Ia menyatakan bahwa hak para mustahik menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan dana zakat. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala.

    Lembaga-lembaga resmi pengelola zakat tersebut antara lain adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki izin resmi dari pemerintah.

    Untuk memastikan akuntabilitas, Thobib mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola yang memiliki izin resmi. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut diaudit secara berkala oleh auditor independen. Penegasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dana zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi yang berlaku, serta tidak dialihkan untuk program di luar delapan ashnaf yang telah ditetapkan.

  • Kerja Sama Ekonomi Indonesia-AS Disahkan, MUI Imbau Cermati Label Halal

    Kerja Sama Ekonomi Indonesia-AS Disahkan, MUI Imbau Cermati Label Halal

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah meresmikan kerja sama ekonomi melalui penandatanganan kesepakatan yang disebut sebagai "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

    Kesepakatan ini ditandatangani pada Kamis (19/2/2026) waktu AS, di sela-sela pertemuan bilateral kedua negara. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah aturan baru terkait perdagangan, termasuk isu sertifikasi halal.

    Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menyerukan kepada umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk asal AS. Ia mengimbau agar konsumen hanya membeli produk yang memiliki label halal.

    "Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal tidak usah dibeli, belanja yang ada label halalnya," tegas Cholil melalui video di akun Instagram pribadinya, @cholilnafis, yang dikutip pada Minggu (22/2/2026).

    Cholil menyayangkan adanya pelonggaran aturan sertifikasi halal untuk produk asal AS. Menurutnya, hal ini dapat menghilangkan pihak yang bertanggung jawab atas kehalalan suatu produk. Ia menambahkan, "Makanya kalau enggak ada sertifikasi halalnya enggak usah beli iya ibu bapak, enggak usah beli makanan-makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kenapa? Khawatir tidak halal. Kalau ada label halalnya berarti ada yang tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab? BPJPH."

    Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman tetap berlaku. Haryo juga menyampaikan bahwa produk yang mengandung unsur non-halal wajib mencantumkan keterangan non-halal sebagai bentuk perlindungan konsumen.

    Lebih lanjut, Haryo menjelaskan bahwa untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan manufaktur asal AS, pemerintah akan memastikan produk-produk tersebut tetap memenuhi standar mutu, keamanan, serta ketentuan good manufacturing practice dan transparansi informasi kandungan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui detail produk yang digunakan.

    Selain itu, Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lembaga halal luar negeri di AS. Ini memungkinkan sertifikasi halal yang diterbitkan di AS diakui di Indonesia, seiring meningkatnya permintaan produk halal berkualitas tinggi di pasar domestik.

  • MUI Kritik Pedas Perjanjian Dagang RI-AS: Sertifikasi Halal Terancam?

    MUI Kritik Pedas Perjanjian Dagang RI-AS: Sertifikasi Halal Terancam?

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kritik terhadap kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Perjanjian yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal ini disoroti karena dinilai berpotensi mengancam kedaulatan negara dan hak konstitusional warga.

    Salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah produk AS yang masuk ke Indonesia tidak lagi memerlukan sertifikasi halal, serta adanya rencana transfer data pribadi warga negara ke AS. Hal ini memicu respons keras dari berbagai pihak.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, melalui akun Instagramnya mempertanyakan substansi perjanjian tersebut. "Ya Allah…ini perjanjian atau penjajahan ya? Ko' jebol semua aturan dan bebas dagang di Indonesia," tulisnya, Minggu (22/2/2026).

    Kiai Cholil berpendapat bahwa kesepakatan ini seolah memberikan kebebasan kepada AS untuk mengelola kekayaan Indonesia dan mengabaikan aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa hal ini berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi warga negara, terutama terkait kewajiban sertifikasi halal.

    Lebih lanjut, KH Cholil meminta masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap ekonomi dalam negeri dengan memprioritaskan pembelian produk dalam negeri dan menghindari produk impor, khususnya dari AS, yang tidak memiliki sertifikat halal.

    Senada dengan KH Cholil, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, mengajak masyarakat untuk menghindari pembelian produk yang tidak halal sebagai respons terhadap kesepakatan dagang RI-AS. "Hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal," ujarnya.

    Prof Ni'am menegaskan bahwa sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia adalah kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

    Ia menjelaskan bahwa aturan jaminan produk halal merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragama yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks fikih muamalah, prinsip jual beli seharusnya didasarkan pada aturan yang disepakati dan dijalankan secara adil, tanpa tekanan politik.

    Prof Ni'am juga menambahkan bahwa Indonesia tetap dapat melakukan transaksi dengan negara mana pun, termasuk AS, selama prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan tetap dijunjung tinggi.

    Menutup pernyataannya, Prof Ni'am membuka ruang kompromi terkait aspek administratif seperti penyederhanaan prosedur, transparansi pelaporan, serta efisiensi biaya dan waktu pengurusan sertifikasi halal. Namun, ia menekankan bahwa hal-hal fundamental terkait kehalalan produk tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial semata.

  • MUI Imbau Penggunaan Toa untuk Sahur Tidak Berlebihan, Perhatikan Lingkungan Sekitar!

    MUI Imbau Penggunaan Toa untuk Sahur Tidak Berlebihan, Perhatikan Lingkungan Sekitar!

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan imbauan terkait tradisi membangunkan sahur menggunakan pengeras suara atau toa. MUI menekankan agar penggunaan pengeras suara ini dilakukan secara proporsional.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan bahwa imbauan ini khususnya ditujukan bagi wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan keberagaman agama. Tujuannya adalah untuk menghindari gangguan terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan ibadah puasa, termasuk non-muslim.

    "Jika menggunakan toa masjid, sebaiknya seperlunya saja. Misalnya, pada jam-jam sahur sekitar pukul 03.30, namun volumenya tidak terlalu keras. Pertimbangkan kondisi daerah yang padat penduduk dan terdapat non-muslim, sehingga tidak mengganggu," ujar Kiai Cholil, seperti dikutip dari situs resmi MUI, Jumat (20/2/2026).

    Lebih lanjut, Kiai Cholil mengajak masyarakat untuk tetap menghidupkan tradisi membangunkan sahur. Akan tetapi, ia mengingatkan agar tradisi ini dijalankan dengan bijak, terutama dalam penggunaan pengeras suara. "Bangunkan seperlunya. Penggunaan speaker atau pengeras suara dilakukan pada waktu yang benar-benar dibutuhkan," imbuhnya.

    Sebelumnya, Kiai Cholil juga pernah menjelaskan bahwa membangunkan sahur sebaiknya dilakukan secara bertahap dan dengan jeda waktu. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat. "Mulai pukul 03.30 WIB, misalnya, untuk membangunkan secara umum. Kemudian, setelah itu, bisa dilanjutkan pukul 04.00 WIB atau 04.30 WIB. Namun, jangan terus-menerus dengan speaker yang kencang sehingga mengganggu yang lain," terangnya kepada wartawan, seperti dilansir detikNews pada Jumat (20/2/2026). Ia juga mengingatkan bahwa cara membangunkan sahur dengan berkeliling tidak boleh sampai mengganggu orang lain dan harus sesuai dengan ajaran Islam.

  • MUI Imbau Masyarakat Selektif Pasca Kesepakatan Dagang Indonesia-AS

    MUI Imbau Masyarakat Selektif Pasca Kesepakatan Dagang Indonesia-AS

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk konsumsi, khususnya memastikan kehalalannya. Imbauan ini muncul menyusul kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang memuat penyesuaian aturan sertifikasi halal.

    Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan bahwa umat Islam wajib menghindari produk yang tidak halal atau yang tidak jelas status kehalalannya, termasuk produk impor. "Hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal," ujarnya, seperti dilansir dari situs resmi MUI pada Minggu (22/2/2026).

    Sebelumnya, Indonesia dan AS secara resmi menjalin kerja sama ekonomi. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah menandatangani kesepakatan yang disebut "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" pada Kamis (19/2/2026) waktu AS, di sela-sela pertemuan bilateral kedua negara. Kesepakatan ini mencakup sejumlah aturan baru dalam perdagangan kedua negara, termasuk mengenai sertifikasi halal.

    Ni’am menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia merupakan amanat undang-undang. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak mana pun. "Undang-undang kita mengatur jaminan produk halal. Salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa jaminan produk halal merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragama yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, aturan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut prinsip dasar perlindungan masyarakat.

    Dalam perspektif fikih muamalah, Ni’am menyoroti bahwa prinsip utama bukanlah mitra dagang, melainkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Konsumsi produk halal merupakan kewajiban agama yang tidak dapat dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk faktor harga. “Dan itu tidak bisa dinegosiasikan, apalagi dibarter dengan harga. Misalnya kita beli barang dengan harga murah, tetapi tidak halal. Dikasih gratis saja, jika tidak halal, maka tidak boleh dikonsumsi”, ujarnya.

    Meskipun demikian, MUI membuka ruang kompromi dalam aspek administratif, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta efisiensi waktu dan biaya pengurusan sertifikasi halal.