Tag: MUI

  • MUI Perkuat Dakwah Digital Tangkal Paham Ekstrem

    MUI Perkuat Dakwah Digital Tangkal Paham Ekstrem

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menekankan pentingnya penguatan dakwah dan literasi keagamaan di ruang digital. Hal ini sebagai respons atas derasnya arus informasi dan munculnya berbagai paham keagamaan ekstrem maupun liberal.

    Pesan itu disampaikan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Anwar menjelaskan, perubahan teknologi telah menggeser cara masyarakat memahami agama. Ulama dan lembaga keagamaan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional.

    “Digitalisasi dan teknologi informasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap agama. Kita tidak boleh membiarkan umat kebingungan di tengah arus informasi yang begitu deras,” ujar Anwar.

    Ia menekankan MUI harus mengambil posisi sebagai pengarah jalan tengah (wasathiyah) di tengah polarisasi pemikiran keagamaan.

    Menurutnya, ada kecenderungan sebagian kelompok bergerak ke arah ekstrem, sementara sebagian lain terlalu longgar dalam menafsirkan ajaran. Dalam situasi itu, MUI dituntut menjadi penyeimbang.

    Fokus Program MUI ke Depan

    Anwar mendorong agar program kerja MUI ke depan memberi perhatian serius pada penguatan literasi agama berbasis digital. Konten dakwah perlu dikemas secara relevan, mudah diakses, dan mampu menjawab persoalan aktual masyarakat.

    Peran MUI Sebagai Pelayan Umat

    Selain dakwah digital, Anwar juga menyoroti pentingnya konsolidasi peran MUI sebagai pelayan umat dan mitra kritis pemerintah. Ia menyebut dua peran itu harus berjalan beriringan dan tidak saling meniadakan.

    Sebagai pelayan umat, MUI diminta hadir memberi solusi atas persoalan keagamaan dan sosial. Sementara sebagai mitra pemerintah, MUI perlu mendukung kebijakan yang maslahat sekaligus memberi koreksi secara santun bila ada kebijakan yang perlu diperbaiki.

    Evaluasi Program yang Realistis

    Dalam forum Mukernas tersebut, Anwar juga mengingatkan agar penyusunan program organisasi tidak berhenti pada konsep di atas kertas.

    Ia meminta setiap komisi merumuskan langkah yang realistis, terukur, dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Jangan hanya membuat program yang bagus di atas kertas, tapi sulit untuk dilaksanakan. Kita butuh aksi nyata yang manfaatnya bisa dirasakan langsung,” katanya.

    Ia menambahkan, sinergi antara MUI pusat dan daerah harus diperkuat agar gerak organisasi searah. Konsolidasi itu dinilai penting untuk memastikan program dakwah, pelayanan, dan pemberdayaan umat berjalan merata di seluruh wilayah.

    Mukernas I MUI 2026 menjadi forum penajaman program dan strategi organisasi, dengan salah satu fokus pada penguatan dakwah moderat dan literasi keagamaan di era digital.

    Berikut adalah rincian fokus program MUI dalam Mukernas 2026:

    Fokus Program Deskripsi
    Penguatan Dakwah Digital Memaksimalkan platform digital untuk menyebarkan dakwah yang menyejukkan dan mencerahkan.
    Literasi Keagamaan Berbasis Digital Meningkatkan pemahaman agama yang benar melalui konten digital yang relevan dan mudah diakses.
    Konsolidasi Peran MUI Memperkuat peran MUI sebagai pelayan umat dan mitra kritis pemerintah.
    Sinergi MUI Pusat dan Daerah Memastikan program dakwah dan pemberdayaan umat berjalan merata di seluruh wilayah.

    “MUI harus mengambil posisi sebagai pengarah jalan tengah (wasathiyah) di tengah polarisasi pemikiran keagamaan,

  • MUI: Perbedaan Awal Ramadhan Wajar dalam Tradisi Islam

    MUI: Perbedaan Awal Ramadhan Wajar dalam Tradisi Islam

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar berpendapat bahwa potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan di Indonesia adalah hal yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam.

    Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Kamis (12/2/2026), sebagai respons terhadap dinamika penentuan awal puasa yang sering terjadi setiap tahunnya.

    Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan metode hisab dan rukyat oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Menurutnya, perbedaan tersebut adalah bagian dari ijtihad yang memiliki dasar metodologi syar’i.

    “Potensinya, ya, tetap ada dan kita hormati. Itu gak bisa sampai akhir zaman ya, perbedaannya tetap ada dan tidak masalah. Itu bagian dari ijtihad,” ujar Kiai Anwar, seperti dilansir dari Antara.

    Kiai Anwar menjelaskan bahwa ajaran Islam memberikan ruang untuk perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan.

    Selama ini, perbedaan sering terjadi antara ormas Islam yang menggunakan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriah.

    Ia menyatakan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti hasil sidang isbat pemerintah.

    Namun, ada juga ormas yang menetapkan tanggal yang berbeda berdasarkan metode yang mereka gunakan.

    “Ada yang mengikuti isbat pemerintah dan itu mayoritas. Ada juga ormas yang berbeda dan itu kita hormati. Bahkan dalam lingkup pesantren atau organisasi yang sama pun bisa saja berbeda,” katanya.

    Menurutnya, kondisi ini mencerminkan sikap egaliter dalam kehidupan beragama di Indonesia, asalkan tidak disertai dengan sikap saling menyalahkan.

    “Yang penting jangan sampai mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan penetapan tanggal puasa,” ujarnya.

    Pentingnya Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah

    Di tengah potensi perbedaan awal Ramadhan, Kiai Anwar menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.

    Ia mengingatkan bahwa persatuan umat dan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama.

    Dalam konteks kehidupan bernegara, ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan bersama melalui mekanisme resmi.

    Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk menghormati dan mengikuti pengumuman pemerintah terkait awal Ramadhan.

    “Yang paling penting buat kami itu mengikuti pengumuman pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai otoritas menjadi hakim. Jadi menurut agama Islam, keputusan hakim atau keputusan negara itu menghilangkan perbedaan,” kata dia.

    Perbedaan Metode Penetapan Awal Ramadhan

    Berikut adalah perbedaan utama antara metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal Ramadhan:

    Metode Definisi Dasar Penentuan
    Hisab Perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan posisi hilal. Posisi bulan dan matahari dihitung secara cermat.
    Rukyat Pengamatan langsung hilal (bulan sabit pertama) setelah matahari terbenam. Penampakan hilal secara fisik menjadi dasar penentuan.

    Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa jika masih ada perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadhan, hal tersebut tetap harus dihormati sebagai bagian dari keyakinan dan ijtihad yang diakui dalam ajaran Islam.

  • Menag Klarifikasi Pembangunan Gedung MUI Tak Terkait Board of Peace

    Menag Klarifikasi Pembangunan Gedung MUI Tak Terkait Board of Peace

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meluruskan spekulasi terkait pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menegaskan proyek ini tidak ada kaitannya dengan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BOP).

    Menag menjelaskan pembangunan gedung baru tersebut difokuskan untuk pengelolaan dana umat yang lebih profesional dan terintegrasi. Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah yang representatif untuk mengelola dana umat secara akuntabel.

    “Ini sebetulnya Bapak Presiden ingin melihat dana-dana umat yang belum terkelola lebih baik secara profesional itu diberikan tempat supaya lebih profesional juga,” ujar Nasaruddin dalam Mukernas MUI 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Wadah Pemberdayaan Umat

    Menurut Menag, gedung baru itu dirancang sebagai wadah pengelolaan dan pemberdayaan dana umat dengan tata kelola yang rapi dan akuntabel, serta berada dalam pendampingan lembaga keislaman. Fungsi gedung ini lebih luas dari sekadar kepentingan organisasi MUI, melainkan untuk ekosistem pemberdayaan umat.

    Konsep penguatan pengelolaan dana umat sudah dibicarakan sejak tahun lalu, terutama saat momentum penerimaan zakat nasional. Presiden mendorong adanya wadah profesional agar potensi dana sosial keagamaan bisa dimaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

    “Bukan sepenuhnya untuk Majelis Ulama Indonesia, tapi untuk pemberdayaan dana umat yang ada di dalam masyarakat kita,” katanya.

    LPDU Sudah Dirancang Lebih Dulu

    Menag menyinggung peran Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) yang sudah dirancang sebelum isu BOP mencuat. Narasi yang menghubungkan pembangunan gedung dengan BOP dinilai tidak sesuai dengan kronologi perencanaan.

    “Istilah BOP itu baru muncul belakangan. Sedangkan LPDU ini sudah dibicarakan sejak tahun lalu. Jadi tidak ada kaitannya,” ujarnya.

    Hubungan kelembagaan antara ulama dan pemerintah selama ini berjalan baik. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana umat yang transparan dan profesional.

    Tata kelola dana umat yang kuat dan terlembaga akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai penerima program pemberdayaan.

    Perbandingan Waktu Perencanaan LPDU dan Isu BOP

    Berikut adalah perbandingan waktu perencanaan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) dan kemunculan isu Board of Peace (BOP):

    Kegiatan Waktu
    Perencanaan LPDU Sejak Tahun Lalu
    Isu BOP Mencuat Belakangan

    Pernyataan ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Pembangunan gedung baru MUI diarahkan pada penguatan fungsi pelayanan dan pemberdayaan umat, bukan terkait agenda keanggotaan forum internasional tertentu.

  • MUI Dorong Diplomasi Kemanusiaan dan Keadilan Global di Mukernas I

    MUI Dorong Diplomasi Kemanusiaan dan Keadilan Global di Mukernas I

    Isu kemanusiaan global dan diplomasi perdamaian menjadi fokus utama dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2026.

    Dewan Pertimbangan MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menekankan pentingnya peran aktif lembaga keulamaan dalam mendorong keadilan internasional dan membela korban konflik di berbagai negara.

    Dalam forum Mukernas, Muhyiddin menyampaikan bahwa konflik di berbagai belahan dunia tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan agama, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan yang serius.

    Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

    "Ini bukan sekadar persoalan agama, melainkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dahsyatnya. Kita melihat bagaimana hukum internasional seolah-olah tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan besar," ujar Muhyiddin.

    MUI, melalui hubungan luar negeri, terus menjalankan diplomasi kemanusiaan dan mendorong lembaga internasional agar bersikap adil tanpa standar ganda. Keadilan global, menurutnya, tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang bangsa, kepentingan politik, atau agama.

    Prioritaskan Isu Palestina

    Muhyiddin menegaskan bahwa isu Palestina menjadi prioritas utama dalam agenda diplomasi kemanusiaan MUI. Ia menyebut kondisi di Palestina sebagai bentuk penjajahan modern yang tidak boleh dibiarkan berlarut.

    Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya sikap politik, tetapi amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui langkah konkret.

    Karena itu, Muhyiddin mendorong penguatan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta tekanan politik di forum internasional.

    "Kita tidak boleh berhenti hanya pada retorika atau pernyataan kutukan semata. Diperlukan langkah-langkah konkret," katanya.

    Perhatian pada Komunitas Tertindas Lain

    Selain Palestina, Muhyiddin juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap komunitas lain di berbagai wilayah yang mengalami penindasan. Misi Islam sebagai rahmat bagi semesta harus tercermin dalam upaya nyata mendorong perdamaian dan perlindungan hak dasar manusia.

    MUI berkomitmen memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk mempromosikan moderasi beragama dan dialog antarperadaban. Indonesia berpeluang menjadi rujukan peradaban Islam yang maju, toleran, dan tegas dalam membela keadilan.

    Dalam pesannya kepada umat, Muhyiddin mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Persatuan menjadi modal utama dalam memperkuat posisi umat di tingkat nasional maupun global.

    Program Kerja dan Arah Kebijakan MUI

    Mukernas I MUI 2026 menjadi forum perumusan program kerja dan arah kebijakan organisasi ke depan, termasuk penguatan peran MUI dalam isu kemanusiaan dan hubungan internasional. Isu diplomasi dan keadilan global menjadi salah satu penekanan penting dalam pembahasan tahun ini.

    Berikut adalah beberapa poin penting yang dibahas dalam Mukernas I MUI 2026:

    Isu Prioritas Tindakan
    Palestina Prioritas Utama Penguatan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan tekanan politik di forum internasional.
    Komunitas Tertindas Penting Mendorong perdamaian dan perlindungan hak dasar manusia.
    Diplomasi Kemanusiaan Berkelanjutan Menjalankan diplomasi kemanusiaan dan mendorong lembaga internasional bersikap adil.

    Mukernas ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang konkret dan terukur untuk meningkatkan peran MUI dalam isu kemanusiaan dan perdamaian global.

  • MUI Gelar Mukernas I di Jakarta, Fokus Konsolidasi Nasional

    MUI Gelar Mukernas I di Jakarta, Fokus Konsolidasi Nasional

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Tahun 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Forum ini berfokus pada konsolidasi nasional, penajaman program kerja, penguatan peran pelayanan umat, serta respons terhadap isu kemanusiaan global.

    Mukernas yang berlangsung satu hari ini diisi dengan agenda rapat pleno dan sidang komisi organisasi serta komisi program kerja. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.

    Ketua Steering Committee Mukernas, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional MUI sebelumnya. Munas tersebut telah menetapkan kepengurusan baru dan sejumlah program strategis.

    “Hasil-hasil Musyawarah Nasional perlu ditindaklanjuti agar program-program yang telah diamanatkan dalam keputusan Munas itu bisa diimplementasikan dengan baik,” kata Sudarnoto.

    Mukernas ini menjadi ajang koordinasi nasional untuk memperkuat pelayanan umat dan mendorong MUI menjadi lembaga yang semakin profesional, modern, dan terbuka. Menurut Sudarnoto, tantangan yang dihadapi umat dan bangsa ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan penyatuan gerak organisasi.

    Sebanyak 287 peserta aktif mengikuti Mukernas, terdiri dari unsur Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta ormas Islam. Selain sidang komisi, agenda dilanjutkan dengan pertemuan khusus Dewan Pimpinan MUI bersama pengurus MUI provinsi sebagai bagian dari konsolidasi nasional.

    Peran Strategis MUI

    Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan bahwa Mukernas bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum evaluasi dan proyeksi peran MUI di tengah dinamika kebangsaan.

    “MUI memikul tanggung jawab ganda, sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, dan sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah,” ujar Anwar.

    Anwar menekankan pentingnya peran MUI dalam memberikan solusi keagamaan dan sosial bagi masyarakat, sekaligus menyampaikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Ia juga menyoroti tantangan era digital yang memunculkan arus informasi dan ragam paham keagamaan ekstrem maupun liberal.

    MUI harus menguatkan manhaj wasathiyah atau jalan tengah, serta memperkuat literasi dan dakwah digital dengan konten yang menyejukkan dan mempersatukan. Penguatan ekonomi umat dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi prioritas, termasuk pendampingan UMKM dan kemudahan sertifikasi halal.

    Sinergi Pemerintah dan Ulama

    Menteri Agama Nasaruddin Umar yang membuka Mukernas menegaskan posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bidang keagamaan. Ia menyebut pemerintah dan ulama sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi.

    “Pemerintah memiliki otoritas regulasi dan anggaran, sementara para ulama memiliki otoritas moral dan spiritual di tengah masyarakat. Jika kedua kekuatan ini bersinergi, persoalan bangsa yang berat akan menemukan jalan keluar,” ujarnya.

    Nasaruddin menekankan pentingnya moderasi beragama di tengah era disrupsi informasi. Menurut dia, moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, tetapi memperdalam pemahaman agar umat bersikap adil dan proporsional. Ia juga menyatakan dukungan Kementerian Agama terhadap penguatan kelembagaan, ekonomi syariah, dan program pemberdayaan umat berbasis pesantren dan masjid.

    Isu Kemanusiaan dan Perdamaian Internasional

    Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi menyoroti isu kemanusiaan dan perdamaian internasional. Ia menilai berbagai konflik global harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan, bukan semata isu agama, serta mengkritik lemahnya penegakan hukum internasional dan standar ganda dalam penanganan konflik.

    Ia menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai prioritas diplomasi kemanusiaan dan amanat konstitusi Indonesia. Dukungan tidak cukup dalam bentuk pernyataan, tetapi perlu langkah konkret berupa bantuan kemanusiaan, dukungan kesehatan, dan tekanan politik di forum internasional.

    Muhyiddin juga menegaskan komitmen MUI untuk memperkuat kerja sama global, mempromosikan moderasi beragama, dan dialog antarperadaban. Ia mengajak umat Islam di Indonesia menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh provokasi.

    Berikut adalah rincian jumlah peserta aktif Mukernas I MUI 2026:

    Unsur Peserta Jumlah
    Dewan Pimpinan MUI (Data tidak tersedia dalam teks)
    Dewan Pertimbangan (Data tidak tersedia dalam teks)
    Komisi dan Lembaga (Data tidak tersedia dalam teks)
    MUI Provinsi (Data tidak tersedia dalam teks)
    Ormas Islam (Data tidak tersedia dalam teks)
    Total Peserta Aktif 287

    Mukernas I MUI 2026 ditargetkan menghasilkan keputusan program yang lebih terukur dan aplikatif, serta memperkuat sinergi MUI pusat dan daerah dalam pelayanan keagamaan dan kebangsaan.

  • MUI Mojokerto Ajak Umat Maksimalkan Malam Nishfu Sya’ban

    MUI Mojokerto Ajak Umat Maksimalkan Malam Nishfu Sya’ban

    Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI Mojokerto, KH Nur Rohmad, mengajak umat Islam untuk memaknai malam Nishfu Sya’ban dengan memperbanyak doa, ibadah, dan muhasabah diri menjelang Ramadhan.

    Dalam khutbah Jumat, KH Nur Rohmad menekankan keutamaan Nishfu Sya’ban. Ia mengajak jamaah untuk meningkatkan amal kebaikan dan meluruskan pemahaman tentang akidah terkait doa dan takdir.

    Khatib mengingatkan agar umat Islam memanfaatkan waktu istimewa ini dengan ibadah yang tulus dan penuh kesadaran kepada Allah SWT.

    "Tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan, dan keberkahan, yaitu malam pertengahan bulan Sya’ban atau yang biasa disebut malam Nishfu Sya’ban," ujarnya.

    Pada tahun 1447 H, malam Nishfu Sya’ban bertepatan dengan Senin malam Selasa, atau malam tanggal 2 menuju 3 Februari 2026.

    Amalan yang Dianjurkan Saat Nishfu Sya'ban

    KH Nur Rohmad menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk melakukan amal utama setelah iman, yaitu shalat, serta memperbanyak ibadah dan kebaikan.

    Rasulullah SAW bersabda:

    "Apabila tiba malam Nishfu Sya’ban, maka hidupkanlah malamnya dan berpuasalah di siang harinya."

    Artinya, umat Islam dianjurkan untuk bangun di sebagian besar malam, mengisi dengan shalat, membaca Alquran, berdzikir, berdoa, dan melakukan kebaikan lainnya.

    Doa di pertengahan malam, terutama di sepertiga malam terakhir, memiliki potensi besar untuk dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

    "Apabila tiba malam Nishfu Sya’ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah: adakah orang yang memohon ampun maka aku ampuni, adakah orang yang meminta sesuatu maka aku berikan permintaannya" (HR al Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman).

    Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm menyatakan:

    “Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan: sesungguhnya doa dikabulkan pada lima malam: malam jum’at, malam hari raya idul adha, malam idul fitri, malam satu Rajab dan malam Nishfu Sya’ban.”

    Keutamaan Malam Nishfu Sya'ban dalam Pengampunan Dosa

    Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa malam Nishfu Sya’ban memiliki keutamaan khusus dalam pengampunan dosa dan pengabulan doa. Oleh karena itu, Imam Syafi’i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam Nishfu Sya’ban.

    Mari manfaatkan pertengahan Sya’ban dengan memperbanyak shalat dan ketaatan di malam harinya serta berpuasa di hari Nishfu Sya’ban.

    Dalam sebuah hadis sahih disebutkan:

    “Allah merahmati para hamba-Nya (dengan rahmat khusus yang disertai kemuliaan) di malam Nishfu Sya’ban, maka Ia mengampuni semua makhluk-Nya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap Muslim lain karena urusan duniawi” (HR Ibnu Hibban, ath Thabarani dan al Baihaqi)

    Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan rahmat khusus disertai kemuliaan dan mengampuni dosa hamba-Nya, kecuali orang musyrik dan muslim yang memiliki permusuhan.

    Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama muslim, saling memaafkan, dan menghilangkan kebencian sebelum malam Nishfu Sya’ban tiba.

    Teladan Ulama Salaf dalam Mengagungkan Nishfu Sya'ban

    Ibnu Rajab al Hanbali menuturkan bahwa para tabi’in dari kalangan penduduk Syam, seperti Khalid bin Ma’dan, Mak-hul, Luqman bin ‘Amir, selalu mengagungkan malam Nishfu Sya’ban dan giat beribadah. Hal serupa juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Bashrah.

    Akidah dan Takdir: Perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah

    Para ulama Ahlussunnah wal Jama’ah sepakat bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doa atau sedekah, baik pada Nishfu Sya’ban maupun di waktu lain.

    Doa diperintahkan untuk menampakkan penghambaan kepada Allah SWT. Jika doa sesuai dengan takdir Allah, maka akan terwujud. Jika tidak, hamba tetap memperoleh pahala dari ibadah doanya.

    Firman Allah SWT:

    Maksudnya, Allah pasti akan memberikan pahala kepada setiap orang yang berdoa dengan tulus ikhlas kepada-Nya.

    Pahala Berdoa dan Beramal di Malam Nishfu Sya'ban

    Berikut adalah tabel yang menggambarkan potensi pahala dan ampunan dosa di malam Nishfu Sya'ban berdasarkan hadis dan penjelasan ulama:

    Amalan Potensi Pahala Catatan
    Shalat Malam Pahala berlipat ganda Terutama di sepertiga malam terakhir
    Membaca Al-Quran Ketenangan hati, syafaat di hari kiamat Dianjurkan membaca surat Yasin
    Berzikir Menghapus dosa, mendekatkan diri kepada Allah Perbanyak istighfar
    Berdoa Dikabulkan oleh Allah Berdoa dengan tulus dan ikhlas
    Berpuasa Menghapus dosa Puasa sunnah di siang hari
    Memperbaiki hubungan dengan sesama Muslim Mendapat rahmat Allah Saling memaafkan dan menghilangkan kebencian
  • MUI Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Kirim Tentara ke Gaza

    MUI Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Kirim Tentara ke Gaza

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah akan risiko besar terkait rencana pengiriman sekitar 8.000 tentara Indonesia ke Gaza dalam misi perdamaian.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan peringatan ini di Jakarta, Rabu (11/2/2026), sebagaimana dilansir dari laman MUI. Ia menilai langkah ini berpotensi berdampak politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini membela kemerdekaan Palestina.

    MUI menyoroti belum adanya kejelasan kerangka misi, apakah di bawah mandat Dewan Keamanan PBB atau melalui skema lain seperti International Stabilization Force (ISF). Sudarnoto menilai penggunaan skema ISF dalam misi perdamaian di Gaza mengandung risiko besar bagi Indonesia.

    Menurutnya, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan yang berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

    “Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” katanya.

    Ia menjelaskan, misi dalam kerangka ISF umumnya berada di bawah kendali negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, dengan fokus pada stabilisasi wilayah pascakonflik. Sudarnoto menilai misi stabilisasi semacam itu kerap membawa agenda yang tidak sepenuhnya sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang.

    Ia menyoroti fokus ISF pada demiliterisasi Gaza, khususnya pelucutan senjata Hamas, yang menurutnya bukan solusi berkeadilan bagi Palestina.

    “Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” ujarnya.

    Pertimbangan Ulang Pengiriman Pasukan

    Ia meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana pengiriman pasukan agar tidak merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Sudarnoto, meski keputusan pengiriman pasukan belum final, potensi keterlibatan Indonesia dalam agenda yang dinilai merugikan Palestina dapat memicu konfrontasi dengan Hamas.

    “Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” tegasnya.

    Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar Indonesia tidak terjebak dalam dinamika konflik yang dapat merugikan posisi diplomatiknya.

    Sebelumnya, MUI menerbitkan Surat Edaran tertanggal 3 Februari 2026 berisi tausiyah terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace.

    Dalam surat tersebut, MUI menyampaikan enam poin sikap yang mendesak pemerintah menjamin kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat.

    Langkah itu dimaksudkan agar keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak hanya menjamin keamanan Israel, tetapi juga memastikan tidak ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.

    Berikut adalah enam poin sikap MUI:

    No. Poin Sikap MUI
    1 Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negara merdeka dan berdaulat
    2 Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina
    3 Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten
    4 Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace
    5 Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP)
    6 Pemerintah Indonesia harus terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
  • Presiden Prabowo Siapkan Lahan untuk Gedung MUI di Bundaran HI

    Presiden Prabowo Siapkan Lahan untuk Gedung MUI di Bundaran HI

    Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang rencananya akan memiliki 40 lantai.

    Rencana ini disampaikan saat acara Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026).

    Menindaklanjuti pernyataan Presiden, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis memberikan penjelasan mengenai status hukum gedung yang akan dibangun.

    Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan menjadi aset negara dan MUI hanya memiliki hak pakai.

    KH M Cholil Nafis memastikan pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bukan merupakan bentuk hibah atau pemberian kepada organisasi tersebut.

    Menurutnya, skema yang digunakan sama seperti lembaga lain yang memanfaatkan fasilitas milik negara.

    "Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI," kata Kiai Cholil dilansir dari laman MUI, Rabu (11/2/2026).

    Ia menekankan bahwa kepemilikan gedung tetap berada di tangan negara, termasuk pengelolaannya. Dengan demikian, MUI tidak memiliki otoritas penuh atas aset tersebut.

    Kiai Cholil yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, menegaskan bahwa MUI tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan gedung baru kepada pemerintah.

    "Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," sambungnya.

    Dengan demikian, rencana pembangunan gedung MUI setinggi 40 lantai itu disebut sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo.

    Belum Ada Pembahasan Teknis

    Meski wacana pembangunan sudah disampaikan, Cholil menyebut hingga kini belum ada pembahasan teknis secara rinci. Desain bangunan maupun pembagian lantai belum dibicarakan lebih lanjut.

    MUI, kata dia, tidak ingin berspekulasi sebelum ada pembahasan resmi terkait teknis pembangunan gedung tersebut.

    MUI dan Pelayanan Umat

    Cholil juga menegaskan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat dinilai dengan pendekatan bisnis atau hitung-hitungan pengembalian biaya pembangunan.

    "Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.

    Ia menambahkan, di mana pun lokasi kantor MUI, tugas utamanya tetap melayani umat secara optimal.

    "Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," tegasnya.

    MUI Sebagai Mitra Pemerintah

    Dalam penjelasannya, Cholil kembali menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis.

    MUI, menurut dia, bukan pihak yang selalu membenarkan kebijakan pemerintah, namun juga bukan lawan politik.

    "Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," sambungnya.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Lahan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat
    Luas Lahan 4.000 meter persegi
    Jumlah Lantai 40 lantai
    Status Gedung Aset Negara, MUI memiliki hak pakai
    Inisiatif Pembangunan Presiden Prabowo Subianto

    Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait desain atau pembagian lantai dari gedung baru MUI tersebut. Pembahasan teknis akan dilakukan di kemudian hari.

  • MUI Tunda Fatwa Emas Digital, Waspadai Potensi Investasi Bodong

    MUI Tunda Fatwa Emas Digital, Waspadai Potensi Investasi Bodong

    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa terkait bisnis emas digital. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus DSN-MUI, Cholil Nafis.

    Cholil menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus DSN MUI pada Desember lalu, ada dua kegiatan yang belum memiliki fatwa, yakni bank emas dan bisnis emas digital. Namun, baru fatwa usaha bullion atau bank emas yang siap diluncurkan.

    "Yang satu emas secara digital belum kami keluarkan," ujar Cholil dalam acara peluncuran Fatwa Kegiatan Usaha Bullion di Gade Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Khawatir Jadi Celah Penipuan

    Cholil mengaku belum menerbitkan fatwa terkait emas digital karena khawatir menjadi celah penipuan atau investasi bodong. Ia menyoroti risiko transaksi tanpa fisik emas. Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai bisnis emas digital.

    "Kenapa? (Kami) khawatir fatwa kami menjadi pemicu terhadap bisnis digital yang tidak ada emasnya, takut bodong. Kepada OJK, kami nanti minta penjelasan lebih dalam," katanya.

    Menurutnya, dalam prinsip syariah, transaksi perdagangan harus ada aset nyata. Kekhawatiran utama DSN MUI adalah lemahnya pengawasan yang bisa menyebabkan bisnis emas digital hanya berbasis dokumen tanpa ketersediaan fisik emas yang nyata. MUI memilih berhati-hati sebelum memberikan fatwa syariah pada bisnis tersebut.

    "Karena di syariah harus ada barangnya. Tidak boleh ada bisnis tidak ada barangnya. Khawatir tak terawasi sehingga menjadi penipuan-penipuan atau hanya berdasarkan dokumen tanpa ada emasnya. Jadi belum kami bisa keluarkan," jelasnya.

    Syarat Bank Emas Syariah

    Sekretaris DSN MUI, Moch. Bukhori Muslim, sebelumnya menyebutkan empat syarat mutlak agar usaha bank emas dianggap sesuai syariah.

    Empat Syarat Usaha Bank Emas Syariah

    Berikut adalah empat syarat usaha bank emas sesuai syariah:

    Sebelum melihat lebih detail syarat usaha bank emas syariah, simak tabel berikut:

    Syarat Deskripsi
    Wujud Fisik Emas harus memiliki wujud fisik yang jelas.
    Kepemilikan Sempurna Lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki.
    Serah Terima Kepemilikan harus berpindah saat nasabah membeli, baik fisik maupun transaksi.
    Terstandardisasi Sesuai peraturan OJK terkait aurum dan karatase.

    Pertama, harus ada wujud fisiknya.

    "Wujudnya itu fisik. Ini untuk biar tidak terjadi jual beli barang emas yang emasnya tidak ada. Yang kita tahu beberapa waktu akhir ini yang fenomena, dia mau menarik emas, emasnya nggak ada. Makanya syaratnya harus wujud fisik," ujar Bukhori.

    Kedua, kepemilikan sempurna. Bukhori menerangkan bahwa lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki. Ketiga, dapat diserahterimakan penguasaan secara fisik atau non fisik. Begitu nasabah membeli emas, kepemilikan harus langsung berpindah, baik secara fisik maupun transaksi.

    "Keempat terstandardisasi. Ini sesuai peraturan POJK bahwasannya nanti dengan aurumnya, karatase," tambah Bukhori.

  • MUI Jelaskan Status Gedung Baru di Bundaran HI: Hanya Hak Pakai, Aset Negara

    MUI Jelaskan Status Gedung Baru di Bundaran HI: Hanya Hak Pakai, Aset Negara

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasan resmi terkait rencana pembangunan gedung baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. MUI menegaskan bahwa kepemilikan gedung tersebut nantinya bukan menjadi milik MUI.

    Gedung itu hanya akan berstatus hak pakai, serupa dengan lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan fasilitas negara. Dengan demikian, aset tersebut sepenuhnya akan tetap menjadi milik negara.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan bahwa gedung tersebut bukanlah pemberian atau hibah. MUI hanya akan memiliki hak pakai, layaknya lembaga negara lain.

    “Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI,” kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dilansir laman MUI, Kamis (12/2/2026).

    Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini, memastikan MUI tidak pernah mengajukan permohonan gedung baru kepada pemerintah. Ia menegaskan, rencana ini murni inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden-lah yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami,” jelasnya.

    Belum Ada Pembahasan Teknis Detail

    Kiai Cholil menambahkan, hingga saat ini belum ada pembahasan teknis spesifik mengenai gedung tersebut. Belum ada detail desain maupun pembagian lantai yang dibahas, sehingga MUI memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh.

    Ia juga menekankan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat diukur dengan pendekatan bisnis. Kinerja mereka bersifat kualitatif dan berorientasi pada kemasyarakatan, bukan pengembalian biaya pembangunan.

    “Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali,” tegasnya.

    MUI Sebagai Mitra Independen

    Kiai Cholil menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis. Ia memastikan MUI bukan musuh pemerintah, namun juga tidak membenarkan semua kebijakan.

    “Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra,” tegasnya.

    Di mana pun kantor MUI berada, tugas utamanya adalah melayani umat. Jika gedung baru ini dapat memaksimalkan pelayanan, itu dianggap sebagai kebaikan.

    “Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk,” ucapnya.

    Inisiatif Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam. Lokasi ini disebut-sebut strategis di jantung Ibu Kota.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Dalam sambutannya, Prabowo berkomitmen memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    “Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menyebut gedung tersebut dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

    Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjelaskan, gedung yang disiapkan Presiden Prabowo tersebut berada di kawasan Bundaran HI. Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.

    Rencana Pembangunan Gedung Baru di Bundaran HI

    Inisiator Presiden Prabowo Subianto
    Penerima Manfaat MUI dan lembaga umat Islam lainnya
    Status Kepemilikan Aset Negara (MUI hanya hak pakai)
    Lokasi Lahan Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Luas Lahan +/- 4.000 meter persegi
    Fungsi Gedung Pusat aktivitas dan pelayanan umat