Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tengah menyoroti regulasi operasional lapangan padel menyusul adanya laporan keberatan dari masyarakat. Keluhan tersebut muncul akibat kebisingan aktivitas olahraga yang berlangsung hingga dini hari, terutama di area yang berdekatan dengan permukiman warga.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan langkah tegas untuk memanggil para pengelola dan pemangku kepentingan terkait pada pekan depan. Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau kembali seluruh perizinan serta memastikan aktivitas bisnis tersebut tetap mematuhi aturan lingkungan yang berlaku.
"Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Merespons situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan fasilitas olahraga dan kenyamanan warga. Meskipun DPRD mendukung penuh perkembangan lapangan padel sebagai penunjang gaya hidup sehat dan ekonomi kreatif, faktor ketenangan lingkungan tidak boleh dikesampingkan.
Wibi menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap jam operasional lapangan. Menurutnya, jika lokasi fasilitas berada di area padat penduduk, maka pengetatan waktu penggunaan atau penyesuaian regulasi kebisingan menjadi hal yang mendesak untuk dipertimbangkan.
"Kalau memang ada keluhan kebisingan hingga dini hari, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Jam operasional perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan," tegas Wibi pada Kamis (19/2/2026).
Polemik ini mencuat setelah warga di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, melaporkan gangguan suara dari aktivitas lapangan padel setempat melalui aplikasi JAKI dan media sosial. Langkah mediasi dan pengawasan dari dinas terkait diharapkan dapat memberikan solusi agar industri olahraga tetap tumbuh tanpa mengganggu hak istirahat masyarakat.








