Tag: Pangan

  • Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah (Jateng), bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan investor asal Spanyol, memulai penanaman padi varietas Japonica Tarabas. Kegiatan ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras.

    Dilansir detikNews, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menyatakan program ini merupakan inisiasi Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Penanaman perdana dilakukan di area persawahan Dukuh Jati, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.

    Program penanaman padi Japonica Tarabas merupakan hasil sinergi Polri, Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, dan PT Bio Nusa Lestari. Polres Sukoharjo bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo berupaya mengembangkan varietas beras unggulan.

    Pengembangan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. Beras Japonica dikenal memiliki tekstur lebih pulen dan lengket, sering digunakan restoran Jepang dan Korea.

    "Ini adalah langkah strategis untuk mengembangkan varietas beras baru, yaitu beras Japonica. Selama ini beras jenis ini banyak digunakan oleh restoran Jepang dan Korea karena teksturnya lebih pulen dan lengket. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor, maka kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri," kata Anggaito, Selasa (10/2/2026).

    Anggaito menambahkan, pengembangan padi Japonica Tarabas juga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Ini akan memberikan dampak positif terhadap devisa negara.

    "Bahan bakunya berasal dari Indonesia, sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat dan negara," jelasnya.

    Pada tahap awal, lahan seluas 16 hektare disiapkan di Kecamatan Bendosari. Kerja sama dilakukan dengan pemerintah desa dan dinas terkait. Area penanaman berpotensi diperluas ke wilayah lain di Sukoharjo maupun daerah lain.

    Potensi Hasil Panen Tinggi dan Pasar Khusus

    Menurut Pelaksana Lapangan Wiku Wicaksa, varietas Japonica Tarabas adalah padi beras Jepang yang telah dibudidayakan secara nasional. Bibit ini memiliki sertifikasi resmi dari Balai Benih Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah teregister.

    Usia tanamnya sekitar 110 hari setelah tanam. Potensi hasil nasional mencapai sekitar 7 ton per hektare. "Namun melihat potensi lahan di Desa Mulur, Bendosari, kami optimistis hasilnya bisa lebih tinggi," kata Wiku.

    Wiku menjelaskan, beras Japonica memiliki segmen pasar tersendiri, berbeda dengan beras konsumsi umum. Selama ini, beras Japonica yang beredar di pasaran umumnya merupakan beras impor yang dikemas ulang.

    Beras ini dijual di supermarket dalam kemasan satu kilogram dengan berbagai merek. "Nantinya hasil panen sudah memiliki pembeli khusus. Kami fokus pada budidaya, sementara pemasaran akan ditangani pihak yang bergerak di bidang tersebut. Ini membuka peluang hadirnya beras Japonica lokal dengan kualitas yang mampu bersaing," terangnya.

    Bibit yang digunakan merupakan benih resmi dari Balai Benih Subang dengan nama varietas Japonica Tarabas. Benih ini telah memiliki nomor registrasi.

    "Sebetulnya ini bukan varietas baru, namun momentumnya sangat tepat karena adanya kebijakan pembatasan impor beras," ungkap Wiku.

    Dukungan Investor dan Kondisi Tanah Sukoharjo

    Perwakilan investor dari PT Bio Nusa Lestari, Eduardo Castillo, menjelaskan pemilihan Sukoharjo karena kualitas tanahnya sangat baik. Tanah di Sukoharjo dinilai sesuai dengan karakter varietas Japonica.

    "Kami percaya komunitas di Sukoharjo memiliki kondisi tanah dan lingkungan yang sangat mendukung. Kami membawa standar operasi modern dari luar negeri, namun tetap menggunakan infrastruktur, tanah, kontraktor, serta tenaga kerja lokal," kata Eduardo.

    Eduardo menambahkan, permintaan beras Japonica di Indonesia terus meningkat. Khususnya untuk segmen restoran dan rumah tangga premium. Dengan produksi dalam negeri, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan impor.

    Berikut adalah perbandingan karakteristik Beras Japonica dan Beras Lokal Umum:

    Karakteristik Beras Japonica Tarabas Beras Lokal Umum
    Tekstur Nasi Pulen dan Lengket Bervariasi (pulen, pera)
    Penggunaan Utama Restoran Jepang/Korea, Rumah Tangga Premium Konsumsi harian
    Sertifikasi Benih Resmi Balai Benih Kementan Bervariasi
    Potensi Hasil Panen Sekitar 7 ton/hektare (potensi lebih tinggi) Bervariasi
    Segmen Pasar Khusus Luas

    "Kami telah melakukan riset mulai dari pengecekan tanah, air, hingga pengambilan sampel. Hasilnya sangat cocok. Peran Kapolda juga sangat besar karena memahami struktur tanah dan potensi wilayah, sehingga Sukoharjo dipilih sebagai lokasi percontohan," pungkas Eduardo.

  • SPPG Rampal Celaket Desak Dispangtan Malang Sinkronkan Standar Harga Pangan

    SPPG Rampal Celaket Desak Dispangtan Malang Sinkronkan Standar Harga Pangan

    Pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rampal Celaket, Hanan Jalil, mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang untuk melakukan sinkronisasi standar harga bahan pokok. Desakan ini muncul setelah SPPG menerima surat teguran terkait pembelian bahan baku yang dinilai melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Hanan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara standar kualitas yang diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan acuan harga yang digunakan oleh Dispangtan di lapangan. Menurutnya, BGN menetapkan standar pangan kualitas tinggi atau premium untuk program gizi.

    Di sisi lain, Dispangtan seringkali menggunakan acuan harga komoditas reguler di pasar. Hal ini menimbulkan kebingungan dan potensi perbedaan interpretasi harga.

    Hanan menjelaskan, standar kualitas yang diminta BGN sangat tinggi, yakni premium. Namun, patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Perbedaan ini menjadi akar permasalahan yang perlu segera diatasi.

    “Standar yang diminta BGN itu tinggi, kualitas premium. Sementara patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Contohnya minyak goreng, standar BGN itu tinggi, tapi yang dijadikan acuan mungkin kelas di bawahnya. Ini yang harus disamakan persepsinya,” ujar Hanan kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Sebagai contoh, Hanan menyebutkan selisih harga beras sebesar Rp 20 menjadi dasar teguran Dispangtan Kota Malang. Pembelian tersebut dilakukan secara darurat pada tengah malam di toko kelontong dekat SPPG.

    Kebutuhan mendesak pada 7 Januari 2026 lalu menjadi alasan pembelian tersebut. Mengacu pada HET Provinsi Jatim, harga tersebut masih masuk akal untuk kualitas yang diminta.

    “Dispangtan keluarkan HET beras di hari itu Rp 14.900, kami belinya di toko dekat SPPG dan malam karena mendadak di harga Rp 14.920 per kilo. Jadi ada selisih Rp 20,” beber Hanan.

    Berikut adalah perbandingan harga beras yang menjadi polemik:

    Deskripsi Harga Keterangan
    HET beras Dispangtan Rp 14.900/kg Acuan Dispangtan
    Pembelian SPPG Rp 14.920/kg Pembelian darurat malam hari
    Selisih harga Rp 20/kg Dasar teguran

    Hanan menyayangkan mekanisme koordinasi yang dirasa kurang preventif. SPPG lebih banyak memantau perkembangan harga melalui update HET Provinsi Jawa Timur.

    Hal ini karena minimnya informasi harian dari pihak kota. Ia berharap ada perbaikan dalam sistem penyampaian data.

    Permintaan Solusi dan Data Up-to-Date

    “Harapannya, Dispangtan merilis HET Kota Malang setiap hari di grup koordinasi dapur. Jangan sampai jarang berbagi data harga, tapi tiba-tiba langsung menegur. Harus ada data yang up-to-date sebagai patokan kami belanja,” tegas Hanan.

    Selain data harga, Hanan juga menantang Dispangtan untuk memberikan solusi nyata dalam rantai pasok. Mengingat SPPG wajib melaporkan belanja harian secara transparan, ia meminta dinas terkait turut menyediakan atau merekomendasikan supplier.

    “Kami minta Dispangtan juga menyediakan supplier yang sanggup menyediakan bahan pokok kualitas premium sesuai standar BGN, tapi harganya tetap masuk dalam pagu HET yang mereka tentukan. Jadi ada sinkronisasi antara kualitas yang diminta negara dengan harga yang ditetapkan daerah,” tambah Hanan.

    Meskipun terdapat dinamika administratif soal harga, Hanan memastikan operasional dapur SPPG Rampal Celaket tetap berjalan normal. Tidak ada pelanggaran pada komposisi menu, sehingga distribusi gizi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami tetap beroperasi setiap hari, untuk menyediakan 2700 porsi MBG,” pungkas Hanan.

    Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi terkait harapan SPPG tersebut. Berulangkali dihubungi, Slamet tak memberikan respons.

    Sebelumnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapatkan peringatan. Ini karena tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan evaluasi pembelian bahan pangan periode Januari 2026.

    Ketujuh SPPG yang mendapatkan teguran resmi tersebut adalah SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket di wilayah Klojen. Teguran juga ditujukan kepada SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, serta SPPG Sawojajar 3 di wilayah Kedungkandang, dan SPPG Mojolangu 2 yang berada di wilayah Lowokwaru.

  • 7 SPPG di Kota Malang Terima Peringatan Keras Akibat Langgar HET

    7 SPPG di Kota Malang Terima Peringatan Keras Akibat Langgar HET

    Tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapat teguran keras. Ini karena mereka tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan. Temuan ini berdasarkan evaluasi pembelian pada Januari 2026.

    Surat teguran bernomor 500.1.3.1//23 135.73.407/2026 ini ditandatangani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Slamet Husnan. Teguran itu untuk menjamin stabilitas harga pangan. Ini juga demi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Ada 7 SPPG yang diketahui melakukan pembelian tak sesuai HET di periode Januari 2026," kata Slamet dikutip dari surat edaran, Senin (9/2/2026).

    Data dari Koordinator Wilayah Kota Malang menunjukkan. SPPG di Kecamatan Klojen, Kedungkandang, dan Lowokwaru melanggar HET. Pelanggaran ini terkait transaksi bahan pangan.

    Secara spesifik, tiga SPPG di wilayah Klojen mendapat teguran. Yakni SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket. Tiga SPPG lain di Kedungkandang juga ditegur. Yaitu SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, dan SPPG Sawojajar 3. Satu lagi, SPPG Mojolangu 2 di Lowokwaru.

    Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang meminta semua pengelola SPPG. Mereka diminta segera menyesuaikan harga. Penyesuaian harus dilakukan dalam waktu singkat sesuai aturan.

    Kebijakan harga ini merujuk pada beberapa regulasi utama.

    Peraturan/Keputusan Tahun Komoditas
    Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 299 2025 Beras
    Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 2024 Jagung, Telur, Daging Ayam
    Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 2024 Minyak Goreng

    Penegasan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran November 2025. Surat tersebut terkait stabilisasi pasokan pangan.

    Tanggapan Pemilik SPPG

    Sampai berita ini ditulis, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi. Ia tidak memberikan respons saat dihubungi.

    Salah satu pemilik SPPG Rampal Celaket, Hanan Jalil membenarkan surat teguran. Namun, Hanan menyayangkan dasar pedoman teguran itu.

    "Iya ada surat teguran dari Dispangtan. Selama ini Dispangtan tidak mengirimkan HET Kota Malang. Sehingga, anak anak (pegawai) mengacu pada HET provinsi yang setiap harinya update," ujar Hanan Jalil, Senin siang.

    Menurut Hanan, surat teguran awalnya untuk SPPI. SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka juga kepala dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPI yang berbelanja bahan baku untuk SPPG.

    "Jadi yang selama ini belanja kebutuhan itu SPPI sekaligus kepala dapur, mereka yang ditegur oleh Dispangtan. Karena ada teguran, terus saya tanya kok bisa, ada apa?" beber Hanan.

    Ia lalu mengetahui penyebabnya. Ada satu bahan pokok dibeli tidak sesuai HET. Itu menjadi acuan Dispangtan Kota Malang.

    Hanan menjelaskan, kepala dapur membeli dua sak beras. Pembelian dilakukan di toko dekat SPPG Rampal Celaket. Ini terjadi pada 7 Januari 2026.

    Harga beli beras Rp 14.920 per kilo. Sementara HET Kota Malang hari itu Rp 14.900 per kilo. "Itu pun karena belinya tengah malam, belinya 2 sak. Artinya gak beli banyak. Belinya di toko Madura dekat SPPG, karena sudah malam. Jadi kelebihan Rp 20, hanya beras saja. Pembelian tanggal 7, periode Januari," ungkapnya.

    Atas kejadian ini, Hanan berharap Dispangtan Kota Malang terbitkan HET harian. Ini akan menjadi acuan harga bagi kepala dapur saat belanja.

    Selain itu, Dispangtan diminta sesuaikan harga komoditas. Harganya harus sesuai standar BGN. Semua menggunakan barang jenis premium, contohnya minyak goreng bukan merek MinyaKita.

    "Seharusnya Dispangtan itu mengeluarkan HET harian, di grup dapur. Tapi standarnya BGN kan standar tinggi atau premium. Sedangkan apa yang menjadi patokan Dispangtan tidak barang jenis premium," tegasnya.

    Meski menerima teguran, SPPG Rampal Celaket tetap beroperasi. Mereka menyiapkan 2700 porsi MBG setiap hari. "Tetap beroperasi, tidak ada masalah. Jika ada selisih, kita memang punya kewajiban mengembalikan ke BGN," pungkasnya.

  • Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengapresiasi peran penting Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam percepatan program Swasembada Pangan dan menjaga stabilitas harga pangan. Apresiasi tersebut disampaikan Zulhas saat Rapim Polri 2026 di Jakarta Timur.

    Zulhas menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa harga pangan harus tetap terjaga, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional seperti Lebaran, Natal, serta Tahun Baru.

    Menurut Zulhas, jajaran kepolisian telah memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan fundamental Presiden terkait swasembada pangan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

    “Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menambahkan bahwa perintah Presiden untuk menjaga dan menurunkan harga pangan merupakan tantangan yang tidak mudah diwujudkan.

    “Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun, harus turun. Itu sungguh tidak mudah,” lanjut dia.

    Peran Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Selain swasembada pangan, Zulhas juga menyoroti peran besar Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri berkontribusi dalam pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program tersebut.

    Inisiatif awal program MBG menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam pembangunan dapur. Kepala BGN, Pak Dadan, menghadapi kendala saat membangun fasilitas tersebut.

    “Makanan bergizi, yang di awal-awal itu sulit sekali, tidak mudah. Pak Dadan (Kepala BGN) waktu pertama ya sungguh sulit untuk membangun dapur,” tutur Zulhas.

    SPPG Polri Terbaik di Indonesia

    Zulhas mengakui keterlibatan aktif Polri yang turun tangan membantu pembangunan SPPG di berbagai wilayah. Saat ini, SPPG Polri bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

    “Pak Kapolri jajarannya waktu itu mengambil alih. Mungkin sekarang sudah 500 lebih dapur, dan Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SPPG-nya Polri termasuk yang terbaik,” pungkas Zulhas.

    Berikut adalah perbandingan peran Polri dalam berbagai program pangan:

    Program Peran Polri
    Swasembada Pangan Menjaga stabilitas harga pangan, mendukung kebijakan Presiden
    Makan Bergizi Gratis Mendirikan dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), membangun dapur di berbagai wilayah

    Rapat Pimpinan Polri 2026 ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat.

    Jenderal Sigit menginstruksikan Satgas Pangan Polri agar segera bergerak. Intervensi harus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Arahan ini disampaikan di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur.

    Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap menjelang Ramadan, potensi peningkatan harga cenderung ada. Oleh karena itu, isu ini menjadi pembahasan penting dalam Rapim Polri.

    "Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami," ujar Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum. Mereka yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi akan ditindak. Jajarannya diminta memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar. Harga juga harus tetap aman dan terjangkau.

    Kolaborasi Satgas Pangan Polri

    Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Pangan Polri diperintahkan meningkatkan koordinasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya memetakan jalur distribusi dan titik rawan kelangkaan barang.

    "Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa instansi terkait yang akan berkolaborasi:

    ulu>

    Instansi Peran Kunci
    Satgas Pangan Polri Intervensi dan pengawasan harga
    Kementerian Pertanian Memastikan ketersediaan pasokan
    Kementerian Perdagangan Mengawasi distribusi dan harga pasar
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Stabilisasi ekonomi makro
    Perum Bulog Cadangan pangan nasional

    Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti stabilitas ekonomi makro. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

    Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

    Korps Bhayangkara akan mengawal penuh RKP 2026. Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026 menunjukkan sejumlah menteri hadir. Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal fokus pemerintah dan Polri pada penguatan ekosistem pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.

  • Gubernur Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Panik Beli Pangan Jelang Ramadan

    Gubernur Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Panik Beli Pangan Jelang Ramadan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tidak melakukan pembelian panik atau panic buying jelang Ramadan. Ia menjamin ketersediaan bahan pangan di Jakarta dalam kondisi cukup dan terkendali.

    Jaminan tersebut disampaikan Pramono usai rapat di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat membahas kesiapan Pemerintah Provinsi DKI menghadapi Ramadan dan Idul Fitri.

    Pramono Anung menegaskan stok pangan di Jakarta sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    "Karena ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, tidak usah ada panic buying dan sebagainya. Pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya di Jakarta mencukupi," kata Pramono.

    Pemprov DKI juga telah memutuskan sejumlah langkah antisipasi dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah monitoring stok pangan secara rutin.

    Pengawasan difokuskan pada komoditas utama. Ini termasuk beras, daging, serta LPG 3 kilogram. Sistem peringatan dini juga akan tetap diterapkan.

    "Yang pertama adalah monitoring rutin ketersediaan harga pangan. Baik itu beras, daging, LPG 3 kilo, serta kita akan tetap menerapkan early warning system terhadap harga-harga yang ada di Jakarta," ujarnya.

    Antisipasi Kenaikan Harga dan Pasar Murah

    Selain pemantauan, Pemprov DKI menyiapkan intervensi pasar melalui program pasar murah. Hal ini akan dilakukan jika terjadi lonjakan harga di lapangan.

    "Dalam kesempatan ini kami juga menyetujui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pasar murah, untuk melakukan intervensi kalau memang kemudian ada gejolak di pasar, kami setujui untuk bisa dilakukan di Jakarta," jelasnya.

    Berdasarkan laporan jajaran terkait, stok pangan Jakarta aman. Ini tidak hanya untuk Ramadan dan Idul Fitri, tetapi juga hari besar lainnya. Beberapa komoditas relatif terkontrol.

    Pemerintah Provinsi DKI tetap mewaspadai potensi kenaikan harga. Terutama pada komoditas minyak goreng dan cabai.

    Dua komoditas tersebut secara historis sering memicu inflasi saat hari besar keagamaan.

    "Yang utama minyak sama cabai. Dua komoditas itu yang selalu mengalami kenaikan. Tapi kali ini kami juga mempersiapkan untuk itu, termasuk kegiatan menanam cabai akan kami galakkan," ujar Pramono.

    Strategi Pemprov DKI Jaga Stabilisasi Pangan

    Berikut adalah tabel ringkasan strategi Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilisasi pangan menjelang hari raya.

    Strategi Fokus Komoditas Tujuan
    Monitoring Stok Rutin Beras, Daging, LPG 3kg Memastikan ketersediaan cukup
    Early Warning System Harga Pangan Umum Merespons cepat gejolak harga
    Intervensi Pasar Murah Komoditas Harga Fluktuatif Menstabilkan harga di pasar
    Program Tanam Cabai Cabai Mengatasi kenaikan harga cabai
  • Prabowo Tegaskan Komitmen Turunkan Harga Pangan Nasional

    Prabowo Tegaskan Komitmen Turunkan Harga Pangan Nasional

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan memastikan harga pangan terjangkau. Komitmen ini disampaikan dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nadhlatul Ulama (NU) yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Prabowo bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia juga memaparkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Tujuannya adalah mewujudkan swasembada dan pangan murah.

    Salah satu kebijakan utama adalah menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara signifikan.

    "Kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan cukup, dan dengan harga yang kita turunkan," papar Prabowo.

    Hasilnya, swasembada pangan pun dapat terwujud. Cadangan beras di gudang-gudang pemerintah telah menyentuh rekor tertinggi selama Indonesia berdiri.

    "Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah republik kita, cadangan beras kita, di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia," jelas Prabowo.

    Prabowo juga meyakini, Indonesia bakal swasembada jagung dalam waktu dekat. Targetnya adalah semua pangan penting dapat diproduksi di dalam negeri dalam tiga tahun mendatang.

    Target Swasembada Pangan Nasional

    Pemerintah menargetkan seluruh pangan pokok bisa diproduksi mandiri. Capaian swasembada beras 2025 menjadi landasan optimisme ini.

    "Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasemada beras dan insyaallah sebentar lagi swasembada jagung dan insyaallah dalam 3 tahun lagi kita akan swasemada pangan semuanya ibu-ibu sekalian," pungkas Prabowo.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025. Hal ini terbukti dari keberlimpahan stok awal beras pada 2026.

    Stok tersebut mencapai 12,529 juta ton atau meningkat 203% dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pangan pemerintah.

    Berikut adalah perbandingan stok beras awal tahun di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Stok Awal Beras (Juta Ton) Peningkatan (YoY)
    2024 4,134 –
    2025 8,402 49,12%
    2026 12,529 203,05% (vs 2024)

    Stok beras awal tahun 2026 ini meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Ada peningkatan hingga 203,05% terhadap stok awal tahun 2024. Kala itu, stok berada di angka 4,134 juta ton.

    Sementara terhadap stok awal tahun 2025 telah meningkat 49,12%. Karena stok awal 2025 berada di 8,402 juta ton.