Tag: Pertanian

  • Gerindra Apresiasi Produksi Bawang Merah Brebes Dorong Kesejahteraan Petani

    Gerindra Apresiasi Produksi Bawang Merah Brebes Dorong Kesejahteraan Petani

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari, memberikan apresiasi terhadap hasil produksi Pabrik Pengolahan Bawang Merah Kelompok Tani Sidomakmur, PT Sinergi Brebes Inovatif. Pabrik ini berlokasi di Desa Sidamulya, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

    Keberhasilan ini membuktikan pentingnya hilirisasi dan pemetaan potensi pertanian yang terarah. Langkah ini dinilai selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan menyejahterakan petani.

    Dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026), Endang menyatakan bahwa hilirisasi bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang membangun kemandirian desa dan menjaga kesejahteraan petani di tengah dinamika pasar global.

    Endang menyampaikan rasa bangganya atas produksi bawang merah Brebes yang dinilai dapat menjadi contoh pengelolaan pertanian berbasis potensi wilayah. Ia juga menekankan bahwa pemetaan agroecological zone yang tepat dapat menekan ketergantungan pada impor.

    "Saya sangat bangga dan kagum dengan hasil produksi bawang Brebes ini. Seandainya kita memetakan agroecological zone dengan baik, seharusnya tidak perlu ada impor bawang," katanya.

    Endang mengenang masa 15 tahun lalu ketika panen raya bawang merah bersamaan dengan kebijakan impor, menyebabkan harga anjlok dan kerugian besar bagi petani. Bahkan, saat itu terjadi kelebihan pasokan hingga bawang merah dibagikan gratis.

    Kondisi tersebut kini berubah. Hilirisasi dan penguatan kelembagaan petani melalui koperasi desa dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekonomi lokal di pedesaan.

    "Saya bangga sekarang sudah ada perubahan, apalagi dengan adanya hilirisasi dan koperasi desa merah putih. Ini penting agar tidak terjadi pelarian modal dari desa ke kota. Kalau melalui bank ada banyak ketentuan, sedangkan koperasi hasil usahanya kembali untuk kesejahteraan anggotanya," imbuhnya.

    Ekspor bawang merah Brebes ke negara tetangga juga diapresiasi. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa komoditas lokal Indonesia mampu bersaing di pasar internasional dan meningkatkan pendapatan petani.

    Endang memaparkan bahwa biaya produksi satu hektare lahan bawang merah mencapai sekitar Rp140 juta. Sementara itu, hasil panen bisa mencapai Rp250 juta hingga Rp350 juta per hektare.

    "Dihitung, satu hektare membutuhkan biaya sekitar Rp 140 juta dan setelah panen bisa menghasilkan Rp250 juta sampai Rp350 juta. Itu luar biasa. Saya yang doktor saja belum tentu mendapat penghasilan sebesar itu," tambahnya.

    Ke depannya, Endang berharap model hilirisasi di Brebes dapat menjadi strategi besar untuk diterapkan di desa lain dengan potensi unggulan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komoditas lokal agar tidak dimanfaatkan pihak luar.

    "Jangan sampai potensi kita dimanfaatkan negara lain. Selama ini ada komoditas seperti jengkol dan petai yang justru dicap dari Thailand, padahal berasal dari Indonesia," tegasnya.

  • Cukai Tembakau Diproyeksikan Sumbang Rp 300 Triliun ke Negara pada 2025

    Cukai Tembakau Diproyeksikan Sumbang Rp 300 Triliun ke Negara pada 2025

    Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan bahwa cukai hasil tembakau (CHT) akan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara, mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2025.

    Menurut Yudi Wahyudi, Ketua Kelompok Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Semusim, Kementan, sumbangan cukai ini menunjukkan peran penting produk tembakau dalam mendukung perekonomian nasional. "Itu kurang lebih sekitar 96 persen itu adalah sumbangan dari cukai hasil tembakau," kata Yudi dalam diskusi di Kementan, Jakarta, Kamis (26/2026).

    Selain itu, sektor pertanian tembakau juga menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

    Data Kementan menunjukkan bahwa produksi tembakau nasional pada tahun 2025 mencapai 300.000 ton, yang berasal dari berbagai wilayah. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan lahan tanam terluas, yaitu 110.000 hektar, dengan produksi mencapai 146.000 ton.

    Nusa Tenggara Barat menghasilkan 56.000 ton tembakau dari lahan seluas 50.000 hektar. Jawa Tengah menyumbang 46.000 ton dari 40.000 hektar lahan, Jawa Barat 8.000 ton dari 9.400 hektar, serta beberapa daerah lain di luar Jawa.

    Yudi menambahkan, "Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Nusantara ini."

    Ekosistem pertanian tembakau melibatkan 571.257 kepala keluarga (KK), dengan asumsi setiap keluarga terdiri dari empat orang. Dengan demikian, diperkirakan sekitar 2 juta orang bergantung pada pertanian tembakau.

    Industri Hasil Tembakau (IHT) juga menyerap tenaga kerja hingga 4 juta orang.

    Yudi menjelaskan, "Jadi total yang terlibat dari mulai hulu sampai hilir di tembakau itu hampir 6 juta. Nah inilah betapa besarnya, signifikan sekali dampak produksi tembakau."

    Dalam forum yang sama, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Edi Sutopo menyatakan bahwa sumbangan Rp 300 triliun tersebut baru berasal dari cukai hasil tembakau. Menurut kajian AMTI pada tahun 2022, multiplier effect dari produk tembakau mencapai Rp 710,3 triliun, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan masyarakat.

    "Tahun lalu, tahun 2024 itu devisanya 1,8 miliar, 1,85 miliar dollar AS, tahun 2025 ini sampai dengan Oktober itu sudah 1,9 miliar dollar AS, artinya sudah naik lagi devisa-devisanya," ujar Yudi.

  • GIMNI Khawatir Semua Sawit di Indonesia Mati pada 2030

    GIMNI Khawatir Semua Sawit di Indonesia Mati pada 2030

    Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan kekhawatiran terkait kondisi tanaman sawit di Indonesia. Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, memprediksi bahwa seluruh tanaman sawit di Indonesia berpotensi mati pada tahun 2030.

    Kondisi ini diperkirakan terjadi jika perkebunan sawit terus bergantung pada pupuk kimia tanpa mengadopsi praktik pertanian regeneratif.

    "Salah satu contoh adalah memang saya khawatir itu kalau kita tidak berbuat mungkin tahun 2030 sawit kita itu mati semua," kata Sahat saat acara buka puasa bersama di Kuningan, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

    Pertanian regeneratif didefinisikan sebagai metode cocok tanam yang berfokus pada pemulihan kesehatan tanah. Sahat mengilustrasikan kondisi ini seperti seorang ibu yang tubuhnya menjadi keropos setelah melahirkan setiap tahun. Tanah perkebunan sawit, yang mineralnya terus diserap, juga mengalami hal serupa.

    "Enggak ada bedanya dengan tanah jadi harus ada regeneratif," ujar Sahat.

    Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan kompos limbah organik (komposting bio-organik fertilizer) sebagai pengganti pupuk kimia. Sahat mencontohkan bagaimana di Sabah, Malaysia, konsumsi pupuk kimia dapat ditekan dari 10 kilogram menjadi 5 kilogram per pohon melalui perbaikan tanah menggunakan bio organik fertilizer dari biomassa yang diolah kembali menjadi kompos.

    Ketua Umum Dewan Sawit Indonesia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas sawit lebih baik dilakukan melalui intensifikasi (memaksimalkan lahan yang ada) daripada ekstensifikasi (menambah lahan). Pihaknya juga telah menyusun rencana bersama China untuk menerapkan pertanian regeneratif, di mana 42 persen dari biomassa akan diolah menjadi kompos organik.

    Sahat memperkirakan bahwa jika pertanian regeneratif diterapkan secara luas, dengan 16 juta hektar lahan perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2029, manfaat ekonomi dapat meningkat dua kali lipat.

    "Prediksi by the year 2029 kalau ini dijalankan dengan lahan yang sama kita punya bisa regenerasi bisa generate kira-kira 120 billion dollar sekarang 60-an dollar kan? Dengan tidak menambah luas lho," ujar Sahat.

  • Agrinas Datangkan Mobil Pikap untuk Koperasi Desa

    Agrinas Datangkan Mobil Pikap untuk Koperasi Desa

    Sejumlah mobil pikap pesanan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) tiba di Jakarta pada Rabu (25/2/2026) untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Kedatangan mobil ini terjadi saat rencana impor masih menjadi perdebatan.

    Satu unit mobil dari Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M) dipamerkan di kantor PT Agrinas, Jakarta, pada Rabu (25/2). Unit ini menjadi contoh yang diperlihatkan kepada wartawan.

    Mobil impor dari India ini tiba di Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB. Mobil 4WD berwarna putih itu telah ditempeli stiker "Koperasi Desa Merah Putih."

    Mobil ini rencananya akan digunakan untuk distribusi komoditas pertanian dalam program Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut jurnalis KompasTV, Meidina Andas, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan bahwa harga satu unit mobil ini sekitar Rp200 juta, termasuk pajak dan biaya pengiriman.

    PT Agrinas dilaporkan telah mengimpor sekitar 70 ribu unit mobil pikap. Beberapa unit dijadwalkan tiba di Jakarta pada Kamis (26/2).

    Sebelumnya, rencana impor 105 ribu mobil pikap menuai kritik. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, meminta PT Agrinas membatalkan impor karena menggunakan APBN.

    Said Abdullah dari Antara, Rabu (25/2) menyatakan, "Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears."

    Said Abdullah menambahkan, "Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya."

  • Kementan Guyur 10,9 Ton Cabai Rawit Merah ke Pasar Kramat 24 Februari 2026

    Kementan Guyur 10,9 Ton Cabai Rawit Merah ke Pasar Kramat 24 Februari 2026

    Kementerian Pertanian (Kementan) mendistribusikan 10,9 ton cabai rawit merah ke Pasar Induk Kramat (PIKJ) Jakarta pada Selasa, 24 Februari 2026. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga cabai di tingkat konsumen.

    Menurut Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, pasokan cabai rawit ini berasal dari hasil panen petani Champion Cabai Kementan di berbagai daerah.

    Sesuai arahan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pihaknya memberikan subsidi distribusi hingga 7 ton cabai rawit dari sentra produksi ke PIKJ, termasuk melalui pengiriman udara.

    "Oleh karena itu, langkah yang kami tempuh sebagaimana arahan dari Bapak Kepala Bapanas, maka kami sudah menggerakkan sampai sekarang lebih dari 4 ton cabai rawit merah ke PIKJ," kata Ketut dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

    Champion Cabai merupakan program pendampingan Kementan kepada petani yang difasilitasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ketut merinci, pada 19 Februari pihaknya memasok 980 kilogram cabai rawit merah dari Champion cabai Magelang, Jawa Tengah ke PIKJ. Kemudian, pada 20 Februari, 538 kilogram cabai rawit merah tiba di PIKJ dari Champion Cabai Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, pada 21 Februari, 1,050 ton cabai rawit dari Champion Cabai Enrekang, Sulawesi Selatan; 1,75 ton dari Champion Cabai Magelang pada 22 Februari; 1,26 ton dari Champion Cabai Magelang dan 75 kuintal dari Champion Cabai Garut pada 23 Februari.

    Peningkatan signifikan terjadi pada 24 Februari dengan pasokan mencapai 4,6 ton dalam sehari, terdiri dari 2,1 ton dari Champion Cabai Enrekang dan 2,5 ton dari Champion Cabai Magelang.

    Dengan harga jual Rp 60.000 hingga Rp 65.000 per kilogram di tingkat pengecer, pasokan ini diharapkan dapat menekan harga cabai di pasar.

    "Kita upayakan masuk dulu cabai ini ke pasar induk, sehingga harga mudah-mudahan bisa kita kendalikan karena pasokan sudah mulai bergerak,” tutur Ketut.

    Ketut menambahkan, pihaknya memperkirakan harga cabai rawit merah akan mulai terkendali seiring berkurangnya intensitas hujan, yang memungkinkan petani lebih leluasa memanen cabai.

    “Oleh karena itu, harapan kita dalam beberapa hari ini, harga cabai sudah mulai turun,” kata Ketut.

  • Impor Produk Pertanian AS Tak Ganggu Produksi Lokal

    Impor Produk Pertanian AS Tak Ganggu Produksi Lokal

    Pemerintah menegaskan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan berdampak negatif pada produksi pertanian dalam negeri. Salah satu poin kesepakatan dagang tersebut mencakup impor sejumlah produk pertanian dan peternakan dari AS, seperti beras, jagung, kedelai, dan daging ayam.

    Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa produk yang diimpor dari AS tidak akan bersaing langsung dengan hasil pertanian dalam negeri.

    "Nah, secara umum, apa yang dibeli dari US, itu adalah sebenarnya produk-produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk di dalam negeri," ujar Fithra dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

    Fithra menambahkan, impor beras misalnya, akan dilakukan dalam jumlah terbatas sehingga tidak akan mengganggu pemasaran beras petani lokal. "Misalnya beras, itu sangat limited. Karena mereka juga bukan produsen beras juga. Tidak banyak juga. Jadi tidak mengganggu secara umum kapasitas nasional," papar Fithra.

    Kementerian Pertanian, lanjutnya, juga telah diminta untuk memantau secara ketat impor produk-produk yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

    Komoditas lain seperti kedelai dan jagung selama ini memang diimpor dari AS. Perjanjian ini justru memberikan kepastian pasokan bagi Indonesia.

    Fithra juga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi ulang jika impor produk pertanian terbukti mengganggu kepentingan ekonomi dalam negeri. "Kalau dianggap ini mengganggu kepentingan ekonomi lokal, ya kan kita bisa bernegosiasi lagi. Selalu ada escape clause-nya. Asalkan ini tidak melanggar national interest," ujar Fithra.

  • Pemerintah Jajaki Ekspor Beras ke Negara Sahabat pada 2026

    Pemerintah Jajaki Ekspor Beras ke Negara Sahabat pada 2026

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sedang menjajaki peluang ekspor beras ke beberapa negara sahabat. Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Arab Saudi menjadi target potensial dalam inisiatif ini.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal ini saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementan bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Amran menyatakan bahwa ekspor beras diharapkan dapat terealisasi dalam tiga bulan mendatang. "Kalau tiga bulan ke depan tidak ada aral melintang, kita siap ekspor. Bahkan kita dorong dari wilayah timur langsung ke Papua Nugini," kata Amran, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (25/2/2026).

    Surplus stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog diperkirakan mencapai sekitar 9 juta ton pada akhir tahun 2026, asalkan produksi tetap konsisten. Lonjakan pengadaan beras pada Januari tercatat sebesar 78 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Saat ini, stok CBP mencapai 2,5 juta ton dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 15 persen selama musim panen raya yang berlangsung hingga Maret mendatang.

    Menurut Amran, stok beras diperkirakan akan menembus 6 juta ton jika tren positif ini berlanjut selama tiga bulan ke depan. "Kalau tren ini bertahan tiga bulan saja ke depan, hampir pasti stok kita tembus 6 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka," ujar Amran.

    Keberlanjutan swasembada pangan, lanjut Amran, bergantung pada penguatan fondasi struktural seperti pencetakan sawah dan optimalisasi lahan, selain produksi jangka pendek.

    Pada tahun 2025, pemerintah telah berhasil mencetak 200.000 hektar sawah. Pemerintah menargetkan pencetakan 250.000 hektar sawah pada tahun 2026.

    Program optimalisasi lahan juga telah diterapkan selama tiga tahun terakhir pada ratusan ribu hektar lahan.

    Amran menuturkan bahwa upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan Indonesia setidaknya selama 5 hingga 7 tahun, bahkan hingga 10 tahun jika program ini terus berlanjut. "Ini yang membuat swasembada kita sustain. Minimal bertahan 5 sampai 7 tahun, bahkan bisa 10 tahun kalau berlanjut," tutur Amran.

    Meskipun Indonesia telah mencapai swasembada pada 9 komoditas, dua komoditas masih memerlukan perhatian serius, yaitu kedelai dan bawang putih. Kementan akan memfokuskan diri pada upaya mewujudkan swasembada kedelai dan bawang putih dalam waktu dekat.

    Pemerintah juga menargetkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2026 dan gula industri dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

    Amran menambahkan bahwa swasembada bawang putih relatif lebih memungkinkan untuk dicapai dibandingkan dengan kedelai. "Kedelai memang agak berat, bawang putih relatif lebih memungkinkan. Kita selesaikan satu per satu," kata Amran.

  • 53 Komoditas Pertanian Indonesia Bebas Tarif Ekspor ke AS

    53 Komoditas Pertanian Indonesia Bebas Tarif Ekspor ke AS

    Indonesia mendapatkan angin segar dengan diberlakukannya pembebasan tarif impor atau nol persen oleh Amerika Serikat (AS) terhadap 53 kelompok komoditas pertanian. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global.

    Kesepakatan dagang timbal balik ini, yang disepakati pada 19 Februari 2026, diumumkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada 20 Februari 2026. Dengan tarif nol persen, produk pertanian Indonesia kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar AS.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar bagi petani serta pelaku usaha. "Dengan tarif nol persen, produk kita punya ruang bersaing yang lebih besar," kata Andi Amran Sulaiman, mengutip Infografik Antara, Selasa (24/2).

    Sejumlah komoditas unggulan Indonesia termasuk buah tropis dan rempah-rempah masuk dalam daftar bebas tarif tersebut.

  • Kementerian PU Tangani Kerusakan Irigasi di Bireuen Aceh

    Kementerian PU Tangani Kerusakan Irigasi di Bireuen Aceh

    Bendung irigasi Pante Lhong di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, Bireuen, Aceh, mengalami kerusakan parah akibat bencana pada akhir November 2025. Akibatnya, sekitar 6.500 hektare sawah di wilayah tersebut terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan agar pengairan sawah warga dapat segera pulih.

    Menteri PU Dody Hanggodo bersama Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya meninjau langsung kondisi bendungan. Saat peninjauan, terlihat alat berat tengah melakukan pengerukan sedimen di bangunan intake menuju pintu bendungan.

    Banjir menyebabkan Sungai Peusangan, sumber air utama untuk sawah di Bireuen, meluas. Kondisi ini mengakibatkan air tidak lagi mengalir ke irigasi yang menuju area persawahan. Rencananya, di lokasi tersebut akan dibangun cofferdam.

    Dody menyampaikan kepada wartawan pada Selasa (24/2/2026), bahwa saat ini masih dalam tahap tanggap darurat, termasuk penyiapan cofferdam. Prioritas utama adalah memastikan air dari bendung dapat mencapai sawah-sawah di hilir. "Ini sekarang masih tanggap darurat, itu menyiapkan cofferdam segala macam. Yang utama adalah sebetulnya bagaimana air yang ada di bendung ini bisa masuk sampai ke sawah yang di belakang," kata Dody.

    Targetnya, sebelum Idulfitri, air sudah dapat mengairi sawah sehingga warga dapat segera menanam padi setelah lebaran. Langkah selanjutnya adalah memperkuat sisi kiri dan kanan sungai untuk mencegah pelebaran sungai jika terjadi banjir kembali.

    Selain itu, Kementerian PU juga telah melakukan penanganan pada saluran irigasi dan prosesnya hampir rampung. Mengenai kondisi sawah yang tertimbun lumpur, Dody akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian.

    Dody menjelaskan, "Irigasinya sudah dibersihkan teman-teman dari balai sungai. Untuk sawah-sawah yang masih bagus insyaallah setelah Ramadan sudah bisa tanam."

    Bupati Mukhlis menambahkan bahwa bendung irigasi Pante Lhong merupakan salah satu bendungan terbesar di Bireuen yang terdampak banjir. Saat ini, sebagian warga bertani dengan mengandalkan air hujan atau sisa banjir.

    Mukhlis menjelaskan, dari 15.000 hektare total sawah di Bireuen, 2.000 hektare mengalami kerusakan. "Di Bireuen ada enam bendungan yang rusak, salah satunya Pante Lhong yang mengairi 6.500 hektare sawah. Luas sawah kita keseluruhan 15.000 ribu hektare dan 2.000 hektare di antaranya rusak," jelas Mukhlis.

    Mukhlis menambahkan, perbaikan irigasi diharapkan segera selesai dan berfungsi kembali. "Yang sangat menyedihkan lagi, irigasi juga pada rusak. Yang ini bisa segera difungsikan. Seperti kata Pak Kabalai tadi, insyaAllah dalam bulan puasa ini, bisa dilaksanakan segera. Mungkin setelah lebaran sudah bisa difungsikan," jelas Mukhlis.

  • Perempuan Tani Diberdayakan Tingkatkan Produktivitas Pangan

    Perempuan Tani Diberdayakan Tingkatkan Produktivitas Pangan

    Peran perempuan dalam sektor pertanian kembali disorot dengan peluncuran komunitas Perempuan Tani Syngenta Raih Impian (PUTRI) Petani MAJU di Batang, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2026.

    Inisiatif ini menekankan bahwa penguatan kapasitas petani perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang peningkatan produktivitas dan daya saing pangan nasional.

    Peluncuran komunitas ini dihadiri oleh sekitar 450 petani perempuan, perwakilan pemerintah daerah, manajemen Syngenta Indonesia, dan Presiden Syngenta Crop Protection Steve Hawkins. Hal ini menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam rantai nilai pertanian, mulai dari budidaya hingga pengolahan hasil.

    Presiden Direktur Syngenta Indonesia, Eryanto, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas petani perempuan berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing pertanian dalam siaran pers, Selasa (24/2/2026).

    Data tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4,2 juta petani perempuan di Indonesia yang terlibat hampir di seluruh tahapan produksi. Namun, sebagian besar dari mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap input produksi, teknologi, pembiayaan, pengetahuan, dan pasar.

    Keterbatasan ini berdampak langsung pada hasil panen. Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan bahwa produksi dapat meningkat hingga 30 persen jika petani perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan teknologi pertanian.

    Kenaikan produksi ini dinilai sangat penting untuk memperkuat pasokan pangan nasional dan menjaga stabilitas sektor pertanian.

    Selain masalah akses, kesenjangan upah juga menjadi persoalan. Di beberapa daerah, buruh tani perempuan menerima bayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama. Ketimpangan ini berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani mereka.

    Momentum Global dan Strategi Industri

    Pembentukan PUTRI Petani MAJU bertepatan dengan penetapan tahun 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan oleh FAO. Momentum global ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap peran perempuan sebagai pelaku ekonomi dalam sistem pangan dan pertanian.

    Dari sudut pandang industri, penguatan komunitas ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Syngenta Indonesia memposisikan petani perempuan sebagai bagian integral dari strategi penguatan usaha tani berkelanjutan.

    Melalui konsolidasi dalam komunitas, perusahaan berharap peningkatan kapasitas dapat mendorong produktivitas dan efisiensi, sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian nasional dalam jangka panjang.