Tag: Pertanian

  • Perempuan Tani Diberdayakan Tingkatkan Produktivitas Pangan

    Perempuan Tani Diberdayakan Tingkatkan Produktivitas Pangan

    Peran perempuan dalam sektor pertanian kembali disorot dengan peluncuran komunitas Perempuan Tani Syngenta Raih Impian (PUTRI) Petani MAJU di Batang, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2026.

    Inisiatif ini menekankan bahwa penguatan kapasitas petani perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang peningkatan produktivitas dan daya saing pangan nasional.

    Peluncuran komunitas ini dihadiri oleh sekitar 450 petani perempuan, perwakilan pemerintah daerah, manajemen Syngenta Indonesia, dan Presiden Syngenta Crop Protection Steve Hawkins. Hal ini menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam rantai nilai pertanian, mulai dari budidaya hingga pengolahan hasil.

    Presiden Direktur Syngenta Indonesia, Eryanto, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas petani perempuan berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing pertanian dalam siaran pers, Selasa (24/2/2026).

    Data tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4,2 juta petani perempuan di Indonesia yang terlibat hampir di seluruh tahapan produksi. Namun, sebagian besar dari mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap input produksi, teknologi, pembiayaan, pengetahuan, dan pasar.

    Keterbatasan ini berdampak langsung pada hasil panen. Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan bahwa produksi dapat meningkat hingga 30 persen jika petani perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan teknologi pertanian.

    Kenaikan produksi ini dinilai sangat penting untuk memperkuat pasokan pangan nasional dan menjaga stabilitas sektor pertanian.

    Selain masalah akses, kesenjangan upah juga menjadi persoalan. Di beberapa daerah, buruh tani perempuan menerima bayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama. Ketimpangan ini berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani mereka.

    Momentum Global dan Strategi Industri

    Pembentukan PUTRI Petani MAJU bertepatan dengan penetapan tahun 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan oleh FAO. Momentum global ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap peran perempuan sebagai pelaku ekonomi dalam sistem pangan dan pertanian.

    Dari sudut pandang industri, penguatan komunitas ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Syngenta Indonesia memposisikan petani perempuan sebagai bagian integral dari strategi penguatan usaha tani berkelanjutan.

    Melalui konsolidasi dalam komunitas, perusahaan berharap peningkatan kapasitas dapat mendorong produktivitas dan efisiensi, sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian nasional dalam jangka panjang.

  • Petani Aceh Panen Timun Suri Jelang Ramadan

    Petani Aceh Panen Timun Suri Jelang Ramadan

    Menjelang Ramadan, petani di Aceh Besar mulai memanen timun suri. Buah musiman ini banyak dicari sebagai bahan minuman berbuka puasa.

    Di Desa Cot Cut, Aceh Besar, Senin (23/2/2026), terlihat aktivitas panen timun suri. Harga jual timun suri berkisar antara Rp10.000 hingga Rp40.000, tergantung ukurannya.

    Timun suri (Cucumis melo L. var. reticulatus Naudin) merupakan anggota suku labu-labuan. Buah ini menjadi favorit untuk minuman berbuka puasa dan banyak dijajakan di sejumlah pasar di Aceh Besar selama bulan Ramadan.

  • Pemulihan Lahan Tidur di Bogor Tingkatkan Ketahanan Pangan

    Pemulihan Lahan Tidur di Bogor Tingkatkan Ketahanan Pangan

    Upaya menghidupkan kembali lahan tidur di Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, menunjukkan dampak positif. Program ini meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi masyarakat desa pasca-bencana alam dan tekanan ekonomi tahun 2020.

    Banjir dan longsor telah merusak sistem irigasi desa secara keseluruhan. Akibatnya, sekitar 150 hektar lahan pertanian mengalami kekeringan. Puluhan petani dan ratusan buruh tani kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi ekonomi.

    Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor ANTAM bersama masyarakat desa menginisiasi Garitan Kalongliud. Inisiatif ini merupakan model pertanian sirkular terpadu yang fokus pada pemanfaatan lahan tidur, efisiensi air, pengelolaan limbah, dan penguatan kelembagaan petani berbasis komunitas.

    Sekretaris Perusahaan PT Antam Tbk, Wisnu Danandi Haryanto menyampaikan bahwa program Garitan Kalongliud menunjukkan keberlanjutan terkait dengan aspek lingkungan, penguatan ekonomi, dan ketahanan sosial. "Antam meyakini bahwa pendekatan berbasis ekosistem mampu menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya, Selasa (24/2/2026), melalui keterangan tertulis.

    Sebanyak 35 hektar lahan tidur berhasil diubah menjadi lahan produktif. Selain itu, limbah lokal, seperti kotoran domba, diolah menjadi pupuk organik. Pemanfaatan limbah mencapai sekitar 25 ton dan menekan penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen.

    Penerapan sistem irigasi tetes meningkatkan efisiensi konsumsi air hingga 60 persen di wilayah yang mengalami kekurangan air. Pemulihan lingkungan juga dilakukan melalui penanaman 3.000 pohon di tepi Sungai Cinyurug, berkontribusi menurunkan emisi karbon sebesar 21,5 ton CO?eq per musim tanam.

  • Sarjana Akuntansi Pilih Cangkul, Gerakkan Ekonomi Desa Kalongliud

    Sarjana Akuntansi Pilih Cangkul, Gerakkan Ekonomi Desa Kalongliud

    Di Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, seorang sarjana akuntansi bernama Wahyudin memilih jalan yang berbeda. Alih-alih bekerja di perkantoran, lulusan kelahiran 1988 ini kembali ke kampung halamannya untuk menghidupkan lahan tidur dan menggerakkan ekonomi desa.

    Keputusan Wahyudin dilatarbelakangi oleh kegelisahannya melihat warga yang beralih ke penambangan emas ilegal (PETI) setelah infrastruktur irigasi rusak akibat bencana pada 2020.

    “Kekhawatiran atas banyaknya lahan tidur dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penggerak saya untuk berkontribusi di Kalongliud. Saya khawatir, jika tidak ditangani segera, akan banyak masyarakat yang beralih menjadi PETI,” ungkap Wahyudin dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

    Menurutnya, penertiban saja tidak cukup untuk mencegah PETI. Masyarakat memerlukan alternatif ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan.

    Wahyu, sapaan akrabnya, meyakini bahwa solusi terletak pada pemanfaatan kembali lahan pertanian yang terlantar. Pada tahun 2022, gagasannya ini selaras dengan program inovasi sosial Garitan Kalongliud yang diinisiasi oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor.

    Selanjutnya, Wahyu memimpin Kelompok Taruna Muda untuk menghidupkan kembali 35 hektar lahan terlantar. Tantangan yang dihadapi antara lain kenaikan harga pupuk kimia, serangan hama keong mas, dan keterbatasan pasokan air.

    Dengan bekal pelatihan yang diperoleh, Wahyu kemudian berinisiatif membuat Pupuk Organik Cair (POC) Beko dari fermentasi keong mas dan urin domba. Selain itu, sekitar 25 ton limbah kotoran domba dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Upaya ini berhasil memangkas biaya pupuk hingga 50 persen.

    Guna mengatasi masalah krisis air, warga Kalongliud merakit sistem irigasi tetes sederhana yang mampu menghemat penggunaan air hingga 60 persen.

  • Terobosan Ekspor: AS Bebaskan Tarif untuk 53 Komoditas Pertanian Indonesia

    Terobosan Ekspor: AS Bebaskan Tarif untuk 53 Komoditas Pertanian Indonesia

    Sebanyak 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia kini menikmati tarif 0 persen di pasar Amerika Serikat (AS), berkat kesepakatan dagang resiprokal antara kedua negara. Kesepakatan ini mencakup 173 pos tarif (HS Code) sektor pertanian dan produk turunannya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian yang bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance ini memuat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik dari sektor pertanian maupun industri, yang dibebaskan dari bea masuk ke AS. Komoditas tersebut termasuk minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, serta komponen pesawat terbang.

    Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil negosiasi strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Pembebasan tarif pada puluhan komoditas pertanian ini benar-benar hasil negosiasi yang berpihak pada petani kita," ujarnya, Minggu (22/2/2026). Ia menambahkan, Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan diplomasi ekonomi yang kuat.

    Menurut Amran, akses tarif nol persen ini akan meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia secara signifikan di pasar AS. Dengan tarif nol persen, produk Indonesia memiliki ruang bersaing yang lebih besar dan harga yang lebih kompetitif. Ini membuka peluang untuk meningkatkan ekspor dan memperluas pasar bagi petani dan pelaku usaha.

    Kementerian Pertanian akan memastikan peningkatan kualitas, pemenuhan standar, dan kesinambungan pasokan agar peluang ekspor ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Amran menekankan pentingnya menjaga produksi yang cukup dan mutu yang terjaga agar petani dapat merasakan manfaatnya secara nyata.

    Dari sektor pertanian, komoditas yang mendapatkan fasilitas tarif 0 persen meliputi berbagai buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

    Selain itu, kakao beserta turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, buah dan inti kelapa sawit, produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium juga termasuk dalam daftar bebas tarif.

    Kesepakatan ini merupakan bagian dari kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bertujuan memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara.

    Sebelumnya, Indonesia dan Amerika Serikat juga telah menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) di acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, untuk memperkuat implementasi kesepakatan dagang resiprokal ini.

    Dengan pembebasan 173 pos tarif sektor pertanian menjadi 0 persen, pemerintah optimistis bahwa ekspor komoditas unggulan nasional akan meningkat seiring dengan peningkatan daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

  • AS Bebaskan Bea Masuk untuk 173 Pos Tarif Produk Pertanian RI

    AS Bebaskan Bea Masuk untuk 173 Pos Tarif Produk Pertanian RI

    Sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia beserta produk turunannya kini resmi dibebaskan dari bea masuk sebesar 0% di pasar Amerika Serikat (AS). Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang resiprokal antara Indonesia dan AS.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil negosiasi strategis yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    "Pembebasan tarif pada puluhan komoditas pertanian ini benar-benar hasil negosiasi yang berpihak pada petani kita. Bapak Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan diplomasi ekonomi yang kuat. Produk pertanian kita bisa masuk pasar global dengan akses yang lebih adil dan kompetitif," kata Amran, Minggu (22/2/2026).

    Menurut Mentan, akses tarif nol persen ke pasar AS yang sangat besar ini akan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia secara global.

    Komoditas yang mendapatkan tarif 0 persen antara lain, buah-buahan tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Kemudian, kopi dengan enam pos tarif, termasuk teh hijau dan teh hitam, serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

    Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, buah dan inti kelapa sawit juga termasuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium juga memperoleh fasilitas serupa.

    Amran menambahkan, pembebasan bea masuk ini memberikan ruang bersaing yang lebih besar bagi produk Indonesia, terutama dari sisi harga. "Ini peluang bagus untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha," ujarnya.

    Kementerian Pertanian akan memastikan peningkatan kualitas, pemenuhan standar, dan kesinambungan pasokan agar peluang ekspor ini dapat dimaksimalkan. "Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal kita pastikan produksinya cukup dan mutunya terjaga, supaya petani bisa benar-benar merasakan manfaatnya," pungkas Amran.

  • Sentimen Publik Jadi Penghalang Perdagangan Baru, Ini Kata Ahli UGM

    Sentimen Publik Jadi Penghalang Perdagangan Baru, Ini Kata Ahli UGM

    Sentimen publik kini menjadi mekanisme hambatan perdagangan yang baru dan dinilai paling aman serta dapat dipertahankan secara hukum. Menurut Ketua Laboratorium Agribisnis Fakultas Pertanian UGM, Agus Dwi Nugroho, sentimen ini bekerja tanpa kebijakan pemerintah yang spesifik, sehingga mencegah konflik perdagangan berskala besar.

    Sentimen publik memengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap produk dari negara lain. Hal ini dilakukan dengan menciptakan narasi di media dan wacana publik yang berkelanjutan.

    Sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dipengaruhi oleh sentimen publik. Perdagangan pertanian global terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, sektor ini juga sangat sensitif dalam negosiasi perdagangan internasional dan lebih terlindungi dibandingkan sektor ekonomi lain, karena daya saingnya yang rendah dan distorsi pasar yang sering terjadi.

    Ada beberapa isu yang memicu sentimen publik terhadap produk dari negara lain, di antaranya:

    Isu Ekonomi: Perang dagang AS-Tiongkok meningkatkan sentimen negatif di kedua negara. Kenaikan harga impor biji-bijian Tiongkok menyebabkan volatilitas harga domestik. Meski begitu, sebagian besar petani AS menyambut baik berakhirnya perang dagang tersebut.

    Isu Sosial: Krisis kemanusiaan seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina mendorong penolakan impor makanan dari Israel, terutama di negara-negara Muslim. Norma budaya juga berperan, seperti penolakan durian di Kanada karena persepsi negatif yang dibangun oleh media.

    "Media Kanada melanggengkan persepsi yang tidak menguntungkan dengan menggambarkan durian sebagai sesuatu yang menjijikkan, tidak enak, dan berbau seperti tas hoki," ungkap Agus Dwi Nugroho.

    Isu Politik dan Keamanan: Kekhawatiran keamanan memicu preferensi konsumen untuk mendukung proteksionisme ekonomi, seperti kontrol ekspor dan pembatasan investasi. Contohnya, blokade terhadap Qatar pada 2017 sempat mengganggu rantai pasokan pangan negara tersebut.

    Isu Kesehatan: Konsumen Uni Eropa menolak produk rekayasa genetika (GMO) dan minyak sawit karena kekhawatiran terhadap kesehatan.

    Isu Lingkungan: Pertanian dianggap merusak lingkungan melalui deforestasi, polusi, dan emisi. Kampanye di Uni Eropa menyoroti dampak negatif produksi minyak sawit terhadap lingkungan.

    Strategi Menghadapi Sentimen Publik

    Agus Dwi Nugroho menekankan pentingnya nota kesepahaman dan kunjungan kenegaraan untuk menjaga kelancaran perdagangan di tengah sentimen publik yang berkembang. Diplomasi, seperti yang dilakukan Tiongkok, terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan.

    Selain itu, narasi media memainkan peran penting dalam membentuk sentimen masyarakat. Pembuat kebijakan dan praktisi hubungan internasional perlu memahami cara kerja sentimen publik dan menawarkan wacana tandingan dengan berbagi kisah positif tentang pangan dan pertanian.

    Bagi pelaku bisnis, memahami dan menghargai identitas negara tujuan dapat membantu mengantisipasi reaksi publik. "Penting untuk memberikan wewenang kepada manajer lokal untuk mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan pasar lokal dengan mengingatkan pelanggan tentang sejarah positif dan keunggulan produk," pungkas Agus Dwi Nugroho.

  • Optimasi Lahan Rawa: Inovasi Teknologi Presisi BRIN Demi Swasembada Pangan

    Optimasi Lahan Rawa: Inovasi Teknologi Presisi BRIN Demi Swasembada Pangan

    Lahan rawa kini diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi ketahanan pangan nasional di tengah semakin terbatasnya lahan irigasi teknis di Pulau Jawa. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan bahwa kunci optimalisasi lahan marginal ini terletak pada implementasi teknologi pertanian presisi yang adaptif dan spesifik lokasi.

    Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN, Cuk Supriyadi Ali Nandar, dalam webinar daring pada Rabu (11/2), menyatakan bahwa pemenuhan pangan adalah persoalan fundamental bangsa. Ia menegaskan perlunya langkah radikal dan inovatif untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat agar tidak menimbulkan krisis di masa depan.

    Pengembangan lahan rawa sebagai lumbung pangan global bukan sekadar melakukan pembukaan lahan baru. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan BRIN, Budi Raharjo, menjelaskan bahwa proses ini melibatkan integrasi antara pengelolaan tata air, mekanisasi, dan teknologi presisi. Fokus utama perbaikan mencakup tiga aspek teknis: sistem tanam, perataan lahan, dan proses pengeringan.

    Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Riset Manufaktur Peralatan BRIN, Taufik Hidayat, mengingatkan bahwa swasembada pangan yang dicapai tidak boleh bersifat sementara. Program pemerintah harus berorientasi jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna agar keberhasilan produksi dapat terus dipertahankan secara konsisten.

    Meskipun memiliki potensi luas lahan yang lebih besar dibanding sawah irigasi, pengelolaan rawa pasang surut memiliki tantangan tersendiri. Ketua Pusat Data dan Informasi Rawa dan Pesisir (PUSDATARAWA) Universitas Sriwijaya, Momon Sodik Imanudin, menyoroti pentingnya infrastruktur pengairan yang berfungsi optimal sebagai syarat utama modernisasi.

    "Pertanian modern dan mekanisasi harus dilakukan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tata air dan bangunan air yang berfungsi dengan baik," ujar Momon. Ia menambahkan bahwa tanpa kendali air yang terstruktur, penggunaan mesin pertanian justru berisiko memicu degradasi tanah dan penurunan produktivitas.

    Selain aspek teknis, pendekatan partisipatif dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi poin krusial. Peralatan yang diberikan kepada petani harus sesuai dengan kebutuhan lapangan serta mudah dalam perawatan. Melalui riset berkelanjutan dan tata kelola air yang matang, lahan rawa diharapkan mampu mempercepat posisi Indonesia sebagai produsen pangan strategis di level internasional.

  • Petani Sawit di Jambi dan Kalimantan Kini Pahami Teknik Agronomi Guna Dongkrak Hasil Panen

    Petani Sawit di Jambi dan Kalimantan Kini Pahami Teknik Agronomi Guna Dongkrak Hasil Panen

    Rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat sering kali berakar pada penggunaan bibit tidak bersertifikat atau 'abal-abal'. Hal ini dirasakan langsung oleh Bejo, seorang petani di Desa Suak Putat, Muaro Jambi, yang sempat tergiur harga bibit murah namun berakhir dengan hasil panen yang mengecewakan setelah menunggu bertahun-tahun.

    Masalah serupa juga dialami Sumarni Ningsih dari Desa Long Tesak, Kutai Timur. Selama bertahun-tahun, ia mengelola kebun hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa memahami dasar-dasar agronomi yang tepat, seperti pengendalian hama dan pemupukan yang benar. Keterbatasan akses informasi teknis ini menjadikan petani mandiri rentan terhadap kerugian jangka panjang.

    Guna mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut, PT Triputra Agro Persada Tbk menginisiasi pelatihan Perkasa (Petani Berkualitas dan Sejahtera) melalui program TAP untuk Negeri. Pelatihan ini menitikberatkan pada praktik lapangan sebesar 60 persen, yang mencakup identifikasi bibit unggul, teknik pemupukan sesuai dosis, hingga metode panen yang efisien.

    "Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengetahuan yang benar tentang berkebun sawit saat mengikuti pelatihan Perkasa. Kini saya memahami pemilihan bibit tidak boleh sembarangan agar hasil panen lebih baik," ungkap Sumarni Ningsih pada Kamis (19/2/2026).

    Efek positif dari edukasi ini juga dirasakan oleh Subeki, petani dari Desa Baung, Seruyan, Kalimantan Tengah. Ia melaporkan adanya perubahan kedisiplinan dalam melakukan aktivitas perawatan kebun, khususnya pada praktik pruning atau pemotongan pelepah sebelum masa panen tiba.

    Hingga akhir tahun 2025, program pelatihan yang dimulai sejak akhir 2024 ini telah menjangkau petani mandiri di 69 desa yang tersebar di 10 kabupaten wilayah Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan standar hidup petani melalui perbaikan kualitas budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan.

  • Kementan Relokasi Anggaran Rp1,4 Triliun demi Pemulihan Sawah Pasca-Bencana di Sumatera

    Kementan Relokasi Anggaran Rp1,4 Triliun demi Pemulihan Sawah Pasca-Bencana di Sumatera

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan ulang anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pangan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini dilakukan guna merehabilitasi infrastruktur pertanian serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap terjaga.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap fleksibilitas kebijakan yang diambil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurut Dasco, model pergeseran anggaran yang cepat ini merupakan solusi konkret yang patut diikuti oleh kementerian atau lembaga lain dalam menghadapi situasi darurat.

    "Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain," ujar Dasco pada Rabu (18/2/2026).

    Total kebutuhan biaya untuk pemulihan sektor pertanian di Sumatera diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), merinci bahwa selain relokasi anggaran reguler 2025-2026, pihaknya juga mengucurkan bantuan non-reguler melalui program Kementan Peduli senilai Rp75,8 miliar serta bantuan reguler Bapanas sekitar Rp1 triliun.

    Mengenai ketersediaan pangan, masyarakat diimbau tidak khawatir karena stok beras di wilayah terdampak saat ini mencapai 100 ribu ton. Jumlah tersebut diklaim mencukupi untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Secara nasional, stok pangan juga berada pada posisi yang sangat kuat yakni 3,5 juta ton.

    Data Kementan menunjukkan terdapat 94 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Hingga saat ini, upaya penanaman kembali telah mencakup 39 ribu hektare. Menariknya, Amran mencatat adanya potensi kesuburan baru pada lahan yang terdampak longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    "Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman," jelas Amran.

    Untuk menutup kekurangan dana pemulihan, Kementan telah berkoordinasi dengan Bappenas dan Menteri Keuangan terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,1 triliun pada tahun 2026 dan Rp1,1 triliun untuk tahun 2027. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi ekonomi petani dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.