Pemerintah tengah memprioritaskan rehabilitasi sektor pertanian di wilayah Sumatera setelah banjir besar merusak sedikitnya 94.000 hektare (ha) lahan persawahan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa langkah cepat telah diambil untuk memastikan stabilitas pangan nasional tidak terganggu akibat bencana tersebut.
Hingga pertengahan Februari 2026, upaya penanaman kembali telah menyentuh angka 39.000 hektare lahan. Amran optimistis langkah ini dapat menjaga ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jangka pendek. "Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39.000 hektare. InsyaAllah sektor pertanian khusus pangan ketersediaan pangan cukup tiga bulan ke depan," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi di DPR RI, Rabu (18/2/2026).
Kementerian Pertanian mencatat kondisi lahan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan potensi pemulihan yang unik. Meski terdampak longsor, sebagian besar lahan justru tertutup lapisan humus yang subur. Alhasil, fokus utama penanganan saat ini adalah perbaikan infrastruktur irigasi agar lahan tersebut segera siap ditanami kembali.
Mengenai dukungan finansial, total bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp1,52 triliun. Angka tersebut berasal dari bantuan reguler Bapanas sebesar Rp1 triliun, serta tambahan dari mitra dan program Kementan Peduli senilai Rp75,8 miliar.
Kendati demikian, Amran menegaskan kebutuhan dana untuk penanganan bencana dan pemulihan jangka panjang hingga tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Kementan pun telah melakukan penyesuaian internal untuk menutupi kebutuhan tersebut secara bertahap.
"Kami sudah sampaikan ke Bappenas dan Menteri Keuangan, anggaran reguler kami gunakan Rp 1,49 triliun di 2025 – 2026, kami geser," jelas Amran. Ia merinci bahwa pemerintah masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp2,1 triliun untuk tahun 2026 dan Rp1,1 triliun pada tahun 2027 guna menuntaskan seluruh proses rehabilitasi lahan terdampak.









