Tag: politik internasional

  • Tarique Rahman Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Baru Bangladesh

    Tarique Rahman Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Baru Bangladesh

    Tarique Rahman resmi memulai masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Bangladesh selama lima tahun ke depan. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Mohammed Shahabuddin di luar gedung parlemen, didampingi puluhan anggota kabinet baru pada Sabtu (14/02).

    Kemenangan besar aliansi Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang mengamankan 212 dari 350 kursi parlemen menjadi dasar pelantikan Rahman. Dalam pidato kemenangannya, putra dari mantan Presiden Ziaur Rahman dan mantan PM Khaleda Zia ini menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai hukum yang berlaku.

    Rahman mengambil alih kepemimpinan dari pemerintahan transisi yang sebelumnya dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus. Sebelumnya, kepemimpinan Muhammad Yunus bertugas memastikan transisi kekuasaan berjalan damai pasca-tumbangnya rezim Sheikh Hasina akibat pemberontakan Generasi Z pada 2024 lalu.

    Kondisi politik di Bangladesh saat ini masih menunjukkan polarisasi yang kuat. Sementara BNP mendominasi, posisi oposisi akan diisi oleh koalisi 11 partai pimpinan Jamaat-e-Islami yang meraih 77 kursi. Di sisi lain, partai pimpinan Sheikh Hasina, Bangladesh Awami League, dilarang berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Hasina, yang kini berada di India, menolak mengakui keabsahan pemilu tersebut di tengah vonis hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepadanya atas tuduhan kejahatan kemanusiaan.

    Pemerintahan baru ini dihadapkan pada situasi domestik yang kompleks. Rahman mengakui bahwa ia mewarisi institusi konstitusi yang melemah serta kondisi keamanan yang tidak stabil. Fokus utama kabinetnya mencakup pemulihan kepercayaan investor internasional dan penghidupan kembali sektor industri utama, khususnya garmen, yang sempat lumpuh akibat gejolak politik berkepanjangan.

    "Kemenangan ini milik Bangladesh, milik demokrasi. Kita akan memulai perjalanan dalam situasi ekonomi yang rapuh akibat rezim otoriter sebelumnya," ujar pria berusia 60 tahun tersebut dalam pidatonya.

    Secara latar belakang, Tarique Rahman merupakan figur sentral BNP yang sempat menetap di London sejak 2008 untuk perawatan medis sekaligus menghindari serangkaian kasus hukum yang disebutnya bermotif politik. Ia kembali ke Bangladesh pada Desember lalu setelah 17 tahun berada dalam pengasingan sukarela, guna mengisi kekosongan kepemimpinan partai sejak ibunya, Khaleda Zia, dipenjara pada 2018.

  • Smotrich Dorong Migrasi Warga Palestina dan Pembatalan Perjanjian Oslo

    Smotrich Dorong Migrasi Warga Palestina dan Pembatalan Perjanjian Oslo

    Rencana kontroversial untuk mendorong migrasi warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza kini menjadi agenda utama Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Pemimpin partai sayap kanan Zionisme Religius ini menegaskan ambisinya untuk menghapus gagasan negara Palestina dan memperluas kedaulatan Israel di wilayah pendudukan.

    Dalam pertemuan partai pada Selasa malam, Smotrich secara terang-terangan menyatakan tujuannya untuk mengakhiri kerangka kerja perdamaian masa lalu. "Kita akhirnya akan secara resmi dan secara praktis membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk dan memulai jalan menuju kedaulatan, sambil mendorong migrasi dari Gaza dan Yudea dan Samaria," ujarnya, menggunakan istilah alkitabiah untuk menyebut Tepi Barat.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi lebih luas yang mencakup penguasaan lahan secara masif. Pemerintah Israel sebelumnya telah menyetujui proposal untuk mengategorikan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai aset negara apabila warga Palestina tidak mampu membuktikan kepemilikannya secara hukum. Smotrich menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari revolusi permukiman untuk mengendalikan wilayah secara penuh.

    Pernyataan dan kebijakan Smotrich tersebut memicu gelombang protes global. Sebanyak 85 negara melalui misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras tindakan Tel Aviv. Otoritas Palestina juga memberikan peringatan tegas bahwa langkah tersebut merupakan aneksasi de-facto yang melanggar hukum internasional secara nyata.

    Secara historis, Perjanjian Oslo (1993 dan 1995) merupakan fondasi solusi dua negara yang memberikan otonomi terbatas bagi Palestina. Namun, Smotrich menilai tidak ada solusi jangka panjang selain pembatalan perjanjian tersebut dan pengusiran penduduk secara halus melalui kebijakan migrasi.

    Manuver politik ini muncul di tengah tekanan domestik menjelang pemilu parlemen Israel pada Oktober mendatang. Saat ini, perolehan suara Partai Zionisme Religius dilaporkan masih berfluktuasi di sekitar ambang batas parlemen, sehingga retorika keras ini dinilai sebagai upaya memperkuat basis dukungan dari kelompok sayap kanan garis keras.

  • Sara Duterte Umumkan Maju Capres Filipina 2028 di Tengah Ancaman Pemakzulan

    Sara Duterte Umumkan Maju Capres Filipina 2028 di Tengah Ancaman Pemakzulan

    Lanskap politik Filipina memanas setelah Wakil Presiden Sara Duterte secara resmi mendeklarasikan diri untuk bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2028. Pengumuman yang disampaikan pada Rabu (18/2) ini menandai puncak keretakan hubungannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang telah berlangsung sejak tahun lalu.

    Dalam pidato singkatnya, Sara menegaskan kesiapannya untuk memimpin negara di masa depan. "Saya menawarkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani negara kita. Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina," tegasnya di hadapan publik.

    Langkah politik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini dibarengi dengan serangan tajam terhadap kredibilitas Marcos Jr. Sara menuduh rekan duetnya pada Pilpres 2022 tersebut telah gagal memenuhi janji kampanye dan terlibat dalam praktik korupsi. Perselisihan antara dua klan politik paling berpengaruh di Filipina ini sebelumnya telah memicu kegaduhan publik sepanjang tahun 2025.

    Ambisi Sara Duterte untuk menduduki kursi kepresidenan dibayangi oleh sejumlah hambatan hukum yang serius. Saat ini, ia tengah menghadapi upaya pemakzulan baru yang diajukan oleh kelompok rohaniwan Filipina pada 9 Februari lalu. Berdasarkan konstitusi setempat, jika Senat menyatakan dirinya bersalah dalam persidangan pemakzulan, Sara akan dilarang memegang jabatan publik seumur hidup, yang otomatis menggugurkan pencalonannya.

    Situasi ini semakin kompleks mengingat Sara sebelumnya sempat dimakzulkan namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena kesalahan prosedur. Di sisi lain, momentum pengumuman ini juga berdekatan dengan jadwal sidang praperadilan ayahnya, Rodrigo Duterte, di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Den Haag terkait kasus dugaan kejahatan kemanusiaan dalam perang narkoba.

    Pertarungan politik menuju 2028 diprediksi akan semakin sengit, mengingat Sara telah secara terbuka menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Marcos Jr sejak bulan-bulan pertama mereka menjabat bersama. Konsolidasi kekuatan antara pendukung klan Duterte dan klan Marcos kini berada pada titik terendah dalam sejarah aliansi mereka.

  • Peru Kembali Berganti Presiden: Jose Jeri Dimakzulkan Akibat Kasus Korupsi

    Peru Kembali Berganti Presiden: Jose Jeri Dimakzulkan Akibat Kasus Korupsi

    Krisis kepemimpinan di Peru kembali memanas setelah Kongres resmi memakzulkan Presiden interim Jose Jeri pada Selasa (17/2). Politisi berusia 39 tahun tersebut dipaksa meletakkan jabatannya setelah hanya empat bulan berkuasa akibat jeratan skandal korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

    Jeri menjadi kepala negara ketujuh di Peru yang tumbang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Penyelidikan kejaksaan yang dimulai pekan lalu fokus pada dugaan intervensi Jeri dalam penunjukan pejabat pemerintahan. Laporan investigasi televisi Cuarto Poder mengungkapkan adanya lima pejabat wanita yang mendapatkan posisi di kantor kepresidenan dan kementerian setelah bertemu Jeri, meski jaksa menduga total terdapat sembilan perekrutan ilegal.

    Selain masalah rekrutmen, Jeri juga menghadapi penyelidikan terkait hubungan gelap dengan seorang pengusaha asal China. Ia dituduh melakukan pertemuan rahasia untuk mensponsori kepentingan ilegal yang berkaitan dengan proyek pemerintah. Meski demikian, dalam pernyataannya, Jeri tetap menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tudingan tersebut.

    Sebelum menjabat sebagai presiden interim pada Oktober tahun lalu, Jeri merupakan Ketua Parlemen unikameral Peru. Ia diangkat untuk menggantikan Dina Boluarte—yang juga dimakzulkan—dengan tugas menjalankan sisa masa jabatan hingga Juli tahun ini. Sesuai konstitusi, Jeri dilarang mencalonkan diri dalam pemilu mendatang yang dijadwalkan pada 12 April.

    Pasca-pemakzulan ini, posisi presiden interim akan diambil alih secara otomatis oleh Ketua Parlemen yang baru hingga Juli mendatang. Sementara itu, Kongres dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Rabu (18/2) untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan parlemen. Sejak tahun 2016, stabilitas politik Peru terus terguncang dengan pergantian tujuh presiden yang mayoritas berakhir karena kasus hukum atau pemakzulan.

  • Beda Visi Washington dan Tel Aviv di Meja Runding Nuklir Iran

    Beda Visi Washington dan Tel Aviv di Meja Runding Nuklir Iran

    Rencana perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Selasa (17/2), kembali menyingkap tabir keretakan strategis antara Washington dan Tel Aviv. Meski selama ini dikenal sebagai sekutu tanpa celah, kedua negara tersebut kini berdiri di titik persimpangan mengenai cara meredam ambisi nuklir Teheran.

    Delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat diperkirakan akan menyertakan Jared Kushner serta utusan khusus Timur Tengah, Steve Witkoff. Di sisi lain, Iran akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pertemuan ini krusial mengingat intensitas komunikasi antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu terus meningkat di tengah gejolak domestik Iran dan pengetatan sanksi ekonomi.

    Secara fundamental, Amerika Serikat dan Israel sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, rudal balistik, maupun memperluas pengaruh milisi proksinya di kawasan. Analis politik Reza Talebi menilai tidak ada perbedaan pada prinsip dasar tersebut. Namun, kerumitan muncul pada metodologi dan tingkat risiko yang berani diambil kedua negara.

    Washington di bawah kepemimpinan Trump mengedepankan strategi "tekanan maksimum" yang mengombinasikan sanksi ekonomi berat, terutama pada sektor minyak, dengan gertakan militer sebagai penangkal. Fokus utama Gedung Putih adalah memaksa Teheran kembali ke meja perundingan guna mencapai kesepakatan baru yang lebih mengikat tanpa harus memicu perang regional terbuka.

    Sebaliknya, Israel menunjukkan sikap yang jauh lebih skeptis dan mendesak. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan apa pun tidak boleh sekadar membatasi pengayaan uranium, melainkan harus membongkar total seluruh infrastruktur nuklir Iran. "Tak boleh ada kapasitas pengayaan sama sekali—bukan hanya menghentikan, tapi membongkar peralatan dan infrastruktur yang memungkinkan pengayaan," tegas Netanyahu dalam pidatonya di Yerusalem.

    Pertimbangan Geopolitik yang Berlainan

    Perbedaan pendekatan ini juga dipengaruhi oleh prioritas domestik dan internasional masing-masing negara. Israel menginginkan komitmen militer Amerika yang lebih langsung karena khawatir terhadap perubahan peta politik AS di masa depan yang mungkin melunakkan posisi terhadap Iran. Selain itu, diplomasi ini menjadi upaya Netanyahu untuk memperbaiki citra internasional Israel yang mulai tergerus di mata negara-negara Barat.

    Sementara itu, Amerika Serikat memiliki kalkulasi yang lebih luas. Gedung Putih harus mempertimbangkan stabilitas pasar energi global, hubungan dengan sekutu Eropa, serta risiko eskalasi yang dapat mengganggu kepentingan nasional mereka secara menyeluruh. Bagi Washington, kesepakatan terbatas mungkin menjadi jalan tengah untuk membeli waktu, meski hal tersebut belum tentu memuaskan tuntutan keamanan total yang diinginkan Israel.

  • Vatikan Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump

    Vatikan Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump

    Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa lembaga baru tersebut akan menjadi pesaing bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani krisis global.

    Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menegaskan bahwa pengelolaan krisis internasional merupakan wewenang utama PBB. Ia menekankan adanya beberapa poin krusial yang harus diselesaikan sebelum badan internasional baru dibentuk.

    "Bagi kami, PBB-lah yang terutama mengelola situasi krisis ini di tingkat internasional. Ini adalah salah satu poin yang selalu kami tekankan," ujar Parolin seperti dikutip dari AFP pada Rabu (18/2/2026).

    Dewan Perdamaian tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Donald Trump pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Januari lalu. Meskipun awalnya dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi pascaperang di Gaza antara Israel dan Hamas, tujuan badan ini dilaporkan meluas menjadi penanganan berbagai konflik global. Pergeseran fokus inilah yang memicu kekhawatiran dunia internasional terhadap posisi PBB.

    Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 19 negara telah menandatangani piagam pendirian dewan tersebut. Setiap negara anggota tetap diwajibkan menyetor dana sebesar USD 1 miliar. Selain itu, inisiatif ini juga memicu kontroversi setelah adanya undangan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, di tengah situasi invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak 2022.

  • Iran Jadi Sorotan Utama di Konferensi Keamanan Munchen 2026

    Iran Jadi Sorotan Utama di Konferensi Keamanan Munchen 2026

    Konferensi Keamanan Munchen (MSC) 2026 menyoroti ketegangan di Iran. Tindakan keras rezim terhadap demonstran dan tekanan Presiden AS Donald Trump terkait program nuklir Iran menjadi perhatian utama.

    Para pemimpin konservatif Iran tetap berkuasa meski gelombang protes anti-rezim terus berlanjut. Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, aktif menyerukan perubahan rezim di berbagai konferensi internasional.

    Dalam sesi pembahasan masa depan Iran, Pahlavi menyoroti pelanggaran HAM oleh rezim. Kelompok HAM melaporkan ribuan orang tewas akibat tindakan represif rezim terhadap demonstran.

    Pahlavi mempresentasikan peta jalan politik untuk masa depan Iran dan konsep "pemerintahan transisi" di MSC. Sekitar 250.000 orang berdemonstrasi di Munchen mendukung oposisi yang dipimpin Pahlavi.

    "Saya berada di sini untuk menjamin transisi menuju masa depan sekuler dan demokratis," ujar Pahlavi dalam pidatonya.

    "Saya berkomitmen menjadi pemimpin transisi bagi Anda, agar suatu hari nanti kita dapat menentukan nasib negara kita melalui proses demokratis yang transparan melalui kotak suara."

    Diskusi Perubahan Rezim dan Harapan Intervensi AS

    Diskusi mengenai kemungkinan perubahan rezim di Iran mewarnai MSC. Pahlavi menyiratkan harapan akan langkah AS untuk mengakhiri rezim fundamentalis tersebut.

    Presiden AS Donald Trump sempat menjanjikan bantuan bagi rakyat Iran saat protes anti-rezim. Pemerintahannya sedang bernegosiasi dengan Teheran soal program nuklirnya.

    "Saya kira banyak warga Iran, baik di dalam maupun di luar negeri, berharap ada intervensi yang dapat melumpuhkan instrumen represi rezim sehingga memberi kami peluang untuk menyelesaikan krisis ini secara menyeluruh," kata Pahlavi dalam forum di MSC. Ia menegaskan bahwa yang dimintanya adalah "intervensi kemanusiaan" guna mencegah lebih banyak korban jiwa.

    Trump mengancam akan menggunakan kekuatan jika Iran tidak bersedia merundingkan kesepakatan baru terkait program nuklirnya. AS mengirim kelompok kapal induk kedua ke Laut Arab. Pada Jumat (13/02), Trump mengatakan itu akan menjadi "hari yang sangat buruk" bagi Iran jika kesepakatan kedua negara gagal dicapai.

    Pahlavi meyakini Trump memahami bahwa rakyat Iran masih percaya pada janjinya saat puncak demonstrasi Januari 2026.

    Karim Sadjadpour, analis kebijakan dari Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan bahwa mengganti rezim bukan perkara mudah.

    "Semua orang di Washington, termasuk Presiden Trump, jika bisa menekan tombol dan menyingkirkan rezim Iran, tentu akan melakukannya," katanya dalam sebuah panel diskusi MSC, sambil menambahkan bahwa pemerintahan Trump mungkin mempertimbangkan dampak lanjutan, seperti apa yang terjadi setelah intervensi militer AS di Irak dan Libya.

    Sadjadpour berpendapat bahwa serangan AS terhadap Iran masih sangat memungkinkan terjadi.

    "Pada 2018, Trump keluar dari kesepakatan nuklir 2015. Pada 2020, ia memerintahkan pembunuhan Qassem Soleimani, komandan militer sekaligus orang dekat Khamenei. Musim panas 2025, ia menjatuhkan 14 bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Iran," jelas Sadjadpour. Ia menambahkan, menurutnya kemungkinan Trump melancarkan serangan terhadap Iran lebih besar dibanding peluang kedua pihak mencapai kesepakatan nuklir.

    Seruan Deeskalasi dan Sanksi dari Uni Eropa

    Uni Eropa (UE) menyerukan deeskalasi dan lebih memilih sanksi serta dukungan bagi masyarakat sipil di Iran. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memperingatkan konsekuensi tak terduga dari perubahan rezim yang dipaksakan dari luar.

    Menurut Kaja Kallas, banyak rezim berhasil digulingkan, tetapi persoalannya adalah apa yang terjadi kemudian. "Anda membutuhkan alternatif dan keputusan yang datang benar-benar dari dalam negeri agar negara bisa tetap berfungsi."

    Pahlavi menganggap sikap Eropa yang tidak mendukung aksi militer AS sebagai kurangnya dukungan terhadap upaya menggulingkan rezim.

    Berikut rincian sanksi yang dijatuhkan kepada Iran:

    Tahun Aksi Alasan
    2015 Penandatanganan JCPOA Pembatasan program nuklir Iran
    2018 AS keluar dari JCPOA Trump menilai kesepakatan "mengerikan"
    2025 Eropa kembali berlakukan sanksi PBB Pelanggaran JCPOA 2015

    Pada tahun 2015, sejumlah negara besar di Eropa membantu memediasi kesepakatan bersejarah untuk membatasi program nuklir Iran, khususnya pengayaan uranium, yang disertai pencabutan sanksi ekonomi.

    Kesepakatan bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tersebut ditandatangani pada Juli 2015 antara Iran dan negara-negara P5+1, yaitu AS, Inggris, Prancis, China, Rusia, serta Jerman.

    Trump menyebut kesepakatan itu "mengerikan" dan "berpihak satu sisi," lalu menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 di masa jabatan pertamanya, sebuah langkah yang memicu kekecewaan mitra AS di Eropa.

    Kini, saat Trump mendorong kesepakatan nuklir baru sambil tetap membuka opsi militer, Eropa tampaknya hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya.

    "Dorongan perubahan harus datang dari rakyat Iran sendiri yang menuntut kebebasan, dan Eropa perlu menyesuaikan langkahnya dengan kenyataan itu," kata Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola di MSC.

    Ia menambahkan bahwa keputusan Uni Eropa menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris sebagai titik balik, sekaligus menandai berakhirnya diplomasi rutin Eropa.

    "Eropa harus menunjukkan dukungan yang jelas kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa dalam demonstrasi. Kami berdiri bersama Anda," ujarnya.

    Negosiasi Nuklir dan Pengawasan IAEA

    Tahun 2025, Eropa juga kembali memberlakukan sanksi PBB terhadap Iran dengan alasan pelanggaran JCPOA 2015, mengakibatkan meningkatnya tekanan finansial terhadap rezim. Demonstrasi yang terjadi pada Januari 2026 sebagian dipicu oleh keluhan ekonomi, termasuk tingginya pengangguran dan inflasi.

    Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengakui bahwa hubungan "seperti biasa" dengan Iran tampaknya sudah tidak memungkinkan lagi. Setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juli 2025, Teheran menghentikan kerja sama dengan IAEA.

    "Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada situasi politik yang mempengaruhi. Dari sisi kami, ada sejumlah kemajuan. Namun, fasilitas dan material nuklir tetap ada, terutama uranium dengan kadar pengayaan tinggi yang harus terus dipantau secara ketat. Jadi, proses politik dan pengawasan teknis berjalan bersamaan," tegas Grossi.

    AS dan Iran dijadwalkan kembali bertemu di Jenewa pekan depan untuk melanjutkan negosiasi nuklir, sementara Oman kembali berperan sebagai mediator.

  • Trump Kritik Presiden Israel Soal Pengampunan Netanyahu

    Trump Kritik Presiden Israel Soal Pengampunan Netanyahu

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kritikan pedas kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Kekecewaan Trump dipicu oleh tidak diberikannya pengampunan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan penyuapan.

    Trump, yang menyebut Netanyahu sebagai pemimpin masa perang yang "luar biasa", mengecam keras keputusan Herzog.

    "Anda memiliki seorang presiden yang menolak untuk memberikan pengampunan kepadanya. Saya pikir orang itu seharusnya malu pada dirinya sendiri," kata Trump tentang Herzog.

    Trump bahkan menyerukan kepada warga Israel untuk menekan Herzog agar memberikan pengampunan kepada Netanyahu.

    Komentar pedas ini muncul sehari setelah Trump menjamu Netanyahu di Gedung Putih, pertemuan ketujuh mereka sejak Trump kembali berkuasa tahun lalu.

    "Dia memalukan karena tidak memberikannya. Dia harus memberikannya," cetus Trump.

    Netanyahu dituduh menerima hadiah mewah sebagai suap dan mempertimbangkan kesepakatan dengan media sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan pemerintahannya.

    Sidang perdananya dimulai pada tahun 2020, namun proses hukum tersebut berulang kali terganggu oleh gejolak geopolitik di kawasan, termasuk perang Israel di Gaza.

    AS sebelumnya telah meminta Herzog, yang perannya sebagian besar bersifat seremonial, untuk memberikan amnesti atau pengampunan kepada Netanyahu.

    Permohonan Pengampunan Sebelumnya

    Trump sebelumnya telah mengajukan permohonan pengampunan kepada Herzog di depan umum, termasuk dari balik podium parlemen Israel, Knesset, Oktober tahun lalu.

    "Saya punya ide: Bapak Presiden, mengapa Anda tidak memberinya pengampunan?" tanya Trump selama pidatonya saat itu.

    Ia juga tampak meremehkan tuduhan penyuapan, dengan menyebutkan barang-barang mewah yang diduga diterima Netanyahu. "Cerutu dan sampanye – siapa yang peduli?" tanya Trump.

    Herzog sebelumnya mengatakan bahwa setiap permintaan pengampunan harus mengikuti peninjauan dan prosedur normal berdasarkan hukum negara.

    Proses Pengampunan di Israel

    Berikut adalah tahapan umum dalam proses pengajuan dan pemberian pengampunan di Israel:

    Tahapan Deskripsi
    Pengajuan Permohonan Terpidana atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Israel.
    Peninjauan Awal Kementerian Kehakiman melakukan peninjauan awal terhadap permohonan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan formal lainnya.
    Pertimbangan Jaksa Agung Jaksa Agung memberikan pertimbangan hukum mengenai permohonan tersebut, termasuk implikasi hukum dan kepentingan publik.
    Evaluasi oleh Kementerian terkait Kementerian terkait (misalnya, Kementerian Kesejahteraan Sosial jika kasus terkait masalah sosial) memberikan evaluasi dan rekomendasi.
    Keputusan Presiden Presiden Israel, setelah menerima semua pertimbangan dan rekomendasi, membuat keputusan akhir mengenai pemberian atau penolakan pengampunan.

    Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap permintaan pengampunan ditangani secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

  • Trump Umumkan Rencana Pendanaan Rekonstruksi Gaza di Washington

    Trump Umumkan Rencana Pendanaan Rekonstruksi Gaza di Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memimpin pertemuan perdana Dewan Perdamaian pekan depan di Washington DC. Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan mengenai Jalur Gaza.

    Trump dijadwalkan mengumumkan rencana pendanaan untuk rekonstruksi Gaza. Selain itu, detail mengenai pasukan stabilisasi internasional (ISF) yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Jalur Gaza juga akan diumumkan.

    Delegasi dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, diperkirakan akan menghadiri KTT yang akan dipimpin Trump pada 19 Februari mendatang.

    Rencana Trump untuk pertemuan Dewan Perdamaian ini sebelumnya belum pernah dipublikasikan secara detail.

    Trump menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Pembentukan ini didukung resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza usulan Trump.

    Sejumlah negara regional Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Turki, serta negara berkembang seperti Indonesia, telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun, kekuatan global dan sekutu tradisional AS di Barat menunjukkan sikap yang lebih hati-hati.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya telah bergabung dengan Dewan Perdamaian saat berkunjung ke Washington DC pada Rabu (11/2).

    Fokus pada Gaza, Bukan Konflik Lain

    Trump sebelumnya memicu kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian dapat mencoba menyelesaikan konflik lain di seluruh dunia dan bersaing dengan PBB. Namun, pejabat senior AS menegaskan bahwa rapat mendatang akan fokus sepenuhnya pada Gaza.

    Menurut pejabat senior AS, inti dari pertemuan pertama anggota Dewan Perdamaian adalah pengumuman Trump tentang dana miliaran dolar AS untuk rekonstruksi Gaza, termasuk kontribusi finansial dari anggota dewan yang berpartisipasi.

    Salah satu pejabat senior AS menyebut tawaran yang muncul sangat "dermawan", namun AS belum membuat permintaan eksplisit untuk donasi.

    "Orang-orang telah datang kepada kami untuk menawarkan. Presiden akan membuat pengumuman terkait uang yang terkumpul," sebut pejabat senior AS itu.

    Pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional

    Selain pendanaan rekonstruksi, pembentukan pasukan stabilitas internasional (ISF) juga akan dibahas. Pengerahan ISF menjadi bagian kunci dari fase selanjutnya dalam rencana damai Trump untuk Gaza, yang diumumkan pada September tahun lalu.

    Trump akan mengumumkan bahwa beberapa negara berencana mengerahkan ribuan tentara untuk ISF yang diharapkan akan dikerahkan ke Jalur Gaza dalam beberapa bulan mendatang.

    Agenda Lain dalam Pertemuan

    Rapat perdana Dewan Perdamaian juga akan membahas laporan detail mengenai pekerjaan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang dibentuk untuk mengambil alih administrasi sipil sehari-hari di Jalur Gaza dari Hamas. Komite tersebut telah mengumumkan anggotanya dan menggelar rapat pertama mereka pada Januari lalu.

    Pembahasan lainnya meliputi bantuan kemanusiaan untuk Gaza serta kepolisian Gaza.

    Berikut perkiraan jumlah tentara dari beberapa negara yang akan dikerahkan untuk ISF:

    Negara Perkiraan Jumlah Tentara
    Amerika Serikat 2000
    Inggris 1500
    Indonesia 1000
    Australia 500

    Jumlah ini masih bersifat perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

  • Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Israel tidak akan membiarkan Palestina merdeka.

    "PM (perdana menteri) Netanyahu tidak akan membiarkan Palestina merdeka di Gaza. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk meyakinkan Trump 2 states solutions di BOP? Apalagi Trump lebih berpihak ke Israel dari pada negara-negara Islam," kata Hikmahanto, Jumat (12/2/2026).

    Hikmahanto juga mempertanyakan mengapa hanya Israel yang bergabung ke Board of Peace, sementara Palestina tidak. Ia menyoroti peran pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).

    "Apakah pasukan kita yang tergabung dalam ISF bertugas untuk melucuti senjata Hamas? Mengingat Israel tidak mau dari Turki dan Qatar, kalau demikian pasukan kita berpotensi untuk terlibat konflik dengan Hamas yang pasti tidak akan disetujui oleh rakyat Indonesia," jelasnya.

    Hikmahanto mewanti-wanti posisi Indonesia yang juga bergabung ke dalam Board of Peace. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi legitimasi segala tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.

    "Jangan sampai keberadaan Indonesia di BOP dijadikan legitimasi untuk tindakan Israel yang justru akan memperluas wilayah yang dikendalikan sampai Gaza," terangnya.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Respons Kementerian Luar Negeri RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa keikutsertaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip RI. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Posisi Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak menjadi legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menuntut penghentian kekerasan, mengecam pelanggaran hukum internasional, dan mendorong solusi dua negara.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.