Tag: politik internasional

  • Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC pada Rabu (11/2) waktu setempat. Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak Trump agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap program rudal balistik Iran dalam putaran perundingan selanjutnya.

    Pertemuan keenam antara kedua pemimpin di AS ini sejak Trump menjabat setahun lalu. Sebelumnya, keduanya juga bertemu di Yerusalem pada Oktober tahun lalu saat Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza.

    Pertemuan Netanyahu dan Trump ini digelar beberapa hari setelah AS dan Iran melanjutkan perundingan nuklir di Oman. Usai perundingan, Trump menyebut pembicaraan kedua negara berlangsung "sangat baik" dan mengatakan putaran negosiasi selanjutnya akan menyusul.

    Kantor Netanyahu, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026), menyatakan bahwa PM Israel itu akan menyoroti kekhawatiran negaranya terhadap persenjataan rudal Iran. Pembahasan tidak hanya terbatas pada program nuklir.

    "Dia mempercayai bahwa setiap negosiasi harus mencakup pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Iran," kata kantor Netanyahu pada akhir pekan lalu, merujuk pada sekutu-sekutu Iran di kawasan Timur Tengah.

    Iran menolak perluasan cakupan pembicaraan dengan AS di luar isu nuklir. Sementara Washington ingin program rudal balistik Teheran dan dukungannya terhadap kelompok militan disertakan dalam pembahasan.

    Ketegangan di Tepi Barat

    Pertemuan ini juga akan digelar di tengah meningkatnya kemarahan internasional terhadap Israel. Hal itu terjadi karena Israel memperketat kendali atas Tepi Barat, dengan mengizinkan pemukim Yahudi membeli langsung tanah warga Palestina.

    Belum jelas apakah masalah ini akan dibahas dalam pembicaraan keduanya. Trump telah menegaskan sikapnya menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

    Ancaman Rudal Iran

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan pada Selasa (10/1) bahwa kunjungan Netanyahu akan memiliki pengaruh "destruktif" terhadap diplomasi yang "merugikan kawasan".

    Kekhawatiran Israel mencapai puncaknya selama perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua musuh bebuyutan tersebut pada Juni tahun lalu. Sejak saat itu, para pejabat Tel Aviv berulang kali memperingatkan kemampuan rudal Teheran.

    Para pejabat Israel berpendapat bahwa Iran dapat menyerang Israel dengan sedikit peringatan. Mereka juga bisa melumpuhkan sistem pertahanan udara negara itu dalam konflik berkepanjangan.

    Selama perang Juni tahun lalu, Teheran melancarkan serangan balasan dengan rentetan rudal balistik dan proyektil lainnya ke wilayah Israel. Serangan tersebut menghantam area militer dan sipil.

    Rangkuman Perkembangan Hubungan Israel-Iran

    Kekhawatiran Israel terhadap program rudal Iran semakin meningkat, terutama setelah insiden pada Juni tahun lalu. Berikut adalah rangkuman kronologi dan dampak dari program rudal Iran:

    Waktu Kejadian Peristiwa Kunci Dampak/Respon
    Oktober tahun lalu Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza Meningkatkan komunikasi antara AS dan Israel
    Juni tahun lalu Perang antara Israel dan Iran Puncak kekhawatiran Israel terhadap kemampuan rudal Iran
    Minggu lalu Kantor Netanyahu menyampaikan kekhawatiran PM Israel akan menyoroti rudal balistik Iran dalam pertemuan dengan Trump
    Selasa (10/1) Peringatan Kemenlu Iran Menganggap kunjungan Netanyahu "destruktif" bagi diplomasi kawasan
  • Prabowo Pertimbangkan Hadiri Rapat Dewan Perdamaian Trump di AS

    Prabowo Pertimbangkan Hadiri Rapat Dewan Perdamaian Trump di AS

    Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan terkait kehadiran dalam rapat perdana Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi bahwa undangan rapat tersebut telah diterima oleh pemerintah Indonesia.

    Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan bahwa Presiden masih mempertimbangkan undangan tersebut. Hal ini disampaikan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Nabyl, surat undangan rapat perdana Board of Peace sudah diterima dan diperiksa oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, keputusan final mengenai kehadiran Presiden Prabowo masih belum dibuat.

    "Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan," kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Jadi surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan," sambungnya.

    Nabyl juga menyatakan belum dapat memastikan kemungkinan delegasi lain mewakili Prabowo. Ia menjelaskan bahwa pihak tuan rumah rapat, dalam hal ini AS, biasanya memiliki preferensi tersendiri mengenai siapa yang dapat hadir.

    "Itu selain kita yang menentukan, biasanya tuan rumah itu juga punya preferensi, tidak bisa diwakilkan atau nggak, seperti itu. (Undangan itu) Kepada kepala negara," ujarnya.

    Konfirmasi dari Mensesneg

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi penerimaan undangan rapat perdana Board of Peace. Rapat ini direncanakan akan berlangsung pada 19 Februari.

    Prasetyo membenarkan adanya undangan tersebut saat bertemu wartawan. Namun, ia juga belum bisa memastikan kehadiran Presiden Prabowo.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Pras kepada wartawan, Senin (9/2).

    Harapan Penandatanganan Tarif Dagang

    Apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk hadir, Mensesneg Prasetyo Hadi berharap kesempatan ini dapat sekaligus dimanfaatkan. Kegiatan itu diharapkan dapat menjadi momen penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia.

    Indonesia saat ini masih menantikan jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan tersebut. Harapan ini menunjukkan adanya agenda ganda yang ingin dicapai Indonesia.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Agenda Status Keterangan
    Undangan Rapat Board of Peace Diterima Presiden Prabowo belum memutuskan kehadiran
    Penandatanganan Tarif Dagang AS-Indonesia Menunggu Jadwal Diharapkan bisa terlaksana bersamaan
    Perwakilan Delegasi Belum Pasti Tergantung preferensi tuan rumah
  • Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan tersebut.

    Keputusan Israel memicu gelombang kecaman global. Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki termasuk di antara pihak yang mengkritik keras langkah tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi sikap Trump. Informasi ini disampaikan kepada Reuters pada Selasa (10/2/2026).

    "Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel, dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," kata pejabat Gedung Putih itu pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Penegasan ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2). Mereka menyetujui langkah-langkah untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Langkah ini bertujuan memperkuat kendali Tel Aviv, sekaligus membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Detail Perubahan Regulasi Israel

    Langkah-langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan peraturan yang melarang warga Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat.

    Peraturan baru juga membuka catatan kepemilikan tanah. Selain itu, memungkinkan pengalihan wewenang izin pembangunan permukiman di beberapa kota Palestina, seperti Hebron.

    Wewenang tersebut kini beralih dari badan-badan kota Otoritas Palestina ke otoritas sipil Israel. Sebelumnya, perubahan konstruksi di komunitas Yahudi Tepi Barat memerlukan persetujuan pemerintah kota dan otoritas Israel.

    Berdasarkan pengaturan terbaru, otorisasi hanya diperlukan dari Tel Aviv. Keputusan ini memicu penolakan dari berbagai negara.

    Kecaman Internasional

    Pada Senin (9/2), para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim berkumpul. Mereka mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan Israel.

    Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki.

    Mereka mengutuk "dengan sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki."

    Pihak yang Mengecam Alasan Kecaman
    Uni Eropa Pelanggaran hukum internasional
    Inggris Merusak prospek perdamaian
    Arab Saudi Aneksasi wilayah pendudukan
    Qatar Melanggar hak rakyat Palestina
    Turki Tindakan ilegal dan provokatif
    Indonesia Tidak sesuai dengan resolusi PBB
    Yordania Ancaman terhadap stabilitas kawasan
  • Presiden Prabowo Subianto Diundang ke AS Hadiri Pertemuan Dewan Perdamaian Februari 2026

    Presiden Prabowo Subianto Diundang ke AS Hadiri Pertemuan Dewan Perdamaian Februari 2026

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan undangan resmi dari Amerika Serikat (AS). Undangan tersebut diagendakan untuk menghadiri pertemuan pertama negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP).

    Pertemuan penting itu direncanakan berlangsung di AS pada 19 Februari 2026. Hingga kini, Istana belum memberikan kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu. Informasi lebih lanjut akan disampaikan jika sudah ada keputusan final.

    "Belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Harapan Indonesia dalam Kunjungan

    Pemerintah Indonesia berharap kunjungan Prabowo ke AS tidak hanya sebatas menghadiri pertemuan BOP. Ada keinginan agar kesempatan ini dimanfaatkan untuk penandatanganan perjanjian dagang.

    Perjanjian dagang ini akan meneruskan kesepakatan tarif resiprokal yang telah dibahas sebelumnya. "Kita sih menghendaki ingin bisa dua-duanya," ujar Prasetyo.

    Prasetyo menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pembicaraan negosiasi tarif dalam undangan AS. Negosiasi kesepakatan dagang dengan AS memang sudah dilakukan hingga saat ini.

    Berikut poin-poin agenda potensial kunjungan Presiden Prabowo:

    Agenda Utama Tanggal Lokasi
    Pertemuan Dewan Perdamaian (BOP) 19 Februari 2026 Amerika Serikat
    Penandatanganan Perjanjian Dagang Belum Ditentukan Amerika Serikat
    Negosiasi Tarif Resiprokal Belum Ditentukan Amerika Serikat

    Namun, mewujudkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump bukanlah hal mudah. Proses ini memerlukan persiapan dan koordinasi yang kompleks.

    "Itu kan nampak sederhana gitu, tapi kan nggak sesederhana gitu juga untuk terjadi pertemuan antara dua pemimpin," ujar Prasetyo.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Undangan Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Akan Hadir?

    Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Undangan Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Akan Hadir?

    Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dewan ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Rapat perdana Dewan Perdamaian tersebut dijadwalkan pada 19 Februari. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi belum dapat memastikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Prasetyo Hadi.

    Harapan Penandatanganan Tarif Dagang

    Mensesneg Prasetyo Hadi berharap, jika Presiden Prabowo hadir, kegiatan tersebut dapat sekaligus menjadi momentum penandatanganan tarif dagang antara AS dan Indonesia. Indonesia diketahui tengah menanti jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan itu.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kesepakatan tarif impor dagang dengan AS sudah tuntas. Saat ini, hanya menunggu tahap penyempurnaan dan legal drafting.

    "Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting," kata Airlangga seusai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

    Penandatanganan antara kedua kepala negara, menurut Airlangga, tinggal menunggu jadwal. Ia belum mengetahui jadwal pasti terkait penandatanganan tersebut.

    "Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump," ujarnya.

    Berikut ringkasan status kesepakatan dagang AS-Indonesia:

    Tahap Negosiasi Keterangan
    Penyelesaian Pembicaraan Sudah selesai
    Penyempurnaan & Legal Drafting Sedang berlangsung
    Penetapan Jadwal Penandatanganan Menunggu kesepakatan