Tag: politik

  • Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan tentang adanya pihak-pihak yang berpotensi menyabotase reformasi di tubuh Polri. Ia menyebut mereka sebagai "penumpang gelap" yang memiliki agenda tersembunyi.

    Habiburokhman menjelaskan, oknum-oknum ini mengklaim mendukung percepatan reformasi Polri, namun memiliki motif lain. Motif tersebut dapat berupa dendam politik atau upaya untuk meningkatkan eksistensi pribadi secara berlebihan.

    "Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat," ujarnya.

    Oknum-oknum ini, lanjut Habiburokhman, kerap menyebarkan cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa didukung data yang jelas dan sulit diverifikasi kebenarannya.

    Reformasi Polri Sesuai Konstitusi

    Habiburokhman menekankan bahwa narasi yang disebarkan oleh kelompok ini bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Semangat tersebut adalah posisi Polri yang berada di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.

    Pengaruh yang dimiliki oleh oknum-oknum ini dikhawatirkan dapat memengaruhi sebagian masyarakat sehingga menyuarakan hal yang sama. Narasi yang mereka bangun berpotensi memperlemah Polri dan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Percepatan Reformasi Harus Dikawal

    Habiburokhman mengakui bahwa di setiap institusi pasti ada oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Namun, ia menekankan pentingnya merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang tepat.

    "Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000," tegasnya.

    Berikut rincian poin penting terkait reformasi Polri:

    Aspek Deskripsi
    Dasar Hukum Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000
    Pengawasan Langsung di bawah Presiden dengan pengawasan DPR
    Tantangan Adanya oknum yang memanfaatkan reformasi untuk kepentingan pribadi
    Tujuan Mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya

    Habiburokhman mengajak semua pihak untuk mengawal percepatan reformasi Polri agar tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan amanat konstitusi.

  • Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Peta politik di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan setelah Bupati Dony Ahmad Munir memutuskan untuk mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang selama ini menjadi kendaraan politiknya.

    Pengunduran diri Dony Ahmad Munir ditandai dengan berpamitan kepada jajaran DPC PPP Sumedang pada Kamis (12/6/2024). Langkah ini meninggalkan teka-teki mengenai arah politiknya ke depan.

    Dony Ahmad Munir tiba di DPC PPP Sumedang mengenakan kemeja putih dengan gambar harimau dan disambut oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad beserta para pengurus lainnya.

    Pada kesempatan itu, Dony tidak hanya berpamitan, tetapi juga menyampaikan permohonan izin, maaf, serta doa restu atas keputusannya.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony.

    Menurut Dony, PPP memiliki peran penting dalam perjalanan karier politiknya, terutama dalam mengantarkannya menjadi kepala daerah.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Pengunduran diri Dony dari PPP memunculkan spekulasi publik. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan Partai Gerindra. Namun, Dony Ahmad Munir belum memberikan konfirmasi mengenai partai politik mana yang akan ia pilih.

    Meskipun telah berpamitan dengan PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang agar lebih maju dan menyejahterakan masyarakat.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambungnya.

    Dony juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari PPP murni atas kesadaran pribadi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkapnya.

    Respons PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, menyatakan bahwa pihaknya merasa berat hati melepaskan kader terbaik seperti Dony. Meskipun demikian, setelah memahami alasan pengunduran diri Dony, PPP akan tetap memberikan dukungan demi kemajuan masyarakat Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasan-nya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Soliditas PPP Sumedang Pasca-Pengunduran Diri

    Setelah Dony berpamitan, Ilmawan menegaskan bahwa DPC PPP tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sumedang.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

    Fokus Pembangunan Sumedang Hingga 2030

    Berikut adalah beberapa fokus utama pembangunan Kabupaten Sumedang yang direncanakan hingga tahun 2030:

    Sektor Prioritas Pembangunan
    Infrastruktur Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan fasilitas publik
    Ekonomi Pengembangan UMKM, investasi, dan sektor pariwisata
    Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitas
    Kesehatan Peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung
  • Adu Jotos Warnai Parlemen Turki Saat Pengangkatan Menteri

    Adu Jotos Warnai Parlemen Turki Saat Pengangkatan Menteri

    Keributan mewarnai ruang parlemen Turki saat pengangkatan menteri baru. Adu jotos terjadi antar legislator, melibatkan anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi.

    Kekisruhan bermula saat Presiden Recep Tayyip Erdogan mengangkat Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek, menjadi menteri Kehakiman. Saat Gurlek hendak mengucap sumpah jabatan, emosi anggota parlemen oposisi memuncak.

    Mereka saling dorong, bahkan beberapa di antaranya melayangkan tinju. Suasana pengucapan sumpah jabatan berlangsung dengan Gurlek yang dikelilingi anggota parlemen dari partai yang berkuasa.

    Perombakan Kabinet Erdogan

    Erdogan melakukan perombakan kabinet menterinya. Gubernur provinsi Erzurum, Mustafa Ciftci, dilantik sebagai menteri dalam negeri. Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk perombakan kabinet tersebut pada Rabu (11/2).

    Selama ini, ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP telah ditangkap dalam penyelidikan korupsi. Salah satunya adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang dianggap sebagai saingan utama Erdogan.

    Berikut adalah daftar menteri yang baru dilantik:

    Jabatan Nama
    Menteri Kehakiman Akin Gurlek
    Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci

    Turki sedang membahas kemungkinan reformasi konstitusional dan mengejar inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Parlemen diharapkan mengesahkan reformasi untuk mendukung proses tersebut.

  • Kuasa Hukum Bantah Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana Terlibat Mafia Tanah Prambon

    Kuasa Hukum Bantah Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana Terlibat Mafia Tanah Prambon

    Sidoarjo – Kuasa hukum Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, membantah keras tudingan keterlibatan kliennya dalam dugaan praktik mafia tanah di wilayah Prambon. Bantahan ini disampaikan menyusul laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberitaan di media.

    Dimas Yemahura Al Faruq, kuasa hukum Mimik Idayana, menegaskan informasi yang menyeret nama wakil bupati tersebut tidak benar. Ia menilai hal tersebut merugikan nama baik kliennya.

    Dimas Yemahura Al Faruq menyatakan bahwa tuduhan yang menyebut Mimik Idayana menyuruh seseorang membeli tanah di Prambon adalah fitnah. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar.

    "Perlu kami tegaskan, tuduhan yang menyebut Ibu Mimik Idayana menyuruh seseorang membeli tanah di Prambon adalah fitnah dan tidak berdasar. Klien kami tidak pernah terlibat, tidak pernah memberi perintah, apalagi ikut dalam proses pengadaan tanah tersebut," kata Dimas dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan, pembelian tanah yang dimaksud dilakukan oleh pihak lain atas nama pribadi. Pembelian tersebut tidak atas nama Mimik Idayana maupun instruksinya.

    Dimas juga menyoroti pemberitaan yang secara langsung menyebut nama kliennya. Hal itu dilakukan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.

    "Kami menyayangkan adanya penyebutan nama klien kami secara terang tanpa klarifikasi. Ini sangat merugikan secara pribadi maupun jabatan beliau sebagai Wakil Bupati Sidoarjo," ujarnya.

    Proses Pengadaan Tanah dan Kendala Administrasi

    Dimas menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk sekolah di Prambon telah berjalan sesuai prosedur. Berdasarkan pengetahuannya, mekanisme sudah ditaati.

    "Sepanjang yang kami ketahui, pengadaan tanah sudah dilakukan sesuai mekanisme. Saat ini yang menjadi kendala adalah persoalan administratif, yakni proses perpajakan yang belum tuntas," jelasnya.

    Ia menyebut telah ada surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk percepatan layanan perpajakan. Hal ini agar lahan bisa segera disertifikatkan menjadi aset pemerintah.

    "Jadi ini bukan persoalan mafia tanah seperti yang digiring dalam isu-isu yang beredar. Lebih kepada prosedur administrasi yang belum selesai," tambahnya.

    Potensi Langkah Hukum

    Atas tudingan tersebut, pihak Mimik Idayana membuka kemungkinan menempuh jalur hukum. Langkah ini dipertimbangkan untuk pihak penyebar tuduhan tanpa bukti.

    "Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti dan merusak nama baik klien kami," tegas Dimas.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pelapor atau instansi penegak hukum. Perkembangan laporan yang dimaksud masih dinantikan.

    Berikut adalah ringkasan status tanah di Prambon:

    Lokasi Status Saat Ini Kendala
    Kedungwonokerto, Prambon Aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menunggu proses pembayaran pajak untuk penerbitan SHM

    "Kawasannya tanah di Prambon di Kedungwonokerto tersebut saat ini statusnya sudah menjadi aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penerbitan SHM nya tinggal menunggu proses pembayaran pajak yang seharusnya sudah bisa diproses oleh badan pendapatan pajak daerah Kabupaten," pungkas Dimas.

    Sebelumnya, dugaan mafia tanah di Sidoarjo yang menyeret nama Wakil Bupati Mimik Idayana dilaporkan ke KPK. Laporan ini disampaikan perwakilan warga dan aktivis. Mereka menduga ada tindak pidana korupsi dalam jual beli tanah yang bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

  • Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, mempertanyakan keberadaan Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto. Pasalnya, Rowiyanto telah menghilang selama dua bulan tanpa kabar. Sakir menduga, hilangnya Rowiyanto berkaitan dengan isu tambang yang sedang memanas di daerahnya.

    DPRD sebenarnya mengundang Rowiyanto untuk audiensi dengan warga Desa Sambeng. Audiensi tersebut terkait penolakan penambangan tanah uruk, namun Rowiyanto tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi.

    "Menurut dugaan saya, ya perginya karena ada permasalahan ini (masalah tambang) aja. Menurut saya ada permasalahan ini," ujar Sakir.

    Pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memberikan atensi khusus pada Desa Sambeng. Hal ini penting agar roda pemerintahan desa tetap berjalan.

    "Karena itu (menghilangnya kades) juga tentunya akan mempengaruhi roda pemerintahan di tingkat Desa Sambeng terutama di dalam mengelola keuangan," jelas Sakir.

    "Kemudian, pertanggung jawaban, kemudian pelayanan kepada masyarakat kan tentunya tidak sampai terganggu masih bisa dilayani dengan baik. Tentunya, ada aturan-aturan yang mungkin Dispermades akan memberikan arahan kepada Desa Sambeng," imbuhnya.

    Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Budi Purnomo, juga menekankan pentingnya kelancaran pemerintahan. Ia meminta roda pemerintahan di Desa Sambeng tetap berjalan, serta masyarakat terlayani dengan baik.

    "Menurut informasi yang kita dapatkan bahwa saudara kepala desa sudah hampir 2 bulan tidak hadir di kantor. Dan juga tidak tahu keberadaannya di mana," kata Budi.

    "Mohon khususnya terkait dengan roda pemerintahan di Desa Sambeng ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga, pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait administrasi tidak ada yang terganggu. Dalam hal ini, mungkin nanti Dispermades bisa mengambil langkah yang diperlukan," sambungnya.

    Dispermades Kabupaten Magelang terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat. Mereka berupaya mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku.

    Tanggapan Dispermades Kabupaten Magelang

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispermades Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho, mengatakan keberadaan Kades Sambeng Rowiyanto masih misterius. Pihaknya ikut mendampingi pelayanan di Desa Sambeng.

    "Setiap saat, kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat, unsur pimpinan di wilayah kecamatan bersama-sama Forkopimcam. Dan kami terus mendampingi pemerintah desa dalam mengupayakan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terhambat," kata Gunawan.

    "Sampai dengan saat ini pun, memang kami izin mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dari sisi perencanaan, penganggaran ada hal-hal yang sifatnya diskresi. Tapi, kita dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pemerintahan desa yang perlu diperhatikan:

    Aspek Penjelasan
    Pengelolaan Keuangan Memastikan anggaran desa digunakan secara transparan dan akuntabel.
    Pertanggungjawaban Pelaporan kegiatan dan penggunaan dana sesuai peraturan.
    Pelayanan Masyarakat Memastikan layanan administrasi dan publik tidak terganggu.
    Koordinasi Internal Antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
    Pendampingan Eksternal Oleh Dispermades dan Forkopimcam untuk menjaga stabilitas.

    Kades Sambeng, Rowiyanto, dilaporkan menghilang pada Jumat (5/12) siang. Malam sebelumnya, Kamis (4/12), ia masih menghadiri pertemuan dengan warga yang menolak penambangan tanah uruk. Sejak Jumat (5/12) siang, keberadaan Kades Sambeng tidak diketahui hingga saat ini.

  • Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia

    Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia

    Dominikus Adi Sutarwijono, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya, meninggal dunia di RS MRCCC, Jakarta. Ia menghembuskan napas terakhir pada Selasa (10/2/2026).

    Kabar duka ini menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak. Salah satunya Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Jogja.

    Eko Suwanto mengenang sosok yang akrab disapa Awi itu sebagai tokoh yang dermawan. Awi juga dikenal dekat dengan rakyat Surabaya.

    Dedikasinya terhadap pembangunan daerah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pun sangat kuat. Ia meninggalkan jejak positif dalam pelayanan masyarakat.

    Eko Suwanto menggambarkan Awi sebagai kader berwatak pejuang. Ia dikenal sederhana, rendah hati, dan sabar dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

    “Kita kehilangan teman, sedulur, kader yang berwatak pejuang sederhana, rendah hati dan sabar dalam melaksanakan ketugasannya melayani masyarakat,” kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Kamis (12/2/2026).

    Sebelum berkiprah di dunia politik, Awi pernah menjadi wartawan. Ia pernah bergabung dengan media Surya dan Tempo di Surabaya.

    Sebagai kader PDIP, Awi juga meneladani pemikiran serta laku politik Presiden Pertama RI Soekarno. Prinsip ini selalu ia pegang teguh.

    Suka Menolong Sesama

    Eko Suwanto juga mengungkapkan bahwa Awi merupakan pribadi yang komunikatif. Ia selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan.

    “Sebagai pribadi, Mas Awi komunikatif, suka menolong orang, kala ada yang butuh pertolongan. Saya pernah minta bantuan saat ada yang positif Covid di Surabaya,” kenang Eko Suwanto.

    Pertolongan Awi terasa sangat cepat dan responsif. Ia langsung sigap saat ada warga yang membutuhkan.

    “Tidak lama setelah saya kabarkan, langsung dijemput tim kesehatan dan diantar ke rumah sakit rujukan dan alhamdulillah sembuh. Integritas dan dedikasi melayani masyarakat dirasakan baik bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Berikut adalah beberapa jejak dedikasi Dominikus Adi Sutarwijono:

    Aspek Keterangan
    Jabatan Politik Ketua DPRD Kota Surabaya
    Afiliasi Politik PDIP
    Kiprah Awal Wartawan Surya dan Tempo Surabaya
    Teladan Politik Pemikiran Bung Karno
    Sifat Pribadi Komunikatif, suka menolong, rendah hati
    Kontribusi Pembangunan daerah, pelayanan masyarakat

    Kontribusi pada Sinau Pancasila

    Pada tahun 2020, saat jajaran Komisi A DPRD DIY berkunjung ke Surabaya, Awi menunjukkan keramahan dan dukungan. Ia menyambut serta mengantar langsung rombongan tersebut dalam rangka Sinau Pancasila.

    Eko Suwanto mengenang Awi menemani rombongan ke rumah kelahiran Bung Karno. Mereka juga mengunjungi Museum HOS Tjokroaminoto.

    Tempat tersebut adalah lokasi Bung Karno belajar dan kos bersama pemuda pejuang bangsa di Surabaya. Pengalaman ini memberikan inspirasi besar.

    “Alhamdulillah Perda Pendidikan Pancasila & Wawasan Kebangsaan lahir di DIY pada tahun 2022. Mas Awi memiliki kontribusi dalam dialog dan diskusi utamanya saat berkunjung ke rumah kelahiran Bung Karno dan Museum HOS Cokroaminoto,” kisah Eko Suwanto.

    Buku Sinau Pancasila juga telah selesai. Buku ini mencatat sejarah penting perjuangan para tokoh.

    “Buku Sinau Pancasila juga sudah selesai, mencatat sejarah ini. Selamat berpulang Mas Awi, perjuanganmu tidak akan sia sia. Kita akan terus nyalakan api perjuangan, laksana Bung Karno berjuang memerdekakan Indonesia bersama para pendiri bangsa,” pungkas Eko Suwanto.

  • Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Perluasan Kerja Sama Tata Kelola dan Iklim dengan Jerman

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Perluasan Kerja Sama Tata Kelola dan Iklim dengan Jerman

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan peningkatan kerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman. Usulan tersebut berfokus pada bidang tata kelola (governance) dan keberlanjutan (sustainability), terutama aksi perubahan iklim.

    Eddy menegaskan pentingnya penguatan literasi terkait ancaman krisis iklim. Hal ini perlu diperluas kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat umum di Indonesia.

    “Kerja sama di bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas yang telah terjalin antara KAS dan Indonesia sejak tahun 1968 perlu diperkuat dengan menyertakan kurikulum tata kelola dan aksi penanganan iklim untuk Indonesia. Bagaimanapun penguatan literasi terkait ancaman krisis iklim perlu semakin diperluas ke segenap pemangku kebijakan dan masyarakat umum,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Eddy juga menyoroti dampak nyata krisis iklim yang telah dirasakan di Indonesia. Fenomena curah hujan dan banjir di musim kemarau serta hujan ekstrem penyebab longsor menjadi bukti.

    “Kita telah merasakan dampak dari krisis iklim dimana curah hujan dan banjir terjadi di musim kemarau, hujan ekstrem menyebabkan musibah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Jawa Barat dan daerah lainnya, serta krisis air dan polusi udara yang akut. Oleh karena itu, penanganan krisis iklim dan lingkungan di 'hulu' melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, tidak kalah pentingnya,” lanjutnya.

    Pendidikan dan peningkatan kapasitas dianggap krusial. Ini merupakan langkah preventif dalam penanganan krisis iklim dan lingkungan.

    Komitmen Penanganan Krisis Iklim

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy di hadapan petinggi KAS Jerman pada Rabu (11/02). Ia menyatakan kesiapannya menjadi inisiator sekaligus 'champion' bersama pemangku kepentingan lainnya.

    Tujuannya adalah untuk mendorong agenda penanganan krisis iklim. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Melalui legislasi, kolaborasi dan aksi riil untuk mengawal proses transisi energi dan aksi iklim, sejalan dengan tekad Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap menjaga lingkungan,” kata Eddy.

    Aspek lingkungan hidup mendapatkan perhatian serius dari Presiden sesuai Asta Cita. Oleh karena itu, cita-cita ini perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata.

    “Sesuai Asta Cita Presiden, aspek lingkungan hidup mendapatkan perhatian serius dari beliau. Oleh karenanya kita perlu menerjemahkan cita-cita beliau dalam bentuk kebijakan, legislasi dan aksi nyata agar ekonomi Indonesia tumbuh dengan tetap mengedepankan azas keberlanjutan,” sambungnya.

    Perluasan Kerja Sama Indonesia-Jerman

    Eddy juga mengungkapkan harapannya agar kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jerman dapat ditingkatkan. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan.

    Pengalaman pribadi Eddy yang pernah tinggal sembilan tahun di Jerman, membuatnya merasakan langsung keunggulan teknologi serta sistem pendidikan dan kesehatan di negara tersebut.

    Berikut adalah beberapa bidang kerja sama potensial antara Indonesia dan Jerman:

    Bidang Kerja Sama Fokus Utama
    Tata Kelola dan Keberlanjutan Aksi perubahan iklim, kurikulum pendidikan
    Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Penguatan literasi krisis iklim
    Teknologi Inovasi dan transfer teknologi
    Kesehatan Sistem dan fasilitas kesehatan
    Energi Transisi energi, energi terbarukan
    Ekonomi Perdagangan, investasi, pertumbuhan berkelanjutan

    “Saya sempat tinggal 9 tahun di Jerman dan sangat merasakan keunggulan teknologi serta sistem pendidikan dan kesehatan di Jerman. Semoga ke depannya, Indonesia dan Jerman dapat bekerjasama di berbagai bidang ekonomi, energi, sosial dan lainnya dalam kerangka kolaborasi yang saling menguntungkan,” tutup Eddy.

  • Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

    Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

    Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri Sarasehan Ekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar besok siang. Acara penting ini akan menjadi forum bagi pemerintah untuk memaparkan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia secara transparan kepada publik.

    COO BPI Danantara, Danantara Dony Oskaria, menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam acara tersebut. Pernyataan ini disampaikan Dony Oskaria di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Dony Oskaria memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir dalam acara tersebut. Ia mengulang penegasannya saat ditanya mengenai kehadiran Presiden.

    "Iya dong, iya dong (Prabowo akan hadir)," tegas Dony Oskaria, Kamis (12/2/2026).

    Meski demikian, Dony enggan memberikan rincian materi yang akan disampaikan dalam forum tersebut. Ia hanya memastikan pemerintah akan sangat terbuka dalam memaparkan kondisi ekonomi terkini.

    "Ini kan Indonesia, Danantara cuma penyelenggara. Macam-macam lah besok, pokoknya disimak saja," ujar Dony.

    Lokasi dan Waktu Acara

    Menurut informasi yang dihimpun, Indonesia Economic Outlook 2026 akan berlangsung di Wisma Danantara, bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Agenda penting ini dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

    Sarasehan ekonomi ini digelar setelah Indonesia menerima rating outlook kredit negatif dari lembaga pemeringkatan Moody's. Selain itu, lembaga MSCI juga memberikan laporan negatif terhadap pasar modal Indonesia.

    Penjelasan Kondisi Ekonomi dari Pemerintah

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan buka-bukaan mengenai kondisi ekonomi Indonesia menyusul keputusan dua lembaga tersebut. Rencana ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026) kemarin.

    "Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti. Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," ujar Airlangga.

    Pemerintah akan menyampaikan berbagai hal terkait kondisi ekonomi Indonesia, termasuk penerimaan negara yang meningkat. Rencana pengelolaan ekonomi oleh BPI Danantara juga akan menjadi sorotan utama.

    "Nah, ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan, utamanya mengenai penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat, serta terkait dengan rencana dari Danantara," terang Airlangga.

    Laporan Lembaga Pemeringkat

    Mengenai laporan lembaga pemeringkat, Airlangga menjelaskan bahwa rating yang diberikan masih dalam level baik untuk investasi. Meskipun ada outlook negatif dari Moody's, secara keseluruhan status investasi Indonesia masih terjaga.

    "Dilaporkan pula kepada Bapak Presiden bahwa dari seluruh lembaga pemeringkat, baik Moody's, Fitch, maupun S&P, penilaiannya masih pada level investment grade. Memang ada outlook negatif dari Moody's," tutur Airlangga.

    Lembaga Pemeringkat Status Rating Indonesia Outlook
    Moody's Investment Grade Negatif
    Fitch Investment Grade Stabil
    S&P Investment Grade Stabil
  • Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Azhar Sidiq, meyakini proses penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melalui prosedur ketat. Dia menegaskan, proses ini tidak dapat dicampuri Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    Azhar menyatakan bahwa MKMK hanya memiliki ranah pembahasan etika. Fungsinya relevan saat hakim MK mulai bekerja untuk membahas etik atau tugas pokok dan fungsi mereka.

    "MKMK ini hanya untuk membahas pada etika saja. Ketika hakim MK ini sudah bekerja maka di situlah ranah MK untuk membahas tentang etik ataupun tupoksi, MKMK itu berada di situ," kata Azhar dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Azhar menjelaskan mekanisme sembilan hakim MK. Tiga hakim dipilih Presiden, tiga diusulkan DPR RI, dan tiga sisanya dari Mahkamah Agung (MA). Ia menekankan pentingnya menghargai kewenangan DPR RI dalam pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi.

    "Ketika DPR RI memilih hakim konstitusi dan dia menggunakan haknya, kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hakim, memilih seseorang hakim MK maka sudah ada profiling dahulu melalui prosedur yang sangat ketat," ujarnya.

    Permahi meyakini Komisi III DPR RI telah menyeleksi dan menetapkan Adies Kadir sesuai mekanisme. Adies juga telah mundur dari berbagai posisi politik.

    Berikut adalah rincian pembagian hakim Mahkamah Konstitusi:

    Asal Usul Jumlah Hakim
    Presiden 3
    DPR RI 3
    Mahkamah Agung (MA) 3

    Azhar menambahkan bahwa mundurnya Adies Kadir dari pimpinan DPR RI dan kepartaian menunjukkan jiwa besar. Ia juga menekankan bahwa proses yang sudah terlaksana telah sesuai dengan konstitusi negara.

    "Kami sudah mengkaji ini satu malam, yang mana kami percaya kepada DPR RI ini, Komisi III DPR RI tentunya, mereka sudah bekerja keras. Dan juga Bang Adies Kadir sudah mundur dari wakil ketua itu sebagai jiwa yang besar untuk mengundurkan diri. Tentu kami percaya semua proses yang sudah terlaksana itu adalah sesuai dengan prosedur sesuai dengan konstitusi negara," tegasnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Terima KSAU Pakistan di Istana Kepresidenan Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto Terima KSAU Pakistan di Istana Kepresidenan Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Chief of the Air Staff Pakistan Air Force (CAS PAF) Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Sidhu ke Indonesia.

    Sidhu, didampingi delegasi AU Pakistan dan sejumlah personel TNI AU, tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 Februari 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Detail pembahasan dalam pertemuan tersebut belum diungkapkan secara spesifik.

    Sebelumnya, Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan petinggi militer RI, termasuk KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono, di Mabes AU, Cilangkap, pada Selasa, 10 Februari. Pertemuan tersebut menindaklanjuti kunjungan Sidhu pada Januari lalu.

    Pembahasan berfokus pada langkah-langkah implementatif untuk meningkatkan kerja sama konkret. Terutama di bidang angkatan udara dan kolaborasi industri dirgantara nasional.

    Indonesia dan Pakistan sepakat mendorong pembentukan kelompok kerja bersama. Ini sebagai instrumen percepatan realisasi kerja sama yang telah disepakati.

    Cakupan Kemitraan Strategis

    Melalui mekanisme kelompok kerja, kedua negara tidak hanya memperdalam kolaborasi yang sudah berjalan. Namun, juga memperluas cakupan kemitraan ke lintas matra dan bidang strategis lainnya.

    Perluasan kemitraan ini mencakup pertahanan siber, kecerdasan buatan, serta industri strategis. Ini merupakan langkah adaptif dalam menghadapi dinamika peperangan modern dan menjaga stabilitas kawasan.

    Rangkuman Kerja Sama Indonesia-Pakistan

    Berikut adalah beberapa poin penting dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Pakistan:

    Aspek Kerja Sama Detail
    Bidang Utama Angkatan Udara, Industri Dirgantara
    Mekanisme Pembentukan Working Group Bersama
    Cakupan Baru Lintas Matra, Pertahanan Siber, Kecerdasan Buatan, Industri Strategis
    Tujuan Strategis Menghadapi Dinamika Peperangan Modern, Menjaga Stabilitas Kawasan