Tag: politik

  • Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali menunjukkan fotocopy ijazah terlegalisir Jokowi. Hal ini dilakukan setelah ia mendampingi tiga saksi ahli dalam pemeriksaan hari ini.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotocopy ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotocopy ijazah atas nama Jokowi yang ditunjukkan Roy Suryo memiliki perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara satu lagi memiliki kertas lebih gelap.

    Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotocopy ijazah tersebut pada kesempatan itu.

    Keterangan Saksi Ahli Sebelumnya

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), fotocopy ijazah Jokowi tersebut sempat diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs.

    Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut didapat dari KPU, yang digunakan Jokowi saat daftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder. Karena ini adalah data copy dari data primer yang diakui KPU," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau otentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Saksi Ahli Kubu Roy Suryo

    Kubu Roy Suryo hari ini mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli. Ketiganya adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, serta mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro hari ini.

    Permintaan Dokumen Kasus

    Sebelumnya, Kubu Roy Suryo cs mengajukan permintaan salinan terhadap 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Kubu Roy Suryo menyebut 505 dokumen di antaranya diserahkan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti dokumen kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Alasan Permintaan Dokumen

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut guna kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo cs. Menurutnya, pihaknya berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik.

    Penetapan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di kasus itu menjadi dasar permintaan tersebut.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam Gelar Perkara

    Mengenai ijazah Jokowi ini, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah tersebut ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus tersebut dilakukan atas permintaan Roy Suryo cs. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Gelar perkara khusus digelar di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan juga dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.

    Berikut adalah ringkasan terkait proses penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Tahap Keterangan Tanggal/Lokasi
    Penunjukan Fotocopy Ijazah Roy Suryo menunjukkan dua fotocopy ijazah terlegalisir Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Keterangan Saksi Ahli Bonatua Silalahi menjelaskan asal-usul fotocopy ijazah dari KPU Rabu (11/2)
    Pengajuan Saksi Ahli Kubu Roy Suryo Tiga saksi ahli (Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin) diperiksa Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Permintaan Dokumen Kasus Kubu Roy Suryo meminta 709 dokumen, 505 di antaranya dari UGM Kamis (5/2), Mapolda Metro Jaya
    Penunjukan Ijazah Asli Penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi (UGM) dalam gelar perkara khusus Kamis (18/12/2025), Polda Metro Jaya
    Gelar Perkara Khusus Diadakan atas permintaan Roy Suryo cs, dihadiri pengacara Jokowi Senin (15/12)
  • Guru Besar Trisakti Sebut Penetapan Adies Kadir Hakim MK Otonom

    Guru Besar Trisakti Sebut Penetapan Adies Kadir Hakim MK Otonom

    Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) utusan DPR bersifat otonom. Keputusan ini, menurutnya, berada dalam ranah legislatif dan tidak dapat diganggu gugat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    "Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom gitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya," kata Trubus dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Trubus mengulas pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara ini harus saling menghormati, termasuk MK dan DPR.

    Pemisahan kekuasaan menjadi fondasi penting dalam menjalankan negara. Setiap lembaga memiliki batasan dan wewenangnya sendiri.

    "Kan sudah terpisah ya antara DPR atau eksekutif berarti yang ada adalah saling menghormati, saling memberikan support, sehingga pelaksanaan negara itu berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45," ucap Trubus.

    Trubus menambahkan, kewenangan MKMK terhadap Adies hanya berlaku jika Adies telah bertugas sebagai hakim MK. MKMK tidak berhak mempersoalkan mekanisme prosedur penetapan Adies di DPR.

    Berikut adalah tabel perbandingan kewenangan lembaga terkait:

    Lembaga Kewenangan Utama Kewenangan Terhadap Hakim MK
    DPR RI Legislasi, pengawasan, dan penganggaran Menetapkan utusan sebagai Hakim MK
    Mahkamah Konstitusi (MK) Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, uji undang-undang Memutus perkara konstitusi
    Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi Mengadili dugaan pelanggaran etik hakim MK setelah dilantik

    Peran MKMK Terbatas pada Etik

    Menurut Trubus, penetapan Adies merupakan bagian dari demokrasi. Proses ini sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

    "Menurut saya bagian dari demokrasi saja. Ya nanti kan semuanya diputuskan sesuai kewenangan masing-masing, tetapi kalau misalnya Pak Adies ini melanggarnya sudah menjadi hakim, ya itu kewenangan MK dan MKMK lah yang mempunyai kewenangan, nanti dipanggil," lanjutnya.

    Trubus juga menanggapi adanya gugatan untuk memperluas tugas MKMK. Gugatan ini menghendaki MKMK bisa mengadili proses penunjukan hakim MK, bukan hanya persoalan etik.

    Namun, gugatan tersebut tidak dapat serta merta dikabulkan. Tugas dan wewenang MKMK hanya dapat diubah melalui perubahan undang-undang.

    "Kalau memang seperti itu berarti peraturannya harus diubah dulu, harus ada penyusunan undang-undang dulu, kebijakan regulasinya ditata ulang dulu sehingga yang terjadi nanti ada payung hukum ketika memutus memang seandainya ada apa dengan hakim MK yang tidak sesuai prosedur atau dianggap catat prosedur," katanya.

  • Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dimakamkan di TPU Keputih Dihadiri Wali Kota hingga Risma

    Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dimakamkan di TPU Keputih Dihadiri Wali Kota hingga Risma

    SURABAYA – Jenazah Ketua DPRD Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih Surabaya pada Kamis (12/2) sore. Puluhan pelayat hadir mengiringi prosesi pemakaman pria yang akrab disapa Awi tersebut.

    Prosesi pemakaman dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma, beserta puluhan kader PDIP juga tampak hadir.

    Dari pihak keluarga, istri mendiang Adi, Lusia Yektihandayani, didampingi anak-anak dan kerabat, mengantar kepergian dengan doa khidmat. Suasana duka menyelimuti area pemakaman.

    Ibadat pemakaman dimulai pukul 14.42 WIB. Peti jenazah diturunkan ke liang lahat pada pukul 15.00 WIB, diiringi lantunan doa oleh para pelayat.

    Keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, hingga warga yang hadir kemudian menaburkan bunga di atas makam Awi sebagai penghormatan terakhir.

    Imam Katolik yang memimpin pemakaman mengenang sosok almarhum. Ia menyebut momen pelantikan Awi sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya.

    “Saya ingat Cak Awi ini ketika dilantik menjadi Ketua DPRD, saya dipanggil dan bercerita, saya merasa bahwa ini menjadi berkah sendiri bagi kami,” ujar imam Katolik, Kamis (12/2/2026).

    Ia juga menyampaikan pesan persatuan dan melanjutkan perjuangan almarhum. “Teman-teman di sini hadir karena cinta dan melepaskan beliau juga karena cinta. Perjuangannya belum selesai, kita di dunia yang akan melanjutkan,” sambungnya.

    Sosok Adi Sutarwijono di Mata Publik

    Adi Sutarwijono dikenal sebagai politisi dari PDIP. Ia menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya.

    Kiprahnya di dunia politik Surabaya cukup dikenal luas. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai Dominikus Adi Sutarwijono:

    Jabatan Afiliasi Politik Tanggal Lahir (Estimasi)
    Ketua DPRD Kota Surabaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tidak disebutkan secara spesifik

    Dominikus Adi Sutarwijono tutup usia di Jakarta. Ia menghembuskan napas terakhir pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 20.36 WIB.

    Mendiang meninggal dunia di RS MRCCC Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat Surabaya.

    Sebelum dimakamkan, jenazah politisi PDIP Surabaya itu disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven Surabaya. Lokasinya berada di Jalan Waru, Sidoarjo, pada Rabu (11/2).

  • Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir, mantan Bupati Sumedang, resmi mengakhiri perjalanannya di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan ini ditandai dengan momen pamitan langsung Dony kepada jajaran DPC PPP Sumedang, Kamis (12/6/2026).

    Dalam pantauan di lokasi, Dony, mengenakan kemeja putih bergambar harimau, disambut langsung oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad serta para pengurus lain.

    Dony menjelaskan bahwa pamitnya dari PPP sudah disampaikan kepada seluruh pengurus dari tingkat DPC hingga PAC. Ia datang untuk menyampaikan permohonan izin, maaf, dan doa restu.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony kepada awak media.

    Bagi Dony, PPP memiliki peran penting yang tak terlupakan dalam karir politiknya. Perjuangan bersama PPP telah membawanya hingga menjadi kepala daerah saat ini.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Komitmen untuk Sumedang

    Meskipun tak lagi bersama PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang. Ia bertekad memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    Dony bertekad menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Keputusan ini murni didasari pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan strategis pembangunan.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambung Dony.

    Ia juga menegaskan bahwa keputusannya keluar dari PPP murni atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkap Dony.

    Tanggapan DPC PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, mengaku berat hati melepas kader terbaik seperti Dony. Namun, ia memahami dan mendukung alasan Dony demi kemajuan Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    Meski ada kekecewaan, Ilmawan tetap menghormati keputusan Dony.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasannya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait keputusan Dony Ahmad Munir:

    Aspek Keterangan
    Status Resmi keluar dari kepengurusan PPP
    Tujuan Fokus pembangunan Sumedang hingga 2030
    Motivasi Murni kesadaran pribadi, bukan tekanan politik/ekonomi
    Dampak ke PPP DPC PPP Sumedang tetap solid dan berjuang

    Langkah PPP Selanjutnya

    Setelah pamitnya Dony, Ilmawan memastikan DPC PPP Sumedang tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ilmawan.

    Hingga saat ini, Dony Ahmad Munir belum mengumumkan partai politik mana yang akan menjadi pelabuhannya selanjutnya. Namun, kabar berhembus menyebutkan Dony akan bergabung dengan Partai Gerindra.

  • Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel secara resmi telah bergabung dengan "Board of Peace" atau "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington.

    Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dilansir oleh Al Arabiya dan Reuters pada Kamis (12/22/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu yang menandakan Israel resmi bergabung dengan dewan itu.

    Netanyahu mengonfirmasi, ia telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan ini dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pembentukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada Oktober, berdasarkan rencana Trump yang disetujui Israel dan Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan ini dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump juga menyatakan, dewan tersebut, yang ia pimpin, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Pertemuan pertama dewan ini akan diselenggarakan pada 19 Februari mendatang di Washington. Agendanya fokus membahas rekonstruksi Gaza pasca-konflik.

    Reaksi dan Kekhawatiran Internasional

    Banyak pakar hak asasi manusia menilai pengawasan Trump terhadap dewan yang mengawasi urusan wilayah asing ini menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan tersebut juga diperkirakan akan memicu kritik, terutama karena tidak adanya perwakilan Palestina.

    Respons dari berbagai negara terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu cukup hati-hati. Banyak pakar khawatir dewan ini dapat melemahkan peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat lama memilih untuk tidak terlibat. Hal ini menunjukkan adanya keraguan di kalangan komunitas internasional terhadap inisiatif ini.

    Situasi gencatan senjata di Gaza sendiri berulang kali dilanggar. Tercatat setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober lalu. Data ini berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel.

    Berikut rincian pelanggaran gencatan senjata dan korban jiwa yang tercatat:

    Lokasi Jumlah Korban Tewas (Sejak Oktober) Sumber Data
    Warga Palestina di Gaza 580 Otoritas Palestina
    Tentara Israel 4 Otoritas Israel
  • DPR Soroti Menteri KP dan Menkeu Ribut Anggaran Kapal, Minta Fokus Bantu Presiden

    DPR Soroti Menteri KP dan Menkeu Ribut Anggaran Kapal, Minta Fokus Bantu Presiden

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PAN Ahmad Yohan angkat bicara terkait perseteruan dua menteri di media sosial. Kericuhan tersebut melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Yohan mengimbau para menteri untuk fokus membantu presiden. Ia juga meminta mereka menghindari intrik di hadapan publik yang dapat merugikan kinerja pemerintahan.

    “Para pembantu presiden harus fokus bantu presiden, jangan saling intrik,” kata Yohan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Ia menekankan pentingnya komunikasi yang bijak antar menteri. Yohan menyarankan agar mereka tidak saling meniadakan pandangan di hadapan masyarakat.

    Menurutnya, tindakan tersebut dapat menimbulkan kesan buruk. Hal ini juga berpotensi memicu kurangnya koordinasi di dalam tubuh pemerintahan.

    “Para menteri harus lebih bijak dalam berkomunikasi, harus saling menjaga dan menguatkan,” ujarnya.

    Yohan menambahkan, jika tidak, itu akan menimbulkan kesan saling tidak koordinasi. Ini bisa berujung pada kecurigaan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

    Terkini, Trenggono mengunggah foto bersama Purbaya di akun Instagram-nya. Hal ini dilakukan setelah sempat terjadi perdebatan publik terkait anggaran kapal.

    Dalam unggahannya, Trenggono meminta agar persoalan tidak diperpanjang. Ia juga mengajak semua pihak untuk kembali fokus bekerja.

    “That's all Folks, back to work ya,” tulis Trenggono dalam keterangan di akun Instagramnya, dilihat pada Rabu (11/2).

    Trenggono menampilkan dua foto dalam unggahan tersebut. Foto pertama adalah tangkapan layar berita yang menyebut Purbaya mengakui adanya kesalahan data. Sementara itu, foto kedua memperlihatkan Trenggono dan Purbaya duduk semeja dalam sebuah acara.

    Pemicu Perseteruan Anggaran

    Persoalan antara kedua menteri ini berawal dari pernyataan Purbaya. Ia mengaku heran mengapa Kementerian KKP belum memesan kapal ke galangan Tanah Air.

    Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Pihak Tanggapan/Tindakan
    Ahmad Yohan (DPR) Minta menteri fokus, hindari intrik, jaga komunikasi.
    Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KP) Unggah foto damai, ajak kembali fokus kerja.
    Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) Sempat heran KKP belum pesan kapal padahal anggaran sudah cair.

    Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam acara 'Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional'. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

  • Menteri Trenggono dan Purbaya Silang Pendapat Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Silang Pendapat Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Dua menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terlibat silang pendapat. Perdebatan ini berpusat pada anggaran produksi kapal.

    Permasalahan ini mencuat setelah beredarnya video Purbaya dalam sebuah pertemuan. Video tersebut menunjukkan Purbaya berbicara dengan para pengusaha Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Purbaya dalam kesempatan itu menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait anggaran kapal. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran ke KKP. Namun, pengusaha galangan kapal domestik belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya segera mendapat kritik keras dari Trenggono. Ia menyampaikan bantahannya melalui akun Instagram pribadinya @swtrenggono.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Respons Menteri Keuangan

    Sehari setelah kritik tersebut, tepatnya Rabu (11/2), Purbaya memberikan respons. Ia menanggapi kritik Trenggono di DPR, Jakarta.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

    Purbaya juga mengakui kemungkinan datanya salah. Khususnya mengenai pencairan anggaran pembangunan kapal.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran kapal dalam APBN 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angkanya. Ia hanya meminta agar dana tersebut segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," kata Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan peran kedua kementerian dalam kasus ini:

    Kementerian Peran dan Pernyataan
    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Menerima anggaran pinjaman luar negeri untuk kapal. Dikritik karena dianggap belum memesan kapal domestik.
    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Menyatakan anggaran telah dicairkan ke KKP. Menyoroti belum adanya pesanan ke galangan kapal domestik.

    Perdamaian Dua Menteri

    Pada hari yang sama, ketegangan antara Trenggono dan Purbaya mereda. Hal ini terlihat dari unggahan Trenggono di Instagram yang menunjukkan foto mereka berdua duduk satu meja.

    "That's all folks, back to work ya," kata Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono.

  • Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Dua menteri di Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa dan Sakti Wahyu Trenggono, beradu argumen di media sosial. Perdebatan ini menyangkut anggaran pembuatan kapal yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahkan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengecek ke anak buahnya. Hal ini terkait klaim pencairan dana anggaran kapal.

    Purbaya Yudhi Sadewa awalnya menyatakan keheranannya dalam acara Kadin Indonesia. Menurutnya, KKP belum memesan kapal padahal Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran.

    Menanggapi itu, Trenggono melalui Instagram pribadinya, @swtrenggono, meminta Purbaya memastikan informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal didanai kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama ini.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Respon DPR dan Partai Politik

    Perdebatan dua menteri ini mendapat sorotan dari DPR dan partai politik. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta menteri membenahi pola komunikasi.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex, Rabu (11/2/2026).

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini."

    Menurut Alex, masalahnya bukan koordinasi, melainkan informasi tidak utuh yang disampaikan publik. Ia berharap reshuffle terjadi atas dasar substansi, bukan polemik medsos.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait tanggapan DPR dan Partai Politik:

    Pihak Tanggapan Utama Saran
    Alex Indra Lukman (Wakil Ketua Komisi IV DPR) Pola komunikasi terbuka yang ditanggapi secara terbuka juga. Benahi pola komunikasi internal kabinet.
    Muhammad Kholid (Sekjen PKS) Perbedaan pendapat antarmenteri wajar. Selesaikan di rapat kabinet, jaga soliditas.
    Daniel Johan (Ketua DPP PKB) Terlihat tidak kompak dan tidak ada koordinasi. Debat langsung, jadi alarm untuk kabinet lebih solid.

    Sekjen PKS Muhammad Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri diselesaikan dalam rapat kabinet, bukan di media sosial.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos," kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Kholid menambahkan, menteri Presiden Prabowo seharusnya satu suara dan bersinergi. "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi."

    Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku heran dengan tingkah para menteri. Ia menilai ini memperlihatkan kabinet tidak solid.

    "Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat," kata Daniel Johan, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Daniel, kejadian ini menjadi alarm bagi jajaran kabinet Prabowo. "Ini jadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal komunikasi dan koordinasi."

    Daniel Johan tidak mau berspekulasi soal reshuffle. Ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Klarifikasi Menteri Keuangan Purbaya

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi Trenggono. Purbaya mengaku sudah mengecek dan anggaran memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Namun, Purbaya berpendapat pemesanan kapal seharusnya tidak menunggu anggaran. Rencana yang matang harusnya memungkinkan pemesanan lebih dulu.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja."

    Saat ditanya kemungkinan bertemu empat mata dengan Trenggono, Purbaya menjawab santai. "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri sahabat saya juga."

  • TIDAR Blitar Resmi Dikukuhkan, Rahayu Saraswati Dorong Peran Pemuda di Jawa Timur

    TIDAR Blitar Resmi Dikukuhkan, Rahayu Saraswati Dorong Peran Pemuda di Jawa Timur

    Ketua Umum Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memimpin langsung pelantikan Pengurus Cabang (PC) TIDAR di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Kehadiran Rahayu di Blitar bertujuan memantau langsung proses kaderisasi dan penguatan struktur organisasi TIDAR di tingkat daerah.

    Dalam kunjungan tersebut, Rahayu menekankan pentingnya peran krusial pemuda dalam pembangunan bangsa, yang harus dimulai dari daerah masing-masing. Ia menegaskan bahwa TIDAR, sebagai sayap kepemudaan Partai Gerindra, berkomitmen penuh mencetak kader-kader yang siap berkontribusi bagi negara.

    Proses kaderisasi di TIDAR memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur. Ini bertujuan memastikan setiap kader memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang visi misi organisasi.

    "Kaderisasi di TIDAR itu jelas. Kita melakukan Pelatihan Tunas 1, 2, 3, dan 4. Hari ini kita melaksanakan Pelatihan Tunas 3 setelah sebelumnya menyelesaikan tahap 1 dan 2," ujar Rahayu Saraswati, Rabu (11/2/2026).

    Setelah sukses melantik pengurus di Tulungagung, kini giliran PC TIDAR Blitar yang resmi dikukuhkan. Rahayu melihat antusiasme anak muda di Jawa Timur sangat luar biasa dalam membawa perubahan positif dan membangun daerahnya.

    Kolaborasi Tokoh dalam Pengukuhan TIDAR

    Pengukuhan PC TIDAR Blitar turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap pengembangan organisasi kepemudaan ini.

    • Gus Fawait, Ketua PD TIDAR Jawa Timur sekaligus Bupati Jember.
    • Tjutjuk Sunario, Wakil Wali Kota Blitar yang juga kader internal.
    • Endro Hermono, Anggota DPR RI dan senior dalam organisasi.

    Melalui konsolidasi ini, TIDAR diharapkan semakin solid dalam menjaring aspirasi serta potensi anak muda. Tujuannya memajukan Indonesia melalui jalur politik dan pengabdian masyarakat yang terarah.

    Peran Anak Muda dalam Peta Politik Masa Depan

    Ketua PD TIDAR Jawa Timur, Gus Fawait, turut menegaskan pentingnya peran anak muda dalam peta politik masa depan. Ia menyoroti agenda masif di tahun 2026 sebagai strategi jangka panjang.

    Kegiatan tersebut dibarengi dengan pelaksanaan pelatihan kaderisasi tingkat satu, dua, dan tiga. Pelatihan ini diikuti secara antusias oleh para peserta dari berbagai daerah.

    "Menjadi partai besar memerlukan proses panjang. Kami memulainya dari sekarang melalui kaderisasi yang solid. Apa yang kita tanam pada 2026 ini adalah fondasi utama bagi kejayaan partai di masa depan," ujar Gus Fawait.

    Tabel Tahapan Kaderisasi TIDAR

    Untuk memastikan kualitas dan kesiapan kader, TIDAR memiliki program kaderisasi berjenjang yang dirancang secara sistematis. Setiap tahapan bertujuan mengembangkan keterampilan dan pemahaman politik secara komprehensif.

    Tahap Kaderisasi Fokus Utama Tujuan
    Pelatihan Tunas 1 Pengenalan Organisasi dan Ideologi Membangun dasar pemahaman anggota baru
    Pelatihan Tunas 2 Pengembangan Kepemimpinan dan Jaringan Meningkatkan kapasitas interpersonal kader
    Pelatihan Tunas 3 Strategi Politik dan Pengabdian Masyarakat Membekali kader dengan kemampuan praktis
    Pelatihan Tunas 4 Manajemen Kampanye dan Tata Kelola Mempersiapkan kader untuk peran strategis

    Mewujudkan Pemuda Melek Politik

    Salah satu poin utama yang ditekankan adalah perubahan paradigma pemuda terhadap dunia politik. Gus Fawait berharap TIDAR dapat menjadi wadah efektif untuk merangkul generasi muda di Jawa Timur.

    Tujuannya agar generasi muda tidak lagi bersikap apatis atau antipati terhadap politik. Sebagai segmen pemilih terbesar, keterlibatan aktif anak muda dinilai menjadi kunci utama membawa perubahan bagi bangsa.

    Gus Fawait optimistis, dengan pemahaman politik yang lebih baik, anak muda akan melihat Partai Gerindra sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Ini adalah bagian dari strategi Partai Gerindra menyongsong Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2029 mendatang.

    "Kami ingin anak-anak muda Jawa Timur melek politik. Mereka bukan hanya objek suara, tapi subjek perubahan. Kami yakin TIDAR akan menjadi jembatan bagi mereka untuk berkontribusi nyata bagi Indonesia melalui Partai Gerindra," pungkasnya.

  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Polemik Anggaran Kapal

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Polemik Anggaran Kapal

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengunggah foto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini terjadi setelah keduanya sempat terlibat polemik anggaran kapal yang mencuat di publik.

    Trenggono meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang dan semua pihak melanjutkan fokus bekerja. Unggahan ini diharapkan meredakan ketegangan yang sempat terjadi.

    "That's all Folks, back to work ya," tulis Trenggono dalam keterangan di akun Instagramnya, dilihat pada Rabu (11/2/2026).

    Trenggono menampilkan dua foto dalam unggahan tersebut. Foto pertama adalah tangkapan layar berita yang menyebut Purbaya mengakui adanya kesalahan data. Foto kedua memperlihatkan Trenggono dan Purbaya duduk semeja dalam sebuah acara, menunjukkan suasana damai.

    Persoalan antara kedua menteri ini bermula ketika Purbaya mengungkapkan keheranannya. Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memesan kapal ke industri galangan Tanah Air.

    Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengucurkan anggaran untuk pengadaan kapal bagi KKP. Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara 'Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia'.

    Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pernyataan Purbaya ini kemudian memicu respons dari Trenggono.

    Trenggono, melalui akun Instagramnya, meminta Purbaya untuk memeriksa langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut. Ia menegaskan pentingnya data yang akurat.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Tanggapan Menteri Keuangan Purbaya

    Saat dimintai respons terkait sindiran Trenggono, Purbaya menyebut dirinya hanya mengecek ke galangan. Ia menemukan belum adanya pemesanan kapal di sana, sehingga menimbulkan kebingungan awal.

    "Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah," kata Purbaya usai Rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

    Purbaya mengakui kemungkinan data yang diterima salah. Namun, ia menekankan bahwa sebagian uang pinjaman juga harus melewati Kementerian Keuangan terlebih dahulu, sesuai prosedur yang berlaku.

    "Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," kata dia.

    Purbaya belum mengetahui secara pasti nilai pinjaman untuk pembuatan kapal tersebut. Ia menekankan pentingnya program pembuatan kapal segera dilanjutkan oleh Kementerian KKP demi kemajuan sektor kelautan.

    "Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja," tambahnya.

    Di kesempatan terpisah, Purbaya sudah mengecek terkait anggaran kapal tersebut dan memastikan belum ada pencairan dana. Ia menegaskan hal ini berdasarkan data terkini yang dimilikinya.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Namun, Purbaya berpendapat bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu anggaran cair. Ia percaya bahwa jika rencana sudah matang, pemesanan bisa dilakukan lebih awal.

    Berikut adalah perbandingan awal pandangan kedua menteri:

    Menteri Pernyataan Awal Tanggapan Terkini
    Sakti Wahyu Trenggono Anggaran dari pinjaman luar negeri (UK) Meminta fokus bekerja, persoalan tak diperpanjang
    Purbaya Yudhi Sadewa Heran KKP belum pesan kapal, padahal anggaran sudah dikucurkan Data bisa salah, anggaran pinjaman lewat Kemenkeu, belum ada pencairan

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu… Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.