Tag: politik

  • PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset indeks integritas penyelenggara pemilu. Ide ini disampaikan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

    Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyambut baik inisiatif serupa yang telah ada. Ia menegaskan, akan lebih baik bila penelitian serupa juga diterapkan pada lembaga penyelenggara pemilu.

    Kholid menyampaikan pandangannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Capaian Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu (IIPP) di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    “Saya pikir ini inisiatif yang bagus kalau mau dikembangin lagi integritas penyelenggara pemilu itu bagus juga kalau dibuatkan risetnya,” kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Respons Kemenkopolkam dan BRIN

    Wakil Menteri Kemenkopolkam, Lodewijk Freidrich Paulus, menanggapi positif usulan tersebut. Menurut Lodewijk, kewenangan riset ini nantinya akan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menaungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Karena memang nanti kan kalau ada itu KPU akan membuat tentang itu, termasuk masalah-masalah yang ada,” kata Lodewijk.

    Senada, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Moch Nurhasim, menambahkan bahwa riset tersebut akan dikerjakan bersama. DKPP dan Kemenkopolkam akan berkolaborasi dalam studi ini.

    “Perhitungannya baru selesai, sehingga indeks kepatuhan politik itu akan segera dirilis oleh DKPP bersama Kemenkopolkam,” ujar Nurhasim.

    Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu di masa mendatang. Pengukuran integritas menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

    Berikut adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam inisiatif riset integritas penyelenggara pemilu:

    Lembaga Peran
    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pengusul inisiatif riset integritas
    Kemenkopolkam Penerima usulan dan kolaborator riset
    BRIN Penerima usulan dan kolaborator riset
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pelaksana utama riset, menaungi KPU dan Bawaslu
    KPU Badan penyelenggara pemilu, terkait objek riset
    Bawaslu Badan pengawas pemilu, terkait objek riset
  • Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu. Pemanggilan tersebut dilaksanakan di Mapolresta Solo pada Rabu (11/2/2026).

    Jokowi tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 15.55 WIB dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden RI ke-7 tersebut terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam.

    Setelah sekitar tiga jam pemeriksaan, Jokowi keluar dari Mapolresta Solo pada pukul 18.50 WIB. Yakub Hasibuan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan polisi yang diajukan Jokowi.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan guna melengkapi penyelidikan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Pihak Terlapor dan Pasal yang Disangkakan

    Melansir detikNews, Presiden Joko Widodo telah melaporkan lima individu ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut memiliki inisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka dilaporkan atas tuduhan penyebaran informasi terkait ijazah palsu.

    Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Berikut rincian pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut:

    Pasal Undang-Undang Keterangan
    310 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik
    311 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fitnah
    27A UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Bermuatan Fitnah
    32 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Elektronik Tidak Sah
    35 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Manipulasi Informasi Elektronik

    "Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Pihak pengacara telah menyerahkan berbagai bukti, termasuk video, kepada penyidik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menghormati kinerja penyidik dalam mengungkap kasus ini.

    "Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," jelasnya.

  • Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polresta Solo pada Rabu (11/2/2026) sore. Kehadiran beliau untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik.

    Jokowi tiba di Mapolresta Solo pukul 15.55 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Beliau kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

    "Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci," kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlangsung di Solo dan Yogyakarta.

    Selama kurang lebih 2,5 jam, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut meliputi banyak sub-sub pertanyaan lainnya.

    "Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga," pungkas Yakub.

    Detail Waktu Pemeriksaan

    Pemeriksaan tambahan terhadap Presiden Jokowi berlangsung cukup intensif, mencakup sejumlah pertanyaan yang mendalam. Berikut rincian singkat waktu kehadiran dan durasi pemeriksaan:

    Kegiatan Waktu
    Tiba di Mapolresta Solo 15.55 WIB
    Masuk Ruang Pemeriksaan 16.00 WIB
    Keluar dari Mapolresta Solo 18.50 WIB
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam

    Keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan akan dijelaskan secara rinci oleh tim kuasa hukum Presiden Jokowi.

  • Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Tiba di Rumah Duka Grand Heaven Sidoarjo

    Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Tiba di Rumah Duka Grand Heaven Sidoarjo

    Jenazah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, tiba di Rumah Duka Grand Heaven Surabaya, Jalan Waru, Sidoarjo, pada Rabu (11/2).

    Kedatangan jenazah almarhum dikawal ketat oleh mobil patwal kepolisian sekitar pukul 16.42 WIB. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka.

    Halaman Grand Heaven dipenuhi karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sejumlah kader PDI Perjuangan terlihat terus berdatangan untuk melayat.

    Beberapa kolega dari DPRD Kota Surabaya, termasuk Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dan Laila Mufidah, turut hadir. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, Armuji, juga terlihat di lokasi.

    Jenazah Adi Sutarwijono disemayamkan di Ruang 105 lantai 1. Sebuah foto almarhum terpasang di depan altar persemayaman sebagai bentuk penghormatan.

    Armuji menyampaikan kesan mendalamnya terhadap sosok almarhum Adi Sutarwijono. Ia mengenang almarhum sebagai teman dan sahabat yang selalu bersama di kantor DPRD dan partai.

    “Mas Adi Sutarwijono, teman dan sahabat yang selalu bersama kita di kantor DPRD maupun di partai. Orang yang sangat baik, orang yang inspiratif, karena memiliki visi-misi yang cukup bagus. Dan itu yang tidak pernah kita lupakan dan selalu menjaga,” kata Armuji di Rumah Duka Grand Heaven, Rabu (11/2/2026).

    Armuji juga menilai sosok almarhum sebagai pribadi yang egaliter dan sederhana. Hal ini menjadikannya memiliki banyak teman.

    “Kehidupannya cukup sederhana. Orangnya baik, egaliter yang membikin banyak teman,” ungkap Armuji.

    Berikut adalah profil singkat Dominikus Adi Sutarwijono:

    Jabatan Keterangan
    Ketua DPRD Kota Surabaya Periode
    Partai Politik PDI Perjuangan
    Nama Panggilan Awi
    Wafat Selasa, 10 Februari 2026, pukul 20.36 WIB
    Lokasi Wafat RS MRCCC Jakarta

    Dominikus Adi Sutarwijono, yang akrab disapa Awi, meninggal dunia pada Selasa (10/2/2026) malam. Beliau menghembuskan napas terakhirnya di RS MRCCC Jakarta.

  • Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaan Rumah Radio Bung Tomo yang kini telah tiada. Kementerian Kebudayaan melalui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melakukan pengecekan terkait hal ini.

    Fadli Zon menyatakan bahwa pihak Balai Pelestarian Kebudayaan telah memeriksa lokasi yang dimaksud. Informasi ini disampaikannya usai penganugerahan Profesor Kehormatan di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

    “Kita sudah cek dari Balai Pelestarian Kebudayaan, nanti kita akan bagaimana meresponsnya begitu,” kata Fadli Zon, Rabu (11/2/2026).

    Menteri Kebudayaan belum menjelaskan secara detail hasil pengecekan tersebut. Ia meminta publik menunggu tindak lanjut dari Balai Pelestarian Kebudayaan.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menanyakan lokasi stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) atau Rumah Radio yang digunakan Bung Tomo. Tempat itu krusial saat pertempuran 10 November 1945.

    Kini, Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar Nomor 10, Surabaya, telah tiada. Bangunan bersejarah itu tak lagi menyerupai bentuk aslinya.

    Lokasi yang dulu menjadi saksi perjuangan kini tertutup pagar tinggi. Nyaris tanpa penanda sejarah yang menunjukkan identitasnya.

    Hasil pantauan di lokasi, lahan bekas Rumah Radio Bung Tomo kini berdiri bangunan baru. Bangunan tersebut bercat putih dengan pagar tinggi coklat runcing.

    Rumah tampak tertutup rapat dari luar, hanya atap dan bagian atas rumah yang terlihat. Tidak ada nomor rumah, plakat cagar budaya, maupun penanda sejarah.

    Peran Penting dalam Sejarah Perjuangan

    Padahal, di lokasi inilah Bung Tomo dan para pemuda Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) menyalakan api perlawanan. Melalui stasiun radio mobile, Bung Tomo menyebarkan semangat juang kepada arek-arek Surabaya.

    Stasiun radio mobile yang digunakan Bung Tomo berukuran kurang lebih sebesar kulkas. Pesan heroik itu disiarkan untuk melawan penjajah.

    Bangunan tersebut juga sempat menjadi markas para pejuang. Namun, lokasinya kemudian diketahui musuh.

    Para pejuang akhirnya berpindah markas ke Jalan Biliton. Meskipun hanya ditempati kurang dari sebulan, peran rumah ini tercatat kuat dalam sejarah bangsa.

    Menurut memoar Sulistina Sutomo berjudul 'Bung Tomo Suamiku' (2008), rumah di Jalan Mawar Nomor 10 pernah menjadi sasaran serangan. Pesawat penjajah meluncurkan mortir saat melintas di atas bangunan itu.

    Para pejuang berhamburan menyelamatkan diri. Beruntung, bom dan peluru meleset, sehingga bangunan tersebut selamat kala itu.

    Namun, nasib baik itu tidak berlanjut. Rumah Radio Bung Tomo dibongkar pada 2016. Pada Selasa (3/5), bangunan tersebut dipastikan telah rata dengan tanah.

    Kronologi Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo

    Tahun/Tanggal Peristiwa
    1945 Bung Tomo gunakan sebagai Rumah Radio
    2008 Disebut dalam memoar 'Bung Tomo Suamiku'
    2016 Bangunan dibongkar
    Selasa (3/5) Dipastikan rata dengan tanah
    Selasa (3/2/2026) Diliput detikJatim, kondisi tak terawat
    Rabu (11/2/2026) Menbud Fadli Zon cek keberadaan
  • DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    Polemik debat terbuka antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengenai anggaran pembuatan kapal mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta agar para menteri membenahi pola komunikasi internal kabinet. Debat tersebut sebelumnya terjadi di media sosial.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih terstruktur di lingkungan kabinet. Tujuannya agar tidak memicu polemik di ruang publik.

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," sambungnya.

    Menurut Alex, masalah inti bukanlah koordinasi yang buruk antar kementerian. Ia menilai persoalan ada pada informasi yang tidak utuh saat disampaikan di forum publik.

    "Sepertinya ini bukan masalah koordinasi tetapi informasi yang tidak lengkap dibawa ke dalam sebuah acara publik," ujarnya.

    Perdebatan ini mencuat setelah Menkeu Purbaya mempertanyakan anggaran kapal. Anggaran dari Kemenkeu disebut sudah cair, tetapi industri galangan belum menerima pesanan.

    Spekulasi Reshuffle Kabinet

    Menanggapi isu reshuffle kabinet yang muncul di tengah polemik ini, Alex berharap jika ada pergantian menteri, hal itu berdasarkan substansi.

    Pergantian menteri harus demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena persoalan di media sosial. Hal ini disampaikan Alex Indra Lukman.

    "Saya berharap andai terjadi reshuffle karena alasan yang substansi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena hal seperti ini," tuturnya.

    Kronologi Debat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono merespons tudingan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Tudingan itu terkait anggaran kapal yang disebut sudah cair.

    Dalam sebuah video yang beredar, Purbaya menyatakan anggaran kapal sudah cair. Namun, industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu perihal pencairan anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikFinance, Selasa (10/2).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan.

    Kerja sama pembangunan kapal dilakukan dengan Inggris. Dana ini bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Tuduhan Menkeu Purbaya

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya terlihat heran KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Kementerian/Lembaga Isu Terkait Klarifikasi
    Kementerian Keuangan Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan Menteri KP diminta mengecek sumber dana
    Kementerian Kelautan dan Perikanan Anggaran berasal dari pinjaman luar negeri (Inggris) Bukan dana internal Kemenkeu yang dimaksud
    DPR RI (Komisi IV) Pola komunikasi internal kabinet perlu dibenahi Hindari polemik terbuka di publik
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Koordinasi dengan Trenggono soal Produksi Kapal di Istana Kepresidenan Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Koordinasi dengan Trenggono soal Produksi Kapal di Istana Kepresidenan Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai "ribut-ribut" di media sosial dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Perselisihan keduanya terkait isu produksi kapal. Purbaya menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Trenggono untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

    Purbaya menyebutkan bahwa Trenggono adalah sahabatnya, sehingga koordinasi diyakini akan berjalan dengan mudah dan lancar. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    "Ah gampang kan pak Menteri sahabat saya juga," sebut Purbaya ketika ditanya soal ribut-ribut dengan Trenggono, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial, Trenggono menyentil Purbaya. Ia menyebut anggaran kapal belum cair. Purbaya sendiri mengakui bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan.

    Menurut Purbaya, meskipun rencana produksi kapal didanai pinjaman dari Inggris, tetap dibutuhkan anggaran awal. Sejauh ini, ia belum melihat ada pergerakan signifikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memesan kapal.

    "Emang belum (keluar anggarannya). Sekarang kan gini kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masak nunggu ada anggarannya dulu. Kan ada anggaran depannya kan? Itu aja belum kelihatan gerakannya yang di depan," ujar Purbaya.

    Pernyataan Purbaya yang mengkritik KKP ini disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/2).

    Klarifikasi Menteri KKP di Instagram

    Menteri Trenggono mengunggah tangkapan layar berita berjudul 'Menkeu Purbaya Semprot KKP: Anggaran Kapal Sudah Cair, Tapi Industri Belum Terima Order' di akun Instagram pribadinya. Ia langsung memberikan klarifikasi.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" kata Trenggono.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait polemik anggaran kapal:

    Aspek Keterangan
    Pihak Terlibat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
    Topik Polemik Anggaran produksi kapal dan status pencairannya
    Sumber Dana Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    Lokasi Kejadian Media sosial (Instagram), Kompleks Istana Kepresidenan
    Tanggal Pernyataan Rabu, 11 Februari 2026 (Purbaya); Selasa, 10 Februari (Trenggono)
  • Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Istana Jakarta Bahas Ekonomi

    Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Istana Jakarta Bahas Ekonomi

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana, Jakarta, hari ini, Rabu (11/2/2026). Sejumlah menteri terlihat hadir untuk membahas isu-isu krusial, terutama terkait kondisi perekonomian nasional.

    Para menteri mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan menjelang Ramadan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu yang hadir, belum memberikan detail pembahasan. Namun, ia memastikan rapat akan fokus pada aspek ekonomi.

    "Yang pasti bahas ekonomi. Apanya nanti kita dengar dari Bapak langsung," ujar Airlangga, Rabu (11/2/2026).

    Selain Airlangga, hadir pula Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Amran dijadwalkan melaporkan progres sektor pertanian, khususnya terkait ketersediaan beras.

    "Progres pangan khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi, harga juga, stok pangan," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

    Amran menekankan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadan. Ia optimis stok akan terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

    Daftar menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mentan Andi Amran Sulaiman, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Donny Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Update Stok Beras Nasional

    Mentan Amran Sulaiman menyampaikan data terbaru mengenai stok beras nasional. Ia memastikan ketersediaan pasokan untuk masyarakat.

    "Banyak, sekarang stok kita 3,4 juta ton hari ini. Kemungkinan akhir bulan 3,8 juta ton. Bulan Maret itu bisa 4 juta ton," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

    Estimasi Stok Beras Nasional

    Bulan Estimasi Stok Beras (Juta Ton)
    Februari 3,4
    Akhir Februari 3,8
    Maret 4,0

    Peningkatan stok ini menjadi kabar baik untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang momen penting keagamaan.

  • Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) melaporkan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) secara nasional berada pada kategori sedang. Pencapaian ini mencapai 61,2 persen berdasarkan pengukuran tahun 2025.

    Penilaian tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IIPP 2025 di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    "Hasil pengukuran integritas partai politik 2025 yang dilakukan oleh BRIN terhadap 8 partai politik di parlemen menunjukkan bahwa capaian IIPP secara nasional berdasarkan nilai rata-rata berada pada kategori berintegritas sedang dan dengan skor 61,22 persen dari tertinggi 100," kata Freidrich.

    Freidrich menjelaskan bahwa pengukuran integritas partai politik melalui IIPP didasarkan pada lima elemen utama. Elemen tersebut meliputi kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

    Dari kelima elemen yang dinilai, aspek pengelolaan keuangan partai menjadi yang terendah. Aspek ini masuk dalam kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5 persen.

    Sementara itu, empat elemen lainnya menunjukkan hasil yang lebih baik. Keempat elemen tersebut berada dalam kategori berintegritas sedang dengan capaian di atas 60 persen.

    Untuk gambaran lebih jelas mengenai capaian IIPP per elemen, berikut rinciannya:

    Capaian IIPP per Elemen (2025)
    Elemen Penilaian Kategori Skor (%)
    Kode Etik Sedang > 60
    Demokrasi Internal Sedang > 60
    Kaderisasi Sedang > 60
    Rekrutmen Sedang > 60
    Pengelolaan Keuangan Partai Kurang Berintegritas 44,5

    "Capaian ini menjaminkan bahwa penguatan integritas partai politik masih menghadapi tantangan yang signifikan khususnya dalam aspek tata kelola keuangan partai," ujar politikus Golkar itu.

    Rekomendasi dan Harapan Kemenkopolkam

    Freidrich menegaskan, hasil IIPP tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh partai politik. Ia berharap partai-partai dapat mempelajari pokok-pokok IIPP untuk kemudian dibahas dan ditindaklanjuti di internal masing-masing.

    "Sehingga baik yang dilakukan pengukuran maupun tidak, agenda reformasi politik peningkatan integritas partai politik dapat terwujud secara berkesinambungan," tutur Freidrich.

    Lebih lanjut, Kemenkopolkam juga telah mengeluarkan rekomendasi arah kebijakan guna meningkatkan integritas partai politik. IIPP diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan partai politik. Tujuannya adalah mewujudkan agenda reformasi politik melalui partai yang modern, mandiri, dan fungsional.

  • PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi perseteruan antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Beda pendapat di media sosial tersebut berkaitan dengan anggaran pengadaan kapal.

    Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri tersebut diselesaikan dalam rapat kabinet. Hal ini untuk menjaga soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet ya bukan di medsos," kata Kholid saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).

    Menurutnya, menteri-menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya memiliki satu suara. Ini juga berlaku bagi Trenggono dan Purbaya.

    "Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucap dia.

    Perbedaan pandangan antarmenteri dinilai Kholid sebagai hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya mengedepankan kesolidan dan sinergi dalam pemerintahan.

    "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi," ujar Kholid.

    Sikap menteri yang menunjukkan perbedaan pandangan di publik dapat mengganggu citra dan efektivitas kerja pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah internal adalah kunci.

    Kronologi Beda Pendapat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono menjawab pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal. Purbaya dalam sebuah video menyebut anggaran kapal dari Kementerian Keuangan sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu mengenai informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikfinance, Selasa (10/2).

    Trenggono juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri. Proyek ini didanai melalui anggaran kredit dari pemerintah Inggris.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan. Proyek tersebut merupakan kerja sama dengan Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional". Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya heran karena KKP belum juga melakukan pemesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Berikut ringkasan perbedaan pendapat antar menteri:

    Menteri Pernyataan
    Menteri KKP (Trenggono) Anggaran kapal dari pinjaman luar negeri (UK).
    Menteri Keuangan (Purbaya) Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan.