Tag: Polri

  • Polres Bengkalis Dukung Pendidikan Pesisir Lewat Program ‘Jalur’

    Polres Bengkalis Dukung Pendidikan Pesisir Lewat Program ‘Jalur’

    Polres Bengkalis melalui Satpolairud menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 20 siswa di pesisir Desa Muntai, Kecamatan Bantan. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Jelajah Riau untuk Rakyat (Jalur).

    Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar, menjelaskan bahwa 'Jalur' adalah program unggulan Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat di wilayah pesisir. Kegiatan Sambang Nusa Presisi ini sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat.

    Fahrian menyampaikan, "Program 'Jalur' ini bukan sekadar program seremonial, namun upaya nyata Polri dalam meningkatkan akses pendidikan dan literasi bagi anak-anak di pesisir," kata Fahrian dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

    Kasat Polairud Polres Bengkalis, AKP Daniel, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama sejumlah personel. Bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan sekolah, seperti buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, dan serutan. Selain memberikan bantuan, personel juga memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat belajar dan meraih cita-cita.

    "Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah pesisir. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa," ujarnya.

    Masyarakat setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polri dan berharap program ini dapat meringankan beban mereka. Satpolairud Polres Bengkalis berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan perairan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pesisir.

  • Polri Jamin Kebebasan Berpendapat dan Ruang Kritik

    Polri Jamin Kebebasan Berpendapat dan Ruang Kritik

    Polri terus berkomitmen untuk menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi masyarakat, sekaligus memastikan ruang demokrasi di Indonesia tetap terbuka. Jaminan ini disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan mahasiswa, Kapolri menegaskan kewajiban Polri dalam memberikan pelayanan agar penyampaian aspirasi dapat berjalan lancar.

    "Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal jalannya demokrasi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," kata Jenderal Sigit di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

    Jenderal Sigit juga menginstruksikan jajarannya untuk memfasilitasi aspirasi warga dan menghindari sikap anti terhadap suara masyarakat. Perubahan paradigma di tubuh Polri, dari menjaga menjadi melayani, ditegaskan Kapolri sebagai bentuk kesiapan Polri menjadi fasilitator dan mediator.

    Namun, Kapolri juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi dari penyusupan pihak-pihak yang berniat menimbulkan kerusuhan. Ruang publik harus dirawat dengan bijak agar pesan aspirasi tidak terdistorsi dan tetap sampai pada tujuan semula.

    Menurut Jenderal Sigit, kerusuhan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, fasilitas publik, serta mengganggu stabilitas kamtibmas dan ekonomi. Dampak yang lebih luas adalah potensi perpecahan bangsa serta kemunduran di berbagai bidang.

    "Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk memastikan agar ruang-ruang demokrasi ini tidak ternodai dan menjauh dari harapan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan," lanjut dia.

    Kapolri secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas gesekan yang mungkin terjadi antara aparat dan masyarakat di lapangan. Ia mengakui bahwa institusi Polri belum sempurna dan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum anggota yang melakukan penyimpangan.

    "Saya secara pribadi dan selaku pimpinan institusi Polri, memohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas anak-anak kami dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di lapangan, mungkin sering terjadi gesekan yang kemudian bisa menimbulkan korban di kedua belah pihak. Yakinlah bahwa ini bukan tujuan yang kami cari," ucapnya.

    Komitmen Polri untuk terus berbenah dan memenuhi harapan masyarakat ditegaskan dengan janji pemberian sanksi yang transparan dan akuntabel terhadap anggota yang melakukan penyimpangan dan mencederai rasa keadilan publik.

  • Kapolri Tegaskan Polri Sahabat Masyarakat dan Mitra Sipil

    Kapolri Tegaskan Polri Sahabat Masyarakat dan Mitra Sipil

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan bahwa Polri adalah mitra dan sahabat masyarakat, serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

    Penegasan ini disampaikan saat acara buka puasa bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan mahasiswa di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026). Sigit menyatakan bahwa Polri dan masyarakat adalah "anak kandung reformasi".

    "Oleh karena itu, dapat kita pahami bersama bahwa Polri dan masyarakat sipil merupakan anak kandung reformasi, sekaligus hasil dari perjuangan demokrasi bangsa yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal arah perjalanan bangsa," kata Jenderal Sigit dalam sambutannya, Kamis (26/2/2026).

    Menurut Sigit, setelah reformasi 1998, partisipasi masyarakat semakin luas. Ormas dan mahasiswa menjadi pilar penjaga nilai demokrasi. Polri, lanjutnya, diamanatkan untuk menjalankan fungsi keamanan demi kondusifitas bangsa, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan memelihara Kamtibmas.

    "Hubungan antara Polri dan masyarakat sipil bersifat setara dan harus senantiasa dibangun dengan rasa saling menghargai. Untuk itu, saya titip, jadikan Polisi sebagai mitra dan sahabat dari masyarakat," tuturnya.

    Sigit mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal demokrasi dan meminta jajarannya membuka ruang untuk aspirasi masyarakat. "Saya juga telah meminta kepada seluruh jajaran agar betul-betul bisa memfasilitasi aspirasi yang disampaikan. Agar aspirasi tersebut betul-betul bisa deliver (tersampaikan). Polri siap menjadi fasilitator dan mediator agar semua proses dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Polri saat ini merubah paradigma, yang awalnya menjaga menjadi melayani," jelasnya.

    Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengingatkan agar semua pihak menjaga ruang demokrasi dari penyusupan pihak tertentu. Ia menekankan bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Jenderal Sigit menambahkan, kekacauan dapat membahayakan keselamatan jiwa, publik, dan fasilitas publik, serta mengganggu stabilitas kamtibmas dan ekonomi. Jika tidak dijaga dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan bangsa dan kemunduran di berbagai bidang.

  • Polri Koordinasi Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2026

    Polri Koordinasi Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2026

    Menjelang Operasi Ketupat 2026, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama stakeholder terkait meninjau kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di jalur penyeberangan utama Jawa-Sumatera.

    Setelah peninjauan, Irjen Agus memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung Sasoro, Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (26/2/2026). Agenda ini meliputi paparan teknis dari Dirlantas Polda Banten dan Lampung mengenai pengamanan dan manajemen lalu lintas, serta kesiapan dari stakeholder lainnya.

    Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Dirut ASPD Heru Widodo, Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Kepala BPJT Wilan Oktavian, Direktur SPASDP Kemenhub Sigit Widodo, Dir Lalin Hubdat Kemenhub Rudi Irawan, Tenaga Ahli Utama KSP Bhinneka Putra Linanta, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Hermanta, serta perwakilan dari BMKG dan Basarnas.

    Kakorlantas didampingi oleh Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal, dan Kabagops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin.

    Irjen Agus mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan, namun mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dan memperbarui data serta strategi di lapangan sebelum puncak arus mudik.

    "Laporan-laporan yang disampaikan dari Pak Dirlantas dan seluruh stakeholder, tentunya saya yakin sudah siap," ujar Irjen Agus.

    Ia juga menambahkan bahwa pemutakhiran rencana tindakan penting karena akan ada peninjauan langsung dari pimpinan pusat, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama arus mudik dan balik.

    "Jadi jangan puas dengan yang sudah disiapkan hari ini, biarpun hampir semuanya sudah lengkap tetapi update terakhir nanti mungkin satu minggu lagi masih ada kunjungan dari pusat, Pak Menteri dan Pak Kapolri ke sini," tegas Kakorlantas.

    Irjen Agus menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 mengusung tagline "Mudik Aman, Keluarga Bahagia", yang mencerminkan komitmen Polri dan stakeholder untuk mewujudkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan berkeselamatan.

  • Kapolri Gelar Buka Puasa Bersama Ormas dan Mahasiswa

    Kapolri Gelar Buka Puasa Bersama Ormas dan Mahasiswa

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyelenggarakan buka puasa bersama yang dihadiri oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), serta mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta.

    Acara tersebut berlangsung di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, pada hari Kamis (26/2/2026), dimulai pukul 17.00 WIB.

    Jenderal Sigit tiba dengan mengenakan seragam dinas Polri lengkap dengan peci hitam. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Komjen Yuda Gustawan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

    Acara diawali dengan pembacaan Al-Qur'an oleh qari cilik Muhammad Zian Fahrezi dan tilawah oleh Risa Rosalia Dewi. Setelah itu, dilakukan pemberian tali asih kepada perwakilan anak yatim yang hadir.

    Kegiatan dilanjutkan dengan tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad (UAS) dan kemudian dilaksanakan buka puasa bersama.

    Sebelumnya, Kapolri juga telah menyelenggarakan kegiatan pembagian takjil dan buka puasa bersama insan pers pada Rabu (25/5). Kegiatan ini menjadi wujud silaturahmi dan upaya memperkuat sinergi antara Polri dan media.

    Jenderal Sigit menuturkan bahwa media adalah mitra strategis bagi Polri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media yang terus menyampaikan informasi kepada publik. "Oleh karena itu, tentunya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman media yang terus menyampaikan informasi," ujar Jenderal Sigit.

    Kapolri juga menekankan pentingnya suara media sebagai representasi suara publik, yang harus didengar dan direspons cepat oleh Polri. "Karena kita menyadari bahwa suara media adalah suara publik yang harus didengar," tambahnya.

    Kapolri menegaskan bahwa Polri berkewajiban untuk melaksanakan aspirasi yang disuarakan media, karena hal itu mewakili kepentingan masyarakat.

    Jenderal Sigit menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. "Kekuatan kita, kekuatan bangsa kita yang selalu menjaga persatuan, menjaga kesatuan untuk menghadapi berbagai macam tantangan tugas, tantangan bangsa, dan tantangan negara," pungkas Jenderal Sigit.

  • ETLE Mobile Handheld Diterapkan di Polda Kalimantan Selatan

    Korlantas Polri terus mendorong digitalisasi dalam penegakan hukum lalu lintas dengan mengimplementasikan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld di Polda Kalimantan Selatan (Kalsel).

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho terkait percepatan digitalisasi penindakan sebagai bagian dari transformasi Polri Presisi.

    Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Faizal secara konsisten mengawal implementasi ETLE secara nasional agar berjalan terstandar, terintegrasi, dan akuntabel di seluruh jajaran.

    Penyerahan perangkat ETLE Mobile Handheld dilakukan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto kepada Dirlantas Polda Kalsel Kombes Fahri Anggia Natua Siregar, sebagai penguatan operasional dan tindak lanjut kebijakan penegakan hukum berbasis elektronik di daerah.

    Kombes Fahri Anggia merupakan salah satu tokoh Polri yang tergabung dalam Tim pelopor ETLE pertama di Indonesia.

    Implementasi ETLE Mobile Handheld bertujuan memperluas jangkauan pengawasan pelanggaran lalu lintas secara mobile, fleksibel, dan presisi. Dengan sistem digital, petugas dapat merekam pelanggaran secara real-time tanpa penghentian kendaraan secara langsung, sehingga penindakan lebih efektif, profesional, dan meminimalisir potensi penyimpangan.

    Perangkat ini akan dioptimalkan pada jalur arteri, kawasan perkotaan, serta titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin dan sekitarnya. Penguatan teknologi ini diharapkan mampu menjawab dinamika mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pengguna jalan.

    Seluruh data hasil tangkapan ETLE Mobile Handheld terintegrasi dengan sistem ETLE Nasional dan diverifikasi petugas validator sebelum diterbitkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan sesuai data registrasi. Mekanisme ini memastikan penegakan hukum berjalan terstandar, transparan, dan akuntabel.

    Melalui implementasi ini, Korlantas Polri menegaskan komitmennya dalam menghadirkan penegakan hukum lalu lintas yang presisi dan berintegritas guna mendukung terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) secara berkelanjutan di wilayah Kalimantan Selatan.

  • Peserta Sespimmen Polri Observasi Lapangan di Polres Bangkalan

    Peserta Sespimmen Polri Observasi Lapangan di Polres Bangkalan

    Peningkatan kapasitas kepemimpinan manajerial perwira menengah Polri menjadi fokus kegiatan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-66 TA 2026. Sebagai bagian dari program tersebut, Poklat IX Sespimmen melakukan observasi lapangan di Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari management course level III yang diikuti oleh para peserta didik. Sebanyak 10 peserta didik Poklat IX terlibat dalam kegiatan ini, didampingi oleh empat pengawas dari Sespim Lemdiklat Polri, yaitu Brigjen Misbahul Munauwar, Kombes Sigit Kusmardjoko, Kombes Fauza Barito, dan Kombes Prasetyo Adhi Wibowo.

    Kasespim Lemdiklat Polri, yang diwakili oleh Brigjen Misbahul Munauwar, menyampaikan bahwa studi lingkungan OHA (Organizational Health Audit) dan ES (Environmental Scanning) bertujuan untuk membangun pola pikir strategis peserta. Diharapkan, peserta mampu meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan berbasis analisis lingkungan dan menyusun rekomendasi perbaikan yang implementatif serta berorientasi pada kinerja organisasi. Hal itu disampaikannya pada Kamis (26/2/2026).

    Kapolres Bangkalan, AKBP Wibowo, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan manajerial para peserta didik.

    "Semoga kegiatan ini dapat memberikan pengalaman berharga bagi para peserta didik dalam memperkaya wawasan dan kemampuan manajerial," tuturnya.

    Sementara itu, Kapoklat IX Serdik Binsar Hatorangan Sianturi mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi bekal bagi para peserta didik. Ia berharap ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan di lapangan.

    "Kegiatan ini sangat berguna sebagai bekal sehingga mampu menerapkan manajemen strategi dalam mengantisipasi dan menyelesaikan perubahan yang terjadi di lapangan," kata Binsar.

  • PP Himmah Dukung Polri Tetap di Bawah Kendali Presiden

    PP Himmah Dukung Polri Tetap di Bawah Kendali Presiden

    Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) menyatakan dukungannya agar institusi Polri tetap berada di bawah kendali langsung presiden. Posisi ini dinilai penting oleh PP Himmah untuk mencegah potensi konflik kepentingan.

    Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, menyampaikan dukungan tersebut usai menyerahkan surat dukungan kepada Polri. Menurut Razak, dukungan ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga netralitas Polri.

    "Dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan," kata Razak dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

    PP Himmah mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. PP Himmah juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar pengawasan kebijakan dan arah strategis Polri berjalan lebih efektif dan objektif.

    Menurut Razak, Polri sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk berada di bawah pimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    "Posisi ini tidak hanya memperkuat sinergi antara kekuasaan eksekutif dan lembaga penegak hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kerja Polri dalam melayani bangsa dan negara," ujar Razak.

    Posisi tersebut, lanjutnya, juga ditegaskan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam menangani berbagai tantangan keamanan nasional, mulai dari pemberantasan kejahatan terorganisir hingga penanggulangan bencana alam.

    PP Himmah mengingatkan bahwa proses penetapan Kapolri tetap harus mengikuti mekanisme demokratis melalui fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    "Ini penting dilakukan agar meskipun berada di bawah kekuasaan eksekutif, Polri tetap menjaga prinsip keterbukaan dan kontrol parlementer sebagai bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia," jelas Razak.

    Tiga poin utama yang disampaikan PP Himmah dalam surat dukungannya kepada Polri adalah:

    1. Mendukung penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memposisikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap secara langsung di bawah Presiden.
    2. Mendukung penuh agar Polri berada langsung di bawah Presiden tanpa melalui kementerian apapun.
    3. Menyatakan dukungan bahwa proses pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tetap melalui tahapan fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
  • Polres Kediri Kota Resmikan Klinik Pratama Usai Renovasi

    Polres Kediri Kota Resmikan Klinik Pratama Usai Renovasi

    Setelah mengalami kerusakan akibat kerusuhan massa pada Agustus 2025, Fasilitas Kesehatan Tingkat I (Faskes TK I) Klinik Pratama Rawat Jalan milik Polres Kediri Kota yang terletak di Jalan Hasanuddin kembali beroperasi.

    Polres Kediri Kota segera melakukan pendataan kerusakan menyeluruh pasca-kerusuhan, mencakup sarana dan prasarana, kendaraan dinas, hingga gedung pelayanan kesehatan.

    Polda Jawa Timur menindaklanjuti hasil pendataan dengan mengeluarkan surat perintah untuk mempercepat perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk gedung Dokkes.

    Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menginstruksikan agar renovasi segera dikerjakan. Renovasi dimulai pada 1 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 28 Desember 2025. Meskipun sempat terkendala cuaca, renovasi berhasil diselesaikan.

    Menurut AKBP Anggi, pelayanan kesehatan bagi anggota Polri tetap berjalan selama masa perbaikan. "Selama masa perbaikan, pelayanan kesehatan bagi anggota Polri tetap berjalan. Kami alihkan sementara ke RS Bhayangkara dan Klinik DKT agar layanan tetap optimal," kata AKBP Anggi, Kamis (26/2/2026).

    Klinik ini kini dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta ruang pemeriksaan gigi.

    Renovasi ini didukung oleh anggaran operasional dari Polda Jawa Timur untuk memastikan gedung memenuhi standar pelayanan dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

    Anggi berharap renovasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat umum.

    Klinik Polres Kediri Kota juga telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat pertama agar dapat menunjang layanan secara profesional dan berkelanjutan.

    Setelah meresmikan klinik, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi bersama Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Tutut Yudho membagikan bingkisan takjil kepada pengguna jalan, termasuk pengemudi ojek online dan warga sekitar yang membutuhkan.

    Dengan beroperasinya kembali Faskes TK I Klinik Pratama Rawat Jalan ini, pelayanan kesehatan di lingkungan Polres Kediri Kota diharapkan semakin optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna layanan.

  • Kapolri Minta Maaf Jika Personel Polri Cederai Keadilan

    Kapolri Minta Maaf Jika Personel Polri Cederai Keadilan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas tindakan personel Polri yang mungkin melukai rasa keadilan di masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat acara buka bersama dengan para pemimpin redaksi dan insan pers.

    Rabu (25/2/2026), di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, ia menyampaikan, "Kemudian dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini, kami mohon maaf."

    Jenderal Sigit berjanji akan menindak tegas personel yang melanggar keadilan publik, sebagai komitmen institusi terhadap masyarakat dan pers.

    "Ini sebagai bentuk komitmen kami, komitmen institusi terhadap publik, terhadap masyarakat, dan terhadap insan pers," ujarnya.

    Sigit juga mengajak insan pers untuk memberitakan prestasi Polri sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Ia juga berterima kasih atas dukungan media dan menitipkan pesan agar bersama-sama menjaga institusi Polri.

    Dirinya berharap dukungan pers dapat terus berlanjut dalam menjaga amanah institusi. Tugas pokok Polri, menurutnya, adalah menjaga harkamtibmas, melakukan penegakan hukum, serta menjaga keamanan negara di tengah situasi global yang tidak pasti.

    "Namun titip juga agar kami terus bisa menjaga untuk melaksanakan amanah institusi, untuk melaksanakan tugas pokok kami dalam menjaga harkamtibmas, melakukan penegakan hukum, dan menjaga keamanan untuk negeri kita agar menjadi lebih baik di situasi ketidakpastian global yang saat ini sedang terjadi," pungkas Sigit.