Tag: Polri

  • Polres Tangerang Bantu Bocah Pemulung Penjual Lukisan Viral

    Polres Tangerang Bantu Bocah Pemulung Penjual Lukisan Viral

    Kisah Agista Saputri, seorang anak pemulung asal Ciledug, Kota Tangerang, menjadi viral di media sosial karena kegigihannya. Agista memilih berjualan lukisan daripada mengemis meskipun kondisi ekonominya terbatas.

    Agista sehari-hari membantu orang tuanya mencari nafkah dengan memulung barang bekas. Di jalanan Ciledug, ia menjajakan gambar hasil karyanya kepada orang-orang yang melintas.

    Perjuangan Agista ini menarik perhatian kepolisian. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari, menugaskan Kapolsek Ciledug, Kompol Susida Aswida, untuk menemui Agista dan keluarganya.

    Di sebuah rumah kontrakan di Kampung Parung Serab, Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Agista tinggal bersama kedua orang tuanya. Kapolsek Ciledug menyerahkan bantuan dari Kapolres berupa kebutuhan pokok, seperti beras, mi instan, crayon, buku gambar, serta sejumlah uang.

    Kombes Jauhari menyatakan bahwa bantuan ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama anak-anak yang memiliki bakat dan semangat di tengah keterbatasan ekonomi.

    "Kami tergerak melihat semangat Agista. Di tengah kondisi yang sulit, dia tetap punya mimpi dan terus menggambar. Ini yang harus kita dukung bersama. Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menumbuhkan harapan," ujar Kombes Jauhari, Rabu (23/2/2026).

    Ia berharap agar bantuan yang diberikan dapat memotivasi Agista untuk terus mengembangkan bakatnya dan kembali bersekolah untuk mencapai cita-citanya.

    "Semoga ini bisa membantu meringankan beban keluarga dan menjadi motivasi agar Agista terus belajar, bersekolah, dan mengembangkan bakatnya. Anak-anak seperti ini adalah masa depan kita," tambahnya.

    Suasana haru menyelimuti penyerahan bantuan tersebut. Keluarga Agista menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan.

    Kegiatan ini membuktikan bahwa kepedulian dapat datang dari berbagai pihak. Selain menjalankan tugas menjaga keamanan, Polres Metro Tangerang Kota juga menunjukkan sisi kemanusiaan dengan memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini diakhiri dengan buka puasa bersama.

  • Kapolri Bagikan Takjil ke Pengendara di Jakarta Selatan

    Kapolri Bagikan Takjil ke Pengendara di Jakarta Selatan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membagikan takjil kepada pengendara yang melintas di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Polri untuk berbagi kebaikan di bulan Ramadan.

    Pada Rabu (25/2/2026), pukul 16.40 WIB, Kapolri terlihat berjalan dari Gedung Utama Mabes Polri bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan perwakilan Dewan Pers. Mereka menyapa dan memberikan bingkisan takjil kepada pengendara yang berhenti di lampu merah Jalan Trunojoyo.

    Goodie bag bertuliskan 'Berbagi Takjil Polri Bersama Insan Pers' dibagikan kepada para pengguna jalan. Kapolri juga meladeni permintaan foto bersama dari pengendara yang menunggu lampu merah.

    Seorang pengemudi menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas kegiatan tersebut. "Terima kasih Pak Kapolri," kata seorang pengemudi.

    Pembagian takjil juga dilakukan di tiga titik lainnya di sekitar Mabes Polri. Pejabat utama Polri serta perwakilan media turut serta dalam kegiatan ini.

    Setelah berbagi takjil, Kapolri melanjutkan kegiatan dengan berbuka puasa bersama di Rupattama Mabes Polri. Acara tersebut diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim.

  • Brimob Polda Metro Jaya Bersih-Bersih Masjid Sambut Ramadan 2026

    Brimob Polda Metro Jaya Bersih-Bersih Masjid Sambut Ramadan 2026

    Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, Satuan Brimob Polda Metro Jaya menggelar kegiatan sosial dengan membersihkan sejumlah tempat ibadah. Aksi gotong royong ini menyasar dua lokasi, yaitu di wilayah Jakarta Pusat dan Tangerang Selatan.

    Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri dalam memberikan kenyamanan bagi umat Muslim yang akan menjalankan ibadah selama bulan Ramadan.

    Di Jakarta Pusat, puluhan personel Brimob terlihat membersihkan Masjid Al Ma'mur Cikini. Mereka membawa peralatan kebersihan dan bekerja sama membersihkan setiap sudut masjid, mulai dari halaman, ruang salat utama, hingga tempat wudu dan toilet.

    Personel Brimob Polda Metro Jaya bersih-bersih masjid di Jakarta Pusat, pada Selasa (24/2/2026). Foto: dok. Istimewa

    Aksi serupa juga dilakukan di Masjid Al Mubarokah, Tangerang Selatan. Personel Brimob Polda Metro Jaya dari Batalyon C bersama pengurus masjid membersihkan karpet dan menata lingkungan sekitar agar terlihat lebih rapi dan asri.

    Ketua pengurus masjid setempat mengapresiasi bantuan Polri. Ia menyatakan bahwa kehadiran personel berseragam memberikan semangat baru bagi warga untuk menjaga kebersihan tempat ibadah.

    Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat. Selain tugas pengamanan, Brimob ingin hadir sebagai pelayan yang peduli pada aspek religius dan sosial.

    "Kegiatan ini adalah bentuk dedikasi kami untuk masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masjid-masjid siap digunakan untuk ibadah Ramadan dalam keadaan bersih, suci, dan nyaman," ujar Kombes Henik, Rabu (25/2/2026).

  • Polri Evaluasi Usai Demo Siswa SMP Tewas di Tual

    Polri Evaluasi Usai Demo Siswa SMP Tewas di Tual

    Polri memberikan respons terhadap demonstrasi yang terjadi sebagai buntut dari tindakan oknum Brimob Bripda MS yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan seorang siswa SMP di Tual, AT (14), meninggal dunia. Polri menegaskan sikap terbuka terhadap kritik dan kesiapan untuk melakukan evaluasi.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (25/2/2026), bahwa pihaknya memahami kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas insiden di Tual. Irjen Isir mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib. Kapolri, lanjutnya, telah berkomitmen tegas untuk menindak setiap anggota Polri yang mencoreng nilai-nilai kode etik dan kepercayaan masyarakat.

    Irjen Isir mengajak masyarakat untuk mengawal penegakan hukum terhadap MS. Menurutnya, putusan sidang etik yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada MS merupakan bukti keseriusan Polri dalam menangani kasus ini.

    "Oleh karena itu kami menghimbau ayo mari kawan-kawan semua warga masyarakat kita kawal. Putusan kode etik itu adalah wujud bukti konkret komitmen tegas ini. Penyampaian pendapat hal yang biasa dan kami sangat menghormati itu ya. Tentunya itu bagian daripada mekanisme kontrol kepada Polri sebagai institusi publik, institusi sipil yang terbuka," kata Irjen Isir.

    Menanggapi usulan dari sejumlah kelompok masyarakat seperti ICJR dan YLBHI terkait penarikan Brimob dari tugas pengamanan sipil, Irjen Isir menyatakan bahwa Polri menerima setiap masukan dan kritik yang diberikan.

    "Polri sebagai institusi yang terbuka berterima kasih dan mengapresiasi setiap masukan. Benar ada kelemahan, iya kami akui. Kami sedang melaksanakan evaluasi," kata Isir.

    Lebih lanjut, Irjen Isir menjelaskan bahwa Brimob dikerahkan untuk membantu satuan kewilayahan yang masih membutuhkan dukungan, terutama mengingat karakteristik geografis dan sosial Indonesia yang beragam.

    Menurutnya, peran Brimob adalah untuk menjamin keamanan, ketertiban sosial, dan keselamatan masyarakat. Irjen Isir menegaskan bahwa insiden di Tual adalah tindakan individu MS dan bukan bagian dari struktur organisasi.

    "Kejadian ini bukan bagian dari struktur. Ini merupakan tindakan di tataran individu," ujarnya.

  • Polri Terbuka Menerima Kritik dari Masyarakat

    Polri Terbuka Menerima Kritik dari Masyarakat

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa Polri tidak anti terhadap kritik. Ia menekankan pentingnya dialog dengan berbagai elemen masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan saat buka puasa bersama mahasiswa Cipayung Plus, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau.

    "Kami terbuka, mau dikritik silakan dikritik. Kami sangat terbuka untuk berdialog dan menerima kritikan serta masukan," kata Irjen Herry Heryawan di Pekanbaru, Selasa (24/2/2026).

    Kapolda menyatakan keterbukaan Polri dalam menerima kritikan yang didasari fakta. Ia mencontohkan narasi viral tentang layanan call center 110 yang dianggap tidak responsif.

    "Kemarin kita dikritik 110 tidak merespons, ternyata tidak pernah melaporkan ke 110 dan ternyata korban jatuh sendiri bukan tabrak lari, ada CCTV-nya," katanya.

    Pada momen Ramadan, Kapolda Riau mengajak mahasiswa menumbuhkan nilai-nilai positif dalam membangun harmoni.

    "Di bulan suci ini mengajarkan kita semua untuk menumbuhkan nilai kesabaran, keikhlasan dan kepedulian. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membangun hubungan harmonis antara kita semua sesama manusia dan juga dengan alam dan lingkungan," jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolda mengajak mahasiswa menjadi agen perubahan yang membuka ruang dialektika.

    "Kalau kita sudah paham dan siap dipertentangkan, kita ke mana-mana pun tidak takut. Kenapa masuk polisi, TNI butuh wawancara, karena kita butuh ide-ide yang baik," katanya.

    Ia juga mengajak mahasiswa berkontribusi nyata, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan lingkungan.

    "Saya ingin membuka kembali bagaimana memberikan kontribusi nyata kepada diri sendiri, lingkungan, dan negara. Jika pohon sudah memiliki dahan kuat dan daun lebat, kita bisa berkontribusi tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga lingkungan sekitar," ujar Kapolda.

    Kapolda menyoroti keadilan yang seringkali hanya berfokus pada hubungan antarmanusia dan mempertanyakan hilangnya kesadaran menjaga hutan, mengingat sejarah karhutla yang mulai marak sejak tahun 2004.

    Menutup sambutannya, Irjen Herry memperkenalkan konsep Green Policing sebagai alat bagi masyarakat untuk bersinergi dengan Polri dalam menjaga lingkungan.

    "Kehadiran saya di sini bersama seluruh jajaran Polda Riau untuk memberikan narasi-narasi yang bagus agar masyarakat itu sadar memberikan ekologi. Dari emansipasi ke ekosipasi. Dari ekosipasi ke Green Policing. Dan Green Policing itu tujuannya adalah tools agar masyarakat bisa bersinergi dengan Polri," pungkasnya

  • Massa Geruduk Polda DIY, Kritik Kekerasan Oknum Brimob

    Massa Geruduk Polda DIY, Kritik Kekerasan Oknum Brimob

    Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum menggelar demonstrasi di depan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (24/2/2026). Aksi ini merupakan wujud kemarahan atas tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Brigade Mobil (Brimob) terhadap seorang anak di Maluku yang berujung tewasnya korban.

    Salah seorang peserta aksi, UDE, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons atas peristiwa di Maluku. "Ini bentuk dari kemarahan masyarakat Jogja terkait apa yang terjadi di Maluku gitu. Ada bocah 14 tahun yang nggak salah apa-apa, lagi jalan motor, tiba-tiba dihantam helm kepalanya, terus tewas," kata UDE.

    Menurutnya, masyarakat saat ini kehilangan kepercayaan terhadap reformasi Polri. Aksi terakhir yang dilakukan pada Agustus tahun lalu dinilai tidak membawa perubahan signifikan.

    "Ini yang terjadi adalah masyarakat Jogja hari ini paham bahwa ternyata yang busuk itu bukan oknum, tapi seluruh institusinya gitu. Jadi aksi ini adalah upaya untuk meluapkan kemarahan masyarakat Jogja gitu," ujarnya.

    Aksi kali ini berlangsung tanpa panggung orasi dan tuntutan khusus. UDE menyebutnya sebagai aksi yang cair dan spontan.

    "Bahkan kami nggak ada tuntutan, nggak ada draf tuntutan, pun nggak ada panggung orasi dan sebagainya itu nggak ada. Jadi ini aksi memang fluid lah, bener-bener sudah fluid dan sebagainya," katanya.

    Aksi spontanitas ini termasuk mencoret pagar dengan pylox dan merobohkan pagar tembok sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap institusi Polri.

    "Kami nggak ada rundown aksinya. Betul-betul aksi yang orang-orang tahu adalah kumpul jam 16.30 di UPN, terus bareng-bareng jalan ke Polda, terus sudah, okupasi ruang Polda. Sudah itu saja, sesederhana itu," ujarnya.

    "Enggak ada range waktu dan sebagainya, pun kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan sebagainya itu nggak ada," imbuhnya.

    Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa massa aksi telah merobohkan pagar sisi timur Polda DIY dan merangsek ke halaman mapolda sekitar pukul 19.25 WIB.

    Kawat berduri telah disiapkan di halaman Polda untuk menghalau massa. Meski demikian, massa berhasil merobohkan pagar berduri tersebut.

    Anggota Polda DIY tampak bersiaga di seberang kawat berduri dengan satu kendaraan rantis.

    Sebagai informasi, Bripda Mesias Siahaya telah dipecat dari Polri setelah menganiaya siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), AT (14), hingga tewas di Kota Tual.

    Sebelumnya, Bripda Mesias meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan remaja tersebut tewas. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga korban. Saya lalai, tidak berpikir panjang dampak yang akan terjadi akibat kelalaian saya," kata Bripda Mesias saat Sidang Kode Etik Polri (KKEP) di Polda Maluku, Selasa (24/2) dini hari, dilansir detikSulsel.

  • DPR Apresiasi Polri Pecat Anggota Brimob Terkait Penganiayaan

    DPR Apresiasi Polri Pecat Anggota Brimob Terkait Penganiayaan

    Anggota Komisi III DPR, Nazaruddin Dek Gam, memberikan apresiasi kepada Polri atas langkah cepat dalam menangani kasus penganiayaan yang menewaskan seorang siswa MTs di Kota Tual, Maluku. Tindakan tegas berupa pemecatan terhadap Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku yang terlibat, dinilai sesuai dengan harapan masyarakat.

    Nazaruddin Dek Gam menyampaikan, "Kita apresiasi kinerja Polri yang bergerak cepat menangani kasus penganiayaan siswa SMP yang tewas di Tual. Tentu saja ini sesuai dengan harapan Komisi III, sesuai dengan harapan masyarakat, bahwa yang salah itu perlu ditindak," ujarnya, Selasa (24/2/2026).

    Apresiasi juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas tindakan cepat menjatuhkan sanksi kepada oknum yang melanggar. Menurut Dek Gam, penindakan tegas terhadap anggota Polri yang melanggar hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

    Politikus PAN tersebut menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus terus dijaga dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya. Pemecatan Bripda MS diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan citra Polri di mata publik.

    Sebelumnya, Bripda MS dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Negara RI dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang siswa MTs di Kota Tual, Maluku. Kombes Rusitah Umasugi, Kabid Humas Polda Maluku, menjelaskan bahwa Bripda MS diberhentikan tidak dengan hormat karena terbukti melanggar.

    "Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa, pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, penempatan pada tempat khusus selama 4 hari masa penempatan pada tempat khusus terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai 24 Februari 2026," kata Kombes Rusitah Umasugi.

    "Dan ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," imbuhnya.

    Putusan ini diambil berdasarkan sidang etik yang digelar di Ruang Sidang Ditpropam Polda Maluku, dipimpin oleh Kombes Indra Gunawan dan didampingi oleh Kompol Jamaludin Malawa serta Kompol Jaku Samusi. Ipda Joni James Holey dan Aiptu Edward Jaya bertindak sebagai penuntut dalam sidang ini.

  • DPR Dukung Polri Pecat Brimob Penganiaya Siswa di Tual

    DPR Dukung Polri Pecat Brimob Penganiaya Siswa di Tual

    Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan dukungannya terhadap keputusan kepolisian untuk memecat Bripda MS, anggota Brimob yang melakukan penganiayaan terhadap AT (14), seorang siswa MTs di Kota Tual, Maluku. Nasir menilai bahwa tindakan Polri tersebut sudah tepat.

    Nasir Djamil menyampaikan, "Tentu saya secara pribadi setuju dengan langkah Kapolri yang memecat anggota Brimob di Tual yang telah menewaskan seorang remaja yang masih berstatus pelajar." Ia menambahkan, tindakan ini adalah bukti keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam melakukan pembenahan internal dan menjaga citra Polri di mata masyarakat.

    Lebih lanjut, Nasir mengatakan bahwa pemecatan ini dapat meredam potensi pihak luar yang ingin memanfaatkan kejadian tragis ini untuk kepentingan tertentu. "Tindakan pemecatan dinilai efektif untuk meredam potensi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kejadian itu untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Ini mirip tindakan amputasi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya," kata Nasir.

    Nasir juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi prosedur operasi standar (SOP) pengamanan dan penanganan unjuk rasa. Evaluasi ini dianggap penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Menurutnya, Bripda MS bertindak sesuai arahan komandan.

    "Evaluasi secara komprehensif dan transparan sangat dibutuhkan guna mengembalikan kepercayaan publik," kata Nasir.

    Sebelumnya, Bripda MS dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Negara RI dalam kasus penganiayaan yang menewaskan AT. Bripda MS diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) karena pelanggaran tersebut.

    Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rusitah Umasugi menjelaskan bahwa putusan ini diambil berdasarkan sidang etik yang digelar oleh Komisi Etik Polri. "Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa, pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, penempatan pada tempat khusus selama 4 hari masa penempatan pada tempat khusus terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai 24 Februari 2026," ujar Kombes Rusitah.

    "Dan ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," imbuhnya.

    Sidang etik tersebut dipimpin oleh Kombes Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua Komisi Etik Polri Kompol Jamaludin Malawa serta anggota Komisi Kode Etik Polri Kompol Jaku Samusi. Ipda Joni James Holey dan Aiptu Edward Jaya bertindak sebagai penuntut dalam sidang ini.

  • Polri Pecat Anggota Brimob Terkait Tewasnya Siswa MTs

    Polri Pecat Anggota Brimob Terkait Tewasnya Siswa MTs

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya atas langkah Polri dalam memecat Bripda MS, oknum anggota Brimob Polda Maluku, yang terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang siswa MTs (14) di Kota Tual, Maluku, hingga menyebabkan kematian.

    Menurut Sahroni, tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menjaga marwah institusi. "Saya menilai langkah pemecatan ini sudah tepat," tegas Sahroni kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

    Sahroni menambahkan, pemecatan ini akan mempercepat proses hukum. "Selain menjaga marwah konstitusi, juga agar proses hukum bisa dijalankan dengan lebih cepat dan transparan tanpa embel-embel apa pun, dan saya harap segera diproses secepatnya," sambungnya.

    Lebih lanjut, Sahroni menyoroti pentingnya penegakan hukum yang humanis dan terukur di seluruh jajaran kepolisian. Menurutnya, memastikan instruksi tersebut terlaksana hingga tingkat bawah menjadi pekerjaan rumah terbesar.

    Sahroni juga berpendapat bahwa sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku непосредственный, tetapi juga kepada atasan yang dianggap lalai dalam mengawasi anggotanya. "Saya rasa untuk kasus seperti ini, yang diberi hukuman bukan hanya pelaku namun bisa juga atasannya diberi sanksi karena dianggap lalai meng-handle anak buahnya," tuturnya.

    Sebelumnya, Bripda MS dinyatakan bersalah melanggar Kode Etik Kepolisian Negara RI dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya siswa MTs di Kota Tual, Maluku.

    Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rusitah Umasugi menjelaskan bahwa Bripda MS telah dijatuhi sanksi. "Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa, pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, penempatan pada tempat khusus selama 4 hari masa penempatan pada tempat khusus terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai 24 Februari 2026," ujar Kombes Rusitah Umasugi, Selasa (24/2/2026) dini hari.

    "Dan ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," imbuhnya. Putusan ini diambil berdasarkan sidang etik yang digelar di Ruang Sidang Ditpropam Polda Maluku yang dipimpin oleh Kombes Indra Gunawan.

  • Ramadhan Kondusif: Kapolda Sumsel Gandeng Forkopimda Jaga Keamanan

    Ramadhan Kondusif: Kapolda Sumsel Gandeng Forkopimda Jaga Keamanan

    Polda Sumsel meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan Ramadhan 1447 H. Komitmen ini ditegaskan Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho melalui sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel.

    Prioritas utama Polda Sumsel adalah menjaga stabilitas keamanan selama bulan Ramadhan. Hal ini disampaikan Kapolda saat kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Al-Adli, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Senin (23/2/2026).

    Menurut Irjen Sandi Nugroho, setiap potensi gangguan kamtibmas, termasuk konflik sosial, premanisme, peredaran narkotika, dan kriminalitas jalanan, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. "Setiap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial, premanisme, peredaran narkotika, maupun tindak kriminalitas jalanan akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya.

    Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi soliditas Forkopimda dalam menjaga keamanan daerah. Ia menekankan bahwa keamanan adalah fondasi utama pembangunan. "Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan Sumsel Zero Conflict. Stabilitas adalah syarat mutlak keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Herman.

    Sebagai tindak lanjut, Polda Sumsel akan mengutamakan pendekatan preventif, namun tindakan represif akan diambil secara cepat, terukur, dan transparan jika terjadi pelanggaran hukum.

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menjelaskan bahwa komitmen Zero Conflict akan diwujudkan dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Menurutnya, tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mengganggu stabilitas keamanan selama Ramadhan. "Kapolda Sumsel menegaskan tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan selama Ramadhan. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan proporsional demi menjamin rasa aman masyarakat," ujar Nandang.

    Polda Sumsel telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk meningkatkan patroli malam, pengawasan titik rawan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah eskalasi konflik sosial.

    Kegiatan Safari Ramadhan ini diawali dengan sholat Isya berjamaah, tausiyah, dan tarawih bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta Kajati Sumsel Ketut Sumedana.