Tag: Polri

  • DPR Tetapkan Polri di Bawah Presiden: Budaya Organisasi Kunci Reformasi

    DPR Tetapkan Polri di Bawah Presiden: Budaya Organisasi Kunci Reformasi

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengambil keputusan penting terkait status kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam rapat paripurna, DPR menetapkan bahwa Polri akan tetap berada di bawah kendali Presiden, tidak sebagai bagian dari kementerian.

    Keputusan ini memicu berbagai tanggapan, terutama dari kalangan pakar yang menyoroti esensi reformasi Polri.

    Menurut Kriminolog dari Universitas Indonesia, Bagus Sudharmanto, inti dari reformasi Polri bukanlah pada struktur kelembagaan, melainkan pada aspek budaya organisasi. Tantangan terbesar Polri terletak pada pola nilai dan kebiasaan yang membentuk perilaku anggotanya.

    “Iya, menurut saya, tantangan Polri lebih pada budaya organisasi, akuntabilitas publik yang berujung kepercayaan, transparansi dalam berbagai kasus, dan profesionalisme. Jadi bukan sekadar 'di bawah siapa'," ujar Bagus kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi

    Bagus Sudharmanto menekankan bahwa masalah akuntabilitas publik dan transparansi adalah fundamental. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Profesionalisme dalam menjalankan tugas juga menjadi sorotan utama.

    Ia mencontohkan penggunaan body cam sebagai salah satu langkah kecil yang efektif untuk mendukung reformasi.

    “Body cam menjadi alat bukti objektif. Melindungi anggota dari tuduhan palsu, atau mengurangi sengketa 'kata polisi vs kata warga' misalnya," lanjutnya.

    Lebih lanjut, body cam memberikan rekaman faktual kejadian. Ini dapat membela petugas sekaligus membatasi potensi penyimpangan.

    Pola Nilai dan Kebiasaan sebagai Akar Budaya

    Bagus menjelaskan, budaya organisasi sangat berkaitan dengan pola nilai dan kebiasaan yang membentuk anggota Polri. Norma tidak tertulis dan praktik keseharian juga memengaruhi perilaku.

    “Jadi maksud budaya organisasi itu berkaitan dengan pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota. Makanya, masalah budaya bukan individu semata, tapi merupakan pola sistemik yang kokoh," ungkapnya.

    Aspek Reformasi Polri Penjelasan
    Budaya Organisasi Pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis, dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota.
    Akuntabilitas Publik Pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan.
    Transparansi Keterbukaan dalam penanganan kasus untuk menghindari spekulasi.
    Profesionalisme Pelaksanaan tugas sesuai standar dan kode etik kepolisian.
  • Wamen PPN Bappenas Febrian Ruddyard Tegaskan Polri Penjaga Stabilitas Nasional di Rapim Jakarta

    Wamen PPN Bappenas Febrian Ruddyard Tegaskan Polri Penjaga Stabilitas Nasional di Rapim Jakarta

    Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyoroti peran krusial Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia bahkan menyebut Polri sebagai 'guardian of stability' untuk mengawal serta menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

    Pernyataan ini disampaikan Febrian usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Rapat tersebut digelar untuk menyatukan visi dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Febrian mulanya menjelaskan bahwa RKP merupakan acuan bagi seluruh instansi kementerian dan lembaga. Rapim ini dianggap sangat relevan untuk menyelaraskan arah pembangunan.

    “Rapim ini betul-betul sangat relevan karena saat ini kita baru saja memiliki Rencana Kerja Pemerintah 2026 yang akan menjadi kompas bagi seluruh kegiatan seluruh instansi kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintah,” kata Febrian, Rabu (11/2/2026).

    Pembentukan RKP 2026 didasari kebutuhan untuk menjaga arah pembangunan nasional. Terutama di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian.

    Bappenas melihat RKP disusun tidak dalam ruang hampa. Ada lingkungan yang harus dijaga stabilitas, keamanan, dan kepastian hukumnya.

    Febrian menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna mendukung target pembangunan. Salah satunya adalah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Sinergi ini bertujuan memastikan terciptanya ruang aman untuk berkarya. Selain itu, juga untuk berusaha dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

    “Bappenas melihat bahwa semua Rencana Kerja Pemerintah ini tidak diluarkan dalam ruang hampa, tapi dalam suatu environment yang memang harus dijaga baik dijaga stabilitasnya, keamanannya, kepastian hukumnya,” tutur Febrian.

    Peran Polri sebagai Guardian of Stability

    Polri diharapkan berperan sebagai aktor utama. Mereka bertindak sebagai penjaga stabilitas lingkungan, agar RKP dapat berjalan dengan baik.

    Peran Polri menjadi fundamental dalam memastikan iklim yang kondusif. Hal ini mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026:

    Aspek Deskripsi
    Acuan Kompas bagi seluruh kegiatan kementerian dan lembaga.
    Tujuan Menjaga arah pembangunan nasional.
    Konteks Disusun di tengah ketidakpastian global.
    Lingkungan Membutuhkan stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum.

    “Dalam hal ini Polri dapat berperan sebagai aktor utama atau guardian of the stability dari environment untuk bisa berlangsungnya Rencana Kerja Pemerintah dengan baik,” pungkasnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Peran Polri Jaga Stabilitas Ekonomi dan Harga di Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Peran Polri Jaga Stabilitas Ekonomi dan Harga di Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut Polri memiliki jejaring luas untuk membantu stabilitas harga barang dan jasa, yang sangat memengaruhi inflasi.

    Penjelasan ini disampaikan Tito usai menjadi pemateri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Polri berperan menjaga keamanan dan kelancaran pasokan barang agar inflasi tetap terkendali.

    Tito menggarisbawahi dampak langsung inflasi terhadap masyarakat. Mayoritas masyarakat menganggap biaya hidup sebagai isu nomor satu.

    "Karena inflasi itu langsung menghubung ke masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei 60% lebih masyarakat itu mayoritas isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya," kata Tito, Rabu (11/2/2026).

    Jejaring Luas Polri Mendukung Deteksi Ekonomi

    Polri memiliki jejaring luas di seluruh Indonesia, yang memungkinkan deteksi potensi gangguan di bidang ekonomi.

    "Di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jejaring luas. Ada Satgas Pangan juga Polri, dan para kapolres kapolda juga biasanya juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi," tutur Tito.

    Peran ini krusial untuk mendukung pengendalian inflasi dan ketersediaan barang di daerah. "Ini juga bergerak pararel untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia," lanjutnya.

    Kelancaran Pasokan dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

    Menurut Tito, kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menciptakan suasana kondusif. Masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.

    "Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil," ujar Tito.

    Kesiapan Polri Mengawal Rencana Kerja Pemerintah 2026

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara. Polri siap mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

    Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026.

    Strategi Polri Mengawal Ekonomi

    Salah satu fokus utama Polri adalah mengawal ekonomi. Ini termasuk mencegah kebocoran anggaran negara dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan'.

    Polri juga memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Ramadan, melalui Satgas Pangan.

    "Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah," tegas Jenderal Sigit.

    Aspek Pengawalan Ekonomi Fokus Utama Polri
    Inflasi Menjaga stabilitas harga barang dan jasa
    Pasokan Barang Memastikan kelancaran distribusi
    Anggaran Negara Mencegah kebocoran anggaran
    Pasar Modal Menjaga stabilitas dari 'saham gorengan'
    Kebutuhan Pokok Menjamin ketersediaan dan harga terjangkau
  • Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyerukan sinergi penuh antara jajaran Kepolisian RI (Polri) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.

    Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam melayani serta melindungi masyarakat.

    “Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Menkop, saat menjadi nara sumber dalam diskusi panel Rapim Polri, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Menkop menekankan semangat koperasi sangat relevan bagi Polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

    “Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” terang Menkop.

    Pembentukan Kopdes Merah Putih

    Pembentukan Kopdes Merah Putih diawali dengan arahan strategis dalam retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memperkuat hal ini. Instruksi tersebut mengenai percepatan pembentukan koperasi.

    “Rangkaian tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional sebagai langkah konkret membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” imbuh Menkop.

    Prinsip Ekonomi Kerakyatan

    Ferry Juliantono memandang ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Ini bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal. Landasannya adalah asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

    Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta. Koperasi adalah jalan paling tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak. Namun, ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

    Memotong Rantai Pasok dengan Kopdes Merah Putih

    Menkop menjelaskan, salah satu persoalan utama ekonomi rakyat adalah panjangnya rantai pasok. Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, dan margin lebih besar dinikmati perantara.

    Kopdes Merah Putih hadir untuk memotong rantai pasok. Distribusi barang dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat. Harga menjadi tepat, sasaran tepat, dan pasokan stabil. Selain itu, produsen dapat lebih dekat kepada konsumen.

    Potensi Usaha Kopdes Merah Putih

    Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat usaha desa dengan beragam potensi. Ini mencakup gerai sembako, klinik desa, unit perkreditan usaha, apotek desa, hingga pergudangan dan logistik.

    Berikut adalah beberapa potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh Kopdes Merah Putih:

    Sektor Usaha Contoh Kegiatan
    Pangan & Logistik Gerai sembako, pergudangan, logistik
    Kesehatan Klinik desa, apotek desa
    Keuangan Unit perkreditan usaha (simpan pinjam)
    Produksi Primer Pertanian, perikanan, peternakan
    Energi & Perumahan Pengelolaan energi, penyediaan perumahan
    Ekonomi Kreatif Pengembangan produk lokal, kerajinan
    Distribusi Subsidi Penyaluran barang subsidi

    Sebagai contoh pada komoditas kopi, Kopdes Merah Putih dapat mengonsolidasikan hasil panen petani. Kemudian melakukan sortasi, pengolahan, dan branding. Bahkan dapat memfasilitasi akses pasar ekspor.

    Nilai tambah pun dapat dinikmati langsung oleh petani dan koperasi desa.

    “Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menkop.

  • Bripka Bayu Angga Kusumanegara Rela Tempuh Medan Sulit Mengajar Bahasa Inggris di MI Al Jihad Cianjur

    Bripka Bayu Angga Kusumanegara Rela Tempuh Medan Sulit Mengajar Bahasa Inggris di MI Al Jihad Cianjur

    Di tengah keterbatasan, sosok Bripka Bayu Angga Kusumanegara menjadi harapan bagi pendidikan anak-anak di Kampung Gunung Jantung, Desa Leuwikoja, Cianjur, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai guru relawan mata pelajaran Bahasa Inggris di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Jihad.

    Heni Salamina, Kepala MI Al Jihad, bahkan mengusulkan Bripka Bayu sebagai kandidat Hoegeng Awards 2026. "Kehadiran Pak Bayu sangat membantu pihak sekolah yang keadaannya serba terbatas," ujarnya.

    MI Al Jihad memiliki 33 siswa dari dua Rukun Warga (RW) dengan kondisi fasilitas yang memprihatinkan. "Bangunannya dari tahun '72-an. Kadang kalau musim hujan saya berhentikan belajar takut atapnya roboh," tutur Heni kepada detikcom, Kamis (5/2/2026).

    Bhabinkamtibmas Polsek Mande itu telah tiga tahun mengajar di MI Al Jihad secara sukarela. Heni mengungkapkan, Bayu mengajar tanpa honor meski harus melewati medan terjal setiap pergi-pulang.

    "Dulu kan Pak Bayu sering ada kunjungan ke kampung-kampung, saya sering ketemu sama dia. Terus dia sering berbahasa Inggris, saya usulkan gimana kalau misalkan mau nggak membantu di sekolah kami, karena kami sangat membutuhkan pelajaran berbahasa Inggris," cerita Heni soal awal Bripka Bayu bergabung di sekolahnya.

    Dengan hanya tiga guru, kehadiran Bayu sangat membantu dalam pengajaran Bahasa Inggris. "Anak-anak juga alhamdulillah ada yang keluaran dari MI Al Jihad mereka jadi nomor 1 di sekolah SMP-nya berkat bantuan Pak Bayu itu," kata Heni.

    Meski medan sulit, antusiasme siswa sangat tinggi. "Ibu kapan ya Pak Bayu mau ke sini lagi?" ujar Heni menirukan pertanyaan anak-anak.

    Heni mengaku, Bayu pernah terjatuh dari motor hingga bajunya compang-camping dan sepatunya robek akibat medan perjalanan. "Bukan satu kali dua kali, tapi agak sering sih, karena medan perjalanan juga, kalau musim hujan kan licin," jelasnya.

    Peningkatan Fasilitas Berkat Bripka Bayu

    Berkat Bripka Bayu, sarana dan prasarana MI Al Jihad perlahan membaik. Salah satunya adalah listrik yang telah mengalir sejak dua tahun lalu.

    "Di sekolah kami baru dua tahunan menikmati listrik, alhamdulillah ada bantuan dari Kapolres, itu juga dari atasan Pak Bayu juga sih," kata Heni.

    Meskipun demikian, MI Al Jihad masih belum memiliki MCK, musala, dan ruang guru. Sekolah dasar satu-satunya di desa itu mengandalkan iuran orang tua untuk honor guru.

    Bayu mengungkap, ia tergerak mengajar setelah melihat kondisi sekolah yang memprihatinkan dan kekurangan guru pada tahun 2022. Desa tersebut merupakan desa binaannya.

    "Saya tergerak secara nurani dan serta sosial karena melihat kondisi sekolah karena sangat memprihatinkan, juga kekurangan tenaga pengajar serta fasilitas sarana dan prasarana," kata Bayu kepada detikcom.

    Berikut adalah beberapa data tentang kondisi MI Al Jihad:

    Aspek Kondisi Saat Ini
    Jumlah Siswa 33
    Asal Siswa 2 RW
    Tahun Bangunan 1972-an
    Kondisi Bangunan 50% layak
    Jumlah Guru 3 (ditambah Bripka Bayu)
    Akses Listrik Ada (sejak 2 tahun lalu)
    Fasilitas Belum Ada MCK, Musala, Ruang Guru
    Akses Transportasi Hanya kendaraan roda dua

    Jarak tempuh dan medan terjal tidak menjadi halangan bagi Bayu. Ia menempuh waktu hampir dua jam, dan kondisi diperparah saat musim hujan.

    "Jarak dari Polsek kurang lebih 1 jam 45 menit, itu saya mengajar Bahasa Inggris Dasar untuk kelas 5 dan 6 SD," ucap dia.

    Bayu mengaku memiliki kemampuan dasar Bahasa Inggris dan mendapat dukungan dari pimpinan Polsek hingga Polres. Ia mengajar seminggu dua kali, tergantung situasi dan kondisi tugas bhabinkamtibmas.

    Visi Pendidikan untuk Generasi Bangsa

    Setelah mengajar, Bayu melaporkan kegiatannya ke Polsek dan Polri. Bantuan listrik dari Kapolres Cianjur menjadi salah satu hasil laporannya.

    "Kebetulan beliau menanyakan tentang kondisi sekolah, saya sampaikan real-nya saja, keadaannya memang seperti itu. Jadi ini sekolahnya di tengah gunung bisa dibilang, jadi jalan tu masuk ke kampung, naik perbukitan, agak pelosok," imbuhnya.

    Bayu menyebut akses ke Kampung Gunung Jantung hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Jika musim hujan, akses sangat sulit karena jalan tanah merah dan bebatuan. Mayoritas penduduk adalah petani.

    Bagi Bripka Bayu, pendidikan sangat penting untuk generasi penerus bangsa. Ia ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

    "Saya lebih concern ke bidang pendidikan, selain mengajar MI Al Jihad, sering juga kunjungan ke sekolah lain di luar binaan saya," jelasnya.

    Program Police Goes to School juga ia jalankan untuk membahas kenakalan remaja dan anti-bullying. Menurutnya, Bahasa Inggris sangat dibutuhkan di era digital.

    "Alhamdulillah, tadinya untuk anak-anak, mungkin khususnya, mohon maaf, kalau di kampung agak asing Bahasa Inggris itu seperti apa, tapi ini jadi motivasi buat saya untuk memajukan kualitas sumber daya manusia di desa binaan saya agar tidak tertinggal dengan sekolah lain di perkotaan," jelasnya.

    Bayu terus berupaya agar MI Al Jihad bertahan di tengah keterbatasan. Ia bahkan turut mencari donatur untuk membenahi sarana dan prasarana sekolah secara perlahan.

    "Kita sama kepala sekolah sedikit-sedikit, sekarang sudah dicat, ada dermawan kita swadaya, karena kalau pengajuan resmi agak sulit. Jadi kita swadaya sebisa mungkin, sama kepala sekolah, Pak RT juga dibantu sama warga," pungkasnya.

  • Kapolri Perkuat Desk Ketenagakerjaan Polri Dorong Ekonomi Nasional

    Kapolri Perkuat Desk Ketenagakerjaan Polri Dorong Ekonomi Nasional

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah strategis dengan memperkuat Desk Ketenagakerjaan Polri hingga ke tingkat wilayah. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya besar Polri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    Penguatan Desk Ketenagakerjaan disampaikan Jenderal Sigit setelah menghadiri ASEAN Trade Union Council (TUC) di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025) malam.

    Menurut Kapolri, hubungan industrial yang harmonis adalah kunci peningkatan ekonomi. Stabilitas kerja tercipta dari hubungan kondusif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

    Stabilitas ini pada akhirnya akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Polri berkomitmen menjaga iklim usaha yang baik antara buruh dan perusahaan.

    "Tentunya yang paling utama, bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan antara perusahaan," kata Jenderal Sigit.

    "Dan kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin bertumbuh, dan tentunya buruh juga akan semakin sejahtera," sambungnya.

    Pembentukan desk baru di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri memiliki tujuan jelas. Polri berkomitmen memberikan perlindungan serta menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

    "Terima kasih bahwa Desk Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan. Tentunya ini menjadikan motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial, termasuk juga mencarikan solusi, menjadi problem solver terhadap masalah-masalah yang ada," ucapnya.

    Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Oleh Desk Polri

    Sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan. Ini mencakup hak buruh dalam berserikat dan perlindungan untuk buruh wanita.

    Tabel berikut menunjukkan komitmen Polri dalam isu ketenagakerjaan:

    Aspek Deskripsi
    Tujuan Utama Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
    Fokus Hubungan industrial harmonis
    Perlindungan Tenaga kerja, hak berserikat, buruh wanita
    Penyelesaian Masalah Mencari solusi industrial, menjadi problem solver
    Cakupan Mabes, Polda, Polres di wilayah industri

    "Tentunya ini menjadi PR kita ke depan untuk terus memperkuat Desk Ketenagakerjaan, baik yang ada di Mabes, di Polda, ataupun di Polres-Polres yang memiliki wilayah industri. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman buruh," imbuhnya.

    Apresiasi dari Konfederasi Buruh Asia Tenggara

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan apresiasi dari konfederasi buruh se-Asia Tenggara. Mereka memuji peran Polri dalam membantu penyelesaian konflik buruh.

    "Pada kesempatan ini, seluruh teman-teman Asia Tenggara menyampaikan hormat dan respect kepada Bapak Kapolri, yang juga Ketua Dewan Penasihat KSPSI, dengan dibentuknya Desk Ketenagakerjaan," ucap Andi Gani.

    "Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh Indonesia," sambung dia.

    Para pimpinan buruh dari negara tetangga bahkan menyatakan keinginan untuk belajar dari Polri. Mereka tertarik pada peran aktif kepolisian Indonesia dalam membantu buruh.

    "Karena itu, teman-teman dari Asia Tenggara ingin belajar bagaimana Polisi Indonesia bisa membentuk Desk Ketenagakerjaan," pungkas Andi Gani.

  • Kakorlantas Polri Survei Jalan Tol dan Arteri Siaga Operasi Ketupat 2026

    Kakorlantas Polri Survei Jalan Tol dan Arteri Siaga Operasi Ketupat 2026

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan survei sejumlah ruas jalan. Peninjauan meliputi jalan tol dan arteri di berbagai wilayah. Agenda ini memastikan kesiapan pengamanan arus lalu lintas.

    Survei dilakukan menjelang Operasi Ketupat 2026. Irjen Agus menyatakan, Operasi Keselamatan sedang berlangsung. Ini menjadi langkah awal untuk Operasi Ketupat 2026.

    Korlantas Polri bersama pemangku kepentingan terus survei jalur. Peninjauan mencakup jalan tol, arteri, hingga tempat wisata. Langkah ini demi kelancaran Operasi Ketupat 2026.

    Sebelumnya, Kakorlantas bersama pemangku kepentingan memeriksa Tol Fungsional Prambanan-Yogyakarta. Pemeriksaan dilanjutkan ke Rest Area dan Malang. Jalan arteri Pantura juga menjadi fokus pengecekan.

    Kakorlantas menegaskan, Operasi Ketupat lebih dari sekadar urusan lalu lintas. Ini adalah bentuk kehadiran negara menjaga momen sosial dan spiritual. Tujuannya memastikan Ramadan dan Idul Fitri berjalan aman.

    Operasi ini juga mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Persiapan terus digenjot dua bulan sebelum pelaksanaan.

    “Masih dalam rangka survei, kemarin saya ke Malang, ke Surabaya, Semarang survei jalan tol dan jalan arteri memang ada beberapa jalan yang sedang perbaikan terutama jalan tol, termasuk juga di arteri,” ujar Irjen Agus usai Rapim Polri di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Hujan deras memengaruhi kondisi jalan. Beberapa ruas jalan berlubang ditemukan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memastikan perbaikan jalan.

    Perbaikan akan rampung sebelum pelaksanaan pengamanan. Ini menjadi perhatian utama agar jalur mudik lancar.

    “Dengan kondisi hujan kemarin ada beberapa jalan yang berlubang tetapi H-sekian minggu itu dari Kementerian PU meyakinkan bahwa jalan sudah ditutup sudah siap,” tambahnya.

    Survei Lanjutan dan Potensi Banjir

    Survei akan berlanjut ke wilayah lain. Jawa Tengah, khususnya Demak dan Kudus, menjadi sasaran. Daerah ini kerap terdampak banjir.

    Selain survei lapangan, koordinasi dengan pemangku kepentingan juga dilakukan. Tujuannya memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Ini demi kelancaran arus mudik dan balik.

    “Karena memang masih dua bulan lagi tapi survei terutama jalan tempat pelabuhan wisata tol dan lain sebagainya kita lakukan survei besok kita akan survei lagi ke Jawa Tengah ya Demak Kudus tempat selalu banjir nanti ada rapat stakeholder kita persiapkan semua,” pungkasnya.

    Berikut adalah beberapa wilayah yang menjadi fokus survei Kakorlantas Polri:

    Wilayah Survei Tipe Jalan Catatan
    Malang Tol dan Arteri Perbaikan jalan
    Surabaya Tol dan Arteri Perbaikan jalan
    Semarang Tol dan Arteri Perbaikan jalan
    Prambanan-Yogya Tol Fungsional Pengecekan
    Pantura Arteri Pengecekan
    Demak Arteri Kerap terdampak banjir
    Kudus Arteri Kerap terdampak banjir
  • Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum yang merupakan bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka menampilkan inovasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld.

    Inovasi ini sebagai wujud sinergitas antar kelembagaan dan penguatan transformasi digital penegakan hukum lalu lintas. Kehadiran ETLE Mobile Handheld menjadi sorotan utama dalam pameran tersebut.

    Kegiatan ini selaras dengan kebijakan strategis Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Beliau mendorong modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

    Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Modernisasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

    Kehadiran ETLE Mobile Handheld dalam Pameran

    Pameran ini dihadiri oleh berbagai unsur Polri. Ini meliputi Korlantas Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hukum Polri, dan Bareskrim Polri.

    Korlantas Polri secara khusus menyoroti ETLE Mobile Handheld. Inovasi ini solusi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis digital. Sesuai dengan arah kebijakan Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri.

    Penguatan Penegakan Hukum di Lapangan

    Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faizal menyatakan bahwa ETLE Mobile Handheld hadir untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Sistem ini terintegrasi secara nasional.

    Setiap proses penindakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penindakan.

    Mekanisme Kerja ETLE Mobile Handheld

    Pengunjung di booth Korlantas Polri memperoleh penjelasan langsung. Jajaran Subdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri menjelaskan mekanisme kerja ETLE Mobile Handheld.

    Mulai dari identifikasi kendaraan, perekaman bukti pelanggaran, hingga pengiriman data secara real time. Data tersebut dikirim ke sistem back office ETLE nasional. Tersedia juga video dan brosur edukasi.

    Antusiasme Masyarakat dan Apresiasi Mahkamah Agung

    Antusiasme masyarakat terhadap ETLE Mobile Handheld terlihat sangat tinggi. Tercatat 700 masyarakat mengunjungi Booth Polri. Mereka mencari informasi seputar sistem pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas.

    Booth Polri juga mendapat perhatian khusus. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninjau langsung dan mengapresiasi implementasi ETLE Mobile Handheld. Ini bagian dari upaya modernisasi sistem penegakan hukum.

    Manfaat ETLE Mobile Handheld

    Aspek Manfaat
    Sinergitas Kelembagaan Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
    Transformasi Digital Modernisasi sistem penegakan hukum berbasis teknologi
    Transparansi & Akuntabilitas Proses penindakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
    Edukasi Masyarakat Membangun kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas
    Efisiensi Penindakan Proses identifikasi dan perekaman bukti pelanggaran lebih cepat

    Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada penindakan. Namun juga sebagai sarana edukasi.

    Ini bertujuan membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Implementasi ETLE Mobile Handheld diharapkan mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

    Selain itu, sistem ini mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

  • Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menggarisbawahi peran penting Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program Swasembada Pangan.

    Zulhas menyebut Kapolri sebagai figur kunci di balik dinamika stabilisasi harga gabah. Hal ini disampaikannya usai Rapat Pimpinan Polri 2026 yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menceritakan kesulitan awal saat menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah sebesar Rp 6.500. Saat itu, harga di lapangan masih jauh di bawah target pemerintah.

    “Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500,” kata Zulhas, Selasa (10/2/2026).

    Kondisi harga murah tersebut merugikan petani, sementara tengkulak justru meraup untung. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas meminta bantuan Kapolri.

    “Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelasnya.

    Intervensi ini terbukti efektif. Pemerintah kini telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    “Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ungkap Zulhas.

    Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Astacita

    Zulhas menegaskan bahwa peran Kapolri tidak hanya simbolis, melainkan strategis. Kolaborasi ini menjembatani sinergi lintas sektor demi mewujudkan agenda utama Astacita.

    “Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkas Zulhas.

    Tabel berikut menunjukkan perbandingan harga gabah sebelum dan sesudah intervensi:

    Kondisi Harga Gabah (per kg) Keterangan
    Sebelum Intervensi Rp 5.500 – Rp 6.000 Di bawah HET, merugikan petani
    Setelah Intervensi Rp 6.500 (sesuai HPP) Stabil, menguntungkan petani

    Komitmen Polri Dukung Rencana Kerja Pemerintah 2026

    Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Polri mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Ini termasuk 18 arahan yang menjadi tugas pokok Polri.

    “Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit.

    Beberapa tugas utama meliputi percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG, ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.

    Polri juga mengawal ekonomi dengan mencegah kebocoran anggaran negara. Stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' dan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan juga menjadi fokus utama Satgas Pangan.

    “Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit menekankan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas terjaga. Kolaborasi ini krusial untuk menjadikan Indonesia negara berdaulat dan sejahtera.

    “Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat.

    Jenderal Sigit menginstruksikan Satgas Pangan Polri agar segera bergerak. Intervensi harus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Arahan ini disampaikan di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur.

    Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap menjelang Ramadan, potensi peningkatan harga cenderung ada. Oleh karena itu, isu ini menjadi pembahasan penting dalam Rapim Polri.

    "Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami," ujar Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum. Mereka yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi akan ditindak. Jajarannya diminta memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar. Harga juga harus tetap aman dan terjangkau.

    Kolaborasi Satgas Pangan Polri

    Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Pangan Polri diperintahkan meningkatkan koordinasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya memetakan jalur distribusi dan titik rawan kelangkaan barang.

    "Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa instansi terkait yang akan berkolaborasi:

    ulu>

    Instansi Peran Kunci
    Satgas Pangan Polri Intervensi dan pengawasan harga
    Kementerian Pertanian Memastikan ketersediaan pasokan
    Kementerian Perdagangan Mengawasi distribusi dan harga pasar
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Stabilisasi ekonomi makro
    Perum Bulog Cadangan pangan nasional

    Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti stabilitas ekonomi makro. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

    Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

    Korps Bhayangkara akan mengawal penuh RKP 2026. Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026 menunjukkan sejumlah menteri hadir. Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal fokus pemerintah dan Polri pada penguatan ekosistem pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.