Tag: Sengketa Lahan

  • DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti serius persoalan sengketa lahan yang kini terjadi di SMAN 13 Bandung. Permasalahan ini kembali menjadi bukti belum beresnya tata kelola aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Sengketa aset sekolah bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, SMAN 1 Bandung juga sempat terseret perkara hukum, meskipun pada akhirnya aset tersebut dinyatakan sah milik Pemprov Jabar.

    Namun, munculnya polemik di SMAN 13 Bandung seolah menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dibenahi.

    Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, mengkritik langkah pemerintah provinsi dalam menjaga dan mengamankan asetnya. Ia menilai kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Ini evaluasi bagi seluruh OPD Pemerintah Provinsi, jangan sampai terjadi lagi kecolongan gitu lho,” kata Rafael, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Rafael, persoalan ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan cerminan lemahnya pengamanan aset dan arsip. Ia menyoroti banyaknya aset Pemprov yang belum bersertifikat, sehingga rawan disengketakan.

    “Aset-aset yang sudah bersertifikat saja masih bisa dikalahkan, apalagi banyak aset yang tidak bersertifikat,” kata politisi PDIP ini.

    Temuan BPK dan Status Numpang Sekolah

    Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov tahun anggaran 2023 memperkuat kritik tersebut. Tercatat ratusan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat masih berstatus numpang.

    Sekolah-sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik pihak lain. Angka itu menunjukkan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar satu sekolah.

    Jika tidak dibenahi secara sistematis, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Berikut rincian sekolah yang berstatus numpang:

    Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah
    SMAN 111
    SMKN 86
    SLBN 31
    Total 228

    Desakan Penyelamatan Aset Pendidikan

    Khusus untuk SMAN 13 Bandung, Rafael meminta Pemprov Jabar tidak bersikap pasif. Ia menegaskan bahwa fasilitas pendidikan tidak boleh dilepas begitu saja.

    “Pemprov harus berupaya semaksimal mungkin mempertahankan itu fasilitas sekolah,” tegasnya.

    Ia juga mendorong agar Pemprov menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia. Ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kepentingan publik.

    “Nggak boleh melepas dengan alasan apa pun. Itu sudah jadi tempat untuk bersekolah, fasilitas umum. Pemerintah harus hadir,” katanya.

  • Pemerintah Bekukan Izin Tambang PT SSC di Kotabaru Buntut Sengketa Lahan Transmigran

    Pemerintah Bekukan Izin Tambang PT SSC di Kotabaru Buntut Sengketa Lahan Transmigran

    Pemerintah secara resmi membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC). Pembekuan ini menyusul sengketa lahan berkepanjangan dengan masyarakat transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Masalah ini terjadi di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur. Pembekuan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung lama.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengumumkan bahwa Kementerian ESDM siap membekukan dan memblokir izin IUP perusahaan tersebut. Hal ini berlaku untuk tanah-tanah yang dihuni masyarakat transmigran.

    "Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba atas perintah Menteri ESDM, akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional IUP perusahaan tambang tersebut sampai urusan ini selesai," ujar Nusron dalam video yang diunggah di akun resmi @nusronwahid, Rabu (11/2/2026).

    Nusron telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah. Ia juga berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, untuk menuntaskan kasus ini.

    Kasus ini bermula dari penerbitan sertifikat tanah untuk transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah sekitar tahun 1990. Namun, pada 2010, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSC terbit di area tersebut.

    Area tersebut sebagian besar merupakan rawa tidak produktif. Banyak transmigran yang telah meninggalkan lokasi tersebut. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

    Pada tahun 2019, Kepala Desa setempat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat. Setelah melalui mekanisme panjang, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan 717 sertifikat tanah.

    Pembatalan tersebut meliputi lahan seluas 485 hektare. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.

    Langkah Penyelesaian Sengketa

    Nusron memaparkan tiga langkah utama untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

    Pertama, pihaknya akan mengaktifkan kembali sertifikat masyarakat transmigran yang sebelumnya dibatalkan. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai untuk pengelolaan tambang.

    Sertifikat itu dianggap tumpang tindih karena sudah terbit di tanah tersebut. Ketiga, pekan ini tim gabungan akan turun ke Kalimantan Selatan.

    Tim terdiri dari ATR/BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM. Mereka akan melakukan mediasi langsung antara pihak tambang dan masyarakat transmigran yang bersengketa.

    Pihak Terlibat Peran dalam Mediasi
    Kementerian ATR/BPN Fasilitator dan Pembuat Keputusan
    Kementerian Transmigrasi Mewakili Kepentingan Transmigran
    Ditjen Minerba ESDM Mengatur Izin Pertambangan
    PT Sebuku Sajaka Coal (SSC) Pihak Perusahaan Tambang
    Masyarakat Transmigran Pemilik Lahan yang Bersengketa

    "Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi," tegas Nusron.

    Dalam mediasi mendatang, Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut ditujukan kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan.

    Harapannya, kesepakatan ini memberikan solusi bagi perusahaan dan masyarakat. Penyelesaian ini diharapkan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

  • SMAN 13 Bandung Terancam Dieksekusi, Ahli Waris Nyi Mas Entjeh Klaim Kepemilikan Lahan

    SMAN 13 Bandung Terancam Dieksekusi, Ahli Waris Nyi Mas Entjeh Klaim Kepemilikan Lahan

    Warga SMAN 13 Bandung di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, dilanda keresahan akibat ancaman eksekusi lahan. Sekolah negeri ini didatangi sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris dan berupaya menggembok gerbang pada Senin (9/2) lalu.

    Pihak yang mengklaim sebagai ahli waris menyatakan memiliki hak atas tanah tempat sekolah berdiri. Klaim ini didasari putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Aksi tersebut memicu kekhawatiran luas, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga masyarakat sekitar. Peristiwa ini merupakan puncak dari sengketa panjang yang telah berlangsung hampir satu dekade.

    Sengketa lahan SMAN 13 Bandung diketahui telah bergulir sejak tahun 2016. Persoalan ini tidak hanya melibatkan satu sekolah, melainkan juga SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama.

    Status Kepemilikan Aset dan Riwayat Administrasi

    Berdasarkan dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 terletak di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, seluas sekitar 3.785 meter persegi. Tanah ini tercatat resmi sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung dan telah digunakan untuk kepentingan pendidikan selama puluhan tahun.

    Riwayat administrasi lahan tersebut pun tercatat jelas. Tanah dan bangunan SMAN 13 merupakan aset yang awalnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Selanjutnya, aset tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2001, sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima barang milik negara.

    Status hukum lahan SMAN 13 juga pernah diperkuat melalui penerbitan hak atas tanah. Pada tahun 1996, terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Nomor 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

    Kronologi Sengketa SMAN 13 dan SDN Cibeureum

    Kondisi serupa berlaku pada SDN Cibeureum. Sekolah dasar ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 4.745 meter persegi yang juga tercatat sebagai BMD Pemerintah Kota Bandung.

    Tanah tersebut diperoleh melalui proses pemekaran wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987. Persoalan hukum mulai mencuat ketika pada 14 April 2016, Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata.

    Ia mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyi Mas Entjeh Osah. Kemudian pada 4 Mei 2016, Mansyurdin yang mengaku sebagai kuasa ahli waris menyerahkan salinan putusan perkara SMAN 13 dan SDN Cibeureum.

    Dalam gugatan itu, penggugat menuding 38 pihak tergugat menguasai tanah tanpa hak. Penggugat menuntut pengosongan objek sengketa, termasuk lahan SMAN 13 Bandung dan SDN Cibeureum tanpa syarat.

    Berikut rangkuman singkat kronologi sengketa lahan ini:

    Tanggal Peristiwa Pihak Terlibat
    14 April 2016 Pengajuan gugatan perdata Rd. Ida Roosliah (penggugat)
    4 Mei 2016 Penyerahan salinan putusan Mansyurdin (kuasa ahli waris)
    24 Mei 2016 Tuntutan ganti rugi dan ancaman penyegelan Mansyurdin
    9 Februari Upaya penggembokan gerbang sekolah Pihak Ahli Waris

    Namun, dalam rangkaian proses hukum, Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat. Meskipun dalam tahap banding sempat muncul putusan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi, putusan kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) pada prinsipnya kembali menolak gugatan penggugat.

    Ancaman Penyegelan dan Tanggapan DPKAD

    Pada 24 Mei 2016, Mansyurdin pernah mendatangi DPKAD dengan tuntutan ganti rugi. Ia menyatakan akan melakukan penyegelan terhadap SMAN 13 apabila tuntutannya tidak dipenuhi.

    Namun, dalam dokumen DPKAD ditegaskan, tidak terdapat satu pun amar putusan pengadilan. Putusan yang dimaksud adalah yang memerintahkan untuk membayar ganti rugi atau mengosongkan tanah dan bangunan SMAN 13 maupun SDN Cibeureum.

    Kronologi Kejadian di SMAN 13 Bandung

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, mengungkapkan kejadian bermula sejak pagi buta. Ia menerima telepon dari petugas keamanan sekolah yang menyampaikan adanya kedatangan pihak penggugat bersama kuasa hukum.

    "Untuk kronologis kemarin, jam setengah enam saya ditelepon pihak keamanan sekolah, katanya sedang bersama lawyer dan pihak penggugat. Katanya sekolah akan dilakukan penggembokan," ujar Henhen saat diwawancarai, Selasa (10/2).

    Menghadapi situasi itu, pihak sekolah meminta kebijaksanaan agar proses belajar siswa tidak terganggu. Permintaan itu akhirnya diakomodasi setelah terjadi komunikasi dan negosiasi di lokasi.

    "Saya di situ meminta kebijaksanaan karena memang mendadak. Jadi saya minta agar siswa sekolah masuk saja dulu. Adapun ke depan seperti apa nanti tunggu pimpinan," katanya.

    Situasi Memanas dan Negosiasi Pihak Sekolah

    Henhen menyebut situasi di sekitar sekolah sempat ramai. Termasuk di kawasan SPBU yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Setelah pimpinan sekolah hadir, negosiasi pun dilakukan dengan pihak penggugat.

    "Alhamdulillah permintaan itu didengar. Memang posisinya sudah ramai, termasuk yang di sebelah SPBU juga ramai, dan begitu datang pimpinan terjadi negosiasi," ucapnya.

    Dalam pertemuan tersebut, pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Klaim itu didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Putusan tersebut menyebut lahan itu milik ahli waris Nyi Mas Entjeh.

    "Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen.

    Namun, Henhen menegaskan pihak sekolah tidak melihat adanya dokumen resmi yang ditunjukkan secara langsung oleh penggugat saat itu. "Yang saya lihat secara berkas tidak ada, tapi mereka menunjukkan handphone, mungkin ada di situ ya," ungkapnya.

    Tanggapan Dinas Pendidikan Jawa Barat

    Setelah pihak penggugat meninggalkan lokasi, Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) datang ke sekolah dan memberikan penegasan. Henhen menyebut Disdik menilai objek sengketa tidak jelas. Mereka juga tidak membenarkan adanya eksekusi sepihak.

    "Setelah mereka semua pergi, datang dari pihak Disdik dan menyatakan jika objek yang dituju itu tidak jelas dan tidak boleh ada eksekusi baik pengosongan atau penyegelan," ujarnya.

    Sengketa Lahan Adalah Ranah Pemda

    Henhen menegaskan, persoalan sengketa lahan semestinya menjadi ranah pemerintah daerah. Hal ini bukan pihak sekolah sebagai pengguna fasilitas pendidikan.

    "Jadi berdasarkan itu ya mungkin mengarahnya ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Karena kami di sini hanya penerima manfaat," katanya.

    Henhen memastikan tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar para siswa. Meski demikian, kejadian tersebut sempat memicu kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.

    "Kalau dampak langsung nggak ada alhamdulillah. Yang terganggu mungkin kemarin arus lalu lintas ya. Untuk hari ini juga alhamdulillah aman lancar," tuturnya.

    Henhen juga berpesan kepada para siswa agar tetap tenang dan fokus belajar di tengah situasi tersebut. "Tenang saja menyikapi ini, tetap jaga kondusifitas belajar karena kita mengejar waktu jelang Ramadan sehingga sedang padat," pungkasnya.

  • SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Ahli Waris, Plang Sengketa Terpasang

    SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Ahli Waris, Plang Sengketa Terpasang

    Kekhawatiran menyelimuti SMAN 13 Bandung setelah didatangi sekelompok orang yang mengaku ahli waris. Mereka memasang papan plang sengketa di depan gerbang sekolah. Peristiwa ini memicu ketegangan pada Senin, 9 Februari 2026, bahkan sempat ada upaya penggembokan gerbang.

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menjelaskan kejadian bermula pagi hari. Petugas keamanan sekolah melaporkan kedatangan pihak penggugat bersama kuasa hukum.

    "Untuk kronologis kemarin, jam setengah enam saya ditelepon pihak keamanan sekolah, katanya sedang bersama lawyer dan pihak penggugat. Katanya sekolah akan dilakukan penggembokan," ujar Henhen saat diwawancarai, Selasa (10/2/2026).

    Pihak sekolah segera meminta kebijaksanaan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Permintaan tersebut akhirnya disepakati setelah komunikasi di lokasi.

    "Saya di situ meminta kebijaksanaan karena memang mendadak. Jadi saya minta agar siswa sekolah masuk saja dulu. Adapun ke depan seperti apa nanti tunggu pimpinan," katanya.

    Negosiasi terjadi setelah pimpinan sekolah hadir. Pihak penggugat mengklaim hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Klaim itu didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Mereka menyebut putusan tersebut menyatakan lahan adalah milik ahli waris Nyi Mas Entjeh.

    "Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen.

    Namun, Henhen menegaskan penggugat tidak menunjukkan dokumen resmi secara langsung saat itu. Mereka hanya menunjukkan ponsel.

    "Yang saya lihat secara berkas tidak ada, tapi mereka menunjukkan handphone, mungkin ada di situ ya," ungkapnya.

    Teguran Dinas Pendidikan Jawa Barat

    Setelah pihak penggugat pergi, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mendatangi SMAN 13 Bandung. Disdik menyatakan objek sengketa tidak jelas dan tidak dibenarkan adanya eksekusi sepihak.

    "Setelah mereka semua pergi, datang dari pihak Disdik dan menyatakan jika objek yang dituju itu tidak jelas dan tidak boleh ada eksekusi baik pengosongan atau penyegelan," ujarnya Henhen.

    Henhen juga menegaskan sengketa lahan seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah. Pihak sekolah hanya sebagai pengguna fasilitas pendidikan.

    "Jadi berdasarkan itu ya mungkin mengarahnya ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Karena kami di sini hanya penerima manfaat," katanya.

    Meskipun sempat menegangkan, aktivitas belajar mengajar tidak terganggu. Dampak terasa pada arus lalu lintas di sekitar sekolah.

    Riwayat Sengketa Lahan

    Sengketa lahan ini telah bergulir sejak 2016. Tidak hanya SMAN 13 Bandung, SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama juga terseret dalam kasus ini.

    Berdasarkan dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 Bandung berlokasi di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52. Luasnya sekitar 3.785 meter persegi.

    Tanah ini tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung. Telah digunakan puluhan tahun untuk kepentingan pendidikan.

    Berikut adalah ringkasan riwayat aset SMAN 13 Bandung:

    Tahun Keterangan
    1996 Terbit Keputusan Kepala Kanwil BPN Jabar No. 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
    2001 Aset dilimpahkan dari Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian ke Pemerintah Kota Bandung.
    2016 Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata, mengklaim hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah.
    2016 Pengadilan Negeri menolak gugatan.
    Tingkat Kasasi dan PK Putusan kembali menolak gugatan penggugat.

    Kondisi serupa terjadi pada SDN Cibeureum. Lahan seluas 4.745 meter persegi juga tercatat sebagai BMD Pemerintah Kota Bandung.

    Tanah ini diperoleh melalui pemekaran wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987.

    Penolakan Gugatan Pengadilan

    Pada 14 April 2016, Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata. Ia mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah dan menggugat puluhan pihak.

    Termasuk instansi pemerintah, menuntut pengosongan objek sengketa. Namun, Pengadilan Negeri menolak gugatan tersebut.

    Meskipun pada tingkat banding sempat ada putusan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi. Putusan kasasi hingga peninjauan kembali prinsipnya kembali menolak gugatan penggugat.

    Dokumen resmi menegaskan tidak ada amar putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi. Maupun pengosongan tanah dan bangunan SMAN 13 Bandung serta SDN Cibeureum.

    Meskipun demikian, klaim ahli waris terus muncul ke permukaan. Memantik ketegangan dan meninggalkan tanda tanya besar soal kepastian hukum aset pendidikan di Jawa Barat.

  • SMAN 13 Bandung Terancam Disegel Ahli Waris, Sengketa Lahan Berlarut Sejak 2016

    SMAN 13 Bandung Terancam Disegel Ahli Waris, Sengketa Lahan Berlarut Sejak 2016

    Bandung digemparkan oleh peristiwa di SMAN 13 Bandung. Sekolah negeri yang berlokasi di Jalan Raya Cibeureum tersebut didatangi sekelompok orang. Mereka mengaku sebagai ahli waris sah dan memasang papan plang sengketa di depan gerbang.

    Puncak ketegangan terjadi pada Senin (9/2/2026). Pihak yang mengklaim ahli waris tersebut datang ke SMAN 13 Bandung. Mereka berupaya menggembok gerbang sekolah, memicu kekhawatiran di lingkungan sekolah dan masyarakat.

    Pihak pengklaim mengklaim hak atas tanah sekolah berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G. Putusan tersebut, disebut menyatakan lahan adalah milik ahli waris Nyi Mas Entjeh.

    Di balik peristiwa nyaris digemboknya gerbang sekolah, tersimpan sengketa panjang. Permasalahan ini telah berlarut hampir satu dekade. Sengketa lahan SMAN 13 Bandung telah bergulir sejak tahun 2016.

    Persoalan ini tidak hanya menyangkut satu sekolah. Namun juga melibatkan SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama. Kedua sekolah tersebut berlokasi di sepanjang Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung.

    Menurut dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 terletak di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52. Lokasinya di Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, dengan luas sekitar 3.785 meter persegi.

    Tanah ini tercatat resmi sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung. Selama puluhan tahun telah digunakan untuk kepentingan pendidikan.

    Berikut adalah ringkasan kepemilikan aset lahan SMAN 13 Bandung berdasarkan dokumen:

    Tahun Deskripsi Peristiwa
    1996 Terbit Keputusan Kepala Kanwil BPN Jabar Nomor 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
    2001 Aset diserahkan Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung.

    Riwayat administrasi lahan tersebut pun tercatat jelas. Tanah dan bangunan SMAN 13 merupakan aset yang awalnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2001.

    Status hukum lahan SMAN 13 juga pernah diperkuat. Hal ini melalui penerbitan hak atas tanah pada tahun 1996. Yaitu dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Nomor 496/HP/KWBPN/1996.

    Keputusan tersebut mengenai pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

    Kasus Serupa di SDN Cibeureum

    Kondisi serupa juga berlaku pada SDN Cibeureum. Sekolah dasar ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 4.745 meter persegi. Lahan tersebut juga tercatat sebagai BMD Pemerintah Kota Bandung.

    Tanah SDN Cibeureum diperoleh melalui proses pemekaran wilayah Kota Bandung. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987.

    Persoalan hukum mulai mencuat pada 14 April 2016. Saat itu Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata. Ia mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah.

    Pada 4 Mei 2016, Mansyurdin yang mengaku kuasa ahli waris menyerahkan salinan putusan perkara SMAN 13 dan SDN Cibeureum.

    Perkembangan Proses Hukum

    Dalam gugatan itu, penggugat menuding 38 pihak tergugat menguasai tanah tanpa hak. Mereka menuntut pengosongan objek sengketa, termasuk lahan SMAN 13 Bandung dan SDN Cibeureum tanpa syarat.

    Namun dalam rangkaian proses hukum, Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat. Meskipun dalam tahap banding sempat muncul putusan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi.

    Putusan kasasi hingga peninjauan kembali (PK) pada prinsipnya kembali menolak gugatan penggugat. Pada 24 Mei 2016, Mansyurdin mendatangi DPKAD dengan tuntutan ganti rugi.

    Ia menyatakan akan melakukan penyegelan terhadap SMAN 13 apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Namun dalam dokumen DPKAD ditegaskan, tidak terdapat satu pun amar putusan pengadilan.

    Tidak ada perintah untuk membayar ganti rugi atau mengosongkan tanah. Baik itu tanah dan bangunan SMAN 13 maupun SDN Cibeureum.

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, mengungkapkan pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung.

    "Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen, Selasa (10/2/2026).

  • SMAN 13 Bandung Terancam Dieksekusi Akibat Sengketa Lahan

    SMAN 13 Bandung Terancam Dieksekusi Akibat Sengketa Lahan

    Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bandung menghadapi ancaman eksekusi lahan. Bangunan sekolah di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, tersebut diklaim sebagai milik ahli waris, memicu sengketa kepemilikan. Ancaman ini berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.

    Upaya penyegelan sempat terjadi, namun berhasil dicegah. Pihak ahli waris berpegang pada Putusan Eksekusi PN Bandung bernomor 15/Pdt/Eks/2015/Put/PN.Bdg. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi keberlangsungan SMAN 13 Bandung.

    SMAN 13 Bandung telah berdiri sejak 1977. Sekolah ini dikenal telah melahirkan sejumlah alumni ternama di Indonesia. Salah satunya adalah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Jenderal Agus Subiyanto merupakan lulusan SMAN 13 Bandung, menempuh pendidikan pada 1983-1986. Ia bahkan didapuk sebagai Ketua Lintas Angkatan SMAN 13 Bandung periode 2025-2028.

    Selain Jenderal Agus, ada Dadan Hindayana yang kini menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan adalah rekan seangkatan Jenderal Agus di SMAN 13 Bandung.

    Alumni lainnya termasuk purnawirawan polisi Rudy Sufahriadi, mantan Kapolda Jawa Barat. Chaerul Rochman, seorang Profesor Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga tercatat sebagai alumni.

    Sejarah Perubahan Nama SMAN 13 Bandung

    SMAN 13 Bandung didirikan pada 24 Oktober 1977. Awalnya, sekolah ini bernama SMA Negeri Cimindi Cimahi, merupakan filial dari SMA Negeri 7 Bandung.

    Seiring perubahan administrasi wilayah, status sekolah juga berubah. Berikut adalah daftar perubahan nama SMAN 13 Bandung:

    Tahun Nama Sekolah
    1977 – 1987 SMA Negeri Cimindi Cimahi
    1987 – 1997 SMAN Cimindi Kota Bandung
    1997 – 1999 SMU Negeri 13 Kota Bandung
    2004 – Sekarang SMAN 13 Bandung

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menjelaskan klaim pihak penggugat. Mereka merasa memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung.

    "Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen, Selasa (10/2/2026).

  • SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Lahan, Ahli Waris Klaim Kepemilikan

    SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Lahan, Ahli Waris Klaim Kepemilikan

    Bangunan SMAN 13 Bandung di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, terancam dieksekusi. Ancaman ini muncul menyusul klaim kepemilikan lahan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris.

    Ancaman eksekusi mencuat setelah sejumlah orang dari pihak penggugat mendatangi sekolah. Mereka memasang papan plang sengketa di depan gerbang sekolah pada Senin (9/2/2026).

    Peristiwa ini bermula pada pagi hari. Pihak ahli waris bahkan sempat berupaya menggembok gerbang SMAN 13 Bandung. Namun, upaya tersebut berhasil dicegah sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menceritakan kejadian tersebut. Ia menerima telepon dari petugas keamanan sekolah yang melaporkan kedatangan pihak penggugat dan kuasa hukum.

    “Untuk kronologis kemarin, jam setengah enam saya ditelepon pihak keamanan sekolah, katanya sedang bersama lawyer dan pihak penggugat. Katanya sekolah akan dilakukan penggembokan,” ujar Henhen, Selasa (10/2/2026).

    Menghadapi situasi tersebut, pihak sekolah meminta kebijaksanaan agar proses belajar siswa tidak terganggu. Permintaan tersebut akhirnya diakomodasi setelah komunikasi dan negosiasi di lokasi.

    “Saya di situ meminta kebijaksanaan karena memang mendadak. Jadi saya minta agar siswa sekolah masuk saja dulu. Adapun ke depan seperti apa nanti tunggu pimpinan,” katanya.

    Situasi di sekitar sekolah sempat ramai, termasuk kawasan SPBU yang berdekatan. Negosiasi kemudian dilakukan setelah pimpinan sekolah hadir.

    “Alhamdulillah permintaan itu didengar. Memang posisinya sudah ramai, termasuk yang di sebelah SPBU juga ramai, dan begitu datang pimpinan terjadi negosiasi,” ucap Henhen.

    Klaim Kepemilikan Tanah

    Dalam pertemuan itu, pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Klaim ini didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Putusan tersebut menyatakan lahan itu milik ahli waris Nyi Mas Entjeh. Pihak penggugat mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri.

    “Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri,” kata Henhen.

    Namun, Henhen menegaskan bahwa pihak sekolah tidak melihat dokumen resmi yang ditunjukkan secara langsung. “Yang saya lihat secara berkas tidak ada, tapi mereka menunjukkan handphone, mungkin ada di situ ya,” ungkapnya.

    Tanggapan Dinas Pendidikan Jawa Barat

    Setelah pihak penggugat meninggalkan lokasi, Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) datang ke sekolah. Disdik Jabar memberikan penegasan terkait sengketa lahan tersebut.

    Henhen menyebut Disdik menilai objek sengketa tidak jelas. Mereka juga tidak membenarkan adanya eksekusi sepihak.

    “Setelah mereka semua pergi, datang dari pihak Disdik dan menyatakan jika objek yang dituju itu tidak jelas dan tidak boleh ada eksekusi baik pengosongan atau penyegelan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa persoalan sengketa lahan semestinya menjadi ranah pemerintah daerah. Bukan pihak sekolah sebagai pengguna fasilitas pendidikan.

    “Jadi berdasarkan itu ya mungkin mengarahnya ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Karena kami di sini hanya penerima manfaat,” katanya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait sengketa lahan SMAN 13 Bandung:

    Aspek Keterangan
    Pihak Penggugat Ahli waris Nyi Mas Entjeh
    Dasar Klaim Putusan PK Nomor 653 PK/Pdt.G
    Tindakan Penggugat Memasang plang sengketa, upaya penggembokan
    Tanggapan Sekolah Meminta kebijaksanaan, melakukan negosiasi
    Tanggapan Disdik Jabar Objek sengketa tidak jelas, eksekusi sepihak tidak dibenarkan

    Henhen memastikan tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar siswa. Meskipun demikian, kejadian tersebut sempat memicu kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.

    “Kalau dampak langsung nggak ada alhamdulillah. Yang terganggu mungkin kemarin arus lalu lintas ya. Untuk hari ini juga alhamdulillah aman lancar,” tuturnya.

    Henhen berpesan kepada siswa agar tetap tenang dan fokus belajar. “Tenang saja menyikapi ini, tetap jaga kondusifitas belajar karena kita mengejar waktu jelang Ramadan sehingga sedang padat,” pungkasnya.

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan langkah pemulihan kepastian hukum hak atas tanah. Langkah ini menyasar transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno.

    Nusron Wahid menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Tim gabungan dari tiga kementerian akan langsung diterjunkan ke lapangan.

    “Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik,” ungkap Menteri Nusron, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/02/2026).

    “Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

    Kronologi Sengketa Lahan

    Kasus ini bermula dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah. Sertipikat tersebut diterbitkan sekitar tahun 1990.

    Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut. Sebagian besar area ini merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan para transmigran.

    Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu. Ini memperumit status kepemilikan lahan.

    Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Proses panjang ini mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.

    Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah. Pembatalan ini meliputi lahan seluas 485 hektare.

    Kesalahan Penafsiran Aturan

    Nusron Wahid menyatakan adanya kesalahan dalam penafsiran pasal yang digunakan untuk pembatalan sertipikat.

    “Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek,” ungkap Nusron.

    Proses mediasi sebenarnya sudah dilakukan sejak Januari 2025. Namun, tidak semua pihak mencapai kesepakatan.

    Mediasi Lanjutan dan Ganti Rugi

    Kementerian ATR/BPN berencana untuk melakukan mediasi kembali. Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertipikat yang akan dipulihkan.

    Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi. Solusi yang adil bagi perusahaan maupun masyarakat terdampak.

    “Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Nusron.

    Dukungan Kementerian Lain

    Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Muhammad Iftitah.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga menegaskan komitmennya. Pihaknya akan meninjau Sertipikat Hak Pakai PT SSC dan membekukan IUP perusahaan.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

    Kementerian/Lembaga Peran dalam Penyelesaian Sengketa
    Kementerian ATR/BPN Memulihkan sertipikat hak milik, membatalkan sertipikat hak pakai tumpang tindih, memimpin mediasi.
    Kementerian Transmigrasi Mengapresiasi respons cepat, mengawal dan mengirim tim ke lapangan.
    Ditjen Minerba ESDM Meninjau sertipikat hak pakai PT SSC, membekukan IUP perusahaan hingga masalah tuntas.
  • Hotel Sultan Jakarta Tetap Sewakan Kamar di Tengah Sengketa Lahan

    Hotel Sultan Jakarta Tetap Sewakan Kamar di Tengah Sengketa Lahan

    Hotel Sultan Jakarta masih terus menawarkan layanan sewa kamar dan apartemen kepada masyarakat. Aktivitas ini terpantau pada Senin, 9 Februari 2026, meskipun status lahannya tengah bersengketa.

    Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan transaksi. PPKGBK menegaskan bahwa tanah dan bangunan Hotel Sultan merupakan milik negara.

    Pengambilalihan aset ini menyusul terbitnya teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco. PT Indobuildco diketahui sebagai pengelola lama Hotel Sultan.

    PPKGBK menjelaskan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco di atas lahan Hotel Sultan telah berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, area tersebut diperintahkan untuk dikosongkan berdasarkan putusan pengadilan.

    Masyarakat diminta mengedepankan kehati-hatian sebelum bertransaksi dengan manajemen hotel saat ini. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

    Pantauan pada berbagai platform pemesanan daring menunjukkan Hotel Sultan Jakarta masih menjalankan aktivitas komersial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi konsumen yang bertransaksi.

    Di area Hotel Sultan, terpasang plang dari Bareskrim Polri. Plang tersebut menerangkan bahwa tanah dan bangunan masih dalam proses penyidikan hukum.

    Daftar Status Hukum Hotel Sultan Jakarta

    Status Keterangan
    Status Lahan Bersengketa, milik negara
    Pengelola Lama PT Indobuildco
    Keputusan Pengadilan Perintah pengosongan (Aanmaning)
    Masa HGB Berakhir sejak 2023
    Peringatan PPKGBK Masyarakat diimbau hati-hati bertransaksi
    Aktivitas Komersial Masih berjalan
    Plang Bareskrim Menyatakan proses penyidikan

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan teguran (Aanmaning) untuk PT Indobuildco. Teguran ini menjadi dasar pengambilalihan tanah dan bangunan Hotel Sultan sebagai aset negara.

    Implikasi hukum dari sengketa ini berpotensi merugikan konsumen. Terutama bagi mereka yang tidak mengetahui status terkini dari properti tersebut.