Pemerintah menjadikan akurasi data sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan hasil validasi terhadap calon penerima bantuan rumah rusak. Sebanyak 27.173 keluarga telah terverifikasi dan diprioritaskan untuk menerima bantuan stimulan.
Amalia menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” ujar Amalia dalam konferensi pers Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
BPS telah menyelesaikan pemadanan data di 46 dari 52 kabupaten dan kota terdampak di tiga provinsi. Enam daerah tidak mengusulkan data.
Dari 115.417 data awal yang diterima, BPS menemukan berbagai anomali, termasuk 6.706 data tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), 4.219 NIK tidak sesuai format, 3.043 data ganda, dan 7.244 NIK unik yang tidak padan.
Setelah pemadanan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, didapatkan 94.205 NIK unik yang padan. Dari jumlah itu, terdapat 90.066 keluarga unik yang diusulkan melalui Surat Keputusan (SK) bupati dan wali kota atau SK yang ditandatangani kepala daerah, kepala kejaksaan negeri, dan kapolres.
Pada 25 kabupaten dan kota dengan SK tiga tanda tangan, teridentifikasi 28.259 keluarga unik. Tingkat kerusakan rumah pada 27.173 keluarga telah diverifikasi.
Berikut adalah rincian tingkat kerusakan rumah yang dialami oleh keluarga penerima bantuan:
| Tingkat Kerusakan | Jumlah Keluarga | Persentase |
|---|---|---|
| Ringan | 12.619 | 46,44% |
| Sedang | 5.501 | 20,24% |
| Berat | 6.942 | 25,55% |
| Hanyut/Hilang | 202 | 0,74% |
| Kerusakan Lain | 1.909 | 7,01% |
| Belum Ditentukan | 1.086 | 3,84% |
Validasi Data Lanjutan
Amalia menambahkan bahwa data keluarga yang tingkat kerusakannya belum dapat ditentukan akan dikembalikan ke pemerintah daerah (pemda) dan BPS daerah untuk validasi lebih lanjut.
“Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

Leave a Reply