Kabar gembira bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan di seluruh Indonesia! Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 akan dibayarkan penuh 100%, tanpa ada pemotongan seperti saat pandemi.
Kepastian ini menjadi angin segar di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Kebijakan pencairan THR penuh diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan mendorong perputaran ekonomi menjelang Lebaran.
Inilah rincian terkait jadwal pencairan, besaran, serta komponen THR 2026 yang perlu Anda ketahui:
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat ada pengurangan komponen Tunjangan Kinerja (Tukin), pemerintah memastikan hak ASN dibayarkan secara penuh pada tahun 2026.
Kebijakan ini berlaku untuk PNS aktif, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan. Jumlah THR yang diterima setara dengan take home pay atau penghasilan rutin bulanan, meliputi gaji pokok beserta seluruh tunjangan yang melekat.
Berdasarkan kalender nasional, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada 20–21 Maret 2026.
Merujuk pola regulasi tahun-tahun sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah, pencairan THR dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran (H-10).
Dengan perhitungan tersebut, perkiraan THR PNS 2026 mulai dicairkan sekitar 10 Maret 2026.
Penyaluran dilakukan bertahap, menyesuaikan kecepatan administrasi di masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Jika terjadi kendala teknis sehingga dana belum diterima sebelum hari raya, pemerintah memastikan pembayaran tetap direalisasikan setelah Lebaran.
Unsur THR Tahun Ini
Mengacu pada ketentuan sistem penggajian ASN, THR terdiri atas beberapa komponen:
- Gaji Pokok: Disesuaikan dengan golongan serta masa kerja masing-masing pegawai.
- Tunjangan Keluarga: Mencakup tunjangan suami/istri dan tunjangan anak.
- Tunjangan Pangan: Dikenal juga sebagai tunjangan beras.
- Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum: Diberikan sesuai eselon maupun jabatan fungsional.
- Tunjangan Kinerja (Tukin): Untuk instansi pusat, atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi instansi daerah, dibayarkan penuh 100 persen.
Bagi pensiunan, komponen THR meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan pensiun.
Walaupun diberikan secara luas, terdapat pengecualian. THR tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara maupun yang sedang diperbantukan di luar instansi pemerintah dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi tempat penugasan tersebut.
Dengan adanya kepastian ini, para aparatur negara diharapkan dapat menyambut Hari Raya dengan lebih tenang serta bijak dalam mengatur penggunaan dana THR yang segera diterima.
Kepala Negara menjelaskan bahwa komponen THR dan gaji ke-13 bagi ASN di instansi pusat, prajurit TNI/Polri, serta hakim mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.
Untuk ASN di instansi daerah, besaran yang diberikan mengikuti ketentuan ASN pusat dengan penyesuaian kemampuan fiskal masing-masing daerah. Para pensiunan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan yang biasa diterima.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa THR dibayarkan sekitar dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri dan mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025. Gaji ke-13 akan disalurkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yakni sekitar Juni 2025.
Estimasi THR PNS Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja
Berikut adalah estimasi maksimal THR PNS dengan masa kerja hingga 10 tahun sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025:
Untuk PNS dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, nominal THR yang diterima akan lebih tinggi, menyesuaikan golongan, pangkat, serta ketentuan masa jabatan.
| Jenjang Pendidikan | Masa Kerja | Estimasi THR |
|---|---|---|
| SD/SMP/sederajat | Kurang dari 10 tahun | Rp 4.285.200 |
| SD/SMP/sederajat | 10–20 tahun | Rp 4.639.000 |
| SD/SMP/sederajat | 20 tahun | Rp 5.052.600 |
| SMA/D-1/sederajat | Kurang dari 10 tahun | Rp 4.907.700 |
| SMA/D-1/sederajat | 10–20 tahun | Rp 5.347.400 |
| SMA/D-1/sederajat | 20 tahun | Rp 5.861.500 |
| D-2/D-3/sederajat | Kurang dari 10 tahun | Rp 5.488.500 |
| D-2/D-3/sederajat | 10–20 tahun | Rp 5.966.100 |
| D-2/D-3/sederajat | 20 tahun | Rp 6.524.200 |
| S-1/D-4/sederajat | Kurang dari 10 tahun | Rp 6.591.000 |
| S-1/D-4/sederajat | 10–20 tahun | Rp 7.160.500 |
| S-1/D-4/sederajat | 20 tahun | Rp 7.825.800 |
| S-2/S-3/sederajat | Kurang dari 10 tahun | Rp 7.764.100 |
| S-2/S-3/sederajat | 10–20 tahun | Rp 8.357.500 |
| S-2/S-3/sederajat | 20 tahun | Rp 9.050.500 |
THR Pimpinan Lembaga Nonstruktural
THR bagi pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural antara lain:
- Ketua/Kepala: Rp 31.474.800.
- Wakil Ketua: Rp 29.665.400.
- Sekretaris: Rp 28.104.300.
- Anggota: Rp 28.104.300.
THR Pejabat Struktural dan PNS Setara
Besaran THR untuk pejabat struktural dan PNS yang setara ditetapkan sebagai berikut:
- Eselon I / pimpinan tinggi utama dan madya: Rp 24.886.200.
- Eselon II / pimpinan tinggi pratama: Rp 19.514.800.
- Eselon III / administrator: Rp 13.842.300.
- Eselon IV / pengawas: Rp 10.612.900.
Pemerintah menegaskan bahwa THR bagi ASN serta prajurit TNI dan anggota Polri terdiri atas sejumlah unsur penghasilan, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lain yang melekat sesuai aturan yang berlaku.
THR 2026 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan akan mulai dicairkan pada 10 Maret dan dibayarkan penuh tanpa potongan.

Leave a Reply