Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan aturan pengelolaan Dana Desa tahun 2026 yang memfokuskan pendanaan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang berlaku sejak 12 Februari 2026. Alokasi sebesar 58,03% atau Rp 34,57 triliun dari Dana Desa akan dialokasikan untuk program KDMP.
"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000," tulis Pasal 15 ayat (3) aturan tersebut, dikutip Minggu (15/2/2026).
Total pagu Dana Desa tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 60,57 triliun. Sisa anggaran Dana Desa di luar KDMP, yaitu sekitar Rp 26 triliun, dialokasikan sebagai pagu Dana Desa reguler.
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung KDMP secara rinci akan diarahkan pada pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan KDMP.
Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai desa, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, serta dukungan implementasi KDMP.
"Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi desa lainnya; dukungan implementasi KDMP; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa; pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa," lanjut Pasal 20 ayat (1).
Skema Pencairan Dana Desa Dibedakan
Skema pencairan Dana Desa dibedakan secara eksklusif. Dana Desa reguler disalurkan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan ke Rekening Kas Desa (RKD). Sementara itu, Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung penyaluran dana.
"Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar," tulis Pasal 24 ayat (1).
Berikut adalah rincian alokasi Dana Desa tahun 2026:
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total Pagu Dana Desa 2026 | Rp 60,57 triliun |
| Alokasi untuk KDMP (58,03%) | Rp 34,57 triliun |
| Pagu Dana Desa Reguler | Rp 26 triliun |

Leave a Reply