Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya dalam sektor ekonomi digital, tidak akan berdampak pada pemungutan pajak digital yang selama ini berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa pajak digital yang disinggung dalam perjanjian dagang dengan AS memiliki perbedaan dengan PPN PMSE yang diterapkan di Indonesia. Febrio menyampaikan hal ini dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
"Ini tolong dibedakan antara pajak digital dengan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, contohnya adalah PMSE. PMSE itu bukan pajak digital," kata Febrio.
Dalam *Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade*, khususnya Section 3 tentang Digital Trade and Technology, Article 3.1 menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh memberlakukan *digital services tax* (DST) maupun pungutan sejenis yang secara *de jure* maupun *de facto* mendiskriminasi perusahaan asal AS.
Febrio menjelaskan bahwa pajak digital yang dimaksud dalam perjanjian tersebut mengacu pada skema global yang menjadi perdebatan internasional, yaitu pemajakan khusus terhadap perusahaan teknologi raksasa dunia yang sebagian besar berbasis di AS, seperti Google dan Netflix. Menurutnya, dampak pungutan tersebut sangat terbatas bagi penerimaan pajak di Indonesia.
"Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti Google, Netflix dan sebagainya. Itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak di Indonesia," tutur Febrio.
Febrio menegaskan bahwa kebijakan PPN PMSE akan tetap berjalan di Indonesia. Kebijakan ini dianggap bersifat non-diskriminatif dan berlaku umum bagi pelaku usaha digital luar negeri yang menjual barang dan jasa kepada konsumen Indonesia, termasuk Google dan Netflix yang telah ditunjuk sebagai pemungut.
"PMSE tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non diskriminatif. Jadi PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PMSE itu tetap berjalan," tegas Febrio.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu turut memberikan penjelasan bahwa perjanjian dagang tersebut tidak serta merta membebaskan pelaku usaha digital tertentu asal AS dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Ketentuan perpajakan dipastikan tetap berlaku secara umum.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, pemajakan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk transaksi digital luar negeri, Indonesia saat ini menerapkan PPN atas PMSE yang diberlakukan secara umum bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE. Saat ini, terdapat sekitar 240 pemungut yang telah memenuhi kriteria tersebut.
Aspek pajak penghasilan tetap mengacu pada ketentuan domestik dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang relevan, termasuk ketentuan mengenai keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan prinsip perlakuan yang setara sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami akan terus mencermati ketentuan resmi serta perkembangan lebih lanjut dan DJP akan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai kewenangan dan koridor hukum perpajakan nasional, serta sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional," jelas Inge.

Leave a Reply