Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengusulkan penggunaan mekanisme Stembus Accord terkait polemik ambang batas parlemen (Parliamentary threshold atau PT). Usulan ini muncul setelah Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mengusulkan PT sebesar 7%.
Hidayat mengingatkan bahwa persoalan ambang batas harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mempertimbangkan penyederhanaan partai politik.
"Kalau diinginkan tidak ada ambang batas itu bertentangan dengan keputusan MK yang menginginkan adanya penyederhanaan partai politik," kata Hidayat.
Menurutnya, penghapusan ambang batas bisa bertentangan dengan keinginan MK terkait penyederhanaan partai di parlemen. Namun, ia khawatir kenaikan PT akan menyebabkan banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.
"Kalau kemudian di atas 4%, apalagi sampai 7% dan seterusnya di atas 4% lah gitu ya, itu tentu akan juga menghadirkan apa yang diputuskan oleh MK yaitu banyaknya pihak yang tidak terwakili di DPR, atau banyaknya suara yang hilang atau yang tidak terwakili karena tidak terpenuhinya parliamentary threshold," ujarnya.
Hidayat menilai angka 4% sebagai angka moderat, tetapi MK telah meminta DPR untuk mengubahnya. Ia menambahkan bahwa dengan ambang batas 4%, sekitar sembilan atau sepuluh partai politik masih bisa masuk DPR, mewakili keragaman ideologi politik di Indonesia.
HNW mengusulkan kembali mekanisme Stembus Accord seperti Pemilu 1999. Konsep ini memungkinkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas untuk bergabung dengan partai lain yang memenuhi ambang batas dalam satu fraksi.
"Tapi bagus juga kalau dibuka peluang yang baru, yaitu dengan merujuk pada apa yang diputuskan oleh MK, yaitu tidak adanya parliamentary threshold tapi juga menghadirkan penyederhanaan partai politik di DPR, atau kelompok fraksi di DPR yaitu mengacu kepada diberlakukannya Stembus Accord seperti tahun 1999," jelasnya.
"Yaitu partai yang tidak mencapai parliamentary threshold, partai yang punya kursi di DPR tapi tidak mencapai parliamentary threshold, dia bisa bergabung dengan partai yang lain sehingga tidak hilang gitu," sambung dia.
Ia mencontohkan pengalaman Partai Keadilan (PK) pada 1999 yang hanya meraih tujuh kursi dan tidak memenuhi ambang batas. Kursi tersebut tidak hangus karena PK bergabung dengan PAN dalam Fraksi Reformasi.
"Karenanya PK tidak hilang, kursi PK yang tujuh itu tidak hilang, karena undang-undang membolehkan kita bergabung dengan Stembus Accord dengan partai yang lain, dalam konteks ini waktu itu kami bergabung dengan fraksi dengan PAN jadilah Fraksi Reformasi, kami menjadi 41 kursi di DPR," tuturnya.
Menurut HNW, Stembus Accord bisa menjadi jalan tengah. Usulan ini juga merujuk pada keputusan MK.
"Di satu pihak parliamentary threshold dikoreksi gitu ya, tapi kemudian juga terjadilah penyederhanaan partai politik di DPR tanpa menghilangkan suara-suara yang menghasilkan kursi di DPR dengan Stembus Accord tersebut," ucapnya.
Surya Paloh sebelumnya menyatakan NasDem tetap konsisten mendorong kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7%. Paloh menilai ambang batas 7% lebih efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan implementasi demokrasi.
"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," ujar Surya Paloh.
Paloh juga menyinggung banyaknya partai politik dan mempertanyakan manfaat demokrasi jika tidak membawa kemanfaatan.
"Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Putusan MK
MK membatalkan ambang batas 4% untuk pemilu DPR melalui putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 dan memerintahkan penyelesaian ambang batas terbaru sebelum Pemilu 2029.
MK memberikan panduan dalam penyusunan ambang batas terbaru:
- Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR;
- Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik;
- Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan
- Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Leave a Reply