Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terkait status tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2024 digelar hari ini. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Gus Yaqut memastikan kehadiran mereka dalam sidang perdana tersebut. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026, mulai pukul 10.00 WIB.
Yaqut menjadi pemohon dalam gugatan perkara bernomor 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, sementara termohonnya adalah KPK Casu Quo Pimpinan KPK.
"Hadir, full tim hadir," kata pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
Melissa menambahkan ada kemungkinan Gus Yaqut akan hadir dalam persidangan, namun pihaknya masih mempertimbangkan situasi.
"Kemungkinan (hadir), masih lihat situasi," ucapnya.
Sebelumnya, Gus Yaqut mengajukan praperadilan untuk melawan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menyatakan kesiapannya menghadapi perlawanan tersebut.
Pada Rabu (11/2/2026), Yaqut telah mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (10/2). Gugatan Yaqut terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
KPK menghormati hak Yaqut untuk mengajukan gugatan praperadilan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak tersangka.
"KPK menghormati hak hukum Tersangka Saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," ujar Budi Prasetyo.
KPK menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Penetapan tersangka dilakukan setelah alat bukti yang cukup terpenuhi.
"Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," ujarnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengonfirmasi bahwa kuota haji termasuk dalam lingkup keuangan negara. KPK masih menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara.
"KPK memastikan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," ujarnya.

Leave a Reply