Makan Bergizi Gratis: MPR Minta Standar Gizi Ditegakkan

Written by

in

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti adanya temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Eddy meminta agar setiap pelanggaran standar kesehatan dan kelayakan menu ditindak tegas.

Kasus terbaru ditemukan di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Menurut Eddy, program MBG merupakan agenda strategis yang berkaitan dengan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pelaksana di lapangan wajib mengelola program ini secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai ujung tombak program, SPPG memiliki peran penting dalam memastikan kualitas layanan, terutama dari segi kesehatan, higienitas, dan kecukupan gizi. Eddy mendorong agar setiap pelanggaran ditindak secara proporsional dan transparan.

"Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan higienitas apalagi jika menyangkut kesehatan anak-anak kita," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Eddy juga menekankan pentingnya standar BGN sebagai instrumen perlindungan publik. Ia menilai pengawasan tidak boleh reaktif, melainkan harus melekat sejak awal melalui audit, evaluasi berkala, dan jalur pelaporan yang terbuka.

"Pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN sesungguhnya adalah instrumen perlindungan publik. Pengawasan harus melekat sejak awal, dengan sistem audit, evaluasi berkala, dan mekanisme pelaporan yang terbuka," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy mendorong penguatan kelembagaan BGN agar memiliki sistem monitoring terintegrasi secara nasional. Ia menilai supervisi perlu berbasis standar kesehatan, kelayakan, serta pemenuhan nilai gizi yang dibutuhkan penerima manfaat.

Eddy menjelaskan, BGN perlu memastikan bahwa setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang berlaku, mulai dari kualitas bahan baku, proses distribusi, higienitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Pengawasan ini harus berbasis data dan dilengkapi dengan sistem pelaporan digital agar bisa dipantau secara real time.

Eddy menegaskan dukungannya terhadap program MBG sebagai komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas gizi anak. Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan program ini sangat bergantung pada penegakan standar, pengawasan yang kuat, dan konsistensi sanksi bagi para pelanggar.

"Tentu kita ingin program ini berhasil dan berkelanjutan. Maka standar harus ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan sanksi dijalankan secara konsisten," tutup Eddy.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *