Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Nias Selatan, Matius Zagato, divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 23 Februari 2026. Vonis ini terkait kasus korupsi pembayaran fiktif pemeliharaan jalan dan jembatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 776 juta.
Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan," ujar majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis, di ruang Kartika Pengadilan Negeri Medan, Selasa (24/2/2026).
Selain hukuman badan, Matius juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 776 juta. Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ia tidak dapat membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.
Hakim As'ad menambahkan, "Bila masih tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun."
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang sebelumnya menuntut hukuman 4 tahun penjara. JPU meyakini bahwa terdakwa melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor serta ketentuan pidana dalam KUHP terbaru.
Dalam persidangan, terungkap bahwa Matius terbukti mengajukan pencairan dana fiktif sebesar Rp 776.715.700 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2024. Padahal, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi dasar pengajuan dana tersebut telah selesai dikerjakan.
Matius kembali melakukan pencairan anggaran dengan menggunakan dokumen palsu, yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah.
Setelah mendengarkan putusan, hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada terdakwa melalui penasihat hukum dan JPU untuk mempertimbangkan apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan banding.

Leave a Reply