Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memberikan tanggapan terkait isu kekurangan pasokan batu bara yang dialami sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini terjadi di tengah rencana pemerintah untuk memangkas kuota produksi batu bara.
Menurut Yuliot, seharusnya pasokan batu bara dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan PLTU. Kewajiban penjualan batu bara untuk pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) direncanakan meningkat menjadi sekitar 30% pada tahun 2026.
Koordinasi dengan PLN juga telah dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengidentifikasi PLTU mana saja yang membutuhkan pasokan batu bara segera.
"Ini agar PLN itu menyampaikan, itu pembangkit-pembangkit mana yang urgent dan juga untuk kebutuhan tersebut, ya kan sudah disampaikan bahwa untuk DMO itu kan sekitar 30% dari total produksi ini digunakan untuk keperluan pemangkit dalam negeri. Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Selain itu, Yuliot menyoroti persoalan distribusi batu bara dari lokasi tambang ke PLTU. Pemesanan batu bara dari tambang harus dilakukan tepat waktu agar tidak menghambat proses pendistribusian.
Ia mencontohkan, PLTU idealnya memiliki cadangan energi primer minimal 20 hari. Sistem pemesanan harus segera dilakukan jika cadangan berkurang. Keterlambatan pengadaan harus dihindari dengan melihat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ada.
Yuliot menambahkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan perhatian serius terhadap potensi gangguan energi primer yang dapat menyebabkan gangguan pasokan listrik.
"Energi primer kan bukan hanya batu bara tetapi juga yang terkait dengan ketersediaan LNG bagi pembangkit dan juga yang disalurkan melalui gas pipa itu juga menjadi prioritas kita," katanya.

Leave a Reply