Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan status bantuan sosial (bansos) tahun 2026 dan desil kesejahteraan secara mandiri. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Realisasi penyaluran bansos reguler Kemensos tahap pertama, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako (Bantuan Pangan Nontunai/BPNT), telah mencapai lebih dari 90 persen pada awal Maret 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan perkembangan tiga program prioritas Kemensos, yaitu bantuan sosial, Sekolah Rakyat, dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pada Senin (2/2/2026) di Jakarta Pusat. Menurut Gus Ipul, distribusi bantuan reguler seperti PKH dan BPNT berjalan sesuai target, meskipun sebagian penerima masih menunggu proses administrasi perbankan.
"Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pemutakhiran (DTSEN) yang perlu buka rekening kolektif (burekol)," kata Gus Ipul, dilansir siaran pers Kemensos.
Pemerintah mengelompokkan masyarakat ke dalam desil kesejahteraan berdasarkan data DTSEN. Kelompok Desil 1 hingga 4 berstatus sebagai sasaran penerima PKH dan BPNT. Masyarakat dapat mengecek posisi desil dan status kepesertaan mereka secara daring dengan langkah berikut:
- Akses portal cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban.
- Masukkan NIK sesuai data KTP.
- Ketik kode keamanan yang tampil di layar. Tekan ikon refresh jika kode tidak terbaca.
- Tekan tombol 'CARI DATA'.
- Sistem akan menampilkan rincian nama, kelompok desil, dan status penerima bansos.
Kemensos menggunakan pembaruan desil DTSEN untuk menentukan target penerima bantuan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan laporan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) secara periodik memperbarui data kelompok ini. DTSEN mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pembaruan data juga berasal dari pemeriksaan lapangan Kemensos dan pemutakhiran pemerintah daerah.
Penyaluran bansos tahap pertama periode Januari-Maret 2026 dijadwalkan bagi sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, akses pangan, pendidikan, kesehatan, gizi, menekan stunting, serta menggerakkan ekonomi lokal.
Berikut adalah rincian nominal uang tunai PKH per tiga bulan:
| Kategori | Nominal |
|---|---|
| Ibu hamil atau nifas | Rp750.000 |
| Anak usia 0-6 tahun | Rp750.000 |
| Anak SD sederajat | Rp225.000 |
| Anak SMP sederajat | Rp375.000 |
| Anak SMA sederajat | Rp500.000 |
| Lansia usia 60 tahun ke atas | Rp600.000 |
| Penyandang disabilitas berat | Rp600.000 |
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp2.700.000 |
Nominal bantuan BPNT adalah Rp200.000 per bulan, atau Rp600.000 per tiga bulan.

Leave a Reply