Junaedi Saibih, seorang pengacara yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap terhadap hakim yang menangani perkara minyak goreng (migor), dinyatakan bebas. Majelis hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum (JPU) tidak berhasil membuktikan keterlibatan Junaedi dalam tindak pidana suap tersebut.
Putusan ini dibacakan oleh ketua majelis hakim, Efendi, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Selasa (3/3/2026). "Mengadili, menyatakan Terdakwa Junaedi Saibih tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternaif kesatu, alternatif kedua, dan alternatif ketiga penuntut umum," ujar hakim Efendi.
Hakim Efendi menambahkan, "Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum."
Majelis hakim berpendapat bahwa Junaedi tidak pernah melakukan perjalanan ke Singapura untuk bertemu dengan Wilmar Group Singapura, yang merupakan pihak prinsipal. Hal ini didasarkan pada bukti berupa paspor Junaedi. Jaksa juga dinilai gagal membuktikan bahwa Junaedi mengetahui adanya upaya suap terkait pengurusan vonis lepas dalam perkara tersebut.
Hakim menyatakan, "Menimbang bahwa hingga sidang pembuktian selesai, penuntut umum tidak berhasil membuktikan adanya meeting of mind, persamaan pemikiran, bertemunya kesamaan pemikiran terdakwa Junaedi Saibih dengan Ariyanto dan Marcella Santoso."
Selain itu, hakim juga menyoroti kurangnya bukti komunikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menyerahkan uang, pembagian peran, atau persetujuan bersama yang dapat diidentifikasi secara tegas. Padahal, menurut hakim, meeting of mind merupakan syarat utama dalam unsur penyuapan.
Majelis hakim juga menemukan bahwa Junaedi tidak terlibat dalam percakapan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan suap dalam perkara ini. Pembayaran kepada Junaedi dinilai sebagai fee jasa advokat yang merupakan hak honorariumnya di Aryanto Arnaldo Law Firm (AALF).
"Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti elektronik yang dibuktikan di persidangan, terdakwa Junaedi Saibih tidak terlibat percakapan yang menyangkut adanya penyuapan atau tindakan pembelaan ke klien yang melanggar hukum," ujar hakim.
Hakim juga menyatakan bahwa bukti berupa group Signal dengan nama anonim belum cukup untuk membuktikan perbuatan suap yang dilakukan Junaedi. Hakim berpendapat belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Junaedi mengetahui rentetan pengurusan vonis lepas tersebut.
Terkait percakapan di Signal yang ditulis terdakwa yang menyatakan bahwa: 'Kita tidak hanya tahu hakim, tapi tahu hukum', hakim menjelaskan bahwa hal tersebut tidak menunjukkan Junaedi mengetahui atau turut serta dalam rangkaian perbuatan suap karena percakapan itu terjadi setelah putusan lepas. Hakim menambahkan, tidak ada fakta yang menyebutkan Junaedi mengetahui rentetan perbuatan suap.
Dengan tidak terbuktinya dakwaan dan tuntutan, hakim menyatakan bahwa tuntutan jaksa terkait pencabutan izin advokat dan pemecatan Junaedi sebagai dosen di Universitas Indonesia gugur dengan sendirinya. Hakim memerintahkan pemulihan hak Junaedi dalam kedudukan dan kemampuannya.
"Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya," ujar hakim.
Junaedi Saibih dibebaskan dari seluruh dakwaan yakni Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sebelumnya, Junaedi Saibih dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta denda Rp 600 juta subsider 150 hari pidana kurungan.
Dalam perkara ini, Marcella Santoso didakwa memberikan suap Rp 40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng. Jaksa mendakwa suap itu diberikan Marcella secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lain, yakni Ariyanto, Juanedi Saibih, serta M Syafei selaku perwakilan pihak korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Marcella, Ariyanto, dan M Syafei juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selain kasus suap, Junaedi juga diadili dalam kasus merintangi penyidikan, di mana ia dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider pidana kurungan selama 150 hari.

Leave a Reply