Pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas menyatakan menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, beserta tiga terdakwa lainnya. Mereka sebelumnya didakwa terkait kasus penghasutan dalam aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa putusan ini adalah bukti independensi proses peradilan di Indonesia tanpa adanya intervensi dari pemerintah.
"Pemerintah menghormati putusan PN Jakarta Pusat yang membebaskan Delpedro Marhaen dkk. Pengadilan telah menunjukkan independensinya, dan pemerintah juga tidak melakukan intervensi apa pun terhadap jalannya persidangan," kata Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (7/3/2026).
Yusril menambahkan bahwa berdasarkan KUHAP yang baru, jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini menjadikan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Ia juga meminta jaksa untuk tidak lagi menggunakan argumentasi "bebas murni" dan "bebas tidak murni" sebagai dasar pengajuan kasasi, seperti yang sering terjadi pada masa KUHAP sebelumnya.

Leave a Reply