Sistem rekrutmen dan skema pengabdian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi sorotan tajam menyusul pernyataan kontroversial seorang alumni berinisial DS. Polemik ini bermula saat DS, yang kini menetap di Inggris, mengunggah konten media sosial mengenai paspor Inggris anaknya dengan narasi enggan menjadikan sang buah hati sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab penerima beasiswa terhadap negara. Menurutnya, program LPDP selama ini terkesan hanya membagikan dana tanpa menciptakan ikatan emosional dan profesional yang kuat antara negara dan penerima beasiswa.
Indra menyoroti proses seleksi yang dianggap kurang tajam dalam menjaring kandidat yang benar-benar memiliki visi membangun Tanah Air. Ia menyebut fenomena awardee yang enggan pulang sebenarnya telah terjadi selama puluhan tahun. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai di dalam negeri sering kali menjadi alasan utama para lulusan luar negeri memilih berkarier di negara lain dengan imbalan yang jauh lebih besar.
Guna meminimalisir kejadian serupa, Indra menyarankan pemerintah untuk mengadopsi sistem beasiswa dari negara maju seperti Korea Selatan atau Malaysia. Di negara-negara tersebut, penerima beasiswa sudah memiliki kejelasan jalur karier dan posisi kerja yang akan ditempati setelah lulus. Dengan begitu, ilmu yang didapat di luar negeri dapat langsung diaplikasikan secara tepat guna.
"Bandingkan dengan model beasiswa di luar negeri. Tidak pernah dilepas begitu saja. Dalam arti, karier mereka sudah dipikirkan. Kalau sekarang misalnya saya diberi LPDP, meski sudah tanda tangan kontrak akan kembali, tapi kalau melihat peluang di luar negeri lebih baik, maka dia bisa saja memilih tinggal di sana," ujar Indra pada Sabtu (21/2/2026).
Klarifikasi Pihak LPDP Terkait Status DS
Merespons kegaduhan yang terjadi, pihak LPDP menyatakan sangat menyayangkan sikap DS yang dianggap tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme. Kendati demikian, secara hukum, DS dinyatakan sudah tidak memiliki keterikatan lagi dengan LPDP karena telah menyelesaikan kewajiban pengabdiannya.
Berdasarkan catatan lembaga, DS merampungkan studi S2 pada 31 Agustus 2017. Sesuai aturan, alumni wajib mengabdi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2n+1). Untuk DS yang menempuh studi dua tahun, total masa pengabdian yang diwajibkan adalah lima tahun, dan durasi tersebut telah terpenuhi.
Meski perikatan hukum telah berakhir, LPDP tetap berupaya menjalin komunikasi dengan DS. Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan ini mengimbau agar para alumni lebih bijak dalam bermedia sosial dan selalu menjaga sensitivitas publik serta memahami esensi kewajiban kebangsaan bagi setiap penerima beasiswa negara.

Leave a Reply