Pembentukan Lembaga Pengawas PDP Mendesak untuk Transfer Data

Written by

in

Ketiadaan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi sorotan. Hal ini dinilai menimbulkan celah krusial terkait komitmen Indonesia dalam membuka transfer data pribadi lintas negara, termasuk dengan Amerika Serikat melalui Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga PDP selambatnya dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Lembaga ini dipandang penting karena memiliki otoritas untuk menilai kelayakan perlindungan data di negara tujuan.

Chairman Lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha, menegaskan bahwa UU PDP mengatur penilaian kesetaraan perlindungan data lintas negara harus dilakukan oleh Lembaga Pengawas PDP sebagai otoritas independen.

"Dalam konstruksi normatif Undang-Undang PDP, transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan standar Indonesia. Penilaian atas kesetaraan tersebut secara eksplisit diberikan kepada Lembaga PDP sebagai otoritas independen. Hingga saat ini, lembaga tersebut belum terbentuk dan belum menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan undang-undang," ujar Pratama kepada detikINET, Selasa (24/2/2026).

Menurut Pratama, tanpa kehadiran lembaga tersebut, pengakuan suatu negara dengan perlindungan data yang memadai berpotensi kehilangan landasan evaluasi yang objektif dan independen.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah memang dapat mengambil langkah sementara melalui regulasi atau keputusan eksekutif. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya menggantikan peran lembaga pengawas independen sebagaimana diatur undang-undang.

"Tanpa lembaga independen yang memiliki mandat, kompetensi teknis, serta legitimasi hukum untuk melakukan evaluasi tersebut, maka keputusan pengakuan adequacy berpotensi dipersepsikan sebagai keputusan politik, bukan sebagai hasil audit normatif dan teknis yang objektif," ujarnya.

Desain kelembagaan dalam UU PDP sengaja memisahkan fungsi pembuat kebijakan dan pengawas kepatuhan. Hal ini bertujuan menjaga prinsip checks and balances dalam tata kelola data nasional.

"Apabila fungsi penilaian dilakukan oleh cabang eksekutif yang juga menjadi pihak dalam perjanjian internasional, maka prinsip checks and balances menjadi tereduksi. Independensi otoritas pelindungan data merupakan fondasi kepercayaan publik dan kredibilitas internasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Pratama menilai ketiadaan Lembaga Pengawas PDP bukan hanya persoalan administratif, tetapi berdampak langsung pada kepastian hukum dan perlindungan hak digital masyarakat.

Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan setiap transfer data lintas negara dilakukan secara aman, sah, dan sesuai standar perlindungan yang berlaku. Potensi sengketa hukum, ketidakpastian regulasi, dan penurunan kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi dapat meningkat tanpa pengawasan independen.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *