Hakim Ingatkan Sidang Praperadilan Gus Yaqut Tanpa Lobi

Written by

in

Sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) terkait status tersangka kasus korupsi kuota haji digelar di PN Jakarta Selatan. Hakim sidang meminta semua pihak untuk fokus pada pembuktian.

Hakim menegaskan pada Selasa (3/3/2026) bahwa persidangan ini bebas dari praktik transaksional, suap, gratifikasi, atau janji pemberian uang. Penyelesaian perkara ini murni berdasarkan pembuktian.

Hakim juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghubungi pejabat pengadilan dengan tujuan memenangkan perkara. Apabila ada pihak yang mengatasnamakan hakim dan menawarkan bantuan dengan imbalan uang, hal tersebut dipastikan sebagai penipuan dan diminta untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA).

Pihak Yaqut telah menyampaikan permohonan dalam gugatan ini. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu (4/3) pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Yaqut meminta pengadilan untuk membatalkan status tersangka yang diberikan KPK. Tim pengacara Yaqut berpendapat bahwa bukti yang digunakan KPK tidak sah.

Mellisa Anggraini, pengacara Yaqut, menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak memenuhi syarat kecukupan bukti, baik terkait tuduhan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus maupun terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan KMA Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, kata Mellisa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Mellisa juga menyoroti penggunaan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 tahun 2024 sebagai alat bukti oleh KPK. Menurutnya, KMA tersebut merupakan rujukan Yaqut dalam membagi kuota haji tambahan yang diterima Indonesia.

Menurut Mellisa, penggunaan KMA 130 Tahun 2024 sebagai salah satu dari dua alat bukti yang cukup tidak memenuhi syarat kecukupan bukti mengenai adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan KMA tersebut.

Pihak Yaqut berdalih bahwa KMA 130 tahun 2024 didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Pembagian kuota haji tambahan yang dilakukan Yaqut dinilai tidak melanggar aturan mana pun.

Mellisa menjelaskan bahwa pembagian tersebut didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, sesuai dengan diskresi Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan keadaan atau perubahan di lapangan demi kelancaran serta keamanan penyelenggaraan ibadah haji untuk menekan jatuhnya korban jiwa jemaah haji saat ibadah haji berlangsung.

Hal ini juga didasarkan kepada kesepakatan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, Taslimatul Hajj atau MoU, yang mana menyatakan kuota haji tambahan diperuntukkan untuk zona reguler 10.000 dan zona khusus 10.000. Diperuntukkan untuk haji, jemaah haji reguler 10.000 dan jemaah haji khusus 10.000," katanya.

Yaqut meminta pengadilan untuk membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan KPK karena dianggap tidak sah dan tidak memiliki dua alat bukti yang cukup.

Mellisa menjelaskan bahwa selama tidak ada dua alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa KMA 130 Tahun 2024 merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, maka terbukti bahwa saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, tidak terdapat atau tidak didasarkan pada kecukupan alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Diketahui, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka korupsi kuota haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK menuduh kebijakan Yaqut yang membagi kuota haji tambahan Indonesia telah merugikan negara.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *