Kemensos Libatkan Pendamping PKH Cek Penerima BPJS PBI

Written by

in

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia untuk melakukan ground check terhadap 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah ini diambil untuk menonaktifkan atau mengalihkan kepesertaan kepada yang lebih membutuhkan.

“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Peserta PBI dapat dinonaktifkan jika hasil pendataan menunjukkan bahwa data pribadi mereka tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran. Hal ini bisa disebabkan kondisi ekonomi yang membaik atau ketidaksesuaian data administrasi. Namun, Kemensos memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi jika terjadi kesalahan pendataan.

Gus Ipul menegaskan bahwa penonaktifan massal PBI BPJS tidak akan mengurangi jumlah penerima bantuan.

Menurut Saifullah, penonaktifan dilakukan untuk memutakhirkan data dan mengalihkan kepesertaan PBI-JK dari kelompok mampu (desil 6-10 DTSEN) ke kelompok tidak mampu (desil 1-5).

“Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi, tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap,” kata Saifullah.

Mensos menambahkan, masyarakat yang dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi jika membutuhkan layanan kesehatan.

Gus Ipul kembali menegaskan bahwa penonaktifan massal PBI BPJS tidak akan mengurangi jumlah penerima bantuan.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Kemensos terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan PBI-JK.

Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing. Kemensos menetapkan, Kemenkes meneruskan ke BPJS Kesehatan untuk anggaran, dan BPJS Kesehatan membayarkan ke rumah sakit.

“Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.

Berikut adalah rincian peran masing-masing instansi dalam program PBI-JK:

Instansi Peran
Kemensos Menetapkan penerima bantuan
Kemenkes Meneruskan anggaran ke BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Membayarkan klaim ke rumah sakit

Koordinasi yang baik antar instansi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program PBI-JK.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *