MUI Tegaskan Sikap Soal Board of Peace: Tolak Jika Rugikan Palestina

Written by

in

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan posisinya terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). MUI berperan sebagai pemberi nasihat moral, bukan pengambil keputusan terkait forum yang akan menggelar rapat perdana pada 19 Februari 2026 itu.

MUI menyatakan akan mendukung langkah yang membawa kebaikan. Namun, MUI menolak jika kebijakan forum tersebut merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menyampaikan sikap prinsipil MUI terhadap BoP. Keberpihakan pada Palestina menjadi ukuran utama dukungan atau penolakan.

“Sedari awal MUI tidak dalam posisi membikin keputusan soal BoP. Sejak awal kita menyampaikan bahwa BoP itu kalau memang tidak berpihak kepada Palestina, tidak untuk kemerdekaan Palestina, maka keluar saja,” kata Cholil saat Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Cholil mengungkapkan sikap itu juga telah disampaikan langsung dalam dialog dengan Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memilih strategi tetap masuk ke dalam forum untuk memengaruhi arah kebijakan dari internal.

“Dalam dialog tidak ada keputusan. Kata beliau ingin mengubah dari dalam. Saya sampaikan, skeptis Pak Presiden,” ujarnya.

MUI menyampaikan sejumlah alasan kehati-hatian, termasuk rekam jejak pihak-pihak yang terlibat dalam inisiatif tersebut yang dinilai tidak konsisten membela kedaulatan Palestina. Serangan di wilayah konflik juga masih terus terjadi.

Kekhawatiran MUI Terhadap BoP

MUI mengingatkan agar keterlibatan Indonesia dalam skema BoP, termasuk kemungkinan kontribusi pendanaan dan misi perdamaian, tidak memperkuat penjajahan dalam bentuk baru.

Terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian, MUI memberikan catatan tegas soal mandat dan batas peran.

“Kami setuju perdamaian, tapi kami pesankan jangan sampai tentara kita untuk melucuti para pejuang kemerdekaan Palestina. Di situ kami tidak sepakat,” kata Cholil.

Menurut Cholil, Presiden menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam BoP tidak berarti mengikuti seluruh keputusan forum. Setiap negara tetap bisa mengambil sikap mandiri sesuai prinsipnya.

“Masuk BoP tidak otomatis akan ikut semua apa yang dilakukan oleh BOP. Ketika tidak sesuai dengan prinsip negara masing-masing, dia akan absen. Kalau memang tidak membawa kebaikan dan pengaruh, kami akan keluar,” ujarnya menirukan penjelasan Presiden.

Peran MUI dalam Isu Perdamaian

Cholil menegaskan peran MUI adalah mendukung kebijakan yang baik bagi kemanusiaan dan keadilan. MUI juga akan mengingatkan bila ada langkah yang menyimpang dari prinsip tersebut.

“Kalau dibilang kami mendukung, ya kami mendukung yang baik. Yang tidak baik kami tidak dukung. Kami memberi nasihat. Posisi kami mitra yang baik dan menyuarakan suara rakyat,” katanya.

Perbedaan antara MUI dan pemerintah terletak pada strategi, bukan tujuan akhir.

Kesepakatan Tujuan Akhir

MUI dan pemerintah bersepakat bahwa penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan Palestina harus didukung.

“Yang kita sepakat adalah seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kita sepakat mendukung kemerdekaan Palestina, yang berbeda hanya strateginya,” kata Cholil.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian MUI terkait Board of Peace:

Poin Perhatian Penjelasan
Keberpihakan pada Palestina MUI akan menolak jika BoP tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina.
Rekam Jejak Pihak Terlibat MUI menyoroti ketidakkonsistenan pihak-pihak yang terlibat dalam membela kedaulatan Palestina.
Mandat Pasukan Perdamaian MUI tidak setuju jika pasukan perdamaian melucuti pejuang kemerdekaan Palestina.
Kontribusi Pendanaan MUI mengingatkan agar pendanaan tidak memperkuat penjajahan dalam bentuk baru.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *