Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Tiga anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.
Ketiga tersangka tersebut adalah Indra Jaya Usman alias IJU dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim dari Partai Golkar, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip, seorang politisi dari Partai Perindo.
“Iya, berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, Jumat (13/2/2026).
Humas Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kelik Trimargo, membenarkan pelimpahan berkas ketiga tersangka. Namun, jadwal persidangan belum ditetapkan.
“Belum ditentukan hari sidangnya,” ucap Kelik.
Meskipun jadwal sidang belum ditentukan, majelis hakim yang akan mengadili perkara ini telah ditunjuk. Dewi Santini akan bertindak sebagai ketua majelis, dengan anggota I Made Gede Trisnajaya Susila dan Irawan Ismail.
“Tiga-tiganya sama semua majelisnya,” jelas Kelik.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mataram, kasus ini terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda untuk setiap tersangka. Muhammad Nashib Ikroman alias Acip terdaftar dengan nomor perkara 18/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, Indra Jaya Usman alias IJU dengan nomor perkara 17/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, dan Hamdan Kasim dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr.
Daftar Penerima Gratifikasi dan Nominal
Dalam kolom barang bukti di SIPP PN Mataram, terungkap sejumlah nama anggota DPRD NTB yang diduga menerima gratifikasi, lengkap dengan nominalnya. Berikut daftar nama dan nominal yang tercantum:
Sebelum melihat daftar nama penerima gratifikasi, perlu digarisbawahi bahwa status mereka masih sebagai pihak yang diduga terlibat dan akan dibuktikan lebih lanjut di pengadilan.
| Nama Penerima | Nominal (Rp) |
|---|---|
| Marga Harun | 200.000.000 |
| Lalu Irwansyah (melalui sopir Mustafa Bakri) | 100.000.000 |
| Burhanuddin | 200.000.000 |
| Muhannan Mu'min Mushonaf | 200.000.000 |
| Salman | 150.000.000 |
| Hulaemi | 150.000.000 |
| Wahyu Apriawan Riska | 150.000.000 |
| Ruhaiman | 150.000.000 |
| Rangga Danu Meinaga Adhitama | 200.000.000 |
| Lalu Arif Rahman Hakim | 200.000.000 |
| TGH Muliadi | 150.000.000 |
| Nurdin Marjuni | 180.000.000 |
| Harwoto | 170.000.000 |
Barang Bukti Lainnya
Selain daftar penerima gratifikasi, kolom barang bukti juga merinci beberapa hal lain, termasuk kegiatan Desa Berdaya yang merupakan program unggulan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Terdapat juga nominal sebesar Rp 76 miliar yang berasal dari Nursalim.
Tercantum pula salinan lengkap dengan tanda tangan asli penginputan usulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2025 dari saksi H Salman, data SIPD pada Mei 2025 untuk Program 2026 atas nama Hj Rohani dan dokumen usulan SIPD atas nama Hj Nanik Suryatiningsih, serta print out hasil reses 2025 pada SIPD RI (Anggota DPRD NTB yang baru) yang didapatkan dari Iswandi.
Barang bukti lainnya meliputi satu bundel program kegiatan dari ASN Bappeda NTB bernama Firman, salinan pesan WhatsApp tentang pengisian daftar "By Name By Address" (BNBA) beserta tanda tangan saksi Abdul Rahim, dan kuitansi Nomor 005 yang melampirkan keterangan pembayaran utang modal usaha gas dari Ibrahim senilai Rp 200 juta kepada penerima bernama Habib.
Surat Edaran Gubernur dan Dokumen Pergeseran Anggaran
Terdapat tiga surat edaran Gubernur NTB dari Dr. Nursalim tentang pedoman dan pelaksanaan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 6 Januari 2025, 7 Maret 2025, dan 9 Mei 2025.
Terakhir, tercantum dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satker Perangkat Daerah NTB Tahun 2025 untuk kegiatan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB yang didapatkan dari Nursalim. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/Kota, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer maupun sekunder pada Daerah Irigasi dengan luas mencapai ribuan hektare (Dinas PUPR NTB), penataan prasarana pertanian (Distanbun NTB), pengelolaan destinasi pariwisata (Dinas Pariwisata NTB), penyediaan perlengkapan jalan (Dinas Perhubungan NTB), dan urusan penyelenggaraan PSU permukiman (Disperkim NTB).

Leave a Reply