Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana damai dan rukun menjelang bulan puasa.
Penegasan ini disampaikan usai peresmian gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Menurutnya, menyambut Ramadan seharusnya dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan tindakan yang meresahkan.
"Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ibadah berjalan tertib. Menjawab pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.
"Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.
Selain sweeping, Pramono juga menyoroti kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang sering menimbulkan kerawanan dan tawuran. Ia menyatakan kegiatan yang berpotensi memicu keributan tidak akan diizinkan.
"Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan," imbuhnya.
Dasar Hukum Pelarangan Sweeping Ormas
Pelarangan sweeping oleh ormas didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Berikut adalah contoh dasar hukum yang relevan:
| Dasar Hukum | Deskripsi |
|---|---|
| Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 | Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. |
| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | Mengatur tentang hak dan kewajiban ormas, serta larangan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ketertiban umum. |
| Peraturan Daerah yang relevan | Perda yang mengatur ketertiban umum dan keamanan di wilayah DKI Jakarta. |
Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tenang.

Leave a Reply