Jamintel Awasi Dana Desa di Sumut, Gandeng BPD

Written by

in

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) untuk mengawasi penggunaan dana desa. Upaya ini melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Reda menyampaikan hal ini saat sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kejari dan DPC Abpednas di Sumut.

Reda menjelaskan bahwa kepala desa mempertanggungjawabkan keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan aplikasi Dana Desa dari Kemendagri. Ia menekankan pentingnya penguasaan aplikasi Dana Desa bagi Kajari dan Asintel untuk memantau laporan keuangan desa.

Namun, Reda mengakui bahwa Kajari mungkin kesulitan memverifikasi pertanggungjawaban hanya melalui Siskeudes. Oleh karena itu, peran BPD menjadi krusial untuk memantau implementasi program di lapangan.

"Di sinilah perannya Kepala Kejari ini karena ini kan agak sulit karena pertanggungjawabannya hanya memang melalui Siskeudes atau rilnya bagaimana di lapangan, oleh karena itu Kajari-Kajari ini butuh bantuan dari BPD karena BPD ini kan merencanakan dari awal program di desa dan juga nanti bisa menginformasikan melihat apakah memang yang ada di Siskeudes ini memang benar-benar ril dibangun di desanya masing-masing," ujarnya.

Manfaatkan Peran Strategis BPD

Kajari diminta untuk memanfaatkan dan bekerjasama dengan BPD, mengingat peran BPD sejak awal dalam merancang pembangunan desa bersama kepala desa.

"Manfaat itu kolega BPD, kerjasamakan dengan baik, mereka ini adalah unsur terdepan dalam menjaga tata kelola keuangan desa, di mana para anggota BPD ini yang awalnya dengan kepala desa merancang pembangunan di desa, saya harapkan para Kajari bina ini teman-teman BPD jangan diganggu karena mereka bisa langsung laporan ke Jamintel tanpa diketahui Asintel pun nggak tahu itu, Kajati nggak tahu karena langsung laporan ke saya, ada di sistem," sebutnya.

Tujuan Pengawasan Dana Desa

Reda menuturkan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik. Ia meminta Kajari untuk membimbing BPD dalam proses tersebut.

"Saya ingin tata kelola keuangan desa baik dari APBN maupun APBD itu bisa dibantu, disupport, dibimbing oleh para Kajari," tuturnya.

Berikut ini adalah gambaran umum alur pengawasan dana desa yang melibatkan berbagai pihak:

Tahapan Pihak Terlibat Aktivitas
Perencanaan Kepala Desa, BPD Merancang program pembangunan desa
Pelaksanaan Kepala Desa, Perangkat Desa Melaksanakan program sesuai perencanaan
Pengawasan Internal BPD Memantau pelaksanaan program dan memberikan masukan
Pengawasan Eksternal Kajari, Kejaksaan Tinggi, Jamintel Melakukan audit dan investigasi jika ada indikasi penyimpangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa Menyusun laporan keuangan melalui Siskeudes

Dengan sinergi antara Kejari dan BPD, diharapkan pengelolaan dana desa di Sumatera Utara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *