Menjelang Lebaran, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang dinantikan para pekerja. Bagaimana perhitungan THR bagi karyawan yang belum genap setahun bekerja? Pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan tetap berhak menerima THR secara proporsional.
Besaran THR dihitung berdasarkan lama masa kerja. Berikut penjelasan lengkap mengenai cara menghitung THR prorata, potongan pajak, hingga batas waktu pembayarannya.
Sebelum membahas perhitungan, penting untuk memahami definisi prorata.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menjelaskan bahwa THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Prorata berarti pembagian proporsional sesuai jangka waktu atau porsi tertentu dari satu periode penuh. Dalam konteks ini, THR prorata adalah THR bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun.
Karyawan yang baru bekerja beberapa bulan tetap berhak atas THR, dengan jumlah yang disesuaikan dengan masa kerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) peraturan yang sama, yang menegaskan hak pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun untuk menerima THR.
Adanya dasar hukum ini melindungi hak pekerja menerima THR, baik yang sudah bekerja lebih dari setahun maupun kurang.
Syarat Mendapatkan THR Prorata
Ketentuan THR prorata mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Berikut adalah penjelasannya:
1. Masa Kerja Minimal
Syarat utama mendapatkan THR adalah masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. THR prorata berlaku bagi karyawan dengan masa kerja antara 1 hingga 12 bulan. Semakin lama masa kerja, semakin besar THR yang didapatkan.
2. Dasar Perhitungan Upah
Besaran THR prorata dihitung dari upah bulanan. Jika karyawan menerima gaji tanpa tunjangan, upah bersih menjadi dasar perhitungan. Jika ada upah pokok dan tunjangan tetap, keduanya dijumlahkan. Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transport berdasarkan kehadiran, umumnya tidak termasuk perhitungan THR.
3. Status Pekerjaan
Status karyawan (tetap atau kontrak) mempengaruhi perhitungan dasar upah. Untuk karyawan tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT), perhitungan didasarkan pada gaji bulanan terakhir, termasuk tunjangan tetap. Pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung dari rata-rata penghasilan bulanan selama masa kerja.
4. Aturan Internal Perusahaan
Jika perusahaan memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang menetapkan besaran THR lebih tinggi dari aturan pemerintah, ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja wajib diikuti.
5. Karyawan Berhenti Sebelum Hari Raya
Bagi karyawan tetap (PKWTT), jika hubungan kerja berakhir dalam 30 hari sebelum hari raya, mereka tetap berhak menerima THR. Namun, karyawan kontrak (PKWT) yang masa kontraknya berakhir sebelum hari raya tidak wajib dibayarkan THR.
6. Karyawan Mutasi
Karyawan yang dipindahkan ke perusahaan lain dalam satu grup dan masa kerjanya berlanjut tetap berhak atas THR di perusahaan baru, selama belum menerima THR dari perusahaan sebelumnya. Masa kerja di perusahaan lama biasanya diakumulasikan untuk menentukan besaran THR.
Cara Menghitung THR Prorata
Perhitungan THR prorata mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1): pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan berhak menerima THR proporsional.
Rumusnya adalah: (Masa kerja dalam bulan / 12) x 1 bulan upah. Satu bulan upah adalah gaji bulanan yang menjadi dasar perhitungan, yaitu upah pokok atau upah pokok ditambah tunjangan tetap.
Contoh: Karyawan bekerja 6 bulan dengan gaji Rp5.000.000. Perhitungannya: (6/12) x Rp5.000.000 = Rp2.500.000. Karyawan tersebut berhak menerima THR sebesar Rp2.500.000.
Cara Hitung THR Bersih Setelah Pajak
THR termasuk objek PPh Pasal 21 dan dihitung menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Pajak dihitung dari total penghasilan bulan saat THR dibayarkan (gaji + THR).
Contoh: Gaji bulanan Rp5.000.000, THR prorata (6 bulan) Rp2.500.000, total penghasilan Rp7.500.000. Jika status TK/0 dengan tarif TER 2 persen, maka PPh 21 adalah 2% x Rp7.500.000 = Rp150.000.
THR bersih yang diterima: Rp2.500.000 – Rp150.000 = Rp2.350.000.
Jadwal Pembayaran THR Prorata 2026
Pembayaran THR diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, Pasal 4: THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
Untuk Idul Fitri 1447 H yang diperkirakan jatuh pada 20 atau 21 Maret 2026, perusahaan wajib mencairkan THR paling lambat sekitar 11-13 Maret 2026. Banyak perusahaan yang menyalurkan THR lebih awal, sekitar dua minggu sebelum lebaran (H-14), atau sekitar 7 Maret 2026.
Dengan jadwal ini, pekerja memiliki waktu untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya.
Sanksi Jika Perusahaan Tidak Membayar THR
Kewajiban pembayaran THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Pasal 10 menegaskan perusahaan wajib membayar THR sesuai ketentuan.
Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR:
- Sanksi Administratif: Teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, hingga pembekuan izin usaha.
- Denda: 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan, dan tidak menghapus kewajiban membayar THR penuh.
- Gugatan Perdata: Karyawan berhak menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
- Sanksi Pidana: Pasal 185 UU Ketenagakerjaan mengatur ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelanggar ketentuan pembayaran upah dan THR.
Langkah yang Bisa Ditempuh Karyawan
Jika perusahaan tidak membayar THR, karyawan dapat:
- Melapor ke Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan.
- Mengupayakan penyelesaian secara bipartit dengan perusahaan.
- Mengajukan mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat.
- Mengajukan gugatan ke PHI sebagai langkah hukum terakhir.
Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum yang jelas atas hak pekerja untuk menerima THR.
Demikian penjelasan cara menghitung THR prorata bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun, lengkap dengan syarat dan contohnya.

Leave a Reply