Category: Ekonomi

  • Gelombang Migrasi Warga Selandia Baru ke Australia Meningkat, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

    Gelombang Migrasi Warga Selandia Baru ke Australia Meningkat, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

    Lebih dari 70.000 warga Selandia Baru telah meninggalkan negara itu dalam satu tahun terakhir. Jumlah ini hampir setara dengan 1,4% dari total 5,1 juta penduduk Selandia Baru. Arus keluar warga terbesar dalam beberapa dekade ini mulai menimbulkan kekhawatiran serius di negara tersebut.

    Australia menjadi tujuan utama bagi sebagian besar warga Selandia Baru yang memilih pindah. Fenomena ini bukan hal baru, namun intensitas dan konteksnya kini berbeda, jauh melampaui tren migrasi sebelumnya.

    Selandia Baru sebenarnya telah mencatat kepergian warganya dalam jumlah moderat selama beberapa dekade. Umumnya, arus kepergian ini diimbangi oleh kedatangan imigran dari luar negeri. Namun, dalam dua tahun terakhir, kepergian warga Selandia Baru meningkat tajam.

    Peningkatan ini bertepatan dengan pasar tenaga kerja yang lemah dan persepsi stagnasi ekonomi di Selandia Baru. Kondisi ini membuat perbandingan dengan Australia semakin sering muncul di media sosial dan surat kabar.

    Dulunya, migran yang pergi adalah kaum muda pencari pengalaman. Kini, semakin banyak pekerja berpengalaman yang pergi tanpa rencana kembali. Pergeseran ini menunjukkan Selandia Baru mungkin menghadapi lebih dari sekadar siklus migrasi biasa.

    Angka-angka menunjukkan eksodus warga Selandia Baru telah memasuki fase luar biasa. Sebelum pandemi, Selandia Baru mencatat kehilangan sekitar 3.000 warga per tahun, menurut data Stats NZ.

    Namun, lebih dari 71.000 warga Selandia Baru beremigrasi dalam periode 12 bulan hingga Oktober 2025. Hanya sekitar 26.000 orang yang kembali pada periode yang sama.

    Situasi serupa pernah terjadi selama dua tahun krisis keuangan global pada 2011–2012. Saat itu, Selandia Baru kehilangan lebih dari 40.000 warga, namun momen tersebut bersifat sementara dan terkait keadaan sulit global.

    Perbedaannya, menurut para analis, adalah arus kepergian saat ini tetap tinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

    Paul Spoonley, profesor emeritus di Universitas Massey, Selandia Baru, menganggap jumlah kepergian ini "mengkhawatirkan". Hal ini karena, meskipun angkanya mirip 2011–2012, lebih banyak warga asing di Selandia Baru juga turut pergi.

    Fakta ini "memperkuat tren [kepergian] yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat," kata Spoonley.

    Australia Jadi Tujuan Favorit

    Australia adalah tujuan bagi sekitar 60% warga Selandia Baru yang meninggalkan negara mereka, berdasarkan data resmi beberapa tahun terakhir. Lebih dari 700.000 warga Selandia Baru, sekitar 13% dari populasi, saat ini tinggal di Australia.

    Ada juga sekitar 100.000 orang yang lahir di Australia tetapi memiliki kewarganegaraan Selandia Baru. "Hal itu adalah daya tarik besar bagi banyak orang yang memiliki koneksi sosial di sana," kata sosiolog Francis Collins kepada media Selandia Baru, 1News.

    Faktor Ekonomi Mendorong Migrasi

    Peningkatan jumlah warga Selandia Baru yang meninggalkan negara mereka sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi.

    "Faktor yang menjelaskan kepergian tersebut adalah lemahnya pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran 5,3% (tertinggi dalam hampir satu dekade) dan pengurangan jumlah pekerjaan di sektor publik," jelas sosiolog Paul Spoonley kepada BBC Mundo.

    Perekonomian yang melambat, dengan pertumbuhan PDB sekitar 1% pada 2025 menurut perkiraan resmi, diperparah oleh kemerosotan daya beli. Upah tumbuh lebih lambat dibandingkan harga kebutuhan pokok dan perumahan.

    Warga Selandia Baru semakin tergoda oleh "upah yang lebih baik di negara lain, perekrutan aktif oleh sektor dan perusahaan tertentu yang menawarkan berbagai insentif seperti biaya relokasi yang ditanggung," papar Spoonley.

    "Faktor lain adalah kekuatan pasar tenaga kerja di negara-negara yang lebih besar. Mereka punya lebih banyak pilihan dalam hal sektor pekerjaan dan kemungkinan untuk berkembang," tambah Spoonley.

    Australia menawarkan kondisi yang lebih menarik bagi pencari kerja. Pasar tenaga kerja di sana dinamis, dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dan upah rata-rata yang jauh lebih tinggi.

    Ditambah lagi dengan kondisi kerja yang lebih baik, seperti pembayaran tambahan untuk lembur, akhir pekan, dan hari libur yang tidak dijamin oleh hukum di Selandia Baru.

    Perbandingan Peluang Kerja Selandia Baru vs. Australia

    Sektor Gaji Rata-rata Australia (per tahun) Kondisi Kerja Australia
    Perawat A$85.000 – A$90.000 (Rp1,01 M – Rp1,07 M) Pembayaran tambahan untuk lembur, akhir pekan, hari libur
    Polisi US$75.000+ (per bulan) Perumahan gratis atau subsidi
    Pertambangan & Konstruksi Upah kompetitif Ekonomi tumbuh >2% tahun lalu, kebutuhan tenaga kerja terampil tinggi

    Ambil contoh sektor kesehatan, gaji rata-rata seorang perawat di Australia sekitar A$85.000 hingga A$90.000 per tahun, atau sekitar Rp1,01 miliar hingga Rp1,07 miliar, menurut data platform Seek. Pada tahun lalu saja, lebih dari 10.000 perawat Selandia Baru mendaftar untuk bekerja di Australia.

    Hal serupa terjadi di sektor keamanan. Sebanyak 212 polisi Selandia Baru meninggalkan negara itu antara Januari 2023 dan April 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh kepolisian Selandia Baru.

    Para polisi itu menerima tawaran dari lembaga-lembaga Australia, yang dalam beberapa kasus menawarkan gaji lebih dari US$75.000 per bulan, ditambah perumahan gratis atau subsidi. Pertambangan dan konstruksi juga termasuk sektor-sektor yang menarik tenaga kerja terampil dari Selandia Baru.

    Ekonomi Australia tumbuh lebih dari 2% tahun lalu dan terus-menerus membutuhkan tenaga kerja terampil. Ini menjadikannya daya tarik yang signifikan bagi warga Selandia Baru.

  • SKK Migas Targetkan Groundbreaking Blok Masela Sebelum Lebaran

    SKK Migas Targetkan Groundbreaking Blok Masela Sebelum Lebaran

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan pelaksanaan groundbreaking Blok Masela sebelum lebaran. Lapangan Abadi di Blok Masela dioperasikan oleh Inpex Masela Ltd, perusahaan asal Jepang.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa Blok Masela akan segera menerima sertifikat Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Produksi Blok Masela ditargetkan mulai pada tahun 2030.

    Persiapan groundbreaking Blok Masela saat ini sedang berlangsung intensif. Djoko Siswanto optimistis kegiatan penting ini dapat terlaksana sebelum hari raya Idulfitri.

    "Mudah-mudahan ini bisa groundbreaking juga sebelum lebaran. Sekarang sedang persiapan untuk groundbreaking," ungkap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Blok Masela diperkirakan memiliki kandungan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari (BCPD). Kapasitas produksi gas mencapai 1.600 MMSCFD, dengan alokasi 150 MMSCFD untuk kebutuhan lokal dan sisanya untuk LNG.

    "Nanti bisa berproduksi insyaallah di 2030 atau lebih cepat, investasinya hampir US$ 21 miliar. Ada kondensatnya 35.000 barel kondensat per day (BCPD). Untuk kapasitas produksi gasnya, 1.600 (MMSCFD). 150 (MMSCFD) untuk lokal, lainnya untuk LNG," pungkas Djoko.

    Berikut rincian perkiraan kapasitas Blok Masela:

    Produk Kapasitas
    Kondensat 35.000 BCPD
    Gas 1.600 MMSCFD
    Alokasi Gas Lokal 150 MMSCFD

    Pencarian Mitra dan Percepatan Pemasaran

    Pada kesempatan terpisah, Djoko menjelaskan bahwa Inpex masih aktif mencari mitra pembiayaan untuk proyek Blok Masela. Sejumlah perbankan meminta kepastian pembeli LNG yang akan diproduksi.

    "Mereka pertama mencari financing-nya sudah dapat. Nah, pihak-pihak bank yang akan membiayai proyek Masela, kan besarnya US$ 20 bilion, kan? Minta jaminan pembeli gasnya. Nah, itu kita tuntut, gitu. Saya yakin mereka lagi cari," ungkap Djoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam percepatan proses perizinan. Kini, pemerintah menuntut Inpex untuk juga mempercepat proses pemasaran produknya.

    "Inpex juga harus cepat memasarkan. Itu yang kita tuntut. Dia nuntut kita sebuah perizinan, insentif. Kita kasih semua. Sekarang kita nuntut, 'you jual cepat,' gitu. Jadi paralel. Jangan sampai nanti kita disalahkan terus, gitu, 'Oh, pemerintah izinnya belum ada, kita lamban'. Nah, sekarang semua udah kita kasih. Nah, sekarang tinggal kuncinya ada di dia. Bagaimana dia cepat mencari buyer-nya," pungkas Djoko.

  • Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah tengah mengkaji ulang keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Tambang yang dikelola PT Agincourt Resources ini sebelumnya diumumkan akan dicabut izinnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengindikasikan kemungkinan IUP Martabe tidak jadi dicabut. Pihaknya kini sedang mendalami kembali keputusan tersebut sebagai regulator utama.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses kajian ulang ini setelah berdiskusi dan meminta arahan Presiden. Kajian ini difokuskan pada temuan pelanggaran yang dituduhkan.

    "Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Pencabutan IUP Martabe sebelumnya karena dinilai sebagai penyebab parahnya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir tahun 2025 lalu. Namun, Bahlil menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kembali jika operator tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

    "Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik," papar Bahlil.

    Berikut adalah tabel ringkasan status IUP Martabe:

    Status Keterangan
    Pengumuman Pencabutan Sudah diumumkan
    Pencabutan Administratif Belum dilakukan
    Proses Berjalan Kajian ulang oleh Kementerian ESDM

    Langkah ini diambil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan. Kepastian investasi di sektor mineral dan batu bara juga menjadi pertimbangan.

    Sanksi Tegas Jika Terbukti Bersalah

    Secara administratif, pencabutan IUP Martabe belum dilakukan oleh Kementerian ESDM. Bahlil menegaskan bahwa nasib tambang Martabe akan diputuskan setelah kajian mendalam selesai.

    "Martabe itu diumumkan untuk dicabut tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM, artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," jelas Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa jika operator tambang Martabe terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi tegas akan diterapkan sesuai aturan. Pemerintah tidak akan ragu menindak.

    "Kita lagi melakukan kajian yang mendalam kajian yang mendalam dan tim saya lagi melakukan kajian itu. Insyaallah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan maka itu tetap akan dilakukan sanksi, tapi kalau tidak kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan pentingnya membangun strategi untuk menjamin kepastian investasi. Hal ini berlaku khususnya di sektor energi dan sumber daya alam.

    "Kita sekarang lagi membangun sebuah strategi yang kemudian bahwa stabilitas dan kepastian investasi pun bisa dilakukan khususnya di sektor mineral batu bara dan oil and gas," pungkas Bahlil.

  • BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    Rencana pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan masih menanti restu Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program ini memerlukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR hari ini.

    Ghufron menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang dari sisi internal. Namun, pelaksanaan program ini tetap harus menunggu payung hukum dari pemerintah.

    "Semua sudah kami siapkan, tapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden, dan itu yang tahu ya tentu Presiden," ujar Ghufron, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron membeberkan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam persiapan pelaksanaan penghapusan tunggakan iuran peserta. Langkah-langkah tersebut mencakup aspek regulasi, data, sistem, hingga komunikasi.

    Berikut adalah rincian persiapan internal yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan:

    Aspek Detail Persiapan
    Regulasi Penyusunan aturan petunjuk teknis.
    Data Identifikasi data peserta menunggak sesuai ketentuan.
    Sistem IT Integrasi sistem iuran dengan lebih dari 1 juta channel pembayaran perbankan dan non-perbankan.
    Informasi Peserta Penyiapan mekanisme informasi status tunggakan.
    Aturan Internal Penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan.
    Digitalisasi Pengembangan situs web untuk pengecekan penghapusan piutang.

    "(Ketiga) kita siapkan sistem IT-nya Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan. Yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.

    Langkah Lanjut dan Sosialisasi

    Selain persiapan inti, BPJS Kesehatan juga fokus pada penyusunan alur layanan dan strategi komunikasi. Tujuannya adalah memastikan peserta dapat memahami dan memanfaatkan program pemutihan ini dengan baik.

    "Nah yang segera penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya. Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu. Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.

  • Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Polemik anggaran produksi kapal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memasuki babak baru. Purbaya kini mengakui bahwa anggaran tersebut memang belum cair.

    Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut bahwa anggaran kapal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan. Pernyataan ini lantas dikritik terbuka oleh Trenggono yang meminta Purbaya mengecek kembali anak buahnya di Kemenkeu.

    Purbaya menjelaskan bahwa anggaran produksi kapal ini akan menggunakan skema pinjaman dari Inggris. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan terstruktur dalam memproduksi ribuan unit kapal.

    Menurutnya, belum ada pergerakan signifikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana tersebut. Hal ini menjadi sorotan di tengah harapan percepatan pembangunan armada kapal nasional.

    "Emang belum (cair anggarannya). Sekarang kan gini kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masak nunggu ada anggarannya dulu. Kan ada anggaran depannya kan? Itu aja belum kelihatan gerakannya yang di depan," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Rincian Anggaran Produksi Kapal

    Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam alur birokrasi dan koordinasi antar kementerian terkait proyek strategis nasional. Berikut adalah gambaran singkat tahapan perencanaan dan pembiayaan proyek produksi kapal:

    Tahapan Proyek Deskripsi Singkat Status Anggaran
    Perencanaan Konseptual Penentuan kebutuhan, jenis, dan jumlah kapal Belum Terlihat
    Pengajuan Anggaran Proposal ke Kemenkeu Dalam Proses
    Pencairan Pinjaman Negosiasi dengan pihak Inggris Belum Cair
    Pelaksanaan Proyek Pemesanan ke galangan kapal Tertunda

    Purbaya berharap KKP dapat segera menunjukkan rencana terstruktur yang lebih konkret terkait produksi kapal. Perencanaan matang menjadi kunci agar pinjaman yang akan diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan industri maritim nasional.

  • Menkeu Purbaya: Anggaran Kapal KKP Belum Dikucurkan, Perencanaan Harus Jalan Terus

    Menkeu Purbaya: Anggaran Kapal KKP Belum Dikucurkan, Perencanaan Harus Jalan Terus

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya, Trenggono meminta Purbaya mengecek kembali informasi mengenai anggaran kapal yang diklaim telah dikucurkan.

    Purbaya menegaskan bahwa setelah pemeriksaan, anggaran tersebut memang belum dicairkan untuk KKP.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Purbaya menambahkan, seharusnya pemesanan kapal tidak perlu menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, jika rencana pembangunan kapal sudah matang, pemesanan dapat dilakukan lebih awal.

    Namun, ia menilai belum ada pergerakan signifikan dari KKP terkait hal ini.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan empat mata dengan Trenggono untuk membahas anggaran kapal, Purbaya menjawab santai. Ia menyebut pertemuan tersebut mudah dilakukan karena Trenggono adalah sahabatnya.

    "Oh gampang nanti saya ngomong sama Pak Menteri sahabat saya juga," ujarnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyatakan keheranannya lantaran KKP belum juga memesan kapal dari industri galangan di Tanah Air. Padahal, Kemenkeu disebut telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Tanggapan Menteri KKP Trenggono

    Ucapan Purbaya kemudian direspons oleh Trenggono melalui akun Instagram pribadinya. Trenggono meminta Purbaya untuk mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2).

    Trenggono juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai dari anggaran kredit Inggris. Indonesia memang memiliki rencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Perbedaan informasi ini memicu diskusi publik mengenai koordinasi antar-kementerian. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dalam polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan Utama Status Anggaran
    Menkeu Purbaya KKP belum pesan kapal, anggaran sudah ada. Belum dikucurkan (setelah dicek).
    Menkeu Purbaya Pemesanan kapal tidak perlu menunggu anggaran. Perencanaan harus jalan lebih dulu.
    Menteri KKP Trenggono Minta Menkeu cek anak buah, anggaran belum dikucurkan. Bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris.
  • Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Peran Polri Jaga Stabilitas Ekonomi dan Harga di Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Peran Polri Jaga Stabilitas Ekonomi dan Harga di Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut Polri memiliki jejaring luas untuk membantu stabilitas harga barang dan jasa, yang sangat memengaruhi inflasi.

    Penjelasan ini disampaikan Tito usai menjadi pemateri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Polri berperan menjaga keamanan dan kelancaran pasokan barang agar inflasi tetap terkendali.

    Tito menggarisbawahi dampak langsung inflasi terhadap masyarakat. Mayoritas masyarakat menganggap biaya hidup sebagai isu nomor satu.

    "Karena inflasi itu langsung menghubung ke masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei 60% lebih masyarakat itu mayoritas isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya," kata Tito, Rabu (11/2/2026).

    Jejaring Luas Polri Mendukung Deteksi Ekonomi

    Polri memiliki jejaring luas di seluruh Indonesia, yang memungkinkan deteksi potensi gangguan di bidang ekonomi.

    "Di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jejaring luas. Ada Satgas Pangan juga Polri, dan para kapolres kapolda juga biasanya juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi," tutur Tito.

    Peran ini krusial untuk mendukung pengendalian inflasi dan ketersediaan barang di daerah. "Ini juga bergerak pararel untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia," lanjutnya.

    Kelancaran Pasokan dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

    Menurut Tito, kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menciptakan suasana kondusif. Masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.

    "Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil," ujar Tito.

    Kesiapan Polri Mengawal Rencana Kerja Pemerintah 2026

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara. Polri siap mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

    Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026.

    Strategi Polri Mengawal Ekonomi

    Salah satu fokus utama Polri adalah mengawal ekonomi. Ini termasuk mencegah kebocoran anggaran negara dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan'.

    Polri juga memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Ramadan, melalui Satgas Pangan.

    "Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah," tegas Jenderal Sigit.

    Aspek Pengawalan Ekonomi Fokus Utama Polri
    Inflasi Menjaga stabilitas harga barang dan jasa
    Pasokan Barang Memastikan kelancaran distribusi
    Anggaran Negara Mencegah kebocoran anggaran
    Pasar Modal Menjaga stabilitas dari 'saham gorengan'
    Kebutuhan Pokok Menjamin ketersediaan dan harga terjangkau
  • Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyerukan sinergi penuh antara jajaran Kepolisian RI (Polri) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.

    Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam melayani serta melindungi masyarakat.

    “Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Menkop, saat menjadi nara sumber dalam diskusi panel Rapim Polri, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Menkop menekankan semangat koperasi sangat relevan bagi Polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

    “Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” terang Menkop.

    Pembentukan Kopdes Merah Putih

    Pembentukan Kopdes Merah Putih diawali dengan arahan strategis dalam retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memperkuat hal ini. Instruksi tersebut mengenai percepatan pembentukan koperasi.

    “Rangkaian tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional sebagai langkah konkret membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” imbuh Menkop.

    Prinsip Ekonomi Kerakyatan

    Ferry Juliantono memandang ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Ini bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal. Landasannya adalah asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

    Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta. Koperasi adalah jalan paling tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak. Namun, ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

    Memotong Rantai Pasok dengan Kopdes Merah Putih

    Menkop menjelaskan, salah satu persoalan utama ekonomi rakyat adalah panjangnya rantai pasok. Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, dan margin lebih besar dinikmati perantara.

    Kopdes Merah Putih hadir untuk memotong rantai pasok. Distribusi barang dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat. Harga menjadi tepat, sasaran tepat, dan pasokan stabil. Selain itu, produsen dapat lebih dekat kepada konsumen.

    Potensi Usaha Kopdes Merah Putih

    Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat usaha desa dengan beragam potensi. Ini mencakup gerai sembako, klinik desa, unit perkreditan usaha, apotek desa, hingga pergudangan dan logistik.

    Berikut adalah beberapa potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh Kopdes Merah Putih:

    Sektor Usaha Contoh Kegiatan
    Pangan & Logistik Gerai sembako, pergudangan, logistik
    Kesehatan Klinik desa, apotek desa
    Keuangan Unit perkreditan usaha (simpan pinjam)
    Produksi Primer Pertanian, perikanan, peternakan
    Energi & Perumahan Pengelolaan energi, penyediaan perumahan
    Ekonomi Kreatif Pengembangan produk lokal, kerajinan
    Distribusi Subsidi Penyaluran barang subsidi

    Sebagai contoh pada komoditas kopi, Kopdes Merah Putih dapat mengonsolidasikan hasil panen petani. Kemudian melakukan sortasi, pengolahan, dan branding. Bahkan dapat memfasilitasi akses pasar ekspor.

    Nilai tambah pun dapat dinikmati langsung oleh petani dan koperasi desa.

    “Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menkop.

  • SKK Migas Ungkap Baru Satu UMKM Produsen Minyak Beroperasi di Indonesia

    SKK Migas Ungkap Baru Satu UMKM Produsen Minyak Beroperasi di Indonesia

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa baru satu dari ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang telah berhasil memproduksi minyak. Sementara itu, ribuan sumur masyarakat lainnya masih dalam tahap proses operasi.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa beberapa sumur UMKM masih dalam tahap pengerjaan. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, hingga Jawa Tengah.

    Djoko merinci bahwa dua sumur di Sumatera Selatan masih dalam proses. Kemudian, satu sumur di Jambi juga sedang dalam tahap pengerjaan. Beberapa sumur UMKM di Jawa Tengah juga mengalami tahapan serupa.

    "Sampai hari ini baru satu UMKM yang sudah mengalir minyaknya, yang lain dalam proses, Sumatera Selatan dalam proses dua, Jambi dalam proses satu lagi, selebihnya Jawa Tengah dalam proses," ungkap Djoko dalam RDP bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Ia juga menambahkan bahwa terdapat lebih dari 45.000 sumur minyak masyarakat yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. Sumatera Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah sumur terbanyak.

    Berikut rincian jumlah sumur minyak masyarakat per provinsi:

    Provinsi Jumlah Sumur
    Sumatera Selatan 26.300
    Aceh 1.500
    Jambi > 600
    Jawa Timur > 800
    Jawa Tengah 4.391
    Total > 45.000

    Djoko menegaskan, "Total 45.000 sumur lebih."

    Peran Pemerintah dalam Legalisasi Sumur Minyak Rakyat

    Sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat ini, yang telah ada sejak masa penjajahan, kini telah dilegalkan. Pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan UMKM. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa legalisasi sumur-sumur ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Banyak warga menggantungkan hidup dari pengeboran minyak dan kerap menghadapi gangguan oknum-oknum nakal.

    "Pengelolaan sumur-sumur masyarakat yang sejak zaman penjajahan sudah ada, tapi belum pernah dilakukan legalitasnya. Akhirnya mereka menjalankan untuk mencari nafkah dengan tidak nyaman, karena selalu diikuti oleh oknum-oknum tertentu, kadang-kadang dilaporkan. Maka Insyaallah 45.000 sumur-sumur (minyak) rakyat kita sudah akan memberikan legalitasnya kepada BUMD, Koperasi, dan UMKM daerah," kata Bahlil dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

  • Harga Cabai Rawit Merah, Daging Ayam, dan Cabai Keriting di Jogja Melonjak Drastis

    Harga Cabai Rawit Merah, Daging Ayam, dan Cabai Keriting di Jogja Melonjak Drastis

    Warga Jogja perlu bersiap dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Rabu, 11 Februari 2026, pukul 12.49 WIB, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan.

    Cabai rawit merah menjadi primadona kenaikan, disusul daging ayam ras segar dan cabai merah keriting. Perubahan harga ini penting diketahui untuk merencanakan pengeluaran keluarga.

    Cabai rawit merah mengalami lonjakan tajam dari Rp 81.500 menjadi Rp 89.000 per kilogram. Ini berarti ada penambahan harga sebesar Rp 7.500 atau sekitar 9,20 persen. Sejak 4 Februari lalu, harga rawit merah sudah meroket hingga 30 persen.

    Tak ketinggalan, cabai merah keriting juga naik hari ini, dari Rp 38.750 menjadi Rp 40.000 per kilogram atau sekitar 3 persen. Ini merupakan kenaikan kedua dalam sepekan terakhir, setelah sebelumnya naik dari Rp 36.250 menjadi Rp 38.750 pada 9 Februari 2026.

    Daging ayam ras yang sebelumnya sudah menunjukkan tren kenaikan, kembali melonjak hari ini. Harganya naik dari Rp 39.750 menjadi Rp 40.250 per kilogram. Sejak 4 Februari, harga daging ayam sudah naik hampir 10 persen.

    Daftar Harga Sembako di Jogja 11 Februari 2026

    Berikut adalah daftar lengkap harga sembako di Jogja hari ini, 11 Februari 2026, berdasarkan data PIHPS.

    Perlu dicatat, harga final PIHPS tersedia pada hari kerja setiap pukul 13.00 WIB. Dalam kondisi tertentu, waktu pembaruan data final mungkin lebih lama dari jadwal.

    Komoditas Harga/Kg (Rp) Keterangan
    Bawang merah ukuran sedang 42.750
    Bawang putih ukuran sedang 42.500
    Beras kualitas bawah I 13.150
    Beras kualitas bawah II 12.150
    Beras kualitas medium I 14.900
    Beras kualitas medium II 14.150
    Beras kualitas super I 16.000
    Beras kualitas super II 15.000
    Cabai merah besar 47.750
    Cabai merah keriting 40.000 Naik dari Rp 38.750
    Cabai rawit hijau 60.000
    Cabai rawit merah 89.000 Naik dari Rp 81.500
    Daging ayam ras segar 40.250 Naik dari Rp 39.750
    Daging sapi kualitas 1 145.000
    Daging sapi kualitas 2 137.500
    Gula pasir kualitas premium 18.400
    Gula pasir lokal 18.000
    Minyak goreng curah 18.900
    Minyak goreng kemasan bermerk 1 21.750
    Minyak goreng kemasan bermerk 2 21.000
    Telur ayam ras segar 30.750

    Data harga bahan pangan PIHPS ini diambil dari rata-rata harga di Pasar Beringharjo dan Pasar Kranggan.

    Faktor Penyebab Fluktuasi Harga Sembako

    Menurut Nur Azizah Nasution dalam Journal of Sharia and Law, ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kenaikan harga sembako. Pemahaman ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga.

    Produksi Bahan Pokok

    Ketersediaan bahan pokok sangat menentukan harga di pasaran.