Category: Ekonomi

  • Coca-Cola Reaktivasi Bank Sampah Cipinang Melayu, Dorong Ekonomi Sirkular

    Coca-Cola Reaktivasi Bank Sampah Cipinang Melayu, Dorong Ekonomi Sirkular

    Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) melakukan reaktivasi terhadap 12 bank sampah. Selain itu, CCEP memberikan bantuan peralatan dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta.

    Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia Lucia Karina menjelaskan bahwa pendampingan bank sampah yang dilakukan CCEP Indonesia di Kelurahan Cipinang Melayu telah berjalan sejak awal tahun 2025.

    “Program ini merupakan bagian dari implementasi strategi keberlanjutan CCEP, ”This is Forward”, yang mendorong penguatan ekonomi sirkular melalui pengelolaan kemasan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Lucia dalam acara Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), yang disampaikan melalui keterangan resmi, Jumat (13/2/2026).

    Ia menambahkan, perbedaan program ini dengan pendampingan bank sampah pada umumnya terletak pada penekanan pengembangan kapabilitas pengurus.

    CCEP Indonesia tidak hanya memberikan dukungan peralatan dan infrastruktur, tetapi juga menyelenggarakan enam sesi pelatihan. Pelatihan tersebut meliputi manajemen operasional, digitalisasi pencatatan dan keuangan, teknik pengolahan sampah organik dan daur ulang, pembuatan produk bernilai jual dari material sampah, serta pemasaran dan pengemasan produk.

    “Tujuannya adalah agar bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai titik kumpul, tetapi juga mampu menjadi unit usaha sosial yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat,” ujar dia.

    ”Kami meyakini bahwa pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat,” lanjut Lucia.

    Menurut Lucia, dengan pendampingan yang konsisten, bank sampah dapat berkembang menjadi pusat ekonomi sirkular di lingkungan masyarakat.

    Dari sisi infrastruktur, program ini menyediakan perangkat digital untuk pencatatan, timbangan digital, drop box PET, fasilitas pengolahan sampah organik termasuk maggot tower terintegrasi budidaya ikan lele, komposter, serta mesin untuk pelatihan daur ulang tutup botol plastik.

    Capaian Program dalam Satu Tahun

    Selama satu tahun pelaksanaan, program ini mencatat berbagai capaian signifikan. Lebih dari 100 nasabah aktif baru bergabung dari 12 BSU.

    “Total sampah yang berhasil dikelola mencapai lebih dari 80 ton, yang terdiri dari kertas, plastik, logam, organik, kaca, dan juga 1,7 ton sampah organik dalam kurun waktu empat bulan terakhir,” jelas dia.

    Pengurus bank sampah juga mulai memproduksi barang bernilai jual seperti papan plastik daur ulang, lilin aromaterapi, pupuk cair, serta produk maggot dan kasgot yang meningkatkan pendapatan komunitas.

    Seluruh 12 BSU kini telah menerapkan sistem pencatatan digital dalam operasi hariannya. Untuk menjaga keberlangsungan program setelah masa pendampingan selesai, telah terbentuk Paguyuban Garpu Basah (Gerakan Terpadu Bank Sampah Cipinang Melayu) sebagai wadah koordinasi antar 12 bank sampah yang dikelola langsung oleh pengurus dan masyarakat setempat.

    “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi model kolaborasi yang berkelanjutan dan menginspirasi lebih banyak wilayah untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas,” tutup Karina.

    Tantangan Pengelolaan Sampah Nasional

    Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 21,65 juta ton, dan baru sekitar 35 persen yang terkelola.

    Di saat yang sama, Indonesia memiliki hampir 17.000 unit bank sampah, meskipun tidak semuanya dalam kondisi aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan sampah berbasis komunitas bukan hanya soal jumlah infrastruktur, tetapi juga soal kapabilitas pengelolanya.

    Peran Bank Sampah Menurut KLHK

    Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup RI, Rasio Ridho Sani, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ekonomi sirkular.

    “Inisiatif berbasis komunitas seperti bank sampah ini sangat penting untuk menangani persoalan sampah di Indonesia. Bank sampah memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan persoalan di tingkat paling bawah,” tegas Rasio.

    Data Pengelolaan Sampah di Cipinang Melayu

    Berikut adalah data pengelolaan sampah yang berhasil dikelola oleh 12 bank sampah di Cipinang Melayu selama satu tahun pelaksanaan program:

    Jenis Sampah Total (ton)
    Kertas Data Tidak Tersedia
    Plastik Data Tidak Tersedia
    Logam Data Tidak Tersedia
    Kaca Data Tidak Tersedia
    Organik Data Tidak Tersedia
    Sampah Organik (4 bulan terakhir) 1,7
    Total Sampah Terkelola >80

    Data di atas menunjukkan bahwa program reaktivasi bank sampah memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah di tingkat komunitas.

  • Harga Emas Hartadinata Turun, Simak Rincian Lengkapnya

    Harga Emas Hartadinata Turun, Simak Rincian Lengkapnya

    Harga emas di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) mengalami penurunan pada hari Jumat (13/2/2026). Harga emas ukuran 1 gram tercatat turun Rp 46.000 menjadi Rp 2.864.000.

    Harga buyback emas Hartadinata ukuran 1 gram juga mengalami penurunan sebesar Rp 41.000 menjadi Rp 2.704.000 per gram, dari sebelumnya Rp 2.745.000 per gram. Harga buyback adalah nilai yang diterima nasabah saat menjual kembali emasnya ke perusahaan.

    Untuk ukuran yang lebih kecil, harga emas 0,5 gram dibanderol Rp 1.487.000 dengan harga buyback Rp 1.352.000. Sementara itu, emas ukuran 2 gram dijual seharga Rp 5.688.000 dengan harga buyback Rp 5.408.000.

    Hartadinata Abadi menyediakan berbagai pilihan ukuran emas, mulai dari 0,1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Hal ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan investasi masing-masing.

    Rincian Harga Emas Hartadinata (13 Februari 2026)

    Berikut adalah rincian lengkap harga emas di Hartadinata Abadi per Jumat (13/2/2026) pukul 11.23 WIB:

    Berikut rincian harga emas yang diperjual belikan oleh Hartadinata Abadi :

    Ukuran Emas Harga Jual
    0,1 gram Rp 359.000
    0,25 gram Rp 821.000
    0,5 gram Rp 1.487.000
    1 gram Rp 2.864.000
    2 gram Rp 5.688.000
    5 gram Rp 14.140.000
    10 gram Rp 28.230.000
    25 gram Rp 70.475.000
    50 gram Rp 140.900.000
    100 gram Rp 281.700.000
    125 gram Rp 351.875.000
    150 gram Rp 422.100.000
    175 gram Rp 492.275.000
    200 gram Rp 562.400.000
    250 gram Rp 703.000.000
    500 gram Rp 1.406.000.000
    1.000 gram Rp 2.812.000.000

    Berikut daftar lengkap harga buyback emas di Hartadinata Abadi :

    Daftar Lengkap Harga Buyback Emas Hartadinata

    Ukuran Emas Harga Buyback
    0,1 gram Rp 270.400
    0,25 gram Rp 676.000
    0,5 gram Rp 1.352.000
    1 gram Rp 2.704.000
    2 gram Rp 5.408.000
    5 gram Rp 13.520.000
    10 gram Rp 27.040.000
    25 gram Rp 67.600.000
    50 gram Rp 135.200.000
    100 gram Rp 270.400.000
    125 gram Rp 338.000.000
    150 gram Rp 405.600.000
    175 gram Rp 473.200.000
    200 gram Rp 540.800.000
    250 gram Rp 675.250.000
    500 gram Rp 1.350.500.000
    1.000 gram Rp 2.701.000.000

    Sebagai informasi tambahan, harga emas Hartadinata diperbarui secara berkala setiap hari. Hal ini mengikuti pergerakan harga emas global dan nilai tukar. Calon pembeli maupun penjual disarankan untuk mengecek harga terbaru melalui aplikasi resmi HRTA Gold sebelum melakukan transaksi.

  • Dolar AS, Franc Swiss, Yen Jepang Kehilangan Status Safe Haven?

    Dolar AS, Franc Swiss, Yen Jepang Kehilangan Status Safe Haven?

    Mata uang yang selama ini dikenal sebagai aset lindung nilai ternyata tidak selalu aman setelah melewati tahun-tahun penuh gejolak.

    Sebagian besar investor menganggap dolar AS, franc Swiss, dan yen Jepang sebagai mata uang yang biasanya stabil saat terjadi gejolak geopolitik maupun ekonomi.

    Namun, dalam satu tahun terakhir, ketiganya justru menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, sehingga pasar mulai meninjau ulang status "aman" tersebut, seperti dikutip dari CNBC.

    Dolar AS mengalami tekanan besar sepanjang 2025 hingga awal 2026. Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang mengubah tatanan perdagangan global memicu aksi “sell America”, yakni gelombang penjualan aset-aset AS termasuk dolar sebagai mata uang cadangan dunia.

    Kebijakan dagang yang dinilai tidak konsisten serta kekhawatiran terhadap arah utang pemerintah AS membuat kepercayaan investor melemah.

    Dalam catatan riset bulan Desember, bank swasta asal Swiss, Julius Baer, menyatakan bahwa “kebijakan perdagangan yang tidak menentu” hanyalah salah satu penyebab tekanan terhadap dollar.

    Bank tersebut juga menambahkan bahwa kebijakan Trump melalui “One Big Beautiful Bill Act” menempatkan AS pada “jalur utang yang tidak berkelanjutan.”

    Indeks dollar yang mengukur kekuatan dolar terhadap sejumlah mata uang utama anjlok lebih dari 9 persen sepanjang 2025 dan terus melemah di 2026.

    Sejumlah analis bahkan menilai status safe haven dollar lebih merupakan mitos, karena secara historis pergerakannya tidak selalu menguat saat pasar global berada dalam mode penghindaran risiko.

    Dalam catatan riset yang dirilis Rabu, Kepala Riset Valuta Asing di Deutsche Bank George Saravelos, menyebut status dolar sebagai aset safe haven sebagai “mitos”.

    Ia membantah anggapan bahwa dolar selalu menguat saat investor menghindari risiko (risk aversion).

    “Grafik sederhana yang menunjukkan hubungan antara dolar dan saham membuktikan hal itu tidak benar. Secara historis, korelasi rata-rata antara dollar AS dan pasar saham mendekati nol, dan dalam setahun terakhir dolar kembali tidak lagi bergerak searah dengan indeks S&P,” ujarnya.

    Sementara itu, CEO sekaligus manajer portofolio Smead Capital Management Cole Smead, pada akhir Januari lalu mengatakan bahwa ia melihat pelemahan dolar masih akan berlanjut.

    “Kita sedang berada dalam tren bearish dolar untuk jangka panjang,” katanya.

    “Jika melihat kembali periode ‘mania Amerika’ di pasar, seperti gelembung telekomunikasi dan teknologi pada akhir 1990-an, dollar mencapai puncaknya pada 2002 dan dalam enam tahun berikutnya turun ke level terendah yang tidak terlihat dalam waktu yang sangat lama,” jelas dia.

    Indeks dolar AS tercatat merosot sekitar 41% dari level puncak 2002 hingga titik terendahnya pada 2008.

    Gejolak Yen Jepang

    Yen Jepang juga tidak luput dari gejolak. Sepanjang 2025 nilainya bergerak naik-turun tajam terhadap dolar, dipengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan dan dinamika politik domestik.

    Ketika kebijakan fiskal ekspansif diumumkan pemerintahan baru, yen sempat tertekan dan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang melonjak.

    Spekulasi intervensi otoritas pun berulang kali muncul saat nilai tukar mendekati level psikologis tertentu.

    Analis Citi menyatakan bahwa yen kemungkinan tidak akan melemah jauh melampaui level 160, karena kondisi tersebut dapat memicu intervensi dari otoritas Jepang maupun AS.

    Semetara itu, ING Group melihat tekanan terhadap yen masih akan berlanjut, terutama jika sentimen pasar kembali mengarah pada penguatan dolar AS.

    Namun, di saat yang sama, ruang pelemahan dinilai tidak sepenuhnya terbuka lebar karena adanya potensi intervensi dari otoritas moneter.

    “Yen akan kembali mendekati level 160, tetapi kemungkinan akan terjadi tarik-menarik antara pasar dan otoritas di sekitar level 159,” tulis bank Belanda ING dalam catatan tertanggal 9 Februari.

    Berikut adalah perbandingan performa mata uang safe haven:

    Mata Uang Faktor Pendorong Volatilitas Potensi Intervensi
    Dolar AS Kebijakan Perdagangan, Utang Pemerintah Tidak Ada
    Yen Jepang Suku Bunga, Dinamika Politik Domestik Otoritas Jepang/AS

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent membantah bahwa pemerintah AS telah melakukan intervensi sebelum pemeriksaan nilai tukar (rate check) pada Januari.

  • IHSG Anjlok, Pejabat BEI dan OJK Mengundurkan Diri

    IHSG Anjlok, Pejabat BEI dan OJK Mengundurkan Diri

    Gejolak pasar modal Indonesia mencapai puncaknya dengan pengunduran diri serentak sejumlah petinggi otoritas pasar modal pada Jumat (30/1/2026). Hal ini terjadi setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam, menyusul peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai isu transparansi pasar.

    Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa isu transparansi pasar menjadi alasan utama pengunduran diri pejabat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka diminta untuk mengundurkan diri karena masalah ini.

    “Itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri, dan ada alasannya, karena tidak ada transparansi,” ujar Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kemarahan Presiden Prabowo Subianto

    Hashim menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat marah atas tekanan tajam yang terjadi di pasar modal. Anjloknya IHSG dianggap mencoreng kredibilitas Indonesia di mata investor global.

    Pemerintah memberikan sinyal tegas untuk memperketat pengawasan terhadap BEI dan OJK guna memulihkan kepercayaan pasar.

    “Jadi, saya mengambil kesempatan ini untuk mengatakan dengan tegas, Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” paparnya.

    Pengawasan Ketat Pemerintah

    Menyikapi kondisi tersebut, Hashim menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap otoritas pasar modal.

    “Jadi saya tujukan ini kepada Anda, Pak Jeffrey (BEI) dan Anda Pak Hasan (OJK). Pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat, dan saya serius,” kata Hashim.

    “Kalian semua tahu kan apa yang terjadi minggu lalu? Morgan Stanley, jatuhnya pasar saham, dan saya tidak tahu apakah kalian mengikutinya, tapi itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri,” tambah dia.

    Sorotan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI)

    Sorotan terhadap pasar modal Indonesia juga datang dari lembaga indeks global, Morgan Stanley Capital International.

    Hashim menyebutkan bahwa MSCI mengirimkan empat surat kepada pemerintah Indonesia untuk mempertanyakan sejumlah aspek dalam pengelolaan pasar modal.

    Meskipun tidak merinci isi surat tersebut, Hashim menegaskan bahwa persoalan utamanya berkaitan dengan transparansi.

    “Dan ada alasannya, karena tidak ada transparansi, dan ada ketidaktransparanan, itu dianggap sebagai pasar yang tidak transparan, Pak. Rupanya, Morgan Stanley mengirim empat surat, empat surat kepada pemerintah Indonesia,” ungkap Hashim.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa kepercayaan dan kredibilitas merupakan fondasi utama dalam sistem pasar keuangan. Tanpa kedua elemen tersebut, pasar tidak akan berfungsi secara optimal dan sehat.

    Dampak Isu Transparansi Pasar Modal

    Berikut adalah tabel yang menggambarkan dampak isu transparansi terhadap pasar modal:

    Aspek Dampak
    Kepercayaan Investor Menurun drastis
    Kredibilitas Negara Tercoreng di mata investor global
    IHSG Mengalami penurunan tajam
    Pengawasan BEI dan OJK Diperketat oleh pemerintah
  • Investor Kripto Indonesia Sentuh 20,19 Juta pada Januari 2026

    Investor Kripto Indonesia Sentuh 20,19 Juta pada Januari 2026

    Pertumbuhan investor aset kripto di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan signifikan pada awal tahun 2026.

    Pada Januari 2026, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 20,19 juta orang. Angka ini mencerminkan adopsi aset digital yang semakin meluas di kalangan masyarakat.

    Secara akumulatif, total nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 482,23 triliun sepanjang tahun 2025. Tren positif ini berlanjut pada Januari 2026, dengan nilai transaksi mencapai Rp 29,24 triliun.

    INDODAX, sebagai salah satu platform investasi kripto, juga mencatat pertumbuhan volume transaksi yang signifikan.

    Sepanjang tahun 2025, total volume transaksi di INDODAX mencapai Rp 201 triliun. Pada Januari 2026, volume transaksi mencapai Rp 11,3 triliun. Hingga saat ini, INDODAX memiliki 9,7 juta pengguna.

    Vice President INDODAX Antony Kusuma mengatakan, pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap aset digital.

    "Pencapaian 20,19 juta investor ini adalah sinyal kuat bahwa kripto telah diterima sebagai instrumen investasi populer. Sejalan dengan itu, volume transaksi yang menembus Rp 201 triliun sepanjang tahun 2025, membuktikan tingginya kepercayaan investor terhadap INDODAX," kata Antony dalam siaran pers, Jumat (13/2/2026).

    Kepercayaan Investor dan Regulasi OJK

    Antony Kusuma menambahkan, likuiditas yang memadai dan pengawasan OJK menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor.

    Regulasi dari OJK memberikan fondasi yang kuat bagi INDODAX untuk menyediakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya.

    Berikut adalah data pertumbuhan investor dan transaksi kripto di Indonesia:

    Periode Jumlah Investor Nilai Transaksi
    2025 (Akumulatif) – Rp 482,23 Triliun
    Januari 2026 20,19 Juta Rp 29,24 Triliun

    Data OJK yang mencatat 20,19 juta investor kripto menunjukkan bahwa instrumen ini semakin diterima sebagai bagian dari portofolio investasi masyarakat. Nilai transaksi Rp 482,23 triliun sepanjang 2025 juga menggambarkan besarnya aktivitas perdagangan aset digital di dalam negeri.

    Antony Kusuma menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan untuk menjaga keamanan serta kepercayaan investor.

  • ASN Wajib Lapor SPT di Coretax Mulai 2026

    ASN Wajib Lapor SPT di Coretax Mulai 2026

    Mulai tahun pajak 2025 (pelaporan 2026), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax.

    Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggantikan layanan DJP Online. Seluruh proses, mulai dari aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, hingga pengiriman SPT, terintegrasi dalam platform Coretax ini.

    Meskipun ada perubahan platform, alur pelaporan tetap sistematis. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk ASN, TNI, dan Polri, wajib melaporkan SPT paling lambat 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.

    Keterlambatan pelaporan akan dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

    Sebelum memulai pelaporan, siapkan dokumen-dokumen berikut:

    • Bukti potong 1721-A2/A1
    • Daftar penghasilan lain
    • Data harta dan utang
    • Bukti pembayaran pajak (jika ada kurang bayar)

    Akses platform resmi Coretax melalui tautan berikut: https://coretaxdjp.pajak.go.id

    Langkah-Langkah Pelaporan SPT

    Bagi Pengguna yang Pernah Menggunakan DJP Online

    1. Buka laman Coretax.
    2. Klik “Lupa Kata Sandi”.
    3. Pilih metode verifikasi (email/HP terdaftar).
    4. Masukkan CAPTCHA.
    5. Klik Kirim.
    6. Buka email dari domain resmi @pajak.go.id.
    7. Buat kata sandi baru dan passphrase.
    8. Login dengan NIK sebagai User ID.

    Proses ini sekaligus memigrasikan akun lama ke sistem baru.

    Bagi Pengguna yang Belum Pernah Memiliki Akun

    1. Akses laman Coretax.
    2. Klik “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
    3. Centang “Sudah Terdaftar”.
    4. Masukkan NIK, lalu klik Cari.
    5. Isi email dan nomor HP aktif.
    6. Pastikan muncul tanda validasi hijau.
    7. Lakukan verifikasi selfie.
    8. Centang persetujuan, lalu klik Simpan.
    9. Cek email untuk tautan aktivasi.
    10. Buat kata sandi dan passphrase.

    Membuat Kode Otorisasi

    Kode otorisasi diperlukan untuk mengirim SPT. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Login ke Coretax.
    2. Masuk ke Portal Saya.
    3. Pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
    4. Pilih “Kode Otorisasi DJP”.
    5. Buat passphrase (minimal 8 karakter kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol).
    6. Simpan.
    7. Masuk ke Profil Saya, lalu pilih Nomor Identifikasi Eksternal, dan klik Digital Sertifikat.
    8. Klik Periksa Status.
    9. Pastikan status “Next Generation Sukses”.
    10. Klik Menghasilkan hingga status menjadi “Valid”.

    Jika terjadi error atau loading lama, kemungkinan server sedang padat. Coba segarkan (refresh) atau akses di luar jam sibuk.

    Pengisian SPT Setelah Akun Aktif

    Setelah akun aktif dan sertifikat valid, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Login ke Coretax.
    2. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
    3. Klik Buat Konsep SPT.
    4. Pilih PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan.
    5. Masukkan periode Januari–Desember 2025.
    6. Pilih status: Normal (lapor pertama) atau Pembetulan (revisi).
    7. Klik Buat Konsep.
    8. Klik ikon pensil untuk mengisi formulir.
    9. Isi seluruh bagian sesuai bukti potong dan data harta.
    10. Klik Bayar dan Lapor.

    Status pelaporan akan berbeda, tergantung kondisi:

    • SPT Nihil/Lebih Bayar: Langsung masuk “SPT Dilaporkan”.
    • Kurang Bayar: Status “Menunggu Pembayaran” (wajib bayar dulu via e-Billing).

    Bukti lapor dapat diunduh di menu Dokumen Saya.

    Sanksi Keterlambatan Pelaporan

    Berikut adalah ketentuan terkait sanksi dalam pelaporan pajak:

    Meskipun ada sanksi, tetap wajib melaporkan SPT untuk menghindari sanksi yang lebih berat.

    Implikasi Keterlambatan dan Kesalahan Pelaporan SPT

    Berikut tabel implikasi keterlambatan dan kesalahan pelaporan SPT:

    Jenis Pelanggaran Sanksi
    Telat lapor Denda Rp100.000
    Tidak lapor dan terbukti sengaja Pidana 6 bulan–6 tahun + denda minimal 2x pajak terutang
    Salah isi/kurang bayar Bunga administrasi sesuai suku bunga acuan Menteri Keuangan

    Pelaporan SPT Tahunan di Coretax untuk ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 sepenuhnya terpusat di sistem baru Direktorat Jenderal Pajak. Prosesnya meliputi aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, pengisian formulir, hingga tanda tangan digital. Pastikan pelaporan dilakukan sebelum 31 Maret 2026 untuk menghindari denda dan sanksi administratif.

  • Bapanas: Prabowo Tiga Kali Sehari Telepon Soal Harga Pangan

    Bapanas: Prabowo Tiga Kali Sehari Telepon Soal Harga Pangan

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sampai meneleponnya tiga kali dalam sehari. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan harga daging dan ayam di pasaran.

    Informasi tersebut disampaikan Amran saat membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantor Bapanas, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Ia pun meminta seluruh pihak, terutama pengusaha penggemukan sapi (feedloter), rumah pemotongan hewan (RPH), hingga peternak ayam untuk tidak menaikkan harga pangan menjelang Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri.

    “Sekali lagi setiap kita pertemuan dan bahkan Bapak Presiden kita pernah tiga kali sehari menelpon (menanyakan) harga daging harga ayam,” kata Amran.

    Amran secara khusus meminta semua pihak untuk tidak membuat Presiden Prabowo pusing terkait harga bahan pangan. Ia mengingatkan bahwa presiden memiliki banyak urusan lain yang harus dipikirkan.

    Ia berulang kali menekankan agar harga komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga daging sapi tidak mengalami kenaikan, terutama menjelang hari besar keagamaan. Ia meminta para pengusaha untuk menjual komoditas pangan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Ancaman Sanksi Bagi Pelanggar HET

    Amran meminta Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari seluruh Polda dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) seluruh Polres yang menjadi ujung tombak Satgas Pangan untuk menindak tegas pengusaha yang mencoba menjual di atas HET.

    “Yang tanggung jawab Menteri Pertanian. Kalau harus ditukar aku yang tanggung jawab manakala bapak tanda petik ada intervensi. Aku ambil alih tanggung jawab itu. Risikonya pada saya,” tegas Amran.

    Pada kesempatan itu, Amran mengumpulkan para pengusaha dari berbagai komoditas pangan, mulai dari penggemukan sapi, peternak ayam, hingga pengusaha beras. Ia meminta komitmen mereka untuk menjaga pasokan dan harga tetap stabil hingga Idul Fitri mendatang. Ia meyakinkan bahwa stok bahan pangan strategis dalam kondisi surplus sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga.

    “Kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Produsennya, dan bila perlu beri sanksi berat cabut izinnya,” tegas Amran.

    Data Harga Pangan Terkini

    Berikut adalah data harga rata-rata beberapa komoditas pangan berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan:

    Komoditas Harga Rata-rata Nasional
    Daging sapi paha belakang Rp 142.400 per kilogram
    Daging ayam ras Rp 42.500 per kilogram
    Telur ayam ras Rp 33.000 per kilogram
  • AS dan Taiwan Teken Perjanjian Dagang Komprehensif di Washington

    AS dan Taiwan Teken Perjanjian Dagang Komprehensif di Washington

    Amerika Serikat (AS) dan Taiwan telah meresmikan penandatanganan perjanjian perdagangan komprehensif. Langkah ini menandai kemajuan signifikan dalam hubungan ekonomi antara kedua mitra dagang, setelah melalui serangkaian negosiasi intensif selama beberapa bulan terkait tarif impor dan investasi industri strategis.

    Perjanjian yang ditandatangani di Washington DC pada Kamis (12/2/2026) ini meliputi pemangkasan tarif impor barang-barang asal Taiwan, perluasan akses investasi Taiwan di sektor-sektor utama di AS, serta pengaturan baru untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri AS.

    Sebagai bagian dari perjanjian dagang timbal balik yang ditawarkan oleh pemerintah AS, tarif impor umum atas barang-barang Taiwan dipangkas dari 20 persen menjadi 15 persen. Tarif baru ini setara dengan tarif yang diterapkan AS kepada mitra dagang utama di Asia-Pasifik seperti Jepang dan Korea Selatan.

    Aturan baru ini mencakup hampir semua jenis barang dari Taiwan yang diekspor ke AS, termasuk produk elektronik, suku cadang otomotif, dan berbagai barang konsumsi yang sebelumnya dikenakan tarif lebih tinggi. Pemerintah Taiwan juga berkomitmen untuk memperluas pembelian produk-produk AS, dengan tujuan menurunkan defisit perdagangan di beberapa sektor tertentu.

    Investasi Taiwan di AS

    Pemerintahan Taipei menjanjikan investasi asing langsung (FDI) senilai 250 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.200 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.800 per dollar AS) di AS. Investasi ini akan difokuskan pada pembangunan fasilitas semikonduktor canggih, teknologi kecerdasan buatan (AI), dan energi.

    Selain investasi langsung, Taiwan juga menyediakan jaminan kredit sebesar 250 miliar dollar AS kepada lembaga keuangan untuk mendukung perluasan investasi tambahan oleh perusahaan Taiwan di AS.

    Pernyataan Pejabat Terkait Perjanjian

    Pejabat dari kedua negara menyampaikan pandangan resmi mereka mengenai kesepakatan tersebut saat acara penandatanganan dan melalui pernyataan publik.

    Jamieson Greer, Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative), menyatakan bahwa kesepakatan ini memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.

    “Perjanjian ini juga dibangun di atas hubungan ekonomi dan perdagangan jangka panjang kita dengan Taiwan dan akan secara signifikan meningkatkan ketahanan rantai pasokan kita, khususnya di sektor teknologi tinggi," jelas Greer, dikutip dari Reuters.

    Perjanjian ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi petani, pekerja, dan produsen AS, sekaligus meningkatkan ketahanan rantai pasok industri strategis.

    Rincian Investasi Taiwan di AS

    Berikut rincian perkiraan investasi Taiwan di AS berdasarkan sektor:

    Sektor Nilai Investasi (USD)
    Semikonduktor Canggih 100 Miliar
    Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) 75 Miliar
    Energi 75 Miliar
  • Pertamina Tambah Pasokan Elpiji 3 Kg di Jember Jelang Ramadhan

    Pertamina Tambah Pasokan Elpiji 3 Kg di Jember Jelang Ramadhan

    Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan elpiji 3 kilogram di Kabupaten Jember menjelang Ramadhan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan elpiji bersubsidi di tingkat rumah tangga.

    Pertamina menambah suplai harian elpiji 3 kilogram di wilayah operasinya di Jember. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan energi bersubsidi tetap stabil di pasar.

    “Secara harian rata-rata konsumsi di wilayah Jember untuk elpiji 3 kilogram bersubsidi itu mencapai 70.000 tabung dalam setiap harinya,” kata Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Kamis (12/2/2026).

    Tambahan pasokan yang disiapkan mencapai sekitar 50.000 tabung per hari. Pertamina memproyeksikan peningkatan konsumsi menjelang bulan puasa seiring dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada elpiji subsidi.

    Menurut Ahad, tren konsumsi energi bersubsidi di Jember tergolong tinggi dibandingkan hari biasa. Penambahan stok ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kekurangan pasokan.

    “Jelang bulan suci Ramadhan nanti kami memperkirakan akan butuh tambahan sebanyak kurang lebih 50.000 tabung per hari. Ini pun jelang masuk bulan suci Ramadhan,” bebernya.

    Evaluasi dan Pemantauan Distribusi

    Pertamina akan terus memantau dan mengevaluasi dinamika permintaan elpiji selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran distribusi saat kebutuhan energi rumah tangga meningkat.

    “Nanti pada saat selama bulan suci Ramadan juga kita terus lihat dan pantau perkembangan situasi konsumen masyarakat, dan jelang hari raya Idul Fitri juga kita proyeksikan kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin meningkat di masyarakat,” terangnya.

    Pembelian Elpiji di Pangkalan Resmi

    Pertamina menekankan pentingnya pembelian elpiji 3 kilogram melalui jalur resmi. Konsumen diimbau untuk membeli di pangkalan yang memiliki identitas jelas, seperti papan nama berwarna hijau yang mencantumkan nomor pangkalan, nama pemilik, dan kontak yang bisa dihubungi.

    Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyimpangan distribusi. Pertamina membuka kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran.

    “Masyarakat bisa melaporkan temuan tersebut ke Pertamina Call Center di 135 ataupun lewat akun medsos Instagram @pertamina.135. Nanti akan segera kami tindak lanjuti dengan pengecekan ke lapangan," pintanya

    Sanksi Pelanggaran Distribusi

    Ahad menegaskan bahwa Pertamina akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika ditemukan pelanggaran dalam rantai distribusi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan akses energi bersubsidi.

    Berikut perkiraan kebutuhan dan penambahan pasokan Elpiji 3 Kg di Kabupaten Jember:

    Keterangan Jumlah
    Konsumsi Harian Rata-rata 70.000 Tabung
    Tambahan Pasokan 50.000 Tabung

    Dengan tambahan suplai harian ini, Pertamina berharap kebutuhan elpiji 3 kilogram masyarakat Jember selama Ramadhan hingga Idul Fitri dapat terpenuhi tanpa hambatan, serta menjaga stabilitas pasokan energi rumah tangga.

  • Bank Jatim Gandeng Kemendes PDT Bangun Ekonomi Desa

    Bank Jatim Gandeng Kemendes PDT Bangun Ekonomi Desa

    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT). Kolaborasi ini bertujuan memfasilitasi layanan perbankan dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

    Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo menjelaskan, sinergi ini adalah perwujudan strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

    "Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Kemendes PDT RI kepada Bank Jatim untuk ikut mengembangkan perekonomian desa di wilayah Jawa Timur," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

    Winardi menambahkan, melalui perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan demi mendukung pembangunan desa secara terintegrasi, dengan fokus utama membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan mandiri.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan bersama Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, F.X. Nugroho Setijo Nagoro, di Kantor Pusat Bank Jatim, Kamis (12/2). Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, turut hadir dalam acara tersebut.

    Perjanjian kerja sama ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:

    • Pertukaran data dan informasi.
    • Pemanfaatan produk dan jasa perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
    • Sosialisasi dan pendampingan tentang produk dan jasa perbankan kepada masyarakat desa.
    • Penguatan peran Bank Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas untuk kesejahteraan masyarakat desa.
    • Pemanfaatan tanggung jawab sosial Bank Pembangunan Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

    Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Bank Jatim menyediakan dukungan layanan keuangan dan penguatan kapasitas masyarakat.

    "Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi desa dan sekaligus mengajak masyarakat desa lebih melek tentang perbankan dan memberikan akses pembiayaan yang aman," tegas Winardi.

    Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

    Nugroho menilai kerja sama ini selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

    "Ekonomi desa itu butuh ekosistem yang kuat. Kehadiran Bank Jatim di sini untuk memperkuat itu, mulai dari literasi, pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas distribusi barang dan jasa," tambahnya.

    Nugroho menekankan pentingnya literasi agar masyarakat desa mampu memanfaatkan program secara optimal. Pemilihan Bank Jatim sebagai mitra utama didasari oleh kedekatan psikologis dan kesamaan karakteristik dengan masyarakat desa. Ia menambahkan bahwa sebagai bank daerah, kontribusi Bank Jatim dalam membangun desa dinilai sangat kontekstual dan tepat sasaran.

    Harapan untuk Pengembangan Desa

    Nugroho berharap Bank Jatim dapat aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait pengelolaan usaha, akses pembiayaan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

    "Kolaborasi dengan sektor perbankan menjadi bagian dari strategi mempertemukan kebijakan, pendampingan, dan pembiayaan dalam satu ekosistem pembangunan desa," ungkapnya.

    Peran Para Pihak dalam Kolaborasi

    Berikut adalah rincian peran masing-masing pihak dalam kerja sama ini:

    Adapun detail peran para pihak adalah sebagai berikut:

    Pihak Peran
    Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Fasilitator koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
    Bank Jatim Penyedia dukungan layanan keuangan dan penguatan kapasitas masyarakat